Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidanayang harus dijatuhkan terhadap terdakwa, hal ini sebagaimana telah MajelisHakim uraikan

atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidakHal. 10 dari 19 hal.Put.No. 2369K/Pdt/2007mempunyai kekuatan hukum; Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.125 DesaKandangmas atas nama Tergugat tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukum; Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperolehhak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepadaPara Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan segalabentuk pembenahan maupun penghunian untuk dilakukanpembagian waris; Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa

Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2020/PN PkbMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan anak yang djatuhipidana penjara ditempatkan di

Tergugat melakukan pembenahan dalam hal pengaturan pemberian COP dilingkungan perusahaan dengan menegaskan bahwa COP adalah benefit atau Putusan No. 121/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg Hal 16fasilitas bantuan dari perusahaan guna untuk menunjang kegiatan pekerjaankaryawan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dan tidak termasuksebagai tunjangan tetap karyawan ;3.

FaktabahwaInternal Memoterkait COP sudah adasebelumTergugatRekonpensi pensiun pada tanggal 22 Januari 2016 ;b) Penggugat Rekonpensi melakukan pembenahan dalamhal pengaturanpemberian COP di lingkungan perusahaan dengan menegaskan bahwa COPadalah benefit atau fasilitas bantuan dari perusahaan guna untuk menunjangkegiatan pekerjaan karyawan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannyadan tidak termasuk sebagai tunjangan tetap karyawan ;c) Bahwa COP secara tegas hanya diberikan kepada Pekerja level 1417

sebagai langkah terakhir;1.Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan

sebagai langkah terakhir;1.Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja:Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan

Pembenahan program orientasi mahasiswa baru.3. Pembenahan program Seleksi Masuk (SIMAK) UniversitasIndonesia untuk mencegah ketidakadilan dan penyalahgunaankewenangan.4. Pembenahan pengelolaan anggaran kegiatan kemahasiswaan.5.

Pembenahan fasilitas fisik dan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa).Bahwa keberhasilankeberhasilan Penggugat tersebut diapresiasiSivitas akademika Universitas Indonesia, yang ditandatangani oleh 34(tiga puluh empat) Professor, sebagaimana ternyata dari SuratKeprihatinan Sivitas Akademika atas Pemberhentian Para WakilRektor Universitas Indonesia tanggal 27 Oktober 2020.Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas dan wewenangPenggugat selaku Wakil Rektor bidang Akademik danKemahasiswaan, Penggugat tidak pernah

(ii) Bahwa klaim Penggugat yang mencatat pembenahan programorientasi mahasiswa baru sebagai capaiannya, faktanya tidaknampak hasilnya dan tidak menaikkan prestasi KemahasiswaanUniversitas Indonesia. Kegiatan Program Orientasi MahasiswaBaru) 2020 tersebut justru) menimbulkan kegaduhan dankontraproduktif sehingga sangat mencoreng reputasi dan namabaik Universitas Indonesia.

Riset dan Inovasi, Wakil RektorIV bagian SDM dan ventura;Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu alasan Penggugat sebagai WakilRektor diberhentikan;Bahwa Saksi menyatakan tahu Penggugat sebagai Wakil Rektor tersebutdiberhentikan karena lihat ada undangan di whatshapp grup kemudianSaksi tanya ke Penggugat dan dijelaskan oleh beliau hal itu benar;Bahwa Saksi menyatakan Program kerja Penggugat sebagai Wakil Rektor selama menjabat mengenai pengelolaan mata kuliah universitas sehinggadikeluarkan SK baru, pembenahan

Bahwa Tergugat V tidak pernah melakukan penambahan hutangsejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)kepada Penggugat, nilai pembenahan Hak Tanggungan sebesarRp750.000.000,00 (tujuh Ratus lima puluh juta rupiah) diperoleh dari150 % dari Plafond Kredit atau senilai Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);9.2.

Bahwa nilai Pembenahan Hak Tanggungan sebesar 150 % dariPlafond Kredit senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah) adalah asumsi pokok kredit ditambah bunga kredit yangmenjadi jaminan pelunasan Kredit apabila Penggugat suatu saatnanti macet dan Penggugat tidak pernah datang ke Tergugat V terkaitkeberatan Pemasangan Hak Tanggungan tersebut;9.3.

terhadapPT.Indominco Mandiri terkait kayukayu yang sudah dibayar PSDH danPSDR namun belum bisa keluar dari areal PT.Indominco Mandiri;Bahwa Hakim Anggota II menemukan kejanggalan antara temuan audit danfakta di persidangan yaitu dimana Saksi Imam Shofi yang merupakan ketuatim audit mengetahui adanya kayu keluar sebanyak 688 batang tanpadilengkapi LHP hanya berdasarkan dokumen transportation permit yangmana penerima kayu adalah PT.PMS, sedangkan Saksi M.D Kusnandaryang memilki pekerjaaan dalam hal pembenahan

PMS, sedangkan saksi M.D.Kusnandar yang memiliki pekerjaan dalam hal pembenahan di PT.Indominco Mandiri guna terlaksananya kewajiban perusahaan dalam IzinPinkam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di dalam persidangan telahmemperlihatkan foto dari kayu 688 batang tersebut belum dilakukanverifikasi/ belum diberi tanda atau label, dalam arti kayukayu tersebutbelum dilakukan pengukuran dan pengujian oleh Para Terdakwa.Bagaimana mungkin tim audit menyatakan telah adanya kayu keluarberdasarkan transportation

Sesegera mungkin melakukan pembenahan status Pekerja/Buruh PTDawee Elctronic Indonesia atau PT DEI yang jelasjeles bertentangandengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan(penetapan perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktutidak tertentu). Sesegera mungkin memberikan hak cuti Tahunan kepada seluruhPekerja/Buruh PT DEI sesui dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.

Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan anak yang djatuhipidana penjara ditempatkan di LPKA, maka Hakim berpendapat anak akandijatuhi pidana di

sebagai langkah terakhir;1.Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan

;Bahwa Pemohon Kasasi merasa perlu untuk menegaskan kembali kepadaMajelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa dalam Asas HukumKetenagakerjaan UndangUndang menyebutkan "Pengusaha Pekerja/Buruh,Serikat Pekerja dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakanagar jangan terjadi PHK;Dalam penjelasannya "yang dimaksud dengan segala upaya dalamasas/UndangUndang ini adalah kegiatankegiatan yang positif yang padaakhirnya dapat menghindari terjadinya PHK antara lain pengaturan waktukerja, penghematan, pembenahan

3175036405860003, yakni : CipinangPulo Rt. 004 Rw. 014, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur,untuk dan oleh karenanya dalam Hukum Seyogianya Gugatan Penggugatdi sampaikan/diajukan di dan atau pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan di Pengadilan Negeri Tangerang, sebab adapun alamat yangdisebut oleh Penggugat adalah alamat Rumah, Perumahan Nuansa AsriCipadu, Blok B.4, No. 21, JurangmanguTimur, Pondok Aren, TangerangBanten, yang baru diambil dengan kredit oleh Penggugat, sehinggamasih dalam pembenahan

sebagai langkah terakhir;1.Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan

dan memasukkan ke dalam kacapirek yang tersambung ke Bong dan tibatiba datang Saksi5(Roy Despatra Gunawan Capah) selanjutnya Terdakwa,Saksi4 dan Saksi5 mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu secara bersamasama kemudian Terdakwa membagibagi sabusabu hingga menjadi 6 (enam) paket dengan hargaRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke dalam plastik kliptransparan.Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, pada saat Saksi1 (BripkaSiswa Adi Sentosa) dan Saksi6 (Bripka Eldwin Simanjuntak,S.H.) sedang melaksanakan tugas pembenahan

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul14.30 WIB saat Saksi melaksanakan pembenahan ruangankantor Satres Narkoba bersama rekanrekan menerimaHal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 28K/PM.102/AD/II/201810.informasi dari masyarakat sedang terjadi transaksi Narkotikadi rumah Saksi5 (Sdr. Rudi Antoni Matanari) JIn. SM RajaNo. 25 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab.

sopan selama proses dipersidangan; Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuanpasal 222 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, terhadapTerdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukan hanyasematamata menghukum didalam rumah seperti layaknya dalam rumahtahanan negara, tetapi merupakan pembenahan

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalamhal ini Penggugat telah menjalani masa hukuman yang sangat beratsebelumnya;Bahwa walaupun putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasimaupun PK bagi Penggugat tidak menunjukkan putusan yang seadiladilnya, namun telah dijalani dengar penuh kesabaran dan ketabahan olehPenggugat, dan sebagaimana maksud darn tujuan pemidanaan adalahuntuk memperbaiki kembali narapidana yang dikenal dengan teori tujuanpemidanaan reformatif antara lain : rehabilitasi, pembenahan

Kendal dan saat itu terdakwa yang melakukanpengurusan ijin, sosialisasi, dan pembenahan jalan ;Bahwa Sesuai dengan surat perjanjian yang pertama dan yang keduabahwa GOENAWAN RAHARUJA selaku pihak yang pertama sedangkanALBERTHA RAHMAYANTHIE pihak yang kedua karena mewakiliterdakwa atau bertindak atas nama terdakwa yang saat itu terdakwatidak membawa kartu. tanda penduduk karena ALBERTHARAHMAYANTHIE masih isteri terdakwa;Bahwa Terdakwa bahwa pihak kedua sudah melakukan kewajibannyauntuk mengurus IUP

Atas dasar itu, Ketua Pengurus YSB membuat surat No:113/YSBUm/X1/2012 tertanggal 13 November 2012 (Bukti T7) perihalburuknya kinerja PENGGUGAT sebagai Apoteker Penanggung Jawab/Pengelola Apoteker/Instalasi Farmasi Rumah Sakit Dirgahayu, sehinggaPembina YSB melalui surat No: 114/YSBPembina/Um/XI/2012 tertanggal 13November 2012 (Bukti T8) menginstruksikan pembenahan pengelolaankefarmasian di Lingkungan Rumah Sakit DirgahayuSamarinda.Bahwa selanjutnya Ketua Pengurus YSB mengirim surat tertanggal 13November