Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur maserre majenne mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-05-2011 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 30 Juni 2011 — EDI SURYANA; LAWAN; PT. TA GLOBAL INDONESIA;
81 — 16
  • , hal mana semua point ini harus dapat di buktikan olehPenggugat sebagaimana prinsip dari suatu gugatan, siapa yangmendalilkan dia yang harus membuktikan.Bahwa sebagai pertimbangan dan tambahan untuk majelis hakim,bahwakeadaan perusahaan pada saat ini sangatlah memprhatinkan, selama 5 tahunbelakangani ini terus mengalami kerugian yang disebabkan oleh banjir yangmeranda perusahaan (Force major) hampir setiap tahunnya, membuatperusahaan jadi lumpur total sampai berbulanbulan yang mengakibatkanmesinmesin
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum
Register : 08-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 172/Pid.B/2019/PN Jbg
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUJIB SYARIS, SH
Terdakwa:
HADI POERWANTO
79 — 15
  • Jombang Terdakwa sudah ada dan Terdakwa sudahmenjabat sebagai salesman TASK FORCE wilayah bojonegoro. ;Bahwa saksi bekerja di PT. GAWIH JAYA Area Jombang dengan alamatJI. Panglima Sudirman no. 51 Kec./Kab. Jombang sejak bulan Mei 2016dan langsung menjabat sebagai AWH. ;Bahwa Tugas dan jabatan dari Terdakwa sebagai salesman TASKFORCE wilayah bojonegoro di PT. GAWIH JAYA Area Jombang denganalamat Jl. Panglima Sudirman no. 51 Kec./Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/Pdt./2016
Tanggal 14 Juni 2016 — ARIES HARTANTO, dkk VS PT SINAR MENARA DELI
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut alasanalasan yang bisa diterima akal mengenai dasarpenentuan kategori "sangat mendesak" ini, maka bisa dikatakanpertimbangan hukum semacam ini sama sekali tidak berdasar dan tidakmemiliki pijakan yuridis;Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Hak Pemakaian yangdiperbuat di hadapan Pejabat yang berwenang yaitu Notaris di Medan,dalam salah satu pasalnya pada intinya menyatakan bahwa pemutusanperjanjian hanya dikarenakan adanya kesepakatan kedua belah pihak ataukarena adanya peristiwa force
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-10-2020 — Putus : 01-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 882/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 1 September 2021 — Penggugat:
1.DENI LIANA
2.DWICAHYO AFRIANTO
Tergugat:
PT. U FINANCE INDONESIA Kantor Pusat Cq. PT. U FINANCE INDONESIA Kantor Cabang Tebet Jakarta Selatan
Turut Tergugat:
Polri Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Tebet Cq. Kepala Kepolisian Sektor Tebet
127 — 81
  • pribadi terganggu dalam menjalankanusaha yang mengakibatkan menurun drastis dalam penghasilan danmenjadi kendala untuk membayar angsuran kepada Tergugat, olehkarena hal tersebut maka Penggugat melakukan permohonanRelaksasi Kredit dan/atau penundaan anggsuran kepada Tergugatsesuai rujukan pada ;8.1 Undangundang Republik Indonesia No.37 tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.8.2 Undangundang Hukum Perdata yaitu KUHPerdata padaPasal 1245 dalam keadaan memaksa dan/atau Force
Pengadilan PN CURUP Perdata Wanprestasi
Register : 22-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN CURUP Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Crp
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
1.Hj.NURLELA AZWARINI, S.Sos.,
2.GUNAWAN HIDAYAT,SE
Tergugat:
1.LETTY
2.RIDUAN R
3.H. HUSNI TAMRIN
4.Dra.KUNTUM DAHLIA
5.M.KUTAINI
6.KOPERASI KSP RIZKI
150 — 75
  • Karena keadaan memaksa (overmacht/force majeur);Terdapat 4 (empat) keadaan wanprestasi, yaitu:fi, Tidak memenuhi prestasi;2. Terlambat memenuhi prestasi;3. Memenuhi prestasi secara tidak baik;4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;(Djaja S.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 22-02-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 5/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
dr. EDDY LEUNARDUS RUMBARAR
Tergugat:
PLT. BUPATI BIAK NUMFOR
143 — 49
  • Tidak ada kondisi darurat atau force mayor seperti adanya bencanaalam, atau meninggal dunia atau cacat seumur hidup yang terjadi padapejabat lama yang menjadi sebab bagi Tergugat untuk menunjukPelakSana TUQS; 222222 2 2n nnn nnn ene nn nnn nnn nn nnn nnn neem neec. Tergugat tidak memberhentikan Penggugat secara tetap dari jabatanHal 6dari 60 Hal Putusan No. 05/G/2018/PTUN.JPRsebelumnya, sehingga sesungguhnya ada dua Direktur atau Pimpinanpada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor;9.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
PT TRI MITRA LESTARI
Tergugat:
1.ADE PERMATA PUTRA
2.MUSA SITEPU
3.JOHANES MATIUS GINTING
92 — 15
  • oleh TergugatRekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi adalah Pemutusan HubunganKerja sepihak, dan menurut Majelis Hakim adalah termasuk Pemutusan hubungankerja dengan alasan efisiensi, maka Ssesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yangmenyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburuh, karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 18-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2017 — - LEGINO (PENGGUGAT I) - JUWONO (PENGGUGAT II) - PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk (TERGUGAT)
113 — 45
  • Hakim berpendapat bahwaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak Juli 2015 berdasar hukum untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan olehTergugat kepada Para Penggugat karena Efesiensi maka sesuai Pasal 164 ayat(3) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berbunyi sebagai berikut :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 22-12-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 1484/PID.B/2015/pn Bdg
Tanggal 8 Maret 2016 — DANDY ANDRIAN
80 — 20
  • yaituberjalan menuju ke pesawat udara, dan masuk kepesawat udara (boarded), Sementara bagasiyang telah selesai check in bersama penumpangakan dilekati claim tag, dan bagasi dibawa dandimuat ke pesawat udara.Bahwa yang dapat membatalkan keberangkatanbagasi jika kondisi bagasi tersebut sudah dilekaticlaim tag dan penumpang sudah melalui boardinggate, proses boarding, dan sedang berjalan kepesawat udara adalah hanya jika penumpangkarena satu dan lain hal tidak jadi naik kepesawat udara atau adanya force
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 05-04-2023 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 20-07-2023
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim
Tanggal 22 Juni 2023 — Penuntut Umum:
FAHMI ISKANDAR, SST, SH.
Terdakwa:
JAMILUDIN
42 — 22
  • obat Cobazim;
  • 138 (seratus tiga puluh delapan) butir obat Omeprazole;
  • 100 (seratus) butir obat Glucosamine;
  • 102 (seratus dua) butir obat Hyperil;
  • 140 (seratus empat puluh) strip obat Pancreatin @ 6 (enam) butir;
  • 35 (tiga puluh lima) butir obat Nircef 100 mg;
  • 15 (lima belas) butir obat Spasminal;
  • 60 (enam puluh) butir obat Ketesse;
  • 25 (dua puluh lima) butir obat Etarol;
  • 75 (tujuh puluh lima) butir obat Imboost Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-10-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — ALFIAN, S.Sos
133 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oven Force Air Condition 1 unitMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO Hal. 66 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015 400W133. Freeze Dryer 1 unitMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN134. Homogenizer 1 unitMerk/Type : DAIHAN KOREA/MODEL HG15A135. Protein Analyzer 1 unitMerk/Type : GERHARDT GERMANY ADAM UK/ MODEL DT/7700 PW 254136. Bottle Crown Capper 1 unitMerk/Type : EXCHINA/TYPE DK50/D137. Salinity Refractometer 2 unitMerk/Type : SHIBUYA JAPAN/MODEL S1(CAT. NO.145)138.
    Oven Force Air Condition 1 unitMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W133. Freeze Dryer 1 unitMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN134. Homogenizer 1 unitMerk/Type : DAIHAN KOREA/MODEL HG15A135. Protein Analyzer 1 unitMerk/Type : GERHARDT GERMANY ADAM UK/ MODEL DT/7700 PW 254136. Bottle Crown Capper 1 unitMerk/Type : EXCHINA/TYPE DK50/D Hal. 116 dari 21 hal. Put. Nomor 47 PK/PID.SUS/2015 137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.
    Oven Force Air Condition 1 unitMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W133. Freeze Dryer 1 unitMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100GLD136CN134. Homogenizer 1 unitMerk/Type : DAIHAN KOREA/MODEL HG15A135. Protein Analyzer 1 unitMerk/Type : GERHARDT GERMANY ADAM UK/MODEL DT/7700 PW 254136. Bottle Crown Capper 1 unitMerk/Type : EXCHINA/TYPE DK50/D137. Salinity Refractometer 2 unitMerk/Type : SHIBUYA JAPAN/MODEL S1 (CAT.NO.145)138. Desiccator 2 unitMerk/Type : Duran139.
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Umum Penggelapan
Register : 05-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 55/Pid.B/2017/PN Srl
Tanggal 19 September 2017 — MUHAMMAD RUSDI bin H.MUHAMMAD NASIR
112 — 54
  • yang menentukan pola/skema bagi hasil70% dan 30% tersebut:Bahwa, sepengetahuan Saksi kesepakatan tentang SPH dalam point 12kesepakatan di hotel Ibis Jakarta belum terpenuhi:Bahwa, Saksi juga tidak tahu sampai kapan Terdakwa mengelola TBSPT.KDA dan Saksi juga tidak tahu besaran hutang petani kelapa sawit di DesaKarang Mendapo;Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi yang padapokoknya sebagai berikut :5.Di areal kebun Divisi ada terdampak banjir dan tidak ada aktifitas panen olehkarena force
    tentunya harus juga dikeluarkan biayaperawatan kebun kelapa sawit tersebut;Bahwa, kalau bicara ke Bank atas nama Koperasi dan angsuran kredit akantetapi kalau terhadap penggelapan itu adalah hasil Estimasi faktual dari bulansebelumnya;Bahwa, pihak Bank Permata mengirim surat kepada Koperasi Tiga Serumpunper tiga bulan;Bahwa, terkait keringanan penghapusan hutang yang diterima oleh BankPermata, kemudian Bank Permata membalas itu tidak bisa dan tidak diterimadan yang bisa disetujui apabila terjadi force
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-11-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 12 April 2012 — Ir. H. TIMUR LURI SAKSONO MSi
116 — 35
  • waktu tahunAnggaran dan batasakhir administrasiTahun Anggaranberakhir pada tanggal31 Desember,sedangkan batas akhiradministrasi tanggal15 Desember;Bahwa, menurutpendapat Ahli apaYang dilakukan olehPengguna Anggaran( PA ) bila pekerjaanbelum Selesai padabulan Desembersedangkan tanggal 15Desemberadalah batasakhir administrasiNormalnya apabila151Kontrak antaraPengguna Anggarandengan Rekananbelum selesai, makaPengguna Anggaran( PA ) bisa memberiPinalti kepadaRekanan namunapabila dalam keadaanForce Majeure
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN PALU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD FAIZAL AKBAR ILATO, SH
Terdakwa:
DONI LAKADJO Alias DONI
84 — 32
  • jasa, (b) membuatRencana Anggaran Biaya;Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 tahun 2015 Tentang Tata CaraPengadaan Barang/ Jasa Desa Di Kabupaten Banggai Pasal 12 ayat (4)point g : Berita acara hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjianantara Ketua TPK dan penyedia barang/ jasa yang berisi paling seaikit: 1)tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian; 2) Para pihak; 3) Runglingkup pekerjaan; 4) Nilai Pekerjaan; 5) Hak dan kewajiban para pihak; 6)Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 7) Keadaan force
    jasa, (b) membuatRencana Anggaran Biaya;Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 tahun 2015 Tentang Tata CaraPengadaan Barang/ Jasa Desa Di Kabupaten Banggai Pasal 12 ayat (4)point g : Berita acara hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjianantara Ketua TPK dan penyedia barang/ jasa yang berisi paling sedikit: 1)tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian; 2) Para pihak; 3) Runglingkup pekerjaan; 4) Nilai Pekerjaan; 5) Hak dan kewajiban para pihak; 6)Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 7) Keadaan force
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2007 — Putus : 01-04-2008 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 285/Pid.B/2007/PN.Smp
Tanggal 1 April 2008 — Ir. R. EDY MUSTIKA, MS. M.Si
120 — 19
  • tersedia sangat minim ;Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung ke Kantor Dinas Pengairan ; Bahwa pompa yang dipesan di Sumenep berjumlah 16 buah dengan merkRovatti type 8 V 453, 10 V 162 B, 6 V 234, 13 V 4, 10 V 1620, dimana pompatersebut dipesan pada tahun 2005 ; Bahwa pesanan datang pada bulan November 2005 sebanyak 9 buah, dan bulanAgustus 2006 datang lagi 7 buah ; Bahwa karena ada pesanan yang banyak, sehingga pengiriman pompa menjaditerlambat hingga bulan Agustus 2006, yang merupakan force
    Prihanto Rahmawandistributor Rovatti, bahwa memang benar ada keterlambatan pengiriman karenaperusahaan mengalami over load yaitu pemesanan diluar kemampuan kapasitas pabrik,yang menurut keterangan saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai Force Majeur,namun hal tersebut tidaklah dapat menjadi alasan untuk membiarkan kegiatanpemasangan tidak dilaksanakan dengan alasan mesin dan pompa belum tersedia tanpaada solusinya ;Menimbang, bahwa seharusnya apabila keadaan tersebut diketahui oleh terdakwaselaku
    Pengguna Anggaran yang terus memantau jalannya pelaksanaan proyek, maka131ketika masih dalam masa kontrak, Pengguna Anggaran dapat melakukan perpanjanganwaktu pelaksanaan dengan mempertimbangkan halhal yang layak dan wajar, yangantara lain berupa keadaan kahar (Force Majeur), dimana persetujuan perpanjanganwaktu pelaksanaan tersebut dituangkan dalam adendum kontrak.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 39/Pid. Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 18 Januari 2016 — REZA GUNAWAN
75 — 143
  • SusTPK/2015/PN.Srg.791.7. pseudopilots can control aircraft terdapat catatan arrow signalway if aircraft decend sould be, item 1.8 executive and asistantcontroller can force, suppress and move datablocks MCP NOTOPTIMAL , item 1.10 flight strip printing not optimal yet, dan seingatsaksi sewaktu saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanPengadaan dan Pemasangan ATC Simulator No. FP.BA.38/E/IX/2005tanggal 28 September 2005 yang ditandatangani oleh H.
    Selama masajaminan dimaksud, semua kendala yang terjadi menjadi tanggungjawabpihak kontraktor ;Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perobuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.
    kekurangan tersebut sebagaiberikut :aa. items 1.7. pseudopilots can control aircraft terdapat catatan arrow signalway 7 if aircraft decend sould be, bahwa pada tampilan pesawat diPseudo Pilot untuk menunjukkan arah naik dan turunnya pesawatditunjukkan dengan tanda panah, namun pada saat dilakukan SAT tandapanah tersebut tidak dapat berubah sesuai dengan arah pesawat yangdikendalikan, walaupun objek pesawat sendiri telah berjalan sesuai denganperintah.b. item 1.8 executive and asistant controller can force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 04-03-2009 — Upload : 25-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836K/PDT.SUS/2008
Tanggal 4 Maret 2009 — TJOA LE FIE ; PT. LAUTAN LUAS, Tbk,
870 — 829 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Efisiensi sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) UndangundangNomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPekerja/Buruh karena Perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi Perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan Pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar
Pengadilan PN DEPOK Perdata Wanprestasi
Putus : 02-04-2015 — Upload : 22-01-2016
Putusan PN DEPOK Nomor 172/Pdt.G/2014/PN Dpk
Tanggal 2 April 2015 — LIM KHIE FUI vs. ROBERT SIANTURI, SH
104 — 76
  • Oleh sebab itu tuntutan ganti rugi materiil danimmateril haruslah ditolak karena disamping tidak berdasar, juga angkanyaadalah angka yang dihitung tanpa kebenaran akal sehat sehingga lebihkepada show force dari Penggugat;13. Bahwa tuntutan dwangsom haruslah ditolak karena melanggar ketentuansoal penerapan dwangsom, yaitu dwangsom tidak boleh diterapkan kepadatuntutan yang bersifat pembayaran sejumlah uang sebagaimana dalampermohonan Penggugat dalam perkara ini.DALAM REKONPENSI:1.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 03-10-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 101/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
RUSLAN
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENATAAN RUANG KABUPATEN PANGKEP
232 — 150
  • penyedia; Bahwa yang berhak menandatangani pekerjaan adalah Direktur danPersonel yang ditunjuk sehingga segala persuratan harusditandatangani Direktur Perusahaan Penyedia; Bahwa ahli berpendapat dalam proses peminjaman Perusahaan,kontrak kerja tetap menjadi tanggung jawab Direksi; Bahwa apabila dilakukan pemutusan kontrak dan daftar hitam, makaseluruh peraturan yang terkait mewajibkan untuk dicantumkan dalankontrak; Bahwa terkait apakah rekanan dapat didenda, ahli berpendapatapabila keadaan kahar (force
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 16-12-2020 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
ALEX BERNADI
Tergugat:
PT. BMT Asia Indonesia
153 — 30
  • Sela, yaitu memerintahkan Tergugat untukmembayarkan upah memerintahkan TERGUGAT untuk membayar upahPENGGUGAT Rp. 86.400.000 (Delapan Puluh Enam Juta Empat RatusRibu Rupiah) sebelum pemeriksaan perkara a quo dilanjutkanBahwa Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang No 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan : (3) Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kena terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut ataubukan karena keadaan memaksa (force