Ditemukan 5187 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hermien herdian herijen hermion herizon herlien hervien helzien herdien herziene herfien
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-03-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS PT BANDUNG RAYA INDAH LESTARI, DK
278 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 158 K/Pdt.SusKPPU/2017dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) maupun dalampersidanganpersidangan Majelis Komisi dimana hanya dilandasidengan asumsi tanpa disertai dengan buktibukti yang lainnya;Bahwa menurut Pasal 163 Het Herzien Inlands Reglement (HIR),disebutkan: Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atauia menyebutkn suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atauuntuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu;Bahwa selain itu
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-05-2013 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 277/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL
Tanggal 2 Oktober 2014 — HAGUS SUANTO, SH, Lawan 1. FIRMA HUKUM (LAW FIRM ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS, 2. ERI HERTIAWAN, SH.LLM, 3. SADLY HASIBUAN SH, ADVOKAT, 4. DR IUR ADNAN BUYUNG NASUTION SH, 5. CITIBANK N.A CABANG INDONESIA,
396 — 338
  • BuktiTIl2~ : Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) ;10.11.12.13.14.15.16.Bukti T ll3 : Pasal 1865 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) ;Bukti Tll4: Pasal 33 Undangundang 18 Tahun 2003 TentangAdvokat (UU Advokat) ;Bukti TIl5 : Pembukaan ketentuan Kode Etik Advokat Indonesiayang telah (Asli) disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 (KEAI) ;Bukti T.ll6 Pasal 26 ayat (5) UU Advokat ;Bukti TIl7 : Pasal 8 huruf (g) KEAI ;Bukti Tll8 : Pasal 4 huruf (a) KEAI ;Bukti TIl9 : Prof. Dr.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 791/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
Tergugat:
1.Ir. Budi Karya Sumadi
2.Fredi Tan
3.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk
250 — 159
  • danjuga eksepsi/keberatan Turut Tergugat telan dinyatakan beralasan dan dapatditerima, maka pokok perkaranya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dankarenanya harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, makakepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan Pasal 136 HIR (Herzien
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 79/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : RAMLI M
Pembanding/Penggugat II : HJ. JAWARIAH
Pembanding/Penggugat III : MARWIYAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMADSYAH
Pembanding/Penggugat V : AHMAD HM
Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI NEGARA PERTAMINA PERSERO Cq. PERTAMINA HULU MAHAKAM
Terbanding/Tergugat II : PT. TOTAL FINA ELF E dan P BALIKPAPAN BRANCE
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KELURAHAN MUARA JAWA ULU
Terbanding/Intervensi I : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI . SKK Migas
148 — 210
  • Hubungan yang erat tersebut harus dapatdibuktikan dengan faktafakta dan menguntungkan proses, yaitu apabilaantara gugatan yang digabung itu ada hubungan koneksitas danpenggabungan gugatan akan memudahkan pemeriksaan serta denganpenggabungan gugatan akan dapat mencegah kemungkinan adanyaputusan yang Saling bertentangan; Bahwa walaupun pada dasarnya Rbg (Rechtsreglement voor deBuitengewesten) dan HIR (Herzien Inlandsch Reglement) tidak mengaturtentang penggabungan (kumulasi, sSamenvoging van verordering
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1600 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Nopember 2015 — RIKA YOU SOO SHIN, SH, DKK VS GO LENNY SETYAWATI (dahulu bernama GO TEK LIAN), DKK
232 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (vide Bukti P10) pada Pengadilan NegeriSurabaya adalah sepenuhnya telah berkesesuaian dengan ketentuanPasal 118 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang secarategas menyatakan sebagai berikut:Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalamitu dimajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salahseorang dari Tergugat itu, yang dipilin oleh Penggugat;Catatan:Katakata Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidaktinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-08-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 445/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat:
1.H. ZAINAL ARIFIN
2.IRWANSYAH
3.TUTI AMINAH
4.ENDEH SUKARSIH
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
2.PT. INDOFICA HOUSING
3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq KEPALA BPN Cq KAKANWIL BPN JAKARTA
4.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Cq SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAKARTA UTARA
5.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq KOPERASI PEMBINA PROFESI DAN OLAHRAGA PERAIRAN DANAU SUNTER JAKARTA SUNTER
6.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
7.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
97 — 146
  • PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK MEMILIKIKEWENANGAN SECARA RELATIF UNTUK MEMERIKSA DANMENGADILI PERKARA AQUO BERDASARKAN ASAS ACTORSEQUITUR FORUM REI PASAL 118 AYAT (1) HERZIEN INLANDSCHREGLEMENT (HIR) 22.Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah salah ditujukan kePengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana seharusnya gugatan agquo ditujukan kePengadilan Negeri Jakarta Pusat karena pihak TERGUGAT I, TERGUGAT VI danTERGUGAT VII berdomisili hukum dalam kompetensi relatif diwilayah PengadilanNegeri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 01-09-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 1 September 2016 — PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
371 — 284 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 8 Perma Nomor 3/2005 sebagaidasar hukum pengajuan permohonan Keberatan menyatakanbahwa segala sesuatu yang belum diatur oleh Perma Nomor3/2005 mengacu kepada Hukum Acara Perdata yang berlaku.Oleh karena hak Pemohon Keberatan untuk pemeriksaanberkas perkara (enzage) tidak diatur dalam Perma Nomor3/2005, maka untuk hal tersebut berlaku ketentuan yangterdapat dalam Hukum Acara Perdata atau, dalam hal ini,Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut "HIR);Pasal 8 Perma Nomor 3/2005:Kecuali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 23-05-2012 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 23 Mei 2012 — 1. PT. GARUDA INDONESIA (Persero), , dkk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
300 — 1157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena hak PemohonKeberatan untuk pemeriksaan berkas perkara (enzage) tidakdiatur dalam Perma No.3/2005, maka untuk hal tersebutberlaku ketentuan yang terdapat dalam Herzien InlandschReglement (selanjutnya disebut HIR);Pasal 8 Perma No.3/2005:Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agungini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pulaterhadap Pengadilan Negeri.Bahwa hak untuk memeriksa berkas perkara menurutketentuan HIR diberikan kepada Para Pihak pada tahappengajuan upaya hukum
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 15-10-2018 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 993/Pdt.P/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2020 — 1.Sangeeta Ramchand 2.Jotty Harry AljotyMelwani 3.ShaliniNanikChadiramani 4.Deepak BhagwandasDodani lawan 1.PT Gambir Trading co 2.Dr. Otto Hasibuan, SH, MM
593 — 385
  • Foto copy Pasal 130 Herzien Inlandsch ReglemenvHIR, bukti T/TT.I.I7;8. Foto copy M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kelima belas Februari 2015,halaman 8191, bukti T/TT..18;9.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat:
1.MAKAWI
2.Sadullah
3.Fachrul Rozy
4.Didin Zainudin
5.Shaiful Bahri
6.Maktub Efendi
7.Titin Suhartini
8.Neneng Yulyanah
9.Haji Mochamad Zen
10.Rana
11.MUHAMAD YASIN
12.MASPUPAH
Tergugat:
1.Haji Asikin
2.H. Nasri
3.H. Nasuki
4.Hj. Maanih
5.Hj. Asmanih
6.Hj. Asmaroh
7.Hj. Noamih
8.PT. Nusa Kirana Real Estate
9.PT. Summarecon Agung, Tbk
10.Notaris Willy Silitonga, SH
11.Notaris Handoyo, SH
12.Notaris Dewi Himijati Tandika, SH
13.Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat
14.Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua
15.Kantor Kecamatan Koja
16.Kantor Kecamatan Kelapa Gading
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
18.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
19.Ahmad Yusuf
20.Ahmad Sanwani
21.PT. Bursa Efek Indonesia
391 — 451
  • lebih dahulumeskipun ada upaya hukum verstek, banding maupun kasasi;Menimbang, bahwa perihal putusan dalam perkara ini dapat dijalankanterlebin dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau Kasasi sebagaimanadituntut oleh Penggugat tersebut posita 16 jo. petitum 11 gugatan, maka MajelisHakim berpendapat hal itu haruslah ditolak, dengan pertimbangan MajelisHakim tidak melihat adanya halhal yang bersifat eksepsional dan juga tidakmemenuhi syaratsyarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1)Herzien
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 211/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : INDRA DAENG PARANI Bin Muhammad Nawawi Daeng Parani Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
352 — 401
  • Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat(1)Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menentukan bahwa yang berwenangmengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.Namun dalam pengaturannya lebih lanjut, asas ini kemudian diterjemahkan dalambeberapa aturan yang lebih spesifik lagi yang apabila konteks sengketa perdatayang terjadi telah melibatkan lebih dari satu pihak atau pihakpihak dalam posisiyang khusus ataukah sengketa perdata khusus yang kemudian tidak diatur dalamKitab
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-12-2013 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 726/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Desember 2015 — IKE DEWI HELMI, Lawan I. BAYU SUSANTO PUTRA, II. MUNIRO SALIM SIREGAR, SH, III. ALDO RAHARJA, IV. Ny. DAMAYANTI, V. MUHAMMAD SOLEH UKON bin MUDAS, VI. Ny. MURTAMAH binti MUDAS bin H. NASAN, VII. KEPALA BADAN PERTANAHAN NATIONAL RI Cq. Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Cq Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan,
172 — 123
  • dialinkan maka permohonan sita jaminandapat dikabulkan dan berdasarkan Berita Cara Sita Jaminan tanggal 09 Januari2015 telah dilaksanakan/diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dansehingga Sita Jamaian dinyatakan sah dan berharga , maka dengan petitumke11 Penggugat beralasan dikabulkan ;Menimbang, bahwa tentang tuntutan putusan serta merta yang dimintaPenggugat, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya karena tuntutantersebut belum memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat(1) Herzien
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-08-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/PDT/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, II. 1. ASIAN CREDIT HEDGE FUND, dkk., III. 1. UBS LIMITED, dk. IV. 1.HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, dk. VS 1. DICK HERMANTO ENDRO, dkk. dan 1. SURYAINTI PERMATA TBK., dkk.
300 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) menyatakan :Pasal 133 H.1.R:"Jika Tergugat dipanggil menghadap Pengadilan Negeri sedang ia menurutaturan Pasal 118 tidak usah menghadap Hakim maka is dapat meminta padaHakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidanqoertama, supava hakimmenyatakan bahwa ia tidak berkuasa : Surat gugat itu tidak akan diperhatikanlagi, jika Tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain."
Pengadilan PT SEMARANG
Putus : 03-03-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 11/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 3 Maret 2016 —
66 — 46
  • Pasal 163 Herzien InlandschReglement (HIR), Para Tergugat mensommerPenggugat di hadapan persidangan yang mulia ini untukmembuktikan kebenaran dalilnya tersebut.9. Lebih lanjut, mencermati uraian di atas demi hukummembuktikan bahwa danadana sebagaimana didalilkanoleh Penggugat pada uraian Petitum butir (b) (4)halaman 19 mengenai dana Bilyet Deposito BerjangkaNomor DG 199515 atas nama Walikota Cq.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 184/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : SERIKAT PEKERJA PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
193 — 155
  • Bahwa, berdasarkan Pasal 136 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)antara lain menyatakan Perlawanan yang sekiranya hendakdikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakimtidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masingmasing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersamasamadengan pokok perkara.Hal 87 Put. No. 184/Pdt/2019/PT:DKI3.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 05-04-2021 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 23 Februari 2022 — Penggugat:
1.I Ketut Siandana
2.I Made Sutarjana
Tergugat:
PT. WIDJA PUTRA KARYA
201 — 130
  • Penggugat Mencampuradukkan Perkara Pidana dengan PerkaraPerdataGugatan Penggugat adalah kabur atau obscuur libel, dimana Penggugat telahmenggabungkan perbuatan pidana dan perbuatan perdata dalam satu Gugatan,yang hal tersebut dapat secara jelas dilihat pada dalil Gugatan No. 16, 17, dan18.Selanjutnya, hukum pidana dan hukum perdata memiliki 2 (dua) hukum acarayang jelasjelas berbeda, dimana hukum acara pidana tertuang pada KUHAPdan Hukum Acara Perdata tertuang di dalam Herzien Indonesich Reglement
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 26-09-2013 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 76/Pdt.G.Int/2012/PNLP
Tanggal 26 September 2013 — 1. HAJI TENGKU HAFMARSYAH SINAR, S.H., Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan T. Raja Muda, Nomor 11, Kecamatan Lubuk Pakam – Kabupaten Deli Serdang ; 2. TENGKU HERMANSYAH SINAR, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi Gg. Pipa, Nomor 5, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan; Dalam hal ini bertindakuntuk mewakili seluruh kepentingan hukum ahli waris Alm. TENGKU AFFAN SINAR dan dengan ini memberikan kuasa kepada : AULIA ZUFRI, S.H., A. RAMADANI DAMANIK, S.H., INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H. dan ISKANDAR SYAHPUTRA S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum I,A & ASSOSIATES, beralamat di Jalan Setia Budi, Gg. Amal, Nomor 37 – Helvetia Timur - Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2012; selanjutnya disebut sebagai ParaPenggugat Dalam Perkara Pokok/ Tergugat Intervensi I ; ------L A W A N------ 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBIK INDONESIA, Cq. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, CQ. KETUA JURUSAN AKADEMI GIZI LUBUK PAKAM, yang berkerkedudukan di Jalan Negara Tanjung Garbus - Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ; Selanjutnya disebut dengan-------------------------Tergugat I/ Tergugat Intervensi II; 2. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Negara Komplek Cadika Pramuka Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut dengan----------------- TERGUGAT II/ Tergugat Intervensi III; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Negara No. 1, Lubuk Pakam - Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai ----------------TERGUGAT III/ Tergugat Intervensi IV; L A W A N 1. JATIHAD alias DJATIHAD alias JATIHAT, lahir di Percut Sei Tuan, tanggal 10 Maret 1940, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Tengku Fakhruddin, Kelurahan Lubuk Pakam, I-II Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai --------------- Penggugat Intervensi I; 2. NUR AINUN, lahir di Batang Kuis, tanggal 17 Oktober 1958, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Pancasila Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai - - - - - ------------ - - - - - - - - - Penggugat Intervensi II; 3. ALI AKBAR, lahir di Batang Kuis, tahun 1963, Pekerjaan Tidak Ada (sakit jiwa), Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Pancasila Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai - - - - - - - - - - -- - - ------------ Penggugat Intervensi III;
148 — 65
  • Herzien Inlansdsch Reglemen (HIR/RIB) antara lain menyatakanPasal 138 yang berbunyi: Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu menimbulkan dugaan bahwasurat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri akanmenjalankan segala surat perkara kepada pejabat yang berkuasa menuntutkejahatan itu. Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, ditangguhkan dulu sampai diambilkeputusan mengenai perkara pidana itu. 1.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 05-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 144/Pdt.Bth/2020/PN Sby
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
1.NY DR SRI SUDARWATI
2.TN HERU SISWANTO
3.NY DRG TRI WARIYANTI
4.NY LILIS LISTYORINI,SKM
5.NY FEBRIANA WURJANINGRUM,SE,MT
6.NY NOVIANA,SE
Tergugat:
1.Tn Trisno Romo Santoso
2.Tn Octavianus Stevie Lianto
3.Tn Willy Hindranata
4.Notaris Sherly Dian Meirawati,SH
5.PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya
6.Tn Hendra Wijono,SH,M.Kn
7.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surabaya
Turut Tergugat:
1.NY SISWARI
2.TN SUDARNOTO ST
3.NY SRI MULYA RINI,SE
85 — 24
  • Hal ini juga merupakanbentukpengakuan KetuaMahkamah Agung RI terhadap kedudukan pemenanglelang;13.Bahwa terkait Permohonan Eksekusi Pengosongan oleh Terlawan padadasarnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Pasal 200 ayat (11)Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal218 ayat(2)Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (RBG), yang berbunyi makadalamhaltereksekusi enggan untuk meninggalkan barang (barangtidak31bergerak) yang telah dijual lelang, maka Ketua Pengadilan Negeri setempatmemerintahkan
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Ptk
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
EDY SUWANTO BONG
Tergugat:
1.HAMDAN bin M. TAYEB
2.H. ABDULLAH bin H. ABDUL RAZAK
3.ABDUL HAMID, SE MM
4.Ahli Waris Pengganti dari Maryam
5.HINDUN binti H. Abdul RAZAK
6.Ahli Waris Pengganti Alm. Halimah
Turut Tergugat:
6.Kepala Kantor BPN Kota Pontianak
7.EDDY DWI PRIBADI, SH
128 — 26
  • Bahwa dwangsom berdasarkan Pasal 606a dan 606b RVhanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatunkan tidakberupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan tuntutan Penggugatadalah tuntutan pembayaran kerugian materiil maupun imateriilsehingga uang paksa tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.Bahwa begitu pula terhadap uitvoerbaar bij voorraad yang hanyadapat didasarkan pada buktibukti otentik sebagaimana yangdipersyaratkan oleh pasal 180 HIR (Herzien Inlandsch Reglement).Bahwa berdasarkan halhal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Maret 2014 — PT. Indo Multi Media, DKK VS H. Hutomo Mandala Putra
393 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TandaPenduduknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.Sesuai dengan prinsip hukum acara perdata dan sebagaimana jugadiatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement atauHIR, maka suatu gugatan haruslah diajukan ke tempat di manaTergugat tersebut bertempat tinggal, sebagaimana kami kutip berikut ini:(1) gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaanpengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yangditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya