Ditemukan 5187 data
1359 — 1093
Sel.re18.19.20.21.22;23.24.25.26.Bukti T3aBukti T3bBukti T3cBukti T4aBukti T4bBukti T4cBukti T4dBukti T4eBukti T5aBukti T5bPasal 134 dan Pasal 136 Herzien InlandschReglement Fotokopi dari hasil cetak (print out)Pasal 3, Pasal 11 ayat (2), Pasal 60, Pasal 62 ayat(4), dan Pasal 70 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa Fotokopi dari hasil cetak(print out)Berita dalam website Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia yang berjudul Ahli: Putusan
395 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
TandaPenduduknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.Sesuai dengan prinsip hukum acara perdata dan sebagaimana jugadiatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement atauHIR, maka suatu gugatan haruslah diajukan ke tempat di manaTergugat tersebut bertempat tinggal, sebagaimana kami kutip berikut ini:(1) gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaanpengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yangditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya
EDY SUWANTO BONG
Tergugat:
1.HAMDAN bin M. TAYEB
2.H. ABDULLAH bin H. ABDUL RAZAK
3.ABDUL HAMID, SE MM
4.Ahli Waris Pengganti dari Maryam
5.HINDUN binti H. Abdul RAZAK
6.Ahli Waris Pengganti Alm. Halimah
Turut Tergugat:
6.Kepala Kantor BPN Kota Pontianak
7.EDDY DWI PRIBADI, SH
134 — 26
Bahwa dwangsom berdasarkan Pasal 606a dan 606b RVhanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatunkan tidakberupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan tuntutan Penggugatadalah tuntutan pembayaran kerugian materiil maupun imateriilsehingga uang paksa tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.Bahwa begitu pula terhadap uitvoerbaar bij voorraad yang hanyadapat didasarkan pada buktibukti otentik sebagaimana yangdipersyaratkan oleh pasal 180 HIR (Herzien Inlandsch Reglement).Bahwa berdasarkan halhal
YULIUS DAGILAHA, S.H
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT C.Q AGUS HARIMURTI YUDHOYONO DAN TEUKU RIEFKY HARSYA SELAKU KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL
464 — 224
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan memiliki buktibukti yang autentik dan sah, oleh karenanya sesuai pasal 180 ayat (1)Herzien Inlandsch Reglement (HIR), mohon agar Yang Mulia HakimPengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sertamerta terlebih dahulu dilaksanakan, walaupun ada upaya hukum(banding dan kasasi ) (Uitvoerbarr bij Voorrad).Ill. DALAM PROVISI1.
1.NY DR SRI SUDARWATI
2.TN HERU SISWANTO
3.NY DRG TRI WARIYANTI
4.NY LILIS LISTYORINI,SKM
5.NY FEBRIANA WURJANINGRUM,SE,MT
6.NY NOVIANA,SE
Tergugat:
1.Tn Trisno Romo Santoso
2.Tn Octavianus Stevie Lianto
3.Tn Willy Hindranata
4.Notaris Sherly Dian Meirawati,SH
5.PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya
6.Tn Hendra Wijono,SH,M.Kn
7.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surabaya
Turut Tergugat:
1.NY SISWARI
2.TN SUDARNOTO ST
3.NY SRI MULYA RINI,SE
87 — 24
Hal ini juga merupakanbentukpengakuan KetuaMahkamah Agung RI terhadap kedudukan pemenanglelang;13.Bahwa terkait Permohonan Eksekusi Pengosongan oleh Terlawan padadasarnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Pasal 200 ayat (11)Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal218 ayat(2)Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (RBG), yang berbunyi makadalamhaltereksekusi enggan untuk meninggalkan barang (barangtidak31bergerak) yang telah dijual lelang, maka Ketua Pengadilan Negeri setempatmemerintahkan
Terbanding/Tergugat I : PT WASKITA SRIWIJAYA TOL
Terbanding/Tergugat II : PT. WASKITA KARYA, Persero Tbk
207 — 107
Bahwa sebagaimana merujuk pada Pasal 163 Herzien InlandschReglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.1I.B)mengatur dan mensyaratkan:"parang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau iamenyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atauuntuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu.Yang mana dari isi Pasal 163 HIR tersebut secara teknis dapatdiringkas: Siapa yang mendalilkan suatu hak, kepadanya dibebankan wajibbukti
692 — 1270 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1455 K/Pdt/2017Bahwa Majelis Hakim Pengadiian Tinggi DKI Jakarta dan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dalamperkara ini karena fakta selama persidangan tidak ada satupun alat bukti baikbuktibukti tertulis dan buktibukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/ParaTerbanding yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding IIItelah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) junctoPasal
213 — 89
Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), dan SEMA No. 3 Tahun 2000tentang Putusan Serta Merta (u/tvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil;Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alasankhusus dan tidak pula memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihaklain apabila ternyata dikemudian hari dijatunkan putusan yang membatalkanputusan Pengadilan Tingkat Pertama.
468 — 664
Bahwa lebih lanjut, Pasal 1384 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)juga telah mengatur sebagai berikut: Jika Perselisihan itu. adalah suatu perkara yang tidakmasuk Kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sebarangwaktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh di minta supayaHakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan Hakim mengakudirinya tidak berkuasa dan Hakim itupun wajib pulamengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa. .
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
169 — 118
CibinongNomor: 04/Pid.Prap/2020/PN.Cbi (Halaman 3940) dalamPertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:Menimbang, bahwa didalam Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secarategas mengenai Hukum Acara yang harus dipergunakandalam praperadilan khususnya mengenai kewenanganrelatif dari pengadilan negeri yang mengadili perkarapraperadilan, rnaka berhubungan dengan hal tersebut,Hakim berpegang pada hukum acara praperadilan yangselama ini selalu. digunakan dan mengacu pada HukumAcara Perdata Herzien
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
167 — 116
Sinar Grafika Jakarta, Cetakan ketigaJuli 2008, halaman 84.Pasal 164 Herzien Indonesisch Reglement (vide Pasal 284 Rbg, Pasal 1866KUHPerdata), yang merupakan alat bukti :1. Tulisan,2. Saksi,3. Persangkaan,4. Pengakuan,5. Sumpah.6. Keterangan ahli (expertise).Halaman 128 dari 181 Putusan No.632/PDT/2017/PT SBY7.
218 — 81
Adapun yang menjadi dasar permohonan putusan serta mertaPenggugat Intervensi ini adalah ketentuan yang menyatakan sebagaiberikutPasal 180 avat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")"Pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankandahulu, wa/au pun keputusan itu dibantah atau diininta banding, jika adasurat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlakuuntuk hal itu berkekua tan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengankeputusan, yang sudah menda pat kekuatan
209 — 542
:Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seorangmemberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untukdan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.Pemberian Kuasa Khusus untuk beracara dalam perkara perdata diatur dalamPasal 123 ayat (1) Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR)yang berbunyisebagai berikut:Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorangkuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untukitu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir.Penggugat
1.Ny. Rohani Taib, SE
2.Nyoman Sudayana Merada
3.Dewi Kusumo Noor Rini
4.Sugianto
5.Heriyanto
6.Jocelyn Tjandra
7.Rudy Suryadi
8.Lam Su Ni
9.Minawati Hasan Basri
10.Wirmanto Tantoro
11.Sumawati Muliawan Kesuma
12.Effendy Tansil
13.Sofyan Chandrajaya
14.Sukartono
15.Sri Muljana Wirawan
16.Ng King Hing Alex Loekman
17.Kwan Lie Dju Yenny
18.Liliana
19.Ericford Halim
20.Dersy Venilia
21.Hj. MSY. H. Sylviana
Tergugat:
PT Binakaryacitra Lestari
Turut Tergugat:
SWISS BELHOTEL INTERNATIONAL Cq SWISS BELRESORT WATU JIMBAR
393 — 348
.: 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang dikutip sebagaiberikut:Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayaruang.Bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dimohonkanoleh Para Penggugat sebagaimana dalam Butir 33 Gugatan aquo adalahHal 150 dari 188 halaman Putusan Nomor 886/Padt.G/2019/PN Dpsbertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 227 Herzien InlandschReglement (HIR) yang mengatur mengenai sita jaminan (conservatoirbeslaag), maka beralasan dan wajar
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
283 — 404
Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) ReglementVoor de Buitengewesten ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op DeRechtsvordering ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaHalaman 128 dari 193 Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT BDG.Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.
Terbanding/Tergugat I : PT MNC Sekuritas
Terbanding/Tergugat II : PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank MNC Internasional Tbk
Terbanding/Tergugat V : Susy Meilina
Terbanding/Tergugat VI : Marlina
Terbanding/Tergugat VII : Andri Irvandi,
Terbanding/Tergugat VIII : Dadang Suryanto
Terbanding/Tergugat IX : Fifi Virgantria
Terbanding/Tergugat X : Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Tergugat XI : Christ Soepontjo
Terbanding/Tergugat XII : Agustinus Wishnu Handoyono
Terbanding/Tergugat XIII : Arif Efendy
Terbanding/Tergugat XIV : Marlina Sabanita
Terbanding/Tergugat XV : Widyasari Rina Putri
Terbanding/Tergugat XVI : Arum Wachyuni Rahmatika
Terbanding/Tergugat XVII : Nabila Amanda Amal
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Terbanding/Turut Tergugat II : T
797 — 1169
Putusan Dalam Perkara Ini Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu7.1.TesGugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti sebagaimana diatur dalamPasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 191 ayat (1)Reglement Voor de Buitengewesten, Pasal 54 dan Pasal 57 ReglementOp De Rechtsvordering Jo Pasal 5 UndangUndang 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UndangUndang Nomor19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
340 — 182
Plw/2019/PN DpkMenimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal18 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeriDepok pada tanggal 18 Juli 2019 dalam Register Nomor164/Pdt.Bth/2019/PN Dpk, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:1Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN melaluiPengadilan Negeri Depok berdasarkan pada Ketentuan Pasal 195ayat 6 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menyatakan:Apabila timbul perlawanan terhadap keputusan itu, baik
65 — 7
UMUMSehingga sudah jelas karena adanya gugatan di Pengadilan NegeriBogor dengan register perkara No: 94/Pdt.G/2018/PN.Bgr, maka gugatanPenggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima;Dus karena Pengadilan Agama Bogor tidak mempunyal wewenang untukmemeriks dan memutus perkara a quo, sudah seyogyanya Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara a guo menyatakan menolak atausetidaktidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan a quo, yangmana hal tersebutpun diatur dalam Herzien
195 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini,KPPU/Termohon Keberatan sebagai pihak yang mendalilkan adanya dugaanpersekongkolan dalam Tender yang melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999secara hukum memiliki kewajiban untuk membuktikan tuduhan adanyapersekongkolan dalam Tender tersebut;Bahwa, prinsip siapa yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikantersebut di atas merupakan suatu prinsip dasar yang terkandung dalamhukum acara perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Herzien InlandschReglement (HIR) pada Pasal 163 (Bukti P8) sebagai
99 — 41
Sinar Grafika Jakarta, Cetakan ketiga Juli2008, halaman 84.Pasal 164 Herzien Indonesisch Reglement (vide Pasal 284 Rbg, Pasal 1866KUHPerdata), yang merupakan alat bukti :Tulisan,Saksi,Persangkaan,Pengakuan,Sumpah.Keterangan ahli (expertise).NQOaF WP =Pemeriksaan setempat (descente)Prof.Dr.Achmad Ali, S.H., MH., Dr.Wiwie Heryani, S.H., M.H., Asasasas hukumpembuktian perdata, Prenadamedia Group, cetakan ketiga februari 2015, halaman 77.Pasal 137 HIR berbunyi : Masingmasing pihak boleh menuntut untuk