Ditemukan 5186 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-02-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 05-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 144/Pdt.Bth/2020/PN Sby
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
1.NY DR SRI SUDARWATI
2.TN HERU SISWANTO
3.NY DRG TRI WARIYANTI
4.NY LILIS LISTYORINI,SKM
5.NY FEBRIANA WURJANINGRUM,SE,MT
6.NY NOVIANA,SE
Tergugat:
1.Tn Trisno Romo Santoso
2.Tn Octavianus Stevie Lianto
3.Tn Willy Hindranata
4.Notaris Sherly Dian Meirawati,SH
5.PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya
6.Tn Hendra Wijono,SH,M.Kn
7.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surabaya
Turut Tergugat:
1.NY SISWARI
2.TN SUDARNOTO ST
3.NY SRI MULYA RINI,SE
8724
  • Hal ini juga merupakanbentukpengakuan KetuaMahkamah Agung RI terhadap kedudukan pemenanglelang;13.Bahwa terkait Permohonan Eksekusi Pengosongan oleh Terlawan padadasarnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Pasal 200 ayat (11)Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal218 ayat(2)Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (RBG), yang berbunyi makadalamhaltereksekusi enggan untuk meninggalkan barang (barangtidak31bergerak) yang telah dijual lelang, maka Ketua Pengadilan Negeri setempatmemerintahkan
Register : 07-07-2010 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Maret 2012 — PT SWEET INDOLAMPUNG, PT INDOLAMPUNG PERKASA, PT GULA PUTIH MATARAM, PT INDOLAMPUNG DISTILLERY, PT GARUDA PANCAARTA M E L A W A N PT. MEKAR PERKASA, MARUBENI CORPORATION, ARMAN LANY, SH, MARUBENY EUROPE PLC (dahulu bernama MARUBENI UK PLC) SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION,
453306
  • HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR) TENTANG LARANGANMENGALIHKAN OBJEK SITAAN PENGADILAN.Pasal 199 ayat (1) dan (2) HIR dikutip sebagai berikut:(1) Terhitung mulai dari hari pemberitaan acara penyitaan(2)itu.barang itu diumumkan fihak yang disita barangnya itu tidakdapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberikanatau mempersewakan barangbarang tetap yang disita itu.Perjanjian yang bertentangan dengan laranganini,tidakdapat dipakai akan melawan yang menjalankan penyitaana3Jelas berdasarkan Pasal
Register : 30-11-2018 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 885/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
JACKY RISMAN DJUANDA PUTRA
Tergugat:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. alias Bank CIMB NIAGA
15766
  • Fotocopy sesuai aslinya HIR (Herzien Indonesische Reglement) Pasal118 ayat (4) HIR, Pasal 125 ayat 2 HIR,Pasal 136 HIR dan Pasal 133HIR, diberi tanda bukti T5 :. Fotocopy. Print Out Direktori Putusan Mahkamah AgungR.I,No.156.K/Pdt/2013, diberi tanda bukti T6.a ;. Fotocopy Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung R.lNo.2033.K/Pdt/2009, diberi tanda bukti T6.b ;. Fotocopy Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung R.lNo.819.K/Pdt/2013, diberi tanda bukti T6.c ;.
Register : 22-06-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Oktober 2021 — PT PLN (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., Rinaldi Ansori, S.H., Nur Adythia Pradipta, S.H., Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H., Laksana Narendra Putra, S.H., LL.M. , Elio Christian Ginting, S.H. dan Rubian Ariviani, S.H.., Para Advokat dari Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES berkantor di Royal Palace Blok C 11 Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai .…………..………..………... PEMOHON ; M E L A W A N : 1. PT BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES, beralamat di Gedung Graham Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono Kav. 15, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ………………………....…. TERMOHON ; 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, 12760, untuk selanjutnya disebut sebagai …………. TURUT TERMOHON ;
13581092
  • Sel.re18.19.20.21.22;23.24.25.26.Bukti T3aBukti T3bBukti T3cBukti T4aBukti T4bBukti T4cBukti T4dBukti T4eBukti T5aBukti T5bPasal 134 dan Pasal 136 Herzien InlandschReglement Fotokopi dari hasil cetak (print out)Pasal 3, Pasal 11 ayat (2), Pasal 60, Pasal 62 ayat(4), dan Pasal 70 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa Fotokopi dari hasil cetak(print out)Berita dalam website Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia yang berjudul Ahli: Putusan
Register : 11-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 23/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 19 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Erhan Bin Ajib
Terbanding/Tergugat I : PT WASKITA SRIWIJAYA TOL
Terbanding/Tergugat II : PT. WASKITA KARYA, Persero Tbk
207107
  • Bahwa sebagaimana merujuk pada Pasal 163 Herzien InlandschReglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.1I.B)mengatur dan mensyaratkan:"parang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau iamenyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atauuntuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu.Yang mana dari isi Pasal 163 HIR tersebut secara teknis dapatdiringkas: Siapa yang mendalilkan suatu hak, kepadanya dibebankan wajibbukti
Putus : 31-08-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1455 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK, (DALAM LIKUIDASI), DKK VS PT INSIGHT INVESMENTS; DKK
6911269 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1455 K/Pdt/2017Bahwa Majelis Hakim Pengadiian Tinggi DKI Jakarta dan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dalamperkara ini karena fakta selama persidangan tidak ada satupun alat bukti baikbuktibukti tertulis dan buktibukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/ParaTerbanding yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding IIItelah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) junctoPasal
Register : 22-09-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3287/Pdt.G/2020/PA.JS
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
21389
  • Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), dan SEMA No. 3 Tahun 2000tentang Putusan Serta Merta (u/tvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil;Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alasankhusus dan tidak pula memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihaklain apabila ternyata dikemudian hari dijatunkan putusan yang membatalkanputusan Pengadilan Tingkat Pertama.
Register : 17-10-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 632/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 18 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat II : H. Yudi Prawoko, SE., MM
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
167116
  • Sinar Grafika Jakarta, Cetakan ketigaJuli 2008, halaman 84.Pasal 164 Herzien Indonesisch Reglement (vide Pasal 284 Rbg, Pasal 1866KUHPerdata), yang merupakan alat bukti :1. Tulisan,2. Saksi,3. Persangkaan,4. Pengakuan,5. Sumpah.6. Keterangan ahli (expertise).Halaman 128 dari 181 Putusan No.632/PDT/2017/PT SBY7.
Register : 03-01-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mks
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21881
  • Adapun yang menjadi dasar permohonan putusan serta mertaPenggugat Intervensi ini adalah ketentuan yang menyatakan sebagaiberikutPasal 180 avat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")"Pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankandahulu, wa/au pun keputusan itu dibantah atau diininta banding, jika adasurat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlakuuntuk hal itu berkekua tan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengankeputusan, yang sudah menda pat kekuatan
Register : 03-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 10 Desember 2021 — Pemohon:
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
169118
  • CibinongNomor: 04/Pid.Prap/2020/PN.Cbi (Halaman 3940) dalamPertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:Menimbang, bahwa didalam Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secarategas mengenai Hukum Acara yang harus dipergunakandalam praperadilan khususnya mengenai kewenanganrelatif dari pengadilan negeri yang mengadili perkarapraperadilan, rnaka berhubungan dengan hal tersebut,Hakim berpegang pada hukum acara praperadilan yangselama ini selalu. digunakan dan mengacu pada HukumAcara Perdata Herzien
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn
Tanggal 12 Nopember 2020 — MURNEE, dkk melawan PT. NABATINDO KARYA UTAMA
209541
  • :Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seorangmemberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untukdan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.Pemberian Kuasa Khusus untuk beracara dalam perkara perdata diatur dalamPasal 123 ayat (1) Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR)yang berbunyisebagai berikut:Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorangkuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untukitu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir.Penggugat
Register : 09-03-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 05-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 229/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Maret 2019 — PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Lawan 1.PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA 2.Erry Firmansyah, S.E., 3.Arno Gautama Harjono, S.H., 4.Tri Legono Yanuarachmadi, S.H 5.Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H. M.H., FCArb., Arbiter 6.Bacelius Ruru, S.H., LL.M 7.Titi Nurmala Siagian.,S.H., M.H., Arbiter 8.PT RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT 9.Anton Budidjaja 10.Tony Budidjaja, S.H., LL.M., MCIArb
468664
  • Bahwa lebih lanjut, Pasal 1384 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)juga telah mengatur sebagai berikut: Jika Perselisihan itu. adalah suatu perkara yang tidakmasuk Kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sebarangwaktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh di minta supayaHakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan Hakim mengakudirinya tidak berkuasa dan Hakim itupun wajib pulamengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa. .
Register : 09-09-2019 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 886/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
1.Ny. Rohani Taib, SE
2.Nyoman Sudayana Merada
3.Dewi Kusumo Noor Rini
4.Sugianto
5.Heriyanto
6.Jocelyn Tjandra
7.Rudy Suryadi
8.Lam Su Ni
9.Minawati Hasan Basri
10.Wirmanto Tantoro
11.Sumawati Muliawan Kesuma
12.Effendy Tansil
13.Sofyan Chandrajaya
14.Sukartono
15.Sri Muljana Wirawan
16.Ng King Hing Alex Loekman
17.Kwan Lie Dju Yenny
18.Liliana
19.Ericford Halim
20.Dersy Venilia
21.Hj. MSY. H. Sylviana
Tergugat:
PT Binakaryacitra Lestari
Turut Tergugat:
SWISS BELHOTEL INTERNATIONAL Cq SWISS BELRESORT WATU JIMBAR
393348
  • .: 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang dikutip sebagaiberikut:Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayaruang.Bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dimohonkanoleh Para Penggugat sebagaimana dalam Butir 33 Gugatan aquo adalahHal 150 dari 188 halaman Putusan Nomor 886/Padt.G/2019/PN Dpsbertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 227 Herzien InlandschReglement (HIR) yang mengatur mengenai sita jaminan (conservatoirbeslaag), maka beralasan dan wajar
Register : 19-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 116/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Megatop Inti Selaras Diwakili Oleh : PT. Megatop Inti Selaras
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
283401
  • Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) ReglementVoor de Buitengewesten ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op DeRechtsvordering ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaHalaman 128 dari 193 Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT BDG.Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.
Register : 22-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 62/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Tugu Reasuransi Indonesia Diwakili Oleh : PT Tugu Reasuransi Indonesia
Terbanding/Tergugat I : PT MNC Sekuritas
Terbanding/Tergugat II : PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank MNC Internasional Tbk
Terbanding/Tergugat V : Susy Meilina
Terbanding/Tergugat VI : Marlina
Terbanding/Tergugat VII : Andri Irvandi,
Terbanding/Tergugat VIII : Dadang Suryanto
Terbanding/Tergugat IX : Fifi Virgantria
Terbanding/Tergugat X : Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Tergugat XI : Christ Soepontjo
Terbanding/Tergugat XII : Agustinus Wishnu Handoyono
Terbanding/Tergugat XIII : Arif Efendy
Terbanding/Tergugat XIV : Marlina Sabanita
Terbanding/Tergugat XV : Widyasari Rina Putri
Terbanding/Tergugat XVI : Arum Wachyuni Rahmatika
Terbanding/Tergugat XVII : Nabila Amanda Amal
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Terbanding/Turut Tergugat II : T
7961168
  • Putusan Dalam Perkara Ini Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu7.1.TesGugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti sebagaimana diatur dalamPasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 191 ayat (1)Reglement Voor de Buitengewesten, Pasal 54 dan Pasal 57 ReglementOp De Rechtsvordering Jo Pasal 5 UndangUndang 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UndangUndang Nomor19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Register : 18-07-2019 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 164/Pdt.Bth/2019/PN Dpk
Tanggal 8 Juli 2020 — 1.Rizky Amelia 2.Ratna Juwita 3.Siti Rahayu 4.Lukman Prihandika 5.Fadhila 6.Hermawan Tjakradiwira 7.Gughi Gumielar SH 8.Abi Dwi Pramono 9.Iman Sulaiman 10.Herrizal Febrian 11.Dinda Fauzia Anindar 12.Adam Radiman 13.Dino Ayudya Wibowo 14.Ari Prasetiyo 15.Yuanita Aristona 16.Febri Reni Sri Wahyuni 17.Arie Hangga Fitriansyah 18.Finno Fuadi Saputro 19.Dion Alismir Azwin 20.Hernawan Rihadi 21.Shanty RSB Hutauruk 22.Anna Indah Sofiyani Melawan 1.Drs Bambang Slamet Riyadi SH MH MM 2.Dudit Dharmawan 3.Setiawan 4.M Arief Rachman Dkk
340182
  • Plw/2019/PN DpkMenimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal18 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeriDepok pada tanggal 18 Juli 2019 dalam Register Nomor164/Pdt.Bth/2019/PN Dpk, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:1Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN melaluiPengadilan Negeri Depok berdasarkan pada Ketentuan Pasal 195ayat 6 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menyatakan:Apabila timbul perlawanan terhadap keputusan itu, baik
Register : 06-04-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 0506/Pdt.G/2018/PA.Bgr
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
657
  • UMUMSehingga sudah jelas karena adanya gugatan di Pengadilan NegeriBogor dengan register perkara No: 94/Pdt.G/2018/PN.Bgr, maka gugatanPenggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima;Dus karena Pengadilan Agama Bogor tidak mempunyal wewenang untukmemeriks dan memutus perkara a quo, sudah seyogyanya Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara a guo menyatakan menolak atausetidaktidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan a quo, yangmana hal tersebutpun diatur dalam Herzien
Putus : 25-02-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 897 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. GITA PERSADA, dkk
194309 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini,KPPU/Termohon Keberatan sebagai pihak yang mendalilkan adanya dugaanpersekongkolan dalam Tender yang melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999secara hukum memiliki kewajiban untuk membuktikan tuduhan adanyapersekongkolan dalam Tender tersebut;Bahwa, prinsip siapa yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikantersebut di atas merupakan suatu prinsip dasar yang terkandung dalamhukum acara perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Herzien InlandschReglement (HIR) pada Pasal 163 (Bukti P8) sebagai
Putus : 28-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 245/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Agustus 2017 — HJ. EROWATI, SH Cs melawan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
9941
  • Sinar Grafika Jakarta, Cetakan ketiga Juli2008, halaman 84.Pasal 164 Herzien Indonesisch Reglement (vide Pasal 284 Rbg, Pasal 1866KUHPerdata), yang merupakan alat bukti :Tulisan,Saksi,Persangkaan,Pengakuan,Sumpah.Keterangan ahli (expertise).NQOaF WP =Pemeriksaan setempat (descente)Prof.Dr.Achmad Ali, S.H., MH., Dr.Wiwie Heryani, S.H., M.H., Asasasas hukumpembuktian perdata, Prenadamedia Group, cetakan ketiga februari 2015, halaman 77.Pasal 137 HIR berbunyi : Masingmasing pihak boleh menuntut untuk
Register : 10-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh
Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
187684
  • petitum gugatan para Penggugat sertamenjadikan gugatan menyimpang dari kejadian materiil sehingga merugikanpara Tergugat dan Turut Tergugat I, sehingga bertentangan dengan Pasal 127Rv: Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampalsaat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokokgugatannya, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitasdaripada tuntutan provisionil tidak diatur secara tegas oleh ketentuan undangundang selaku hukum positif baik HIR atau Herzien