Ditemukan 530 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-12-2015 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps
Tanggal 27 September 2016 — I WAYAN DJAGRI ASTANA melawan I PUTU WINDIANTA, SE.,dkk.
4021
  • BPR Sri Artha Lestari akibat ulah dari Penggugat yang selalumengganggu usaha penjualan yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihakketika ( karena meminjam dana tersebut untuk membangun untuk dijualkembali) karena gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tanpa dasar yangmengakibatkan kerugian yang sangat besar dari Tergugat;Berdasarkan uraian dan alasan alasan hukum tersebut diatas, PenggugatKonvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis hakim untruk memeriksadan mengadili perkara aquo dan memutusakan
Register : 02-08-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 10 September 2013 — Pembanding/Terdakwa : MATRIYADI, SE Diwakili Oleh : ZURHENDRI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
6335
  • Penipuanmerupaakan suatu alasan untruk pembatalan perjanjian apabila tipumuslihat yang dipakai salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hinggaterang dan nyata bahwa pthak yang lain tidak telah membuat perikatan itujika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut, penipuan tidak dipersangkakantetapi harus dibuktikanMenimbang bahwa Bahwa Mesikipun pada Pasal 1338 KUH Perdatadinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundang undang bagi mereka yang membuatnya Suatu perjanjian tidakdapat
Register : 26-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
1.DEWI MAYA SARI
2.AFRIADI
3.ENA ZAHARI
4.NADYA ANGGRENI JUFNAIDI
5.SYAHRIAL. S
6.IRNADI
7.ERIZAL SAPUTRA
8.GUSNEDI
9.MUHAMMAD HATTA
Tergugat:
PT. IGASAR
11522
  • Igasar dan SPIG padatanggal 29 Juni 2019, salah satu pihak tidak menyampaikan usul ataumengadakan perubahan, maka masa berlakunya PKB dianggapdiparpanjang untruk jangka wakttu 1 (Satu) tahun (vide pasal 123 ayat (2)UU No. 13 Tahun 2003) yaitu sampai tanggal 29 Juni 2020, maka PKBtidak berlaku lagi;Bahwa untuk pembuatan PKB yang baru, dengan telah berakhirnya PKBpada tanggal 29 Juni 2020 tidak ada kesepakatan tertulis untukpembuatan PKB baru dengan melakukan tahaptahapan persiapan yangdimulai dengan
    Igasar dan SPIG padatanggal 29 Juni 2019, salah satu pihak tidak menyampaikan usul ataumengadakan perubahan, maka masa berlakunya PKB dianggap diparpanjangHal 111 dari 123 Putusan No; 2/Pdt.SusPHI/2021/PN.Pdg untruk jangka wakttu 1 (Satu) tahun (vide pasal 123 ayat (2) UU No. 13 Tahun2003) yaitu Sampai tanggal 29 Juni 2020, maka PKB tidak berlaku lagi;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Para Penggugat dengan Tergugatdiatas, maka dapat ditemukan permasalahanantara Para Penggugat dengan Tergugatdalam
Register : 13-10-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.ABN
Tanggal 13 Nopember 2020 — 1. Nama : BAHRAIN KASUBA. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Bupati Tempat Tinggal : Marabose RT. 000/RW. 000, Kelurahan Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 2. Nama : MUCHLIS SANGADJI. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Pensiun Tempat Tinggal : Desa Hidayat RT 000/RW 000, Kelurahan Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: 1. Nama : MUHAMMAD KONORAS, S.H., M.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Advokat Tempat Tinggal : Lingkungan Talangane RT. 005/RW. 001, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 2. Nama : SARMAN RIADI, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Advokat Tempat Tinggal : Kel Jati, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 3. Nama : ABDUL HARIS KONORAS, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Advokat Tempat Tinggal : Lingkungan Talangane RT. 001/RW. 001, Kelurahan Bastiong Talangane, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; 4. Nama : MARTEN FORDATKOSU, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Advokat Tempat Tinggal : Saumlaki, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Kesemuanya merupakan Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Muhammad Koronas, S.H., M.H. dan Rekan, alamat Jl. Raya Perumnas RT. 05/RW. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, email : fordatkosumarten@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/ADV-MK/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020; Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON; M E L A W A N : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, tempat kedudukan Jl. Raya Hidayat, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Hendra Kasim, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan hokum Pada Kantor HukumHendra Kasim & Partner yang beralamat di Perumahan Grand Arshaf Residence Block B 36, Fitu Puncak, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate-Maluku Utara, email : recht_kasimhendra@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 247/PY.02.1-SU/8204/KPU- Kab/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;
638114
  • Bahwa untruk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, maka Para Pemohonpada tanggal 2 Oktober 2020, mengajukan keberatan kepada KPU Propinsi MalukuUtara (Bukti P 12 ), namun KPU Provinsi Maluku Utara tetap menolak keberatanPemohon tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor 49/ PL. 02.2SD/82/Prof/X/2020tanggal 6 Oktober 2020. (vide bukti P 13) ;.
Register : 23-12-2019 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 20/G/2019/PTUN.BL
Tanggal 22 April 2020 — Penggugat:
SUPARJAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
TUTI RATNASARI, SPI
263111
  • Way Halimdiberikan kepada Rakyat Penggarap sebagaimanadimaksud vide huruf e.5 tersebut di atas, seluas 300Halaman 45 dari 89 halaman Putusan Nomor : 20/G/2019/PTUNBL hektar, Semuanya berada di wilayah hukum di KecamatanJatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dan tidakterdapat alokasi tanah untruk rakyat penggarap yangberada di wilayah hukum Kota Bandar Lampung,sebagaimana pernyataan dan dalil dari Penggugat;f.
Register : 23-08-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 594/Pdt.G/2021/PA.Sidrap
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3817
  • Namun atas perbuatan Penggugat /Termohon maka Pemohon / Tergugat Rekonvensi takkan mungkin rela jatuh kedalam kebiasaan merusak diri sendiri dilingkungan masyarakat, oleh karen ituHal 20 dari 75 Putusan Nomor 594/Pat.G/2021/PA.Sidrapuntuk saling memaafkan itu sudah pasti tapi untruk merajut hati danmembangun kehidupan kedua Pemohon tidak bisa lagi.Penggugat Rekonvensi tidak berhak mengajukan gugatan(Diskualifikasi in persona) karena Nusyuz.Bahwa sebagimana telah diuraikan dalam konvensi bahwa telah
Putus : 22-02-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN BALIGE Nomor 224/Pid.B/2016/PN.Blg
Tanggal 22 Februari 2017 — DANIEL MAKMUR SIMANGUNSONG alias MAKMUR SIMANGUNSONG; AGUS WIJAYA MANULLANG alias SOLAR MANULLANG; MARLON SIMANGUNSONG; FERRY SIMANGUNSONG; RINTO NADAPDAP; RUDI SIMANGUNSONG; HENDRIZAL SIMANGUNSONG; CANDRA SIMANGUNSONG
6521
  • program masyarakat Dusun NarumambingDesa Situatua karena pada tanggal 1 September 2015 masyarakat DusunMarumambing Desa Situatua telah menjumpai Saksi selaku Pj.Kepala DesaSituatua di Kantor Camat Sigumpar menyampaikan aspirasi untuknormalisasi sungai Silimbat dan pembukaan jalan Dusun Narumambingtersebut;Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 224/Pid.B/2016/PN.Blg.Bahwa karena ada bangunan diatas tanggul sungai silimbat tersebuttermasuk kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong lalu Saksimenyarankan untruk
Putus : 22-12-2014 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 82/Pdt.G/2014/PN MKS
Tanggal 22 Desember 2014 —
7615
  • denganpihak Tergugat, sehingga panitia dipanggil 2(dua) kali;e Bahwa pertemuan secara biasa menerima lamaran, tanggal saksi lupa,bulan lupa tahun 2014;e Bahwa ada panitia dibentuk;e Bahwa hari pernikahan yaitu pada tanggal 22 Pebruari 2014;e Bahwa lamaran dilakukan dirumah mempelai perempuan di Daya, depanPerumahan Katulistiwa Komplek Puri;e Bahwa yang datang melamar adalah pihak lakilaki bersama denganorang tuanya;e Bahwa lamaran pihak lakilaki diterima oleh pihak perempuan;e Bahwa pertemuan ke2 rencana untruk
Register : 03-07-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 994/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.MUDJIONO ,SH., MH.
2.EKO NURLIANTO, S.H.
3.MARDIANA YOLANDA I. SILAEN, SH, MH
4.M FITRA AZHAR, SH
Terdakwa:
MOH TOHA
4791188
  • ditangkap bersama saksi Sandi dan Saksi Daniel Iskandar oleh petugas dari PolresJakarta Barat di Supermaket Giant Apartemen City Park pada hari senin tanggal 4 Pebrurai 2019karena melakukan order fiktif gocar dengan akun Grace Maharani ;Bahwa saksi melakukan pendaftaran pada PT.GOJEK INDONESIA dengan menggunakanidentitas fiktif dan sim card fiktif sejak 11 Desember 2018 dan digunakan sejak 13 Desember2018 ;Bahwa saksi menggunakan aplikasi Fake GPS yang telah saksi daftarkan dengan menggunakanHP untruk
    bersama saksi Yauhari Iskandar dan Saksi Daniel Iskandar oleh petugasdari Polres Jakarta Barat di Supermaket Giant Apartemen City Park pada hari senin tanggal 4Pebrurai 2019 karena melakukan order fiktif gocar dengan akun Grace Maharani ;Bahwa saksi melakukan pendaftaran pada PT.GOJEK INDONESIA dengan menggunakanidentitas fiktif dan sim card fiktif sejak 11 Desember 2018 dan digunakan sejak 13 Desember2018 ;Bahwa saksi menggunakan aplikasi Fake GPS yang telah saksi daftarkan dengan menggunakanHP untruk
Register : 05-12-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 703/Pid.B/2013/PN.RHL
Tanggal 27 Januari 2014 — - NUR PALAH ALS PALAH BIN YUSUF, - ALIRMAN ALS ALIR BIN SAK YANI, - MUHAMMAD DAFIS ALS DAFIS BIN KH. MUHAMMAD SALEH
18074
  • Rokan Hilir adalah tanah yang belum bersertifikatdan para terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa tanah tersebut sebelumnya telah dijualkepada Bindu Siahaan artinya para terdakwa tahu bahwa ada orang lain yang berhak atastanah tersebut dengan demikian para terdakwa mengetahui bahwa ada orang lain yang berhakatas tanah yang mereka jual tersebutMenimbang, bahwa demikian juga dengan perbuatan terdakwa M Dafis yangmenjadi perantara untruk penjualan dari masyarakat Sekapas kepada Ali Basri Tambunanmelalui
Register : 18-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 12 Agustus 2015 — KHAIRIL YULIAN, S.Sos BIN ISMAIL
9648
  • sesuai perbuatannya,pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan programpemerintah, dimana korupsi di Indonesia semakin merajalela danmembawa dampak yang sangat luas dalam kehidupanbermasyarakat, apalagi di Propinsi Bengkulu yang merupakanpropinsi yang sedang giatgiatnya melaksanakan membangun untukmengejar ketinggalan dari daerahdaerah lain dan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tindakanTerdakwa telah menyalahgunakan kewenangan/kesempatan atausarana yang ada padanya dengan tujuan untruk
Register : 07-03-2017 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN GRESIK Nomor 261/Pid.B/2016/PN Gsk
Tanggal 17 Oktober 2016 —
9627
  • S.Pd, menyuruhorang untuk merusak dengan katakata Ayo cepat dirobohkandisampaikan ketika menarik dibadan pasar dan ikut menarik dijalan raya;Bahwa saksi selalu berdua dengan ibu saksi mengurus tanah ini danpertama kali diajak pada tahun 2011 untuk mengurus tanah itu ;Bahwa waktu itu Saksi sudah membantu di Meubel ibu Saksi, ibu Saksimengatakan Ayo melu nang Bude (ayo ikut ke bude ), waktu itu yangdibicarakan adalah lbu MUNTAJIAH minta tolong masalah eksekusikarena bu MUNTAJIAH tidak punya uang untruk
Register : 23-10-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PT BENGKULU Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BGL
Tanggal 23 Nopember 2015 — KHAIRI YULIAN, S.Sos BIN H. ISMAIL
9869
  • sesuai perbuatannya,pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan programpemerintah, dimana korupsi di Indonesia semakin merajalela danmembawa dampak yang sangat luas dalam kehidupanbermasyarakat, apalagi di Propinsi Bengkulu yang merupakanpropinsi yang sedang giatgiatnya melaksanakan membangun untukmengejar ketinggalan dari daerahdaerah lain dan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tindakanTerdakwa telah menyalahgunakan kewenangan/kesempatan atausarana yang ada padanya dengan tujuan untruk
Register : 01-09-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 35-K/PM.II-10/AD/IX/2015
Tanggal 22 Oktober 2015 — - Suyitno, Kopda NRP 31030602510983 (Tdw-I) - Abdul Tafakur, Koptu NRP 31960603250676 (Tdw-II)
12752
  • ., bahwa sebagaimana fakta hukum No. 17 halaman 21dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa1 yang menyuruhTerdakwa2 untruk kembali ke mobil Saksi3 untuk mengambilsenjata Air Shoft Gun dan selanjutnya Terdakwa2 mengambil AirShoft Gun sebanyak 5 dus dari mobil Saksi3o0leh karena itu halyang diuraikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslahdisampaikan.Bahwa untuk Duplik Penasihat Hukum Para Terdakwapada point 2 sampai dengan poin 4 merupakan pengulanganterhadap Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa.Bahwa
Putus : 31-08-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 31 Agustus 2015 — Drs. Ec. HADI WITOMO., M.M. KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
9841
  • Otomatis ditambah Rp. 4.000, + Rp. 400, (10%) Untuk Tera ulang sebesar Rp. 25.900,/nozel dgn perincian sebagai berikut:Biaya tera ulang pompa ukur Rp. 15.000,Tertanam (10%) Rp. 1.500, 95 SKHP Rp. 5.000,Pencap Kartu Otomatis Rp. 4.000,Tertanam (10%) Rp. 4.00, Bahwa setiap melakukan tera/ tera ulang tidak ada permintaan biayabiaya diluar biaya restribusi, harian,dan transport kepada subyek UTTP (baik SPBU/ PABRIK) yang dilakukan oleh para penera pada saat itu,karena memang tidak ada dasar hukumnya untruk
    Otomatis ditambah Rp. 4.000, + Rp. 400, (10%)Untuk Rp 5.000, Tera ulang sebesar Rp. 25.900,/nozel dgn perincian sebagai berikut: Biaya tera ulang pompa ukur Rp. 15.000,Tertanam (10%) Rp. 1.500,SKHP Rp. 5.000,Pencap Kartu Otomatis Rp. 4.000,Tertanam (10%) Rp. 4.00, Bahwa setiap melakukan tera/ tera ulang tidak ada permintaan biayabiaya diluar biaya restribusi, harian, dan transportkepada subyek UTTP (baik SPBU/ PABRIK) yang dilakukan oleh para penera pada saat itu, karena memang tidak adadasar hukumnya untruk
Register : 17-10-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 12-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/ Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Bdg
Tanggal 7 Februari 2013 — -AHMAD SUHADA als. DEDI bin NONO ACHMAD SYOBANA. -TATO TRIYATNA, SE bin AYUN WAHYA.
12117
  • Pemeriksaannya37telah saksi tandatangani ;Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa. dan tidak mempunyaihubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungankerja dengan mendapatkan upah dari mereka ;Bahwa benar saksi bekerja di BPN Kota Cimahi yang bertugas sebagai SatfSeksi Pengaturan dan penataan ; Bahwa Kantor BPN Kota Cimahi mendapatkan proyek program Prona dariPemerintah melalui Kakanwil Jawa Barat dengan biaya operasional sebesarRp.60.000.000, (enam puuh juita rupiah) untruk
Register : 13-05-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 2399/Pdt.G/2019/PA.Sby
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12016
  • sekitar tahun 2013, tetapi saya tidak tahuuang dari mana; Bahwa Pariyan bekerja sebagai petani, tidakmengerjakan milik sendiri tetapi menggarap sawah orang lain, sama sepertisaksi, kalau memungkinkan atau tidak untruk membeli tanah, saksi tidaktahu karena saksi tidak tahu penghasilannya; Bahwa pariyan tidak mempunyai sawah sendiri; Bahwa saksi tahu Pariyan membangun rumah di Sumurwelut, tapi Saksi tidak tahu uang siapaHal. 90 dari 118 Putusan Nomor 2399/Pat.G/2019/PA.Sby.Saksi Il: Rukemin bin Salikin
Putus : 12-06-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/PID.SUS.TIPIKOR/2012/PN.GTLO
Tanggal 12 Juni 2013 — AZMAR PODUNGGE
3815
  • Cipta Frima Jaya dalam pengadaan Alat kesehatan,kedokteran dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Propinsi GorontaloTahun Anggaran 2009 sehingga dalam pelaksanaan pelelangan panitia lelanghanya formalitas saja menyiapkan dokumen lelang tanpa menyiapkan danmembuat HPS sebagai instrumen untruk menilai kewajaran harga barangdengan demikian serangkaian perbuatan tersebut telah bertentangan denganKeppres Nomor : 80 tahun 2003 yaitu :>Pasal 5, yang menyebutkan bahwa Pengguna barang/jasa, penyediabarang
Register : 04-04-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 13 Februari 2020 — IR. HARUN RASJID AZIKIN MELAWAN SOFIK INAYATI BINTI ACHMAD AWIE
9964
  • Setelah masingmasingmendapat bagian lalu di pecahkan dan di sertifikatkan; Bahwa bagian Penggugat 7,4 Hektar, kemudian di jual olehPenggugat untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Manggis,kemudian di Jual lagi oleh Penggugat untruk membeli tanah danbangunan di Jalan Chairi Anwar No.8 Makassar dan merenovasi rumahtersebut. Bahwa Rumah yang terletak di Jalan Chaeril Anwar setelah dibeli oleh Penggugat dipakai untuk rumah tinggal sekaligus untuk usahaPenggugat PT. Marazavalas.
Register : 30-10-2012 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN AMBON Nomor 41/PID.TIPIKOR/2012/PN AB
Tanggal 3 Februari 2015 — SELVIANA MAYAUT, S Sos
11151
  • membuat dokumen penawaran ;Bahwa perusahaan saksi yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaantersedbut karena waktunya nyang sudah mepet dengan pelaksaanPemilukada ;Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut ada dokumen kontraknyanamun yang membuatkan dokumen kontrak tersebut adalah Panitia dansaksi hanya tanda tangan saja ;Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 30 (tiga)puluh hari sesuai kontrak ;Bahwa dana untuk melaksanakan kegiatan kelengkapan KPPS semuanyatelah dicairkan namun untruk