Bahwa Tergugat telah melanggar dan tidak sejalan denganketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007 tentangPerseroan Terbatas, vide Pasal 97 ayat (2), ayat (3) jo. 98, yaitu:Pasal 97 UUPT ayat (2):Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan (PT) dengan iktikatbaik dan penuh tanggung jawab.

Dan setiap anggota Direksibertanggung jawab penuh atas kerugian PT apabila yang bersangkutanbersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.Pasal 97 UUPT ayat (3):Pertanggungjawaban ini berlaku secara tanggung renteng bagi setiapanggota Direksi apabila ada 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih.Pasal 98 UUPT ayat (1):Kemudian dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam anggaran dasar.Bahwa berdasar

pada bunyi Pasal 97 ayat (2), ayat (3), Pasal 98 ayat(1) UUPT, membuktikan bahwa andaikata juga ada kesalahan dalam halteknis penyesuaian gaji pokok dan atau penyesuaian berdasar COLAquod non terhadap Para Penggugat, hal itu sematamata adalahkesalahan Tergugat sendiri selaku Direksi yang mengeluarkan SuratKeputusan Direksi PT.

alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 6 Maret 2020;Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telahdiberitahukan kepada Para Pemohon pada tanggal 11 Maret 2020 kemudianPara Termohon Kasasi mengajukan jawaban/kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19Maret 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (6)Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

., Tergugatmengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan PurnomoPrawiro Mangkusudjono selaku Direktur Utama Penggugat tidakmenjalankan pengurusan perseroan untuk Kepentingan perseroandan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 92 ayat 1 Undang undang Nomor 40 Tahun2007 Tentang perseroan Terbatas (UUPT);Adapun Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku Direktur PenggugatHalaman 57 dari 80 hal. Put.

Purnomo PrawiroMangkusudjonolah yang harus bertanggungjawab untuk menjalankandan mengurus penyesuaian Penggugat sebagai suatu perseroanterbatas sesuai dengan Undang undnag Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT1995) dan Undnag undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroanTerbatas (UUPT 2007). Namun FAKTANYA Dr. H. Purnomo PrawiroMangkusudjono tetap tidak mengambil inisiatif untuk menyesuaikanPenggugat dengan UUPT 1995 dan UUPT 2007 dan Dr. H.

PurnomoPrawiro Mangkusudjono selaku Direktur Penggugat telah lalai dantidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara benar sesuaidengan ketentuan yang diatur mengenai perseroan Terbatas (dalamhal ini ketentuan menurut Anggaran Dasar dan UUPT);.

Nomor 2601 K/Padt./2015Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007;g. Bahwa kelalaian Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku DirekturUtama Penggugat yang tidak melakukan penyesuaian terhadap AktaPendirian dan segala perubahannya menyebabkan Penggugat tidakterdaftar sebagai badan hukum di Departemen Hukum Dan Hak AsasiManusia dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawanhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;h.

Bahwa adapun gugatan Penggugat, pada pokoknya juga menyatakanTergugat tidak melaksanakan fungsi pengurusan sebagai AnggotaDireksi sehingga terbukti Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak melaksanakan isi ketentuan di dalamUndang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatassebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007;i.

persen)saham Bahwa, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dinyatakantidak memenuhi kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan ;Bahwa, untuk mencapai kuorum, maka Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa wajib dihadiri oleh %/s (tiga perlima) atau 60% (enam puluh persen) dariseluruh saham dengan hak suara untuk mencapai kuorum kehadiran dandisetujui oleh 2/3 (dua pertiga) atau 66% (enam puluh enam persen) dariseluruh saham dengan hak suara yang hadir, sebagaimana ditentukan olehPasal 88 ayat (3) UUPT

Pasal 86 ayat (5)UUPT, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan kuorum Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa.Adapun ketentuanketentuan yang dimohonkan adalah sebagai berikut:a.

Pasal 75 ayat (2) UUPT, yangmenyatakan :Pasal 66 ayat (1)Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah olehDewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Perseroan berakhir.Pasal 75 ayat (2)Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yangberkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris,sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangandengan kepentingan PerseroanBahwa kemudian, PEMOHON mengirimkan

SimasindoIntitama kepada TERMOHON I, yang menyatakan permintaan RUPSLB dansudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) UUPT,yang menyatakan :(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil ;Hal. 22 dari 56 hal.

Bahwa Direksi dari TERMOHON I selaku Pemegang Saham wajib membuatlaporan tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) huruf (b)UUPT, yang menyatakan :(1) Direksi Wajib :b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66dan dokumen keuangan Perseroan sebagaiman dimaksud dalamUndangUndang tentang Dokumen Perusahaan.(cetak tebal oleh TERMOHON III)Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka TERMOHON IIl mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan up.

ParaTergugat ragu apakah penyelesaian kredit Para Tergugat dipengadilan diajukan oleh pihak yang benarbenar = sahkeberadaannya mengatasnamakan PT BANK BRI (PERSERO) TBKPutusan Nomor 44/Pdt.G.S/2020/PN Ktg 7Kantor Unit Bogani Kotamobagu, mengingat Para Tergugat selakuDebitor hanya memiliki hubungan hukum dengan Kreditor yaitu PTBANK BRI (PERSERO) TBK Kantor Unit Bogani Kotamobagu yangmerupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan yang tentutunduk pada UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun2007 (UUPT

Pasal 98 ayat (1) UUPT; Sehingga oleh karena pihakyang mengatasnamakan Perseroan dalam gugatan ini yaitu Sdr.ADRIANUS DENNY KALESARAN, MASYONO BIDJUNI, DEVI F.WUWUNG, VERRONICA TUNGKAGI, ROBERT E. SARAGIH,maka patut dipertanyakan apakah mereka adalah DireksiPerseroan? Jawabannya pasti tidak, karena jelas dalam isi gugatanidentitas kesemuannya adalah Karyawan BUMN;6. Bahwa kalaupun Sdr.

menyatakanBerdasarkan kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat. namun akhirnya ternyata Tergugat senantiasa menghindar denganmengulurulur waktu dengan alasan menunggu persetujuan pimpinanperusahaan di Jakarta.Bahwa dalil tersurat tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat yangdimaksud oleh Penggugat bukanlah merupakan Pimpinan PT PelangiInti Pertiwi, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka (2) danangka (5) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT

).Pasal 1 angka (2) menyatakan :Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, danKomisarisHalaman 11 dari 28 hal.Put.No. 106/PDT/2018/PT.PLG.21.22.23.Selanjutnya Pasal 1 angka (5) UUPT menyebutkan bahwa :Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk keperluan perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroandi dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggarandasarBerdasarkan ketentuanketentuan

PublicCompany Limited di Surabaya kepada Kuasa Hukum "SHAL LegalCounselors" adalah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Maret 2012,sedangkan Direksi atau Direktur Bangkok Bank Public Company Limited TidakPernah memberikan Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan PermohonanPKPU a qoo;Bahwa, yang berhak mewakili Perseroan Terbatas didalam maupun diluarPengadilan adalah Direktur hal ini sesuai dengan UndangUndang PerseroanTerbatas Pasal 1 angka 5 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ("UUPT

Selain itu dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 98ayat (1) UUPT juga disebutkan mengenai kewenangan Direksi dalammengurus Perseroan :Hal 20 Putusan Nomor: 35/Pdt.SusPKPU/2018/PN.NIAGA.Sby13.14.Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroandan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas

Bahwa, sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"): yangberhak mewakili Perseroan Terbatas didalam maupun diluar Pengadilan adalahDirektur; "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."4

Tanggung Jawab Direksi PerseroanMenurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yangbersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. ApabilaDireksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung rentengbagi setiap anggota Direksi.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT,anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugiansebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaiannya;Telah melakukan pengurusan dengan itikad baikdan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan;Tidak mempunyai benturan kepentinganbaik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusanyang mengakibatkan kerugian; dan tTelah mengambil tindakanuntuk

mencagah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi danharta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroandalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengaturbahwa setiap anggota Direksi secara tanggungrenteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailittersebut.

FWD LIFEINDONESIA D/H PT FINANSIAL WIRATAMA DANADYAKSA,padahal menurut UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan yangdapat mewakili perseroan didalam maupun diluar peradilan adalahdireksi;Bahwa pengertian daripada Direksi itu sendiri dalam Pasal 1 angka5 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas(UUPT):Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dantujuanPerseroan serta mewakili Perseroan

, baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;Selain itu dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), sertaPasal 98 ayat (1) UUPT juga disebutkan mengenai kewenanganDireksi dalam mengurus Perseroan:Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandangtepat

DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASAyang memutuskan dalam agenda rapat untuk memberhentikanDireksi serta Dewan Komisaris yang lama dan mengangkatDireksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru dengansusunan Direktur Utama yakni Tuan Akhmad Buldan Nuri,Direktur yakni Tuan Yudo Kasayanto serta Komisaris yakni Dr.Rinrin Merinova, dengan keputusan yang sah berdasarkan UUPT dan Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI karena dilaksanakan secara korumdikarenakan seluruh pemegang saham PT.

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALAH DAN KELIRUMENGGUNAKAN KETENTUAN PASAL 61 UNDANGUNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DANTERKANDUNG JUGA ADANYA KOMPETENSI RELATIF, OLEHKARENANYA PENGADILAN NEGERI KENDARI TIDAKBERWENANG SECARA RELATIF MENGADILI PERKARA A QUO1.Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama salah dan kelirumenggunakan ketentuan Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pertimbanganhukumnya, karena pada faktanya Perseroan ic. PT.

Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT secara tegas telah menyatakanpada pokoknya Setiap pemegang saham berhak mengajukangugatanterhadap Perseroan... Ketentuan tersebut secaraJELAS dan TERANG menyatakan bahwa pihak yang seharusnyadigugat adalah Perseroan ic. PT. Duta Tambang Gunung Perkasa,sedangkan FAKTANYA PT. DUTA TAMBANG GUNUNGPERKASA BUKAN SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAMPERKARA A QUO.

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kendari No.138/Pdt.P/2018/ PN.Kdi tanggal 22 Januari 2019 (BuktiPembanding2) adalah bersifat final dan mempunyai kekuatanhukum sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (6) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yangmana ketentuan ini di maksudkan agar pelaksanaan RUPS tidaktertunda.Pasal 80 ayat (6) UUPT:Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izinsebagaimana dimaksud (3) bersifat final dan mempunyaikekuatan hukum tetap.5.

Duta TambangGunung Perkasa tanggal 4 Februari 2019 adalah keliru danmembuktikan tidak adanya legal standing dari PARATERBANDING tersebut.Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUPT secara TEGAS,TERANG dan JELAS menyatakan bahwa: Setiap pemegangsahamberhakmengajukangugatanterhadapPerseroankepengadilannegeri apabiladirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan./atau Dewan Komisaris .

Bahwa tergugat II ditarik dalam gugatan penggugat adalah keliru (gemisaanhoeda nigheid),a)b)d)Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat II secara pribadi dalamgugatan penggugat tidak pernah ada mengingat bahwa tergugat II bertindakuntuk dan atas nama Tergugat I.Bahwa tergugat II adalah direksi tergugat berdasarkan atas posisinyasebagai organ perseroan yang artinya sebagai alat perlengkapan perseroan(badan hukum) Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT),

Pasal 92 ayat (1) UUPT disebutkan bahwaDireksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan tergugat yangdiwakili oleh tergugat II sebagai direksi tergugat I, hubungan kerja tersebutantara perusahan dan perusahan sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdataSemua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undangundang bagimereka yang membuatnya., dan Pasal 1320 Kitab UndangUndang HukumPerdata

Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidakberhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadikewajibannya dalam perjanjian.Mengacu pada kesepakatan antara TERGUGAT II dengan PENGGUGATyang sudah disepakati, maka dapat ditafsirkan PENGGUGAT masihmempunyai kewajiban terhadap TERGUGAT Il, hal mana oprinsiptanggung jawab terbatas yang dianut oleh UndangUndang RepublikIndonesia No. 40 Tahun 2007 ini diatur secara tegas dalam Pasal 3 Ayat(1) UUPT yang menyatakan bahwa :Halaman 15 dari

UtrPemegang Saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambilnyaBahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 ini telahmempertegas ciri dari Perseroan Terbatas bahwa pemegang sahamhanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidakmeliputi harta kekayaan pribadinya, maka Perseroan Terbatas sebagaisubyek hukum merupakan badan hukum (legal entity

Bahwa gugatan PENGGUGAT yang diajukan tidak dapat diperkarakankarena prinsip tanggung jawab terbatas yang dianut oleh UndangUndang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 ini diatur secara tegasdalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa:Pemegang Saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambilnya,dari ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 ini telahmempertegas

dengan maksud dan tujuanperseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluarpengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar,e Pasal 92 ayat (1) dan (2)UU PT:1 Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;2 Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yangdipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/ anggaran dasar;e Pasal 97 ayat (1) UUPT

Direksi bertanggung jawab ataskepengurusan dalam perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal92 ayat (1);e Pasal 98 ayat (1) UUPT Direksi memwakili perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan,e Pasal 103 UU PT Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1(satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lainuntuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukumtertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;Dari uraian Ketentuan dalam UU PT sangat jelas bahwa yang mempunyaikewenangan

dengan maksud dan tujuanperseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluarpengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar,e =Pasal 92 ayat (1) dan (2)UU PT:1 Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;2 Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yangdipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/ anggaran dasar;e Pasal 97 ayat (1) UUPT

Direksi bertanggung jawab ataskepengurusan dalam perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal92 ayat (1);e Pasal 98 ayat (1) UUPT Direksi memwakili perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan,e Pasal 103 UU PT Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1(satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lainHalaman 5 dari 38 Putusan Nomor : 01/Pdt.Sus BPSK/2014/PN.LWuntuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukumtertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;Dari uraian

2016Petrodrill Manufaktur Indonesia dengan PT Multikarya Asia Pasifik Rayamerupakan satu group perusahaan, di mana salah satu pendiri ataupemilik atau Direkturnya adalah sama yaitu Sani Handoko, pertimbanganMajelis Hakim Judex Facti tersebut didasari atas fakta bukti tertulis T4yang merupakan akta pendirian PT Multikarya Asia Pasifik Raya yangdikeluarkan pada Tahun 2002 yang sudah tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).Karena berdasarkan Pasal 157 ayat 3 UUPT

Dengan demikian bukti tertulis T4tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum untukmenyatakan PT Petrodrill Manufaktur Indonesia dengan PT MultikaryaAsia Pasifik Raya merupakan satu group perusahaan, karena sudah tidaklagi berlaku sebagai Anggaran Dasar berdasarkan pasal berdasarkanPasal 157 ayat (3) UUPT;11.Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkanKeputusan Judex Facti atas penolakan eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasimengenai gugatan Penggugat kurang pihak (plurium

litis consortium),telah salah dalam menerapkan Pasal 102 Undangundang Nomor 2Tahun 2004 dan Pasal 157 ayat (3) UUPT;12.Bahwa, dikarenakan Keputusan Judex Facti telah salah dalammenerapkan peraturan perundangundangan, maka cukup beralasanhukum bagi kami untuk memohon kepada Judex Facti untuk mengabulkaneksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat tentang gugatan kurang pihakatau tidak lengkap (plurium litis consortium);13.Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia ("YMARI

Waru Abadi sebabpengangkatan direksi dalam sebuah perseroan harus melalui Rapat Umum PemegangSaham dan melalui tahap tertentu agar dapat dinyatakan sah menjabat sebagaiSebagaimana dalam pasal 94 ayat (3) dan ayat (7) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ;Pasal 94 ayat (3) UUPT :anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembaltPasal 94 ayat (7) UUPT :dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi,direksi wajib

BLUE BIRD TAXI yang sekarang ini tidakberhak untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan,sesuai dengan UUPT Pasal 99 Ayat (1)a yang demikian bunyinya : Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggotaDireksi yang bersangkutan, ataub.

BLUE BIRD TAXI,sehingga tidak berhak mewakili perseroan, berdasarkan UUPT Pasal99 Ayat (1)a.Salah satu acara RUPS adalah peningkatan aset yang besar. Padahal PT.BLUE BIRD TAXI, sejak berdirinya belum mampu untuk membayargaji kepada direksi, komisaris, dan belum pernah pula membayardeviden kepada pemegang sahamnya.Sehingga sangat tidak masuk akal dan merupakan itikad tidak baik, jikaPerseroan yang belum pernah menunjukkan kemampuannya, tibatibameminta penambahan/ peningkatan modal.

ribu delapan ratus) sahamatau sebesar Rp. 4.900.000.000, (empat miliar sembilan ratus jutarupiah).Bahwa segala keputusan RUPST tanggal 7 Juni 2013 telah sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dan RUPSLB tanggal 10 Juni 2013 telahdisahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkanSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU34309.AH.01.02 Tahun 2013 tertanggal 25 Juni2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuaidengan Pasal 23 UUPT

yang hadir sejumlah 7.871(tujuh ribu delapan ratus tujun puluh satu) saham, yang merupakan80,32% (delapan puluh koma tiga puluh dua persen) saham PTBlue Bird Taxi, dimana dalam pemungutan suara, para pemegangsaham yang kepemilikan sahamnya sebanyak 7.217 (tujuh ribu duaratus tujun belas) saham atau lebih dari 2/3 jumlah suara yangdikeluarkan telah memberikan persetujuannya atas halhal yangdiagendakan dalam RUPST PT Blue Bird Taxi tersebut, dengandemikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 UUPT

danPasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai denganketentuan Pasal 87 ayat 2 UUPT dan Pasal 10 ayat 2 AnggaranDasar Perseroan, maka RUPST Tanggal 11 Mei 2015 tersebutadalah telah memenuhi syarat ketentuan kuorum dan sah sertaberhak untuk mengambil keputusankeputusan yang sah danmengikat PT Blue Bird Taxi dan seluruh pemegang saham dari PTBlue Bird Taxi mengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSTPT Blue Bird Taxi, yaitu sehubungan dengan :1) Pengesahan Laporan Tahunan PT Blue Bird

Putra Mekongga Sejahtera (PT.PMS) Selaku Turut Tergugat IV;Bahwa sebelum terselenggaranya RUPS LB Turut Tergugat II telah memberikan nasehat Kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, agar berhatihati dalam menyikapi hal tersebut, apalagi Penggugat tidak pernah diberi kesempatan, yaitu Hak Membela Diri sebagaimana dalam ketentuan UUPT;Bahwa pada Tanggal 03 Juni 2020, Nomor: 01.013/LAWFIRM/VI/2020, Penggugat telah mengirimkan Peringatan kepada Tergugat agar menunda RUPS LB, karena Penggugat tidak pernah

diberi hak untuk membela diri sebagaimanadalam ketentuan UUPT;Hal. 6 dari 50 hal.Putusan No.32/Pat.G/2020/PN.Kka.26.27.28.29.30.31.32.Bahwa pada Tanggal 8 Juni 2020 Nomor: 01.015/LAWFIRM/V1I/2020, Penggugat telah mengirimkan peringatan kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Antam Pomalaa, Bank Muamalat Rawamangun Jakarta Timur, dan Bank Muamalatcabang kolaka, agar tetap mengizinkan Penggugat melakukan transaksi perbankan untuk kebutuhan operasional PT.

PMS, maka yang bertindak sebagai Direksi ialah Tergugat II;Bahwa Tergugat II segala hak dan kewenangan telah bertindak sebagaimana abatan yang telah di amanahkan, adalah bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan sebagaimana dalam UUPT, karena prosedur pengangkatannya tidak melalui mekanisme yang benar dimana tidak dihadiri oleh seluruh pemegang/pemilik saham, terlebih lagi Penggugat tidak sedikit pun diberi hak untukmembela diri yang mana merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi sebelum dilaksanakan

sehingga selanjutnya pemberhentian sementara tersebut merupakan pemberhentian tetap merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah selayaknya TeHal. 8 dari 50 hal.Putusan No.32/Pat.G/2020/PN.Kka.39.41.42.rgugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Kolaka telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum onrechtmatigedaad;Bahwa sudah sepatutnya pula, segala tindakan oleh Tergugat II selaku Direktur berdasarkan RUPS LB yang tidak didasari oleh mekanisme dan Peraturan PerundangUndangan yang benar sebagaimana dalam UUPT

PMS disertai dengan alasannya telah sesuaidengan ketentuan pasal 106 ayat (1) UU PT;2.13.2 Pemberhentian sementara tersebut telah disampaikan secara tertuliskepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) UUPT,Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 38 yang menyatakan hasil RUPSLB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020 yang menguatkan pemberhentiansementara Penggugat sebagai Direktur PT.

BAS denganDireksi PT BAS, yaitu hubungan antar organ Perseroan sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagai berikut:"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, danDewan Komisaris."Hal. 55 dari 88 Hal.

Bahwa pertimbangan Judex Juris sangatlah keliru, karena Organ Perseroanbukan dibentuk berdasarkan Perjanjian, melainkan berdasarkan AnggaranDasar yang mengatur hubungan hukum antar Organ Perseroan sesuai yangdiatur dalam UUPT, sehingga jika ada perselisihan atau pelanggaran makahal tersebut bukan melanggar Perjanjian, melainkan melanggar UUPT;Bahwa Ketentuan Pasal 1365 KUHPdt menyatakan:"Tiap perbuatan yang melanggar Undangundang dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan

Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);Bahwa tugas, kewajiban dan tanggung jawab Direksi menurut UU PT adalahsebagai berikut:Pasal 66 :Ayat M:"Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang rnenyeknggarakan RUPS lainnya" Pasal 85 :Ayat (1) :"setiap anggota direksi wajid dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan"Ayat (2) :Hal. 81 dari 88 Hal.

Para Termohon PK tidak pernah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham sesuai apa yang disyaratkan oleh UUPT. Termohon PK justeru malah mengajukan permohonan penetapanke pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS. Hal ini bertentangandengan UU PT karena pertama, Direksi wajib mengadakanUPS danwajiod untuk melakukan pemanggilan kepada para pemegang sahamsehubungan dengan akan diadakannya RUPS.

Kedua, apabila Direksitidak menyelenggarakan RUPS, maka yang berhak untuk rnengajukanpermohonan kepada pengadilan agar diadakan RUPS adalah pemegangsaham (Pasal 67) UUPT, bukan direksi;(ii)Para Termohon PK Tidak Pernah membuat Laporan Tahunan danDokumentasi Keuangan Perseroan Sejak PT BAS didirikan. Berdasarkanketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf b UU PT, Direksi menyelenggarakanpembukuan perseroan dan wajid membuat laporan tahunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU PT.

Benhil IndolandSakti dari Tergugat kepada Tergugat II;Bahwa sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 tahun 2007tentang Perseroan Terbaas (UUPT), ditentukan bahwa organ perseroanyang berhak untuk mewakili Perseroan (PT. Benhil Indoland Sakti) baik didalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi Perseroan tersebut.

Dariketentuan UUPT tersebut dapatlah disampaikan bahwa Penggugat tidakmempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat perkara a quo, karenaPenggugat tidak dalam kapasitas selaku Direksi PT. Benhil Indoland Sakti,gugatan Penggugat yang demikian adalah merupakan gugatan yangmengandung cacat formil Diskualifikasi in Persona (vide : Hukum AcaraPerdata M.

NLT selaku Notarisuntuk membuat Berita Acara RUPS.Agenda RUPS tersebut adalah : penyesuaian Anggaran DasarPerusahaan dengan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang UUPT yangdihadiri Terdakwa selaku Presiden Komisaris PT. NLT sekaligus Direktur PT.TELISON yang memiliki saham sebesar 40 % di PT.

;Agenda RUPS tersebut adalah : penyesuaian Anggaran DasarPerusahaan dengan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang UUPT yangdihadiri Terdakwa selaku Presiden Komisaris PT. NLT sekaligus Direktur PT.TELISON yang memiliki saham sebesar 40 % di PT. NLT Gasket MFG yangmerupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi gasket sebagaikomponen mesin motor berdasarkan Akta Notaris Harsono, SH Nomor : 15Hal. 5 dari 28 hal. Put.

;Agenda RUPS tersebut adalah : penyesuaian Anggaran DasarPerusahaan dengan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang UUPT yangdihadiri Terdakwa selaku Presiden Komisaris PT. NLT sekaligus Direktur PT.TELISON yang memiliki saham sebesar 40 % di PT. NLT Gasket MFG yangmerupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi gasket sebagaikomponen mesin motor berdasarkan Akta Notaris Harsono, SH Nomor : 15tanggal 21 Nopember 2002, kemudian saksi CAROLINE MIKHO selaku WakilDirektur PT.