seorang berusaha melepaskan kekuasaanHalaman 59 dari 75 Putusan Nomor 25/ Pid.B/ 2019 / PN.Kobmatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Untuk itu, dalam21rangka melaksanakan pekerjaan tersebut telah ditunjuk DepartemenPerhubungan sebagai departemen tekhnis yang mengelola perhubungankhususnya perkeretapian di Indonesia ;Bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri Perhubugan RepublikIndonesia yang memimpin Departemen Perhubungan R.I. yang bertindaksebagai penanggungjawab pembangunan rel ganda Proyek DoubleDouble Track yang dimulai dari Stasiun Manggarai Kota Jakarta Selatansampai dengan Cikarang Kabupaten Bekasi, dan untuk melaksankanproyek

memperhitungkan dan mendeskripsikan kerugian Non Fisik meliputibiaya transaksi yang terdiri dari biaya pindah, biaya pengosongan, biayaBPHTB dana biaya PPAT, masa tunggu, solatium, kerusakan fisik lainnya danfactor lainnya, kerugian/premi lainnya dikarenakan atribut knusus, meskipunnilai yang muncul bersifat Tunggal include dengan nilai fisik tanah danbangunan milik Para Penggugat.Dengan tidak dirinci nilai ganti kerugian non fisik bukan berarti non fisik tidakdinilai, tetapi hal tersebut hanya masalah tekhnis

., M.Hdipersidangan menyatakan bahwa benar keputusan objek sengketa termasukdalam ketentuan pasal 2 hurup d Undangundang Peradilan Tata Usaha Negaraakan tetapi ketentuan tersebut secara tekhnis drafting dirumus secara tidak telitidan tidak tegas dan menimbulkan banyak penafsiran dalam implementasinyakarena yang termasuk dalam sistim peradilan pidana adalah proses penegakanhukum dari saat ditetapbkan sebagai tersangka sampai dengan penjatuhan vonispidana yang berkekuatan hukum tetap sedangkan setelah

.; Keberatan /Alasan Banding Kelima beeeeeaeeeees Bahwa Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.2/Pdt.G/2018/Pn.Enr tertanggal 6 september 2018 telah amat salah dan kelirudalam menilai, memahami, dan memaknai pedoman tekhnis Administrasi danTekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Knusus Mahkamah Agung RepublikIndonesia seperti yang tertuang pada Halaman lima puluh Ill huruf F tentangKuasa / Wakil Kuasa.

Syafriadi dan disetor ke Rekening Kas Umum DaerahKabupaten Pasaman Barat; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenPasaman Barat No. 800/175/DinDik 2009 tanggal 14 April 2009 tentangpenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan DAK2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat; 1 (Satu) rangkap laporan Phisik dan Keuangan Rehabilitasi Gedung SekolahDasar DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman

No. 175 PK/PID.SUS/2014penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan DAK2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat; 1 (Satu) rangkap laporan Phisik dan Keuangan Rehabilitasi Gedung SekolahDasar DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009; 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barattahun 2009 No.188.45/166/BUPPasbar / 2009 tanggal 23 April 2009 tentang PenetapanSekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PendidikanKabupaten Pasaman Barat tahun

. : 68a/Kpts/IXBPH/1999 tentang Pedoman Tekhnis Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Permentannomor 93/ Permentan/OT.140/3/2013 tentang SOP Sertifikasi Benih Dan PengawasanMutu Benth Tanaman Kelapa Dalam.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.Saksi Yudi Wicaksono :Bahwa saksi ditahun 2014 melakukan pengecekan lapangan dalam rangka sertifikasibenih kelapa genjah entog di Desa Lesmana Kec.Ajibarang setahu saksi milik saksiMUHTADI ;Bahwa cara saksi melakukan

Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.Bahwa karena dalam KAK tercantum spesifikasi barang berupa kelapa genjah jenisnyagenjah entog dengan spesifikasi diantaranya mempunyai SKMB dan berlabel merahmuda, maka hal tersebut saksi jaddikan dasar dalam menentukan spesifikasi tersebutkarena kelapa genjah jenis entog bukan termasuk benih bina, untuk legalisasi diberikanSurat Keterangan Mutu Benth dan berlabel dasarnya adalah Keputusan DirjenPerkebunan No. : 68a/Kpts/IXBPH/1999 tentang Pedoman Tekhnis

SUTADJIYUWASDIKI yang pernah turun untuk melakukan uji tekhnis kehandalan terhadappembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung FakultasDakwah IAIN Mataram tahun 2006;Bahwa benar saksi tidak pernah menerima laporan kemajuan secara berkala terkaitproses perbaikan struktur Gedung Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram padatahun 2009 dan proses perbaikan struktur Gedung Rektorat di tahun 2010 dari pihakpengawas pekerjaan dimaksud sebelum menerbitkan dan menandatangani surat nomor

Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan tepatnya proses perbaikan struktur GedungFakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram pada tahun 2009 dan proses perbaikanstruktur Gedung Rektorat di tahun 2010 dimulai dan kapan selesai dilaksanakan;e Bahwa benar pada tanggal 9 November 2011 sebelum diterbitkannya surat PLOS04Lp/746, struktur Gedung Fakultas Syariah dan Dakwah pihak Puslitbangkim Dep.PU tidak pernah diminta untuk melakukan kajian terhadap hasil perbaikan dantidak pernah melakukan pengujian tekhnis

pengeluaran tanah dari objek landreform.Penyiapan usulan ganti kerugian tanah objek landreform danpenegasana objek konsolidasi tanah.Penyediaan tanah untuk pembangunan.Pengelolalaan sumbangan tanah untuk pembangunan.m.Pengumpulan pengolahan, penyajian dan dokumentasi datalandreform.Bahwa saksi mengetahui pengadaan tanah untuk Embarkasi HajiTahun 2012 oleh Pemerintah Propinsi Riau dan sebagai kepala Seksipengaturan dan penataan pertanahan saksi memberikan masukankepada Kepala Kantor untuk pertimbangan Tekhnis

lokasi Embarkasi Hajiyang ditindak lanjuti dengan peninjauan kelapangan oleh KepalaSeksi Pengaturan dan Pemetaan Pertanahan bersama denganKasubsi Penatagunaan Tanah serta didampingi Pemohon yaituYendra dari Pemerintah Propinsi Riau serta beberapa orang PemilikTanah diantaranya saksi Firdaus, saksi Nimron Varasian, wakil dariRubai dan hasil dari kunjungan penetapan lokasi tersebutdituangkan dalam Risalah Pertimbangan Teknis Nomor221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan dalamPertimbangan tekhnis

pengadaan tanahuntuk kepentingan umum, pengadaan dapat dilakukan secara langsung melaluijual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak,sedangkan untuk Penetapan izin lokasi Walikota Pekanbaru menerbitkan suratKeputusan Nomor 357 Tahun 2012, tanggal 9 Nopember 2012;Menimbang, bahwa terdakwa juga meminta pertimbangan teknis danpembuatan peta bidang kepada Badan Pertanahan kota Pekanbaru, yangkemudian Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkanRisalah Pertimbangan Tekhnis

Sebelumnya saksi menjabat sebagai pelaksana tugas kepaladinas ESDM kemudian saksi digantikan oleh BUXHARDIMAN dan BAHARU; Bahwa Mekanisme persetujuan RKAB adalah adanya permohonankepada Dinas ESDM, kemudian didisposisi kepada bidang yangbersangkutan yakni bidang minerba selanjutnya pihak ESDM mengundanginstansi lain untuk menghadiri rapat RKAB dan dalam pelaksanaan rapatyang dilampirkan dalam rapat RKAB adalah dokumen RKAB baik dokumenrencana tekhnis dan non tekhnis; Bahwa pelaksanaan RKAB tahun

Kdi Tekhnis yang terdiri dari studi kelayakan, tenaga ahli di bidangpertambangan, laporan eksplorasi yang telah disetujui oleh Kabupaten /Kota Lingkungan yang terdiri dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL), surat keterangan lingkungan Keuangan yang terdiri dari pembayaran pajak dan PNBP Iuran TetapNamun mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat peningkatanKuasa Pertambangan eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT ToshidaIndonesia menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka,

Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan,Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta laporan pada kegiatan usahapertambangan mineral dan batubara (lampiran V); Bahwa pernah dilakukan rapat penyusunan anggaran denganBPKAD, seharusnya terdapat informasi mengenai pembayaran PNBP PKHoleh perusahaan pertambangan dalam rapat tersebut, merupakan dana bagihasil yang diterima oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dari pendapatan PNBPPKH; Bahwa Selama Saksi menjabat tidak ada temuan terkait IPPKH, yangada hanya temuan terkait tekhnis

Kdie Aspek tekhnis;e Aspek lingkungan;e Aspek Finansial.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39Tahun 2013 disebutkan bahwa evaluasi tekhnis dan lingkungan, meliputiSurat izin Operasional Terminal Khusus dari Menteri Perhubungan, namunberdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya fakta hukum bahwa suratketerangan verifikasi diberikan kepada IUP dengan lokasi jetty yangberbeda, adapun alasan saya menyetujui permohonan verifikasi tersebutadalah karena itu adalah ranah

(BB 193) ;7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemudadan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.73/Dispora/II/2009 tanggal 26Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan,Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan MainStadium UNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.

No. 13/TIPIKOR/2013/PTR1981992002012022032047 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.71/ Dispora/1/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasidan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada KegiatanPerencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran2009, beserta lampirannya.

(BB 197)7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor:Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), PembantuPengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga HarianLepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hall MenembakRumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.

Produksi dan Industri (EKSPIN) TempatPemungutan Hasil Hutan (TPHH) Katingan Kuala mempunyai tugas membantu DinasKehutanan Kabupaten Katingan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahdibidang kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi :a) Melakukan monitoring dan evaluasi urusan ketata usahan/pembinaan staf,yaitu yang menyangkut masalah kepegawaian dan hakhaknya.b) Melaksanakan tugas dinas, tertib peredaran hasil hutan, penyelenggaraanadministrasi tata usaha kayu dan pengawasan tekhnis

Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2014/PN Plkmelaksanakan penyelenggaraan pemerintah dibidang kehutanan sesuai denganketentuan yang berlaku meliputi :a) Melakukan monitoring dan evaluasi urusan ketata usahan/pembinaan staf,yaitu yang menyangkut masalah kepegawaian dan hakhaknya.b) Melaksanakan tugas dinas, tertib peredaran hasil hutan, penyelenggaraanadministrasi tata usaha kayu dan pengawasan tekhnis dibidang kehutanantertentu, meliputi : Melaksanakan tertib peredaran dan pengangkutan hasil hutan diwilayah

Buana Usada AlkesindoDari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi syaratkualifikasi;Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukan evaluasi sendiri, baikevaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasi administrasi terhadap dokumenpenawaran masingmasing peserta yaitu CV. Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta,CV. Geris Sarana Medilab, PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV.

WIdjanarko Puspoyo ; Bahwa untuk Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan SILO saksi tidak tahu ;Bahwa SILO ini berada dibawah Direktorat SDM dan Umum ;Bahwa Direktorat SDM dan Umum dalam mengelola anggaran BULOG untuk kepentinganrutin jalannya perusahaan seperti ATK, perumahan kemudian pergudangan tetapi kalaukeperluankeperluan khusus itu biasanya ada di masingmasing Divisi ; Bahwa Divisi tekhnis misalnya untuk peralatan yang bukan disediakan secara umum untukkeseluruhan staf harus ada pengajuan

dari masingmasing Divisi ;Bahwa Anggaran SILO dari APBN ;Bahwa pada waktu itu ada rapat dengan pendapat dengan DPR kemudian disitu ada usulanusulan mengenai kegiatankegiatan BULOG dan diajukan anggaran, setelah itu di DPR adapembahasan akhirnya disetujui untuk pengadaan SILO melalui anggaran APBN ;Bahwa berdasarkan catatan SILO yang telah dibangun ada 12 unit dari 3 lokasi yaitu diJawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ; Bahwa setelah SILO ini dicatat maka SILO dikelola oleh Divisi Tekhnis untukpemanfaatannya

dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaan pembangunan jalan ngade sone TA 2014;57) Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;58) Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasangan batu;59) Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp 52.800.000,00;60) Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;61) Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLP-KT/2014 tanggal 11 Maret 2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis

pembangunan jalan dan jembatanbidang bina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaanpembangunan jalan ngade sone TA 2014;Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasanganbatu;Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp.52.800.000.Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLPKT/2014 tanggal 11 Maret2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis

pembangunan jalan dan jembatan bidangbina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaan pembangunan jalanngade sone TA 2014;Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasangan batu;Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp. 52.800.000.Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLPKT/2014 tanggal 11 Maret2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis

pembangunan jalan dan jembatanbidang bina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaanpembangunan jalan ngade sone TA 2014;Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasanganbatu;Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesarRp 52.800.000,00;Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLPKT/2014 tanggal 11 Maret2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis

Kejaksaan NegeriPurbalingga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal03 Mei 2013, tanggal 23 Mei 2013 dan tanggal 27 Mei 2013 ;o Bahwa Terdakwa saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Pendidikan KecamatanPurbalingga, yang kebetulan juga dipercaya sebagai Ketua Paguyuban Kelompok KerjaKepala UPT (K3UPT) dan juga sebagai Koordinator wilayah eks Kawedanan Purbalingga;o Bahwa di Kabupaten Purbalingga terdapat 18 Kecamatan dengan masingmasing terdapatUnit Pelaksana Tekhnis

ratus ribu rupiah) untuk 40 SD setaip SDsebesar Rp. 114.650.000, (seratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;o Bahwa benar saksi Iskhak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan KabupatenPurbalingga berdasarkan SK Bupati Nomor : 821.2115 tahun 2012 tanggal 7 September2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IIPemerintah Kabupaten Purbalingga ;o Bahwa benar di Kabupaten Purbalingga terdapat 18 Kecamatan dengan masingmasingterdapat Unit Pelaksana Tekhnis

Putusan No.002/G/2016/ PTUN.SMG Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai kapasitasTim Visitasi dalam rangka memberikan penilaian atas permohonan izinoperasional haruslah tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (1), (2)dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 TentangKlasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang telah mengatur secara limitatifsyaratsyarat untuk memperoleh Izin Operasional baik secara tekhnis maupunadministratif, maka oleh karena itu terkait adanya

diajukan olehJaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelahdinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa LovitaAristyani Alias Opi Binti Aris Muklis sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

., sebagai Kepala BagianKeuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Terdakwaseharusnya mengetahui tekhnis pelaksanaan roda pemerintahan diPemkab. Langkat, yang pada kenyataan Terdakwa Drs. SuryaDjahisa, M.Si., tidak pernah berkoordinasi atau berkonsultasi dengansaksi Drs. Masri Zein selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Langkatdan selaku atasan langsung Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si.

Zakri dan Basri , PPK Amrasul, Tekhnis Erwinsyah,Konsultan Pengawas, saksi sendiri, Rahman Saragih, Konsultan PerencanaNasrul dan Wahyu dan Plt Kasubdin T. Azman dimana yang memimpinrapat pada waktu itu PPK. Amrasul Plt. Kasubdin Cipta Karya T.