Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/Pid/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — I MADE SUTRISNA
5638 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pem/14.1/70/2006 tanggal 2Maret Atas nama I made Sutrisna yang ditanda tangani oleh kepala desa teluksantong KAHARUDDIN;1 (Satu) lembar surat asli pernyataan penguasaan fisik bidang tanah(SPORADIK) tanggal 27 Februari 2006 yang ditanda tangani dengan I madesutrisna dan mengetahui kepala desa teluk santong KAHARUDDIN;3 (Tiga) lembar asli surat BPN tentang pertimbangan Tekhnis penatagunaantanah dan penelitian data fisik yuridis dan data surve PGT Nomor : 126/PTGT/BTN/BPNSBW/2006 tanggal 23 Maret 2006
Register : 15-03-2013 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 07-10-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 17 September 2013 — 1. M.SYARIEF, ST BIN MUHAMMAD AJAD 2. Ir. FAKHRUDDIN BIN MUHAMMAD AMIN PUTEH
6222
  • Melakukan evaluasi terhadap penawaranyang masuk baik tekhnis maupun harga;8. Menyiapkan Berita Acara Hasil pelelangan;9. Mengusul calon penetapan pemenangpenyediaan barang/jasa kepada KepalaSKPD selaku pengguna anggaran danmengumumkan dipapan pengumumanresmi;10.
Register : 12-04-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT GORONTALO Nomor 1/PID.SUS-TPK/2016/PT PT.GTO
Tanggal 26 Mei 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : RUDY TALANIPA , SH.MH
Terbanding/Terdakwa I : FAHRUL KASIM, S.Kom
Terbanding/Terdakwa II : SUPARTI UNO, SE
15457
  • Pid.SusTPK/2015/PN Gto. tanggal 15 Maret 2016 atas nama Para Terdakwatersebut di atas;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa mereka Terdakwa FAHRUL KASIM, S.Kom. selaku Kepala SeksiKesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Lurah Libuo kemudian selaku Kepala SeksiPengelola Data Elektronik pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan(KPDEP) Kota Gorontalo dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 29-01-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
GALUH BASTORO AJI SH MH
Terdakwa:
Drs. M. SUWARDI LATIF, MM Bin ABDUL LATIF
11466
  • JUNAIDI, S.Sos Bahwa jabatan saksi di Sekretariat DPRD Rejang Lebong pada tahun 2010adalah sebagai Kasubbag,Saksi ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati yangnomornya Saksi tidak ingat lagi pada tangal 6 mei 2010 selain itu Saksiditunjuk sebagai PPTK (Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan) berdasarkan suratkeputusan Sekretaris Dewan Nomor Saksi tidak ingat lagi dengan jenis kegiatanadalah Pemeliharaan dan Perawatan pengadaan suku cadang kendaran dinas sukucadang kendaraan dinas ,selanjutnya pengadaan
    Bin ALIUN HAMIDI Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengansaksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegitan (PPTK) di Sekretariat DewanRejang Lebong sejak 1 April 2010 sampai dengan 31 Desember 2010; Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegitan (PPTK) adalah:Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;Melaporkan Pekembangan pelaksanaan kegiatan;Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan kepada
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 22 Mei 2019 — SABAR JASMAN Als. SABAR Bin JASMAN
23754
  • 2016 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Angaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor:1.04.1.03.02.24.033.5.2 tanggal 15 Januari 2016;Nilai Pagu : Rp 15.000.000.000, (lima belas milyar rupiah);Nilai Kontrak sebesar Rp 11.450.609.000, (sebelas milyar empatratus lima puluh jutaenam ratus sembilan ribu rupiah);Sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/SPFSK.DRASOETA.A/IX/2016 tanggal 21 September 2016; BahwaLampiran dokumen SPPLS adalah : Salinan SPD Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD tekhnis
    4/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr20.ROY MEINDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi adalah Manajer Eksekutif Lembaga PengembanganJasa Konsiruksi Provinsi Riau sejak tahun 2011 s/d sekarang;Bahwa fungsi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konsitruksi tugaspokoknya adalah mensertifikasi dan meregistrasi Badan Usaha danProfesi, sedangkan tugas serta tanggung jawab saksi selaku ManajerEksekutif LPJK adalah memberikan dukungan pelaksanaan tugasLPJK meliputi dukungan administrasi, tekhnis
Register : 19-11-2012 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 75/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Maret 2013 — DEDE PRIHANTONO, SH
12437
  • Terdakwa Dede, Saksi Sutarna, Saksi Arif, surat panggilantersebut yang menandatangani Saksi atas nama Andri Kurnia, yang menulis diamplopnya Saksi, sedangkan peranan Saksi Arif mengetik surat panggilantersebut, Saksi Sutarna yang menstempel pake logo kejaksaan.e Bahwa sebelumnya Saksi Arief telah membuat telaahan sebelum SuratPanggilan tersebut dibuat (sekitar tanggal 0710 September 2012) sebanyak 2Hal. 41 dari 98 halaman,Putusan.No.75/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST(dua) lembar sebelum mengikuti Diklat Tekhnis
Register : 30-09-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMAD HERIADI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUSLIMIN BUHIM Alias JIMMY BUHIM
197123
  • Baubau.Adapun dasar hukum dan hubungan koordinasi UPTD TPI Wameo dengan DinasPerikanan Kota Baubau yaitu Peraturan Walikota Baubau Nomor : 95 Tahun 2017tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SertaTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Wameo pada DinasPerikanan kota Baubau.Adapun hubungan koordinasi pelaksanaan tugas pengelola TPIl Wameo secaravertikal langsung kepada Kepala Dinas melalui bidang perizinan dan pengelolaanTPI Wameo, namun secara horisontal tekhnis
Putus : 20-06-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 20 Juni 2014 — 1. MOCH. CHAMIM THOHARI, SH. ; 2. BUDIHARYO,S.Sos KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
5412
  • Kalau menurut perspektifdinas perhubungan, saksi tidak tahu;Bahwa dalam tekhnis percetakan saksi tidak mengetahui dan memahaminyae Bahwa saksi melakukan penerimaan hasil pekerjaan stiker parkir berlangganantahun 2012 2013 tersebut bersama sama dengan Sdr. EDY WIYANTO danSUDARMADJI T, SH, bertempat di kantor Dinas Perhubungan danKomunikasi Kab.
Putus : 10-07-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 10 Juli 2017 — SHARIFA
394433
  • olehterdakwa tersebut, bahwa menurut terdakwa nantilah setelah proyek yangdijanikan La Ode Rafiun kepada terdakwa dengan nilaiRp1.400.000.000,00. diberikan, barulah terdakwa akan mengembalikandana sebesar Rp280.000.000,00 tsb;Bahwa yang menyusun namanama pada SK Pengurus YayasanYAPENTIM tersebut adalah saksi sendiri;Bahwa sebelum saksi menerima dana dari Anggaran Pembangunan UnitSekolah Baru (USB), saksi dan terdakwa lbu Sharifa mengikuti BimbinganTekhnis di Jakarta yakni bimbingan mengenai Petunjuk Tekhnis
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 April 2014 — Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA
9722
  • mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkaratindak pidana korupsi kegiatan Pengembangan BudidayaBerkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangankemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang tahun anggaran2010 ;96Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa saksi Bekerja sebagai Tenaga WHonorer pada BalaiPelestarian Perikanan Perairan Umum (BP3U) sejak bulan Juni2012, sebelumnya Saksi bekerja sebagai Tenaga Tekhnis
    ANEKA KARYA telah menerima pembayaran sesuaiSurat Perjanjian Kerja / Kontrak melalui rekening Saksi di BankJabar Banten Cabang Sumedang yaitu sebesar Rp. 198.400.000,(seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)setelah dipotong pajak ;Bahwa secara tekhnis pengadaan tersebut saksi tidak mengetahui,yang mengetahui hal tersebut adalah saudara H. ADING ;Bahwa saudara H.
Register : 17-11-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 25 Februari 2015 — ADE SUTARSO Bin M. TASRI
7325
  • Surat Kepala Kepolisian Resor Ciamis Nomor : B/1385/VV/2014/SatReskrim, tanggal 17 Juni 2014 perihal Bantuan pemeriksaan secaraFiksik dan Tekhnis terhadap pekerjaan dari dana dana ADD (AlokasiDana Desa) Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamistahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 20132.
Register : 18-06-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 31 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - WALMAN SIMANJUNTAK
11735
  • Melva Silalahi;Bahwa terdakwa hanya menerima hasil pelaporan pelaksanaan karena untukpemantauan di lapangan di laksanakan oleh sub teknis yang terkait;Bahwa terdakwa pernah melakukan peninjauan ke Puskesmas Cengkareng,terdakwa melihat terdapat genangan air pada lokasi pekerjaan Pengadaan InstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL);Bahwa terdakwa tidak ingat kapan menerima laporan pekerjaan kegiatan IPAL,namun sebelum dilakukan penagihan pekerjaan oleh kontraktor, saksi menerimalaporan dari Suku Dinas Tekhnis
Putus : 29-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964 K/Pdt/2012
Tanggal 29 Agustus 2014 — PT DWIPA MANUNGGAL KONTENA, dan kawan Melawan PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
11289 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tetapMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296 K/Sip/1970, tanggal 9Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:"Menurut Pasal 123 HIR, pihakpihak yang berperkara, kalau dikehendaki bolehdibantu atau diwakili oleh seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dikuasakandengan surat kuasa khusus/istimewa";Bahwa suatu surat kuasa khusus harus memenuhi syaratsyarat khusus.Syaratsyarat khusus bagi suatu surat kuasa khusus menurut Mahkamah Agungdalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis
Putus : 14-09-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 14 September 2016 —
6517
  • Tapin.Bahwa Saksi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan diberi tugas untukmelakukan evaluasi administrasi, tehnis dan harga bersamasama denganKetua Panitia (sdr MUHAMMAD ISKANDAR) dan anggota (sdriMAGDALENA) namun Saksi tidak terlibat dalam pembuktian kualifikasikarena Saksi ada pekerjaan lain, yang melakukan pembuktian kualifikasiadalah Ketua Panitia.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, 3 perusahaan (PT. Praditha SejahteraJaya, PT. Beesix Pratama dan PT.
Putus : 07-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1359 K /Pid.Sus/2011
Tanggal 7 Juni 2012 — H. MUHAMMAD NURDIN ; JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BONTANG
4027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan penunjukan langsung dibolehkan apabila memenuhi persyaratandalam Pasal 17 ayat (5) yang menyebutkan *Dalam keadaan tertentu dan keadaankhusus, pemilihan penyedia barang / jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukanlangsung terhadap (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baiktekhnis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara tekhnis dapatdipertanggungjawabkan, sementara itu tidak ada suatu keadaan tertentu dan keadaankhusus yang dijadikan alasan untuk
Register : 24-05-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Tbk
Tanggal 13 Desember 2016 — Drs.Muhammad Taufik, MM dan MS. Darmadi S.PD, MM
256162
  • Dekan terdiri dari Pembantu Dekan yang berperan untukpenyelenggara Tekhnis perkuliahan ;Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Kabiro Akademik UniversitasKarimun adalah Terdakwa Il MS.
Register : 15-01-2010 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 15-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — Adelin Lis
478407 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mandailing Natal nomor: 090/089/Hutbun/2002 tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 an. PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel danditandatangani oleh Sucipto L. Tobing selaku Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Mandailing Natal;7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal nomor:522.11/238/Dishut/2002 tanggal 3 Desember 2002 perihalPertimbangan Teknis URKT tahun 2003 an. PT.
Putus : 16-12-2015 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 16 Desember 2015 —
4715
  • PelayananPerizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalKabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Keputusan Bupati SerdangBedagai, sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan tahun 2012.Bahwa Tupoksi terdakwa selaku Kasi Pelayanan Perizinan diatur didalam pasal76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 5 tahun2010, tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 10tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada OrganisasiLembaga Tekhnis
Putus : 26-05-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PT GORONTALO Nomor 1/PIDSUS-TPK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — FAHRUL KASIM, S.Kom
10344
  • /Pid.SusTPK/2015/PN Gto. tanggal 15 Maret 2016 atas nama Para Terdakwatersebut di atas;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Surat Dakwaan yang isiselengkapnya adalah sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa mereka Terdakwa FAHRUL KASIM, S.Kom. selaku Kepala SeksiKesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Lurah Libuo kemudian selaku Kepala SeksiPengelola Data Elektronik pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan(KPDEP) Kota Gorontalo dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 31-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 80/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
1.SAMBAS SADIKIN
2.BUDI RAHAYU
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
819348
  • Sarana prasarana pengolahan dan pembuangan limbah;sistem tanggap darurat; dan;. ketersediaan sarana dan prasarana tekhnis lainnya sesuai dengan peraturanperundangundangahn) ===Halaman 87 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDGPasal 84 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;(1) Izin lingkungan wajib diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejakpersyaratan dokumen dinyatakan lengkap;(2