, PERBAIKAN PERMOHONAN, TANGGAPAN/JJAWABANTERMOHON, PIHAK TERKAIT DAN PEMBUKTIAN (Il);FOTOCOPY LEGALISIR) RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR45/PHPU.DVIV2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASILPEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAHKABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT ACARA PEMBUKTIAN (Il);FOTOCOPY LEGALISIR) RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR45/PHPU.DVIV2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASILPEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAHKABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT ACARA MENDENGARKANKETERANGAN SAKSIDARI

BARAT ACARA PEMERIKSAANLANJUTAN, PERBAIKAN PERMOHONAN, TANGGAPANJAWABANTERMOHON, PIHAK TERKAIT DAN PEMBUKTIAN (Il;FOTOCOPY LEGALISIR) RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR45/PHPU.DVIV2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASILPEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAHKABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT ACARA PEMBUKTIAN (Il);FOTOCOPY LEGALISIR) RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR45/PHPU.DVIV2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASILPEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAHKABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT ACARA

AKIL MOCHTAR, SH, MHFOTOCOPY LEGALISIR PUTUSAN MAHKAMAH ~~ KONSTITUSINOMOR: 45/PHPU.DVIV/2010, tanggal 7 Juli 2010;FOTOCOPY LEGALISIR RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR45/PHPU.DVIV2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHANHASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALADAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT ACARAPEMERIKSAAN PERKARA (I);FOTOCOPY LEGALISIR RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR45/PHPU.DVIV2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHANHASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALADAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT

ACARAPEMERIKSAAN LANJUTAN, PERBAIKAN PERMOHONAN,TANGGAPANJAWABAN TERMOHON, PIHAK TERKAIT DANPEMBUKTIAN (ll);FOTOCOPY LEGALISIR RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR45/PHPU.DVIV2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHANHASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALADAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT ACARAPEMBUKTIAN (ill);FOTOCOPY LEGALISIR RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR45/PHPU.DVIV2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHANHASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALADAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT ACARAMENDENGARKAN

KETERANGAN SAKSI DARI PEMOHON (IV);FOTOCOPY LEGALISIR RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR45/PHPU.DVIV2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHANHASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALADAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT ACARAPEMBUKTIAN (V),11333.

Membebankan biaya perkara sesuai hukum;Subsider:Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan ParaPemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untukmenghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telahdipanggil secara resmi dan patut dengan Relaas Panggilan Nomor45/Pdt.P/2020/PA Sak. tanggal 17 Maret 2020 dan 27 Maret 2020, dan ParaPemohon tidak mengemukakan

tanpahadirnya Termohon dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapatmenerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengancara memberikan nasehat dan saran secukupnya, agar mengurungkan niatnyadan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang terikat denganPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor45

hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagaikuasanya, meskipun menurut berita acara pangilan Termohon telah dipanggildengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, namun demikianMajelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agarkembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetappada pendiriannya, ingin bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa sebagai seorang PNS yang terikat denganPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor45

telah menerima uang sebesar Rp. 72.540.000,(tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)dari Terbanding semula Penggugat ;2 Si aa Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Bandingmemeriksa dan mempelajari serta meneliti dengan seksamaberkas perkara, berita acara persidangan dan MemoriBanding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbandingsemula Penggugat dan turunan resmi putusan PengadilanNegeri Tangerang tanggal 3 Agustus 2010, Nomor45

/Pdt.G/2010/PN.TNG, Pengadilan Tingkat Bandingmemberikan pertimbangan sebagai berikutSeis Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya tertanggal 03 Agustus 2010, Nomor45/Pdt.G/2010/PN.TNG, berpendapat bahwa DALAM PROVISImenurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa = selamapersidangan Terbanding semula Penggugat' tidak bisamembuktikan adanya indikasi Pembanding semula Tergugat menyewakan atau melakukan pembangunan diatas tanah tanahsengketa, oleh karena itu) gugatan provisi harus ditolak

Sedangkan MohammadFaray Ubaidi memperoleh tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor45/Petojo sisa tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27/1/Petamburan/1983 tanggal 30 Maret 1983 yang dibuat dihadapan Abdul Latief, Notaris/PPAT Jakarta, antara Mohammad Faray Ubaidi (Pembeli) dengan AbdullahAbri (Penjual).

Akan tetapi Sertifikat Hak Milik Nomor45/Petojo sisa tersebut hingga saat ini belum dibalik nama, baik baliknama kepada nama Mohammad Faray Ubaidi maupun balik namakepada Penggugat/Umar Muchsin, dan tetap atas nama Abdullah Abri.

;Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (fetelijke grond) kenapaSertifikat Hak Milik Nomor 45/Petojo sisa tersebut masih atas namaAbdullah Abri dimana menurut dalil Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor45/Petojo sisa telah terjadi peralihan hak dari Abdullah Abri kepadaMohammad Faray Ubaidi pada tanggal 30 Maret 1983;.

Paulina Ubaidi dan Ny.LeilaUbaidi, bukan dari Tergugat atau setidaktidaknya tidak melibatkanTergugat dalam transaksi jual beli tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor45/Petojo sisa tersebut;.

(empat ribu dua ratus tujun meter persegi) yang tercantum dalamSertifikat Hak Milik Nomor 45/Petojo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor45/Petojo sisa tersebut, karena menjual tanah dengan tidak jujur dimanajelasjelas sebagian tanah yang dijadikan objek perkara ini tersebutdikuasai oleh Tergugat secara sah;.

No. 96/Pdt.P/2019/PA.Wsbdikarenakan usia anak Pemohon belum cukup (kurang dari 19 tahun)dengan suratpenolakan Pernikahan Nomor45/kua.11.08.06/PW.01/11/2016;Bahwa anak Pemohon :NamaTempat, Tanggal LahirJenis IdentitasNomor IdentitasJenis KelaminAgamaWarga NegaraPekerjaanStatus KawinPendidikanAlamatAkan menikah dengan :NamaTempat, Tanggal LahirJenis IdentitasNomor IdentitasJenis KelaminAgamaWarga NegaraPekerjaanStatus KawinPendidikanAlamat: SW bin WH;: Wonosobo, 04 September 2001;> KTP;XX;: Lakilaki

Mengabulkanpermohonan pencabutan perkara Nomor45/Pdt.G/2019/PA.TR. tanggal 13 Februari 2019 dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

PENGGUGAT.3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuanperaturan perudangan yang berlaku.Dan/atauApabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadil adilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat/ Kuasanyatelah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, sesual relaas panggilan nomor45

Penggugat telah menyampaikan kesimpulansecara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan denganTergugat:Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuahal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor nomor45

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor45/RSUD/2020/481 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani dr. SALEHWAHYUDI dokter pada RSUD KECAMATAN MANDAU, dengan kesimpulanpada pemeriksaan korban perempuan SILAWATI yang berumur tiga puluhtujuh tahun ini menurut surat permintaan visum ditemukan luka robek danHalaman 3 dari 12 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2020/PN BIspatah tulang akibat trauma. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukankarena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

dikendarai oleh Korban bernama SILAWATIdengan anak korban Bernama LATIFAH SHAKILA, pada saat kejadiankecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai kendaraan dari Kantor PGT Durimenuju ke Dumai;Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2020/PN BIsMenimbang bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah karenaTerdakwa mengantuk sehingga Terdakwa mengalami ketiduran sesaat dan padasaat Terdakwa sadarkan diri sudah dalam kondisi mobil yang terbalik menabrakpipa milik chevron dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor45

dalamperkara ini telah memenuhi ketentuan hukum, maka perkara inimohon diputus dengan suatu putusan yang dapat dijalankan terlebihdahulu (serta merta) walaupun diajukan upaya banding, verzetmaupun kasasi;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunanrumah yang terletak atau beralamat di Jalan Raya Sempal Wadak Nomor45

DoktorandusSunardi, (tanggal lahir 25 Mei 1968); Dan berdasarkan Pengikatan JualBeli Nomor 20, dan Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 tanggal 6 Juni 2011,yang dibuat oleh dan di hadapan Benedictus Bosu, S.H., Notaris diMalang;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang merugikan Penggugat;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il serta siapa saja yang mendapat/memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dan bangunanrumah yang terletak atau beralamat di Jalan Raya Sempal Wadak Nomor45

LanjutanTingkat Atas, tempat kediaman di Di Jalan Tirta Suami No.23, Rt.002, Rw.002,Kelurahan Kedundung, KecamatanMagersari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 04 Juni 2018telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor45

Anggrek Klademak 3C Distrik Sorong Manol,Kota Sorong: Kristen Protestan: Pegawai Negeri SipilTerdakwa Everdina Elsy Rompumbo tidak dilakukan PenahananPara Terdakwa menghadap sendinri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: PenetapanKetua Pengadilan Negeri Sorong Nomor45/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 17Februari 2021 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang

Bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat (4) UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 dan tentang Hak Asasi Manusia, Pemohon berhak untukmendapatkan upah yang adil sesuai dengan prestasi Pemohon untukmenjamin kelangsungan kehidupan keluarga Pemohon, akan tetapiPasal 8 ayat (1) dan Ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil Jo.

tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidakmencerminkan asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6huruf (g) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, karena dengan berdasarkan rumusanPasal 8 ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45

Pasal 79 Ayat(1), UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiakhususnya Pasal 38 Ayat (4) dan UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan khususnyaPasal 5 huruf (a), Pasal 6 huruf (g) dan huruf (i) dan Pasal 12, makaPasal 8 ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil Jo. rumusan Angka Romawi II Angka

Putusan Nomor 02 P/HUM/2017tidak sah atau tidak berlaku umum, maka sudah sepatutnya MahkamahAgung supaya memerintahkan kepada Termohon untuk mencabutPasal 8 ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil dan memerintahkan kepada Termohon II untuk mencabutAngka Romawi II Angka (13) dan Angka (14) Surat Edaran BadanAdministrasi Kepegawaian Negara (BAKN

Januari2020, selanjutnya disebut Pemohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan kuasa Pemohon dan anak PemohonTelah mendengarkan keterangan calon menantu dan orang tuanya.Telah memeriksa, Ssaksisaksi, dan alat bukti lainnya di persidangan.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkangpada tanggal 10 Januari 2020 dengan register perkara Nomor45

Nurwida Oktaviyani binti Nurdin, umur 19 tahun, Agama Islam,pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DesaSabang, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala,selanjutnya disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon I dan Pemohon Il;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannyayang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor45/Pdt.G/2020/PA.Mw dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.G/2020/PA.Mw2.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul.Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriPurwokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Oktober 2018, Nomor45/Pdt.G/2018/PN Pwt. yang amarnya sebagai berikut :MENGADILI :DALAM PROVISI: Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;DALAM EKSEPSI: Menolakeksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan

PaniteraPengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 9Oktober 2018 Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Purwokerto tanggal 1 Okober 2018, Nomor45/Pdt.G/2018/PN Pwt. dan telah diberitahukan kepada : Kuasa Terbanding semula Tergugat melalui Pengadilan NegeriMagelang dengan surat tertanggal 10 Oktober 2018, NomorW12.U5/1121/Pdt.04.01/10/2018; Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Oktober2018; Turut Terbanding Il semula Turut

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor45/Pdt.G/2018/PN Pwt. tanggal 1 Oktober 2018, yang dimohonkanbanding tersebut;3.

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DjokoSumarsono dan Rekan, beralamat di Surabaya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENMOJOKERTO, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor45, Banjaragung Puri, Kota Mojokerto;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir. Hendra Haryana, M.M.

pendidikan SMA, pekerjaan TidakBekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan InpresNo.70 RT.003 RW.008 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan DamaiKota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARAPenggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratgugatannya bertanggal 04 Maret 2020, yang diterima dan didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor45

Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2018/PA.JrMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan ;Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh Surat Keterangan melakukan perceraian dari Pejabatsebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil, oleh karena itu

mohon putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa meskipun Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilbelum memperoleh Surat Keterangan melakukan perceraian dari Pejabatsebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor45