Dwaling (salah kira)2. Dwang (paksaan)3. Bedrog (penipuan)1. Dwaling (salah kira/kekhilafan)Kekurangan yuridis salah kira (dwaling) , terjadi bilamana seseorang (Subjekhukum) menghendaki sesuatu dan mengadakan sesuatu sesuai dengankehendak itu, tetapi kehendak tersebut didasarkan atas sesuatu bayanganHalaman 46 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.tentang sesuatu hal yang salah.

Sk. 3 /XX/199/65 yang ternyatamengandung kekurangan yuridis yang dikualifikasi sebagai Dwaling (salahkira/kekhilafan/kekeliruan). Bahwa Kekurangan yuridis ini dianalogikan darilapangan privat (perdata). Di dalam hukum perdata perbuatan yang di buatberdasarkan dwaling, dwang dan bedrog dapat dibatalkan oleh hakim atau pejabatyang berwenang. Bahwa karena dalam hal ini adalah opsional, yakni hakim ataubadan yang berwenang maka cukuplah Badan Pekerja Panitya LandreformDaerah Tk.

Sk. 3 /XX/199/65 yang ternyata mengandung kekurangan yuridisyang dikualifikasi sebagai Dwaling (salah kira/kekhilafan/kekeliruan). BahwaKekurangan yuridis ini dianalogikan dari lapangan privat (perdata). Di dalamhukum perdata perbuatan yang di buat berdasarkan dwaling, dwang danbedrog dapat dibatalkan oleh hakim atau pejabat yang berwenang. Bahwakarena dalam hal ini adalah opsional, yakni hakim atau badan yang berwenangmaka cukuplah Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tk.

Sk. 3 /XX/199/65 yang ternyata mengandung kekurangan yuridis yangdikualifikasi sebagai Dwaling (salah kira/kekhilafan/kekeliruan). BahwaKekurangan yuridis ini dianalogikan dari lapangan privat (perdata). Di dalamHalaman 74 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.hukum perdata perbuatan yang di buat berdasarkan dwaling, dwang dan bedrogdapat dibatalkan oleh hakim atau pejabat yang berwenang.

Il Buleleng mencabut danmembatalkan ketetapannya sendiri tersebut karena adanya Dwaling dan memintamencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal5 Februari 1965 No.

Bahwa Tergugat merasa Penggugat telah melakukan perjanjian tipu muslihat(bedrog) dan menyesatkan (dwaling) terhadap Tergugat atas kerjasama proyekevent yang dituangkan dalam kwitansi tanggal 18 Nopember 2014 dan terakhirdirubah menjadi kwitansi tanggal 11 Maret 2015; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon denganhormat agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebegai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya; 2.

Bahwa dengan demikian justru Penggugat telah melakukan perjanjian tipumuslihat (bedrog) dan menyesatkan (dwaling) terhadap Tergugat ataskerjasama proyek event yang dituangkan dalam kwitansi tanggal 18 Nopember2014 dan terakhir dirubah menjadi kwitansi tanggal 11 Maret 2015 tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya tetapbertahan pada dalildalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dalam Dupliknya padapokoknya tetap bertahan pada dalildalil jawaban / sangkalannya ;Menimbang, bahwa

Penggugat telah melakukan tipu muslihat (bedrog) dan menyesatkan(dwaling) terhadap Tergugat harus disesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana tersebutdi atas maka Penggugat dapat membuktikan seluruh dalildalil gugatannya,Halaman 16 dari 18 Putusan No. 462/Pdt.G/2015/PN.SBY.sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalildalil jawaban / bantahannya makagugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnyamaka

ada perlawanan, banding dan kasasi;Menghukum Para Tergugat membayar ongkosongkos yang timbul dalamperkara ini;DAN/ATAU :e Apabila Pengadilan Negeri Watampone berpendapat lain, makadalam peradilan yang baik, mohon memberikan putusan yangseadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Eksepsi olehPara Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.Bahwa gugatan Penggugat error in objek (objek kabur) karenaPenggugat dalam gugatannya adalah keliru karena salah pengertian(dwaling

Mannu dan tanah sawah Junina;Selatan : batas tanah sawah Kade;Barat : batas tanah lapang Kade;Hal ini merupakan bagian dari kekaburan gugatan Penggugat karenaPenggugat telah keliru/salah pengertian (dwaling) menunjuk obyeksengketa serta batasbatas dari obyek yang diperjual belikan antaraTergugat dan Penggugat, sehingga patut menurut hukum, bagi Ketua/Majelis Hakim Yth yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untukmenolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya gugatan Penggugattidak dapat diterima

Ketidakbenaran dalil PENGGUGAT mana, ternyata pula ketika TERGUGAT padahari yang sama menandatangani akta a quo di Kantor TERGUGAT Il, akta aquo selain telah ada tulisan, juga telah ada tandatangan PENGGUGAT .Berdasarkan fakta hukum mana, jelas kiranya dahl tersebut hanya dalilPENGGUGAT yang bermaksud melakukan tipu muslihat (dwaling) danmengadaada untuk berbuat curang (bedrog) terhadap TERGUGAT ;Bahwa fakta hukum lain, bahwa PENGGUGAT sesungguhnya mengetahui,bahwa akta yang ditandangani PENGGUGAT

Dan demikian pula tidak benar Surat Pernyataan. tertanggal26 Juli 2014 dibuat PENGGUGAT karena rasa takut dan tertekan, karenabagaimana mungkin dikatakan PENGGUGAT dalam surat pernyataan a quoHalaman 14 dari 60 Putusan Nomor 13/Pdt/G/2016/PN.Bdg15.dalam kondisi rasa takut dan tertekan, padahal dalam membuat suratpernyataan mana selalu didampingi Kuasa Hukumnya dari Kantor HukumJefri Sinaga, SH. dan Associates ;Bahwa oleh karena tipu muslihat (dwaling) PENGGUGAT untuk berbuatcurang (bedrog) kepada

Nomor : 84/KelurahanSukagahli dengan harga Rp.1,500.000.000,sesungguhnya hanyamerupakan tipu muslihat (dwaling) PENGGUGAT untuk berbuat curang(bedrog) kepada TERGUGAT sebagai upaya untuk menghindari SHGB aquo dilelang oleh PT. Bank Pan Indonesia, Tbk guna membayar utangkredit PENGGUGAT yang telah macet.

Seandainya dari awal TERGUGAT dapat mengetahui niat buruk PENGGUGAT untuk melakukan tipu muslihat(dwaling) dan berbuat curang (bedrog), tentunya TERGUGAT tidak akanbersedia membeli SHGB a quo yang nyatanyata pada tanggal 27 Februari2014 akan dilelang oleh PT.

Dan gugatangugatan perdata tersebut telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) jauh sebelum adanyaputusan Pailit No 01/PAILIT/2006/PN.NIAGA mg.Bahwa Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perdata (PerkaraPerdata No. 31/Pdt.G/2005/PN.Ska, No. 33/Pdt.G/2005/PN.Ska, danNo. 90/Pdt.G/2005/PN.Ska) ke Pengadilan Negeri Surakarta karenaberpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenanganperadilan Perdata untuk memutusnya karena berkaitan denganwanprestasi, dwang, dwaling dan bedrog yang

tersebut.Bahwa dalam UndangUndang tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang beserta penjelasannya ditentukanbahwa obyek kepailitan adalah hubungan hukum hutang piutang danhutang, dimana hutang piutang dimaksud adalah hubungan hukumyang didasarkan pada konstruksi hukum pinjammeminjam uang.Bahwa substansi pokok dalam perkara No, 01/Pailit/2005/PN.Niaga.Smg sama sekali tidak berkaitan dengan Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang akan tetapi muri mengenaiwanprestasi, dwang,dwaling

Untuk moenjaring korbankorbannya, Termohon Kasasi menawarkan imingiming yang sangat menarik, diantaranya mengadakan kerjasama dengan sistem tanampaket dan investasi (periksa posita 3 dan 4 Permohonan Kepailitan).Berdasarkan uraian di atas sudah cukup untuk mengetahui bahwaPerkara No. 01/pailit/2005/PN.Niaga.Smg tidak berkaitan denganKepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang akan tetapi murnisengketa perdata tentang adanya wanprestasi, dwang, dwaling,bedrog seria tindak pidana penipuan sehingga bukan

Bahwa kemudian ternyata Tergugat V kembali melakukan kekeliruan hukum(recht dwaling) dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat YHIPP, Nomor 27 tanggal 23 September 2010. Adapun beberapa kekeliruanhukum (recht dwaling) tersebut adalah sebagai berikut: Akta Nomor 27 tanggal 23 September 2010 dibuat pada saat perkarasengketa organ YHIPP masih dalam proses hukum di Pengadilan dan belummempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap karena meskipunpada tanggal 5 Juli 2010 H.

PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2437/Pdt.G/2007/PN Jkt Sel,tanggal 14 November 2008) baru berkekuatan hukum tetap sejak RelasPemberitahuan Pencabutan Kasasi diterima oleh pihak Termohon Kasasi,yakni pada tanggal 27 September 2010; Dalam Akta Nomor 27 tanggal 23 September 2010 disebutkan bahwa RapatPembina tanggal 23 September 2010 memutuskan dan atau meratifikasi AktaNomor 88 tanggal 30 September 2008, hal ini jelas merupakan kekeliruanhukum (recht dwaling) karena sebagaimana telah

Hal ini jelas menunjukkan keganjilankeganjilansekaligus kekeliruan hukum (recht dwaling) dalam penerbitan akta a quo;Bahwa secara yuridis, pengangkatan Tergugat sebagai anggota PembinaYHIPP melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang UndangYayasan (Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001) jo.

Adapun beberapa kekeliruan hukum (recht dwaling) tersebut adalahsebagai berikut:Akta tersebut didasarkan atas Akta Nomor 88, tanggal 30 September2008 (linat Akta a quo halaman 3) yang cacat hukum, tidak sah danmelawan hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas padapoint 5;Bahwa dalam Akita ini pun tidak diuraikan dengan jelas alasanHal. 11 dari 44 hal. Put.

Nunuk Murdiati Sulastomo yang di persidangan sudah mengajukanjawaban terhadap gugatan Penggugat dan sudah menerima replik dariPenggugat, adalah kurang cermat sekaligus merupakan kekeliruan hukum(recht dwaling) karena Turut Tergugat II dengan ketua pengurus Dra. Hj.Nunuk Murdiati Sulastomo telah hadir dan mengikuti prosesnya dari awalpersidangan dan H. Mohammad Indra Wargadalem selaku Tergugat punHal. 41 dari 44 hal. Put. No. 2890 K/Padt/2014telah mengikuti proses persidangan sejak awal.

atas dibuat dan ditandatangani atas kesepakatan para pihak yaituHertanto Tjahyasurya dan Dharmawan Atmadja, dalam hal ini menjalaniJabatan selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama bertindak untuk danatas nama PT Bank Mayora (Terlawan) dengan Hoo Homarwidjaja selakuDirektur, bertindak untuk mewakili dan atas nama PT Teguh Api Binatama(Pelawan), dimana perjanjian kredit ini dibuat untuk keperluan peminjaman1213uang dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya buktibuktikekhilafan (dwaling

PK.51 PK/PRK/MGD/ VII/97) tanpa melihat Akta bukti T6A yang berupasurat Perubahan No.: 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1 Desember1998, maka perjanjian kredit antara PELAWAN dengan TERLAWANadalah sudah sesuai ketentuan Pasal 13820 KUHPerdata dan tidakmengandung dwaling (kekhilafan), dwang (paksaan) dan bedrog(penipuan).Bahwa namun titik persoalan di dalam perkara ini adalah apaka buktiT6A yang berupa surat Perubahan No.: 057/PRPK/PB/MGD/XII/98,tanggal 1 Desember 1998, dimana Akte Perubahan tersebut

Selain adanya dwaling, dwang dan bedrog, maka misbruik vanomstandigheden adalah juga merupakan alasan untukmembatalkan perjanjian (periksa Buku : PENYALAHGUNAAN15KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN), SEBAGAIALASAN (BARU) UNTUK PEMBATALAN PERJANJIAN, DR.HP PANGGABEAN, SH,MS, Edisi Revisi Il, Liberty,Yogyakarta, 2010.b.

., tanggal 4Desember 1952 No. 26/15/kk/1992 ;.Bahwa karena tergugat disesatkan ( dwaling ) oleh SUTOKO ( Almarhum )bersama Penggugat INAWATI bahwa surat yang ia tandatangani secarablangko adalah bukti pinjam meminjam, sedangkan ternyata akta jual beli danSertifikat telah dibaliknama atas nama SUTOKO dan kemudian dibaliknamalagi menjadi atas nama Para Penggugat ;1011.Bahwa karena Tergugat merasa dibohongi (fraud) atau disesatkan (dwaling),maka melalui Kuasa Hukumnya menegur dan mengundang para Penggugatagar

Bahwa sangat tidak rasional, apabila benar quodnon terjadi jual beli padatahun 1992 maka tidak mungkin semua pajak bumi dan bangunan tetap danmasih dibayar oleh Tergugat sampai dengan tahun 2010 ;CACAD YURIDIS AKTA JUAL BELI TANGGAL 4 DESEMBER 1992 YANGDIBUAT OLEH NOTARIS RUDIANTO TANIDJAJA, SH. ( THE JURIDICALFLAWED);Bahwa akta jual beli dibuat karena adanya dwaling ( kesesatan ), sehingga merupakan cacad kehendak ( wilsgebreke ) sehingga bertentangan dengan Pasal1320 KUHPerdata jo.

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian Konpensi, akta jual beli No. 26 / 15 /kk / 1992 tanggal 4 desember 1992 memuat cacad kehendak (dwaling) yangdisesatkan oleh Alm. SUTOKO. Seolaholah akta yang ditandatangani hanyalahpengaturan hutang dengan jaminan Sertifikat bukan akta jual beli.

Jual Beli No. 26 /15 / KK / 1992 tertanggal 4 Desember 1992 sertasemua peralihan hak yang terjadi pada Sertifikat (Tanda Bukti hak Tanah) Hak milik No.43 akibat adanya Akte Jual Beli tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokokpermasalahan poin Kelima diatas, telah terbukti pada Akta Jual Beli No. 26 / 15/ KK /1992 tertanggal 4 Desember 1992 (bukti surat P6/ bukti surat T12) terdapat cacadyuridis disebabkan :1. adanya dwaling

No, 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1990);Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada Akta Jual Beli No. 26 / 15/KK / 1992 tertanggal 4 Desember 1992 (bukti surat P6/ bukti surat T12) terdapatcacad yuridis disebabkan :1. adanya dwaling (kekhilafan/kesesatan), 2. dalampembuatan Akte Jual Beli tersebut tidak dibuat dengan itikad baik, sebagaimana telahdiuraikan dan dipertimbangkan dalam pokok permasalahan poin kelima diatas, makaAkta Jual Beli No. 26 / 15 / KK / 1992 tertanggal 4 Desember 1992

banktidak dapat memberikan KPR, kemudian ditawarkan kredit rumahnya dibuat dengancars in house developer dan berhubung Tergugat telah mengeluarkan uang banyak,maka Tergugat mau diajak kenotaris untuk membuat Akta No. 8 yang dibuat dihadapanNotaris Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, SH, Notaris dan PPAT di Surabayatertanggal 8 Nopember 2006, yang dilanjutkan dengan penyerahan rumah dan bangunankepada Tergugat yang berbeda dengan kesepakatan awal, sehingga dalam perjanjantersebut telah terjadi kekhilafan (dwaling

Untuk mendapatkan SPPT harus melalui pemisahan tanah dari sertifikat induk ; Persyaratan tersebut diatas tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi maka rumah yangditawarkan oleh Tergugat Rekonpensi tidak mendapatkan fasilitas KPR dan tindakanPenggugat Rekonpensi dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan curang terselubung dantelah terjadi kekhilafan (dwaling) yang telah merugikan pihak Penggugat Rekonpensi,sehingga perjanjian tersebut dapat dikwalifikasikan batal demi hukum, oleh karennyaatas tindakan

telahdirugikan secara moril dan dicemarkan namaiknya, maka patut mendapatkan gati rugakibat dari tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga TergugatRekonpensi wajib membayar gati rugi immateril kepada Penggugat Rekonpensi sebesarRp 1.000.000.000, (satu millyard) ; Bahwa berhubung dalam ikatan jual beli sesuai dengan Akta No. 8 yang dibuatdihadapan Notaris Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, SH, Notaris dan PPAT diSurabaya tertanggal 8 Nopember 2006 telah mengandung unsur kekhllafan (dwaling

Oleh karenanya dalam melakukanikatan perkawinan juga selayaknya tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata yangmana salah satu syaratnya tidak mengandung unsur Qwaang, dwaling, bedrog,yang bila dikaitkan dengan permasalahan ini maka Pihak Tergugat , Tergugat II,dan Tergugat III telan dengan sengaja dan sadar membohongi Para Penggugatdengan cara sengaja menyembunyikan adanya kelainan pada diri Tergugat yang mana bila hal ini diketahui sedari awal oleh Para Penggugat maka sudahpasti perjodohan dan perkawinan

sangka mengenai kondisi diri Tergugat , yang menurut ParaHalaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Skb.Penggugat dapat menjadi salah satu alasan pembatalan perkawinan, karenatujuan perkawinan untuk meneruskan garis keturunan tidak dapat dipenuhi olehTergugat I; Bahwa selanjutnya menurut Para Penggugat, perkawinan didasarkan padaperjanjian, sehingga perkawinan dapat dikategorikan sebagai perjanjian yangtunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata yang didalamnya tidak boleh mengandungdwaang, dwaling

3272KW151020180001, tertanggal 15 Oktober 2018, danSurat Keterangan Perkawinan Nomor 10.18/066/0111/X/ 2018, tertanggal15 Oktober 2018, serta agar Penggugat mendapatkan status belum menikah ataumasih perawan dalam data kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan inti posita gugatan dan petitum ParaPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa menurut Para Penggugat, perkawinan adalah suatu perjanjian yangtunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata yang didalamnya tidak boleh mengandungunsur dwaang, dwaling

Akan tetapi kesepakatanmasih bisa dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat cacat kehendak(Wilsgebreken).Bahwa, secara normatif Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan Ancaman/paksaan (bedreiging, dwang), Kekeliruan/ kesesatan (dwaling), Penipuan (bedrog),merupakan hal hal yang menyebabkan wilsgrebeken;Bahwa, perkembangan ilmu hukum dan yurisprudensi menunjukkan adanyakondisi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) menyebabkanbatalnya perjanjian (voidable/vernietigbaar)Menimbang,

Akta Pelunasan Hutang dengan Pemberian Kuasa untuk menjualNomor 28 tanggal 29 Mei 2004, P7 bersesuaian dengan T1,2/TT2,32;terdapat cacat kehendak / willgebreken sebab dwang, dwaling, bedrog maupunmisbruik omstandigheden pada diri Penggugat dan Penggugat II;Menimbang, bahwa dalam kasus ini Tergugat mendalilkan adanya suratkuasa dibawah tangan untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat II dalampelaksaan terbitnya Akta akta tersebut di atas; Bahwa Tergugat mengajak Penggugat untuk membuat surat

Penggugat I, dalam proses terbitnya AKTA PERDAMAIAN DENGANPENYERAHAN RUMAH SEBAGAI PELUNASAN HUTANG No.27 dan AKTAPELUNASAN HUTANG DENGAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENJUALNo.28 Pada tanggal 29 Mei 2004 telah salah kira (dwaling) Penggugat IImemberikan kuasa kepada Tergugat , sedangkan Penggugat II tidak pernahmemberikan kuasa kepada Tergugat , AKTA PERDAMAIAN DENGANPENYERAHAN RUMAH SEBAGAI PELUNASAN HUTANG No.27 dan AKTAPELUNASAN HUTANG DENGAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENJUALNo.28 Pada tanggal 29 Mei 2004

pengertian Perbuatan MelawanHukum yakni Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkantimbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubunganhukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dandengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi(Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Alumni,Bandung, 1982, him. 7).Menimbang, bahwa pada kasus a quo, sesuai dengan uraianpertimbangan diatas khususnya mengenai dwaling

Menyatakan hukum AKTA PERDAMAIAN DENGAN PENYERAHANRUMAH SEBAGAI PELUNASAN HUTANG No.27 dan AKTA PELUNASANHUTANG DENGAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENJUAL No.28 Padatanggal 29 Mei 2004 di buat oleh Notaris H.ZAINUL ISLAM adalah cacathukum akibat adanya willsgrebeken (cacat kehendak) berupa dwaling danmisbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan), sehingga tidaksah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.4.

No. 468 K/Pdt/2009diserahkan kepada Tergugat II, padahal Tergugat II bukan pihak dalam akta,akhirnya setelah mendapatkan turunan Akta baru Penggugat sadar telah terjadipenyesatan (dwaling) dan penipuan (bedrog) dalam Perjanjian Utang PiutangNo. 59 tersebut.

Menyatakan Akta Perjanjian UtangPiutang No. 59 tanggal 27 Desember2005 tersebut cacat hukum karena adanya penyesatan (dwaling) danpenipuan (bedrog);4. Menyatakan aktaakta ikutannya / accesoir yang timbul dari Akta PerjanjianUtangPiutang No. 59 tanggal 27 Desember 2005 ikut menjadi cacat hukum;5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum aktaakta ikutannya /accesoir yang timbul dari Akta Perjanjian UtangPiutang No. 59 tanggal 27Desember 2005;6.

Menyatakan Akta Perjanjian Utang Piutang No. 59 tanggal 27Desember 2005 tersebut cacat hukum karena adanya penyesatan(dwaling) dan penipuan (bedrog);Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 468 K/Pdt/2009124.

Nomor 588 K/Padt/2015Bahwa kekeliruan hukum (rechts dwaling) yang dilakukan Majelis HakimPengadilan Negeri Medan didalam Putusannya Nomor 09/PdtG/2013/PNMdn, tanggal 24 Juli 2013, knususnya meliputi Penerapandan pelaksanaan hukum, di dalam putusan tersebut telah didasarkanatas pertimbangan hukum yang tidak cukup adanya (onvoldoendegemotiveerd);Bahwa kekeliruan hukum (rechts dwaling) meliputi Penerapan danPelaksanaan hukum di dalam putusan tersebut dapat dilihat dengan nyatadan jelas dari isi pertimbangan

yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;Bahwa jelas adanya Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alihpertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan didalam Putusannyatertanggal 24 Juli 2013, Nomor 09/PdtG/2013/PNMdn, telah salah dankeliru didalam menilai Akta Perjanjian Nomor 21, tertanggal 12 Mei 2005dan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 8, tanggal 14 Juli 2005, yangmengakibatkan kerugian moril dan materil kepada Pembanding/PemohonKasasi;Bahwa sebagai konsekwensi dari kekeliruan hukum (rechts dwaling

. /2020/ PT TJK.rgugat dan Tergugat II berdasarkan suatu alasan penipuan (bedoog), dwang(paksaan) maupun dwaling (kekilafan);Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat II dalam membantah dalilPenggugat tentang perjanjian batal telah mengajukan buktibukti tertulis antara ain bertanda T.II1 s.d. T.Il5 dan seorang saksi bernama Achmad Saidar;Menimbang, bahwa dari buktibukti T.ll1 s.d.

Bahwa sesuaidengan pertimbangan diatas, bahwa Penggugat tidak mengajukan adanya peristiwa yang dapat membatalkan perjanjian antara Tergugat dan Tergugat II yaituantara lain adanya penipuan (gedoog), paksaan (dwang) dan kekilafan (dwaling).

Alasan pembatalan diaturdalam Pasal 1321 KUHPerdata, yaitu karena adanya cacat kehendak(wilsgebrek) karena adanya kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) danpenipuan (bedrog). Jadi jika ada cacat dalam pembentukan kesepakatanseperti misalnya kekhilafan/kekeliruan, penipuan dan pemaksaan makadapat dijadikan alasan untuk menuntut pembatalan perjanjian tersebut.Sesungguhnya KUHPerdata kita hanya mengenal tiga alasan tersebutsebagai alasan pembatalan perjanjian.

Tidak ada unsur kekhilafan (dwaling), paksaan(dwang) dan penipuan (bedrog) yang dapat dijadikan alasan untuk menuntutpembatalan perjanjian;Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar/Judex Facti Telah Salah DalamMenafsirkan Adanya Cacat Kehendak (Wilsgebrek) Dalam Perjanjian.Bahwa menurut KUHPerdata cacat kehendak itu terjadi karena tiga hal,yaitu Karena adanya kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan(bedrog) dalam suatu perjanjian.

Sedangkan Pengadilan TinggiDenpasar sama sekali tidak mendasarkan pertimbangannya mengenaiadanya cacat kehendak pada proses pembentukan Perjanjian PengikatanJual Beli (PPJB) Nomor: 36, tanggal 9 November 1984 pada adanyakekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog);Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar menafsirkan cacat kehendak dalamPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 36, tanggal 9 November1984 karena tidak adanya keseimbangan dalam persamaan hukum,sehingga tidak adanya kebebasan

sepihak Penggugat (Terbanding), yang bertindak selakuPenjual, yang mana argumentasi kami juga diperkuat tidak adanya parafkedua belah pihak pada tiap halaman klausula Perjanjian melainkan hanyalahparaf dari pihak Penggugat (Terbanding), yang mencantum dalam klausulaPerjanjian, oleh karenanya dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tanganTergugat Il (Pembanding II) serta tidak adanya paraf pada tiap halaman padaKlausula Perjanjian Jual Beli tersebut maka kami berpendapat terdapatkekeliruan/kekhilafan (dwaling

), penipuan (bedrog) maupun penyalagunaankeadaan(misbruik van omstandigheden). sehingga Perjanjian Jual Bellibeserta Klausula Perjanjian tersebut haruslah dibatalkan.Bahwa Pertimbangan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar yang berdasarkan pertimbangan pada Klausula Perjanjian yangtidak disepakati oleh kedua belah pihak, serta adanya kekeliruan/Kekhilafan(dwaling), penipuan (bedrog) maupun penyalagunaan keadaan (misbruik vanomstandigheden) pada perbuatan Klausula Perjanjian tersebut

dan Tergugat II( Pembanding II) sesuai dengan azas hukum actor sequitor forum rei.Bahwa berkaitan adanya cacat kehendak dalam pembuatan KlausulaPerjanjian dalam bentuk kekeliruan/kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog)Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT MKSmaupun penyalagunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) tersebutakan kembali kami uraikan berkaitan dengan tanggapan kami terhadappertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara.Berkaitan dengan Gugatan kurang pihak.Majelis Hakim

klausula eksonerasi tersebut maka mengindikasikanbahwa para pihak tidak dalam posisi yang seimbang pada saat menentukanklausula klausula tersebut sehingga melanggar azas konsensualisme dan secarahukum klausula klausula tersebut bisa dibatalkan.Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT MKSMajelis Hakim Tinggi yang kami hormati, oleh karenanya kami berpendapatbahwa Klausula Klausula Perjanjian yang dibuat sama Penggugat (Terbanding)secara sepihak tersebut dapat mengandung kekeliruan/kekhilafan (dwaling

(Vide Bukti Surat T.12, Bukti T.14 dan Bukti T.16).Majelis Hakim Tinggi yang kami hormati, dengan adanya penggunaanKlausula eksonerasi, Klausula baku, serta adanya kekeliruan/kekhilafan (dwaling),penipuan (bedrog) serta penyalahgunaan keadaan (misbruik = vanomstandingheden) maka kami memohon agar Surat Perjanjian beserta klausulaPerjanjian sebagaimana bukti surat P.1 tersebut dibatalkan, sehinggapertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mendasarkansemata pada Bukti P.1 dalam mempertim

BennyDarmawan yang pada saat itu sedang menjalani pengobatan kanker stadiumakhir adalah perjanjian yang mengandung kesesatan (dwaling) dan jelas telahmemanfaatkan kelemahan dan ketidakberdayaan dari Alm. Benny Darmawanyang merupakan Ayah dari Para Penggugat. (Bukti Terlampir).7.

Bahwa sebagai fakta, telah terjadi penyesatan/dwaling dan ataupenipuan/ibedrog dalam penandatanganan Akta Jual Beli No064/Cengkareng/1993 adalah Para Penggugat sebagai anak kandung dariAlm. Benny Darmawan/ Alm. Chandra tidak pernah dilibatkan dalam prosespenadatanganan AJB tersebut, dan pada saat Penandatanganan dapat kamibuktikan bahwa Alm. Benny Darmawan sebagai penjual sedang mengalami sakitkeras yang tidak memungkinkan untuk melakukan penandatanganan tersebut.(Bukti Terlampir)10.

Bahwa sebagai fakta, telah terjadi penyesatan/dwaling dan ataupenipuan/bedrong dalam penandatangan Akta Jual Beli No.Halaman 14 putusan Nomor : 467/PDT/2019/PT.DKI064/Cengkareng/1993 adalah Para Penggugat sebagai anak kandung dariAlm. Benny Darmawan/alm. Chandra tidak pernah dilibatkan dalam prosespenandatangan AJB tersebut, dan pada saat Penandatanganan dapatkami buktikan bahwa Alm.

Bahwa sebagai fakta, telah terjadi penyesatan/dwaling dan ataupenipun/bedrong dalam penandatangan AktaJual Beli No.064/Cengkareng/1993 adalah Para Penggugat sebagai anak kandungdari Alm. Benny Darmawan/alm. Chandra tidak pernah dilibatkandalam proses penandatangan AJB tersebut, dan pada saatPenandatanganan dapat kami buktikan bahwa Alm. Benny Darmawansebagai penjual sedang mengalami sakit keras yang tidakmemungkinkan untuk melakukan penandatanganan tersebut.2.3.

Sama sekali tidak ada kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang),penipuan (bedrog), yang dijelaskan sebagai berikut :2.1. Penandatangan Akta Jual Beli dilakukan di hadapan PPATIchsan Chozie, SH.,MKn. / Turut Tergugat 2.2. Benny Darmawan selaku Pihak Penjual Objek Jual Beli danTergugat datang ke kantor PPAT Ichsan Chozie, SH.,MKn. / TurutTergugat ;2.3. PPAT Ichsan Chozie, SH.

ini; Bahwa yang menjadi dasar utama gugatan rekonvensi ini adalahkeberadaan/terbitnya Akte Perdamaian Notaris tanggal 31 Maret 2006Nomor 8 yang menurut Penggugat Rekonvensi cacat hukum disebabkanadanya dwang, dwaling, bedrog, sedang Pasal 5nya bertentangan denganundangundang kepatutan dan kepantasan; Bahwa masalah jual beli sudah diuraikan dalam jawaban konvensi dalampokok perkara;Seharusnya setelan Tergugat Rekonvensi mendapatkan berdasarkanpemisahan gonogini, dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukanundangundang

,tersebut adalah cacat hukum karena pembuatannya terdapat unsur dwang,dwaling dan bedrog dan Pasal 5 akta tersebut bertentangan dengan undangundang;. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan NegeriBanyuwangi dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah melakukan kesalahandalam menerapkan hukum, yaitu. telah mengabaikan fakta dalampersidangan yang disebabkan kurang cermat dan tidak teliti dalammenganalisa fakta sehingga terjadi kesalahan dalam menyimpulkan perkaraini:.

sakSama memori kasasi Pemohon Kasasi pada tanggal 11Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti dalam hal iniPutusan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang dikuatkan oleh PutusanPengadilan Tinggi Surabaya, ternyata Judex Facti tidak salah menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dapat membuktikankeberadaan/terbitnya Akta Perdamaian/Akta Notaris Nomor 8 tanggal 31Maret 2006 adalah tidak cacat hukum disebabkan adanya dwang, dwaling

No. 15 K/Pid/2012Jika terbukti pelaku telah mempunyai suatu Dwaling atau kesalahpahamantentang salah satu unsur dari delik, misalnya kesalahpahaman tentang unsursebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, karena benda yang dengansengaja telah ia ambil itu ternyata merupakan benda kepunyaan sendiri yangpernah ia pinjamkan pada orang lain dan oleh orang lain tersebut kemudiantelah dipinjamkan pada orang lain yang terakhir menguasai benda yangbersangkutan, sebelum benda itu diambil oleh pelaku dari

Kesalahpahaman sebagaimana yang dimaksud di atas oleh Prof.Simons telah disebut sebagai suatu Rechts Dwaling, yang membuat Opzetpelaku harus dipandang sebagai tidak terbukti telah ditunjukkan terhadap unsurtersebut.

Bahwa unsur kekhilafan (dwaling) dalam hal ini adalah keadaan salah pahamatau salah pengiraan atau keliru mengenai maksud dan tujuan dari PPJBgantung tersebut;7.4.

002, Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, KabupatenBandung Barat kepada siapapun apalagi kepada Penggugat (Yap Tek Yong);Bahwa Akta Jual Beli No.87 /2015 tertanggal 5 Juni 2015, yang dibuatberdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual masingmasing dan berturutturut No. 02 dan 03 keduanya tertanggal 4 Februari 2015dibuat dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn adalah CacatHukumkarena dilakukan berdasarkan adanya unsur kekhilafan yang pantas(verschoonbare dwaling

), unsur kekhilafan (dwaling) dalam hal ini adalahkeadaan salah paham atau salah pengiraan atau keliru mengenai maksud dantujuan dari PPJB gantung tersebut;Bahwa walaupun pemindahtanganan objek sengketa aquo telah dituangkandalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sylvia Kurniawati,SH., M.Kn, secara formal prosedural sesuai dengan undangundang, tetapisenyatanya isi akta tersebut (materiele handeling van verkoop) tidak sesuaidengan keadaan yang sebenarnya.

dalil Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas dapatdiambil suatu fakta bahwa Akta Jual Beli No.87 /2015 tertanggal 5 Juni 2015, yangdibuat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual masingmasing dan berturutturut No. 02 dan 03 keduanya tertanggal 4 Februari 2015 dibuatdihadapan Notaris Sylvia Kurniawati, SH., M.Kn adalah ada dan nyata, hanya menurutPara Tergugat aktaakta tersebutCacat Hukumkarena dilakukan berdasarkan adanyaunsur kekhilafan yang pantas (verschoonbare dwaling

), unsur kekhilafan (dwaling)dalam hal ini adalah keadaan salah paham atau salah pengiraan atau keliru mengenaimaksud dan tujuan dari PPJB gantung tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1865KUHPerdata maka Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa jual beli objeksengketa itu ada dan sah menurut hukum dan Para Tergugat telah ingkar terhadapperjanjian/ isi akta tersebut, sebaliknya Para Tergugat harus membuktikan dalisangkalannya bahwa jual beli itu tidak pernah terjadi