Ildm dari buku Register kepaniteraan perdata PengadilanNegeri Indramayu; Menimbang, bahwa selanjutnya ongkos permohonan dibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA /022 / SK//IW/ 20064 entahnP babertalaiaraBGkikull Peetomam Pelaksenaan Tl lgass Gen Adninistrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan denganpermohonan ini: MENETAPKANMenyatakan pencabutan Permohonan dengan register Nomor188/Pdt.

P/2017/ PN.im adalah sah menurut hukum; @ Wemerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk melakukanpencoretan terhadap Permohonan Nomor188/Pdt. P/ 2017/PN. Idm dalam bukuregister perdata Permohonan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu;3 Membebankan ongkos Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000,00.

bertempat tinggal di Kabupaten Parigi MoutongProvinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS ,bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi SulawesiTengah, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugatdan Tergugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor188

dengan alasanakan kembali hidup rukun membina rumah tangga;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telahmengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukansebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara,maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, danoleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara Nomor188

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor188/Pdt.G/2017/PA.Prgi, dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

P4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor188/DIS/2006 atas nama YUDI KRISTANTO yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 19 April2006; 5. P5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor3371012309110004 atas nama Kepala KeluargaSULIBAH, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelangtanggal 23 September 2011.6.

Bahwa Pemohon telah mempunyai' seorang anak bernamaYudi Kristanto yang lahir pada tanggal 31 Mei 1981dan telah dibuatkan Akta Lahir Kelahiran Nomor188/DIS/2006 atas nama YUDI KRISTANTO yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 19 April2006; ++ eee e3.

Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut, nama Pemohonselaku ibu dari Yudi Kristanto adalah Subilah,padahal yang benar adalah Sulibah sesuai dengan KartuTanda Penduduk, Kartu Keluarga serta panggilanPemohon dimasyatakat; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebutdiatas bahwa Pemohon Sulibah adalah Warga Negara Indonesiayang hendak mengajukan perubahan namanya sebagaimanatercantum dalam Akta Kelahiran Anaknya, Nomor188/DIS/2006 atas nama YUDI KRISTANTO yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan

Islam, pekerjaan lbu Rumah tangga,tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;melawanTERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal diKota Bontang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARANYABahwa Penggugatdalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2014 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor188

(Hakim Pengadilan Agama Bontang), dan mediator telahmenyampaikan laporan tertanggal 22 Mei 2014 bahwa mediasi tidak berhasil;Bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara,Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabutperkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor188/Pdt.G/2014/PA.Botg tertanggal 22 April 2014;Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telahdicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan

Hukuinalo RT.001/002 Desa RumahTiga Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.Selanjutnya disebut sebagai PemohonPengadilan Negeri tersebut;Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor188/Pdt.P/2019/PN Amb, tanggal 5 November 2019 tentang PenunjukanHakim dan Penetapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Ambon Nomor188/Pdt.P/2019/PN Amb, tanggal 6 November 2018 tentang PenunjukanPanitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; Telah membaca

perkaraperdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang di ajukan oleh:Nama Lengkap : ASTUTI SRI WIDYAWATITempat/Tanggal Lahir : Anjungan , 23 April 1978Jenis Kelamin : PerempuanWarganegara : IndonesiaTempat Tinggal : Anjungan melancar Rt/Rw. 017/001, DesaAnjungan Melancar, Kecamatan Anjongan,Kabupaten Mempawah.Agama : IslamPekerjaan : bu Rumah TanggaPengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor188

/Pen.Pdt.P/2020/PN Mpw tanggal 16 Oktober 2020 tentang PenunjukanHakim;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor188/Pen.Pdt.P/2020/PN Mpw tanggal 16 Oktober 2020 tentang PenunjukanHakim;Telah mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan permohonan ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;Telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 16 Oktober 2020, dibawah register nomor 188/Pdt.P/2020

Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor188/Pdt.P/2020/PN Mpw tanggal 16 Oktober 2020, penetapan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantuoleh Ferri Yanuardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh KuasaPemohon tersebut.Panitera Pengganti, Hakim,Ferri Yanuardi, S.H.

saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 16 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:1) Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Para PemohonKasasi/Para Terbanding/Para Tergugat asal untuk seluruhnya;2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor188

AMIN dan kawan danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor188/PDT/2018/PT.MKS. tanggal 8 Juni 2018 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Watampone Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Wtp tanggal 14Desember 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihakyang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan;Halaman 4 dari 6 hal. Put.

MALAN tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor188/PDT/2018/PT.MKS. tanggal 8 Juni 2018 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Watampone Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Wtp tanggal14 Desember 2017;MENGADILI SENDIRI:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Bahwa Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bluluk Nomor188/14/413.316.2/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentangPemberhentian Kepala Dusun Polaman Desa Bluluk dan telahdiserahkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 411Nopember 2010 +s ese sexes enss coms coe enn oO we3.

Instruksi Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2001 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Penyesuaian16Jabatan Perangkat Desa ; Kemudian berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat segeramenindak lanjuti dengan menerbitkan petikan Surat Kepala DesaBluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Nomor188/10/413.331.09/2002 Tanggal 11 Maret 2002 tentangpenyesuaian jabatan Perangkat Desa Bluluk Kecamatan Bluluk(Bukti T...) ; Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Bahwa dalil gugatan pada point 3 dan 4 Posita Gugatanyayang pada intinya, dengan diberhentikanya Penggugat denganSurat Keputusan Kepala Desa Bluluk Nomor188/14/413.316.2/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 Penggugatmerasa sangat dirugikan.

logis dari perbuatan Penggugat yang samasekali tidak mengindahkan tegoran tegoran yang telah diberikanTergugat, bahkan sama sekali tidak ada itikad baik Penggugatuntuk memperbaiki perilaku sebagai Perangkat Desa sehinggaPenggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa oleh Tergugat ;20Berdasarkan asas Praduga Rechtmatig yang berarti bahwasetiap tindakan penguasa selalu) harus' dianggap Rechtmatigsampai ada pembatalan, maka keputusan pemberhentian Penggugatdengan Surat Keputusan Kepala Desa Bluluk Nomor188

Bahwa gugatan Penggugat pada angka 9, 10 dan 11 adalah tidakbenar, karena penerbitan Surat Keputusan Nomor188/14/413.316.2/2010 tertanggal 21 Oktober2010 .....2010 (KTUN Obyek sengketa) sudah dilandasi dan pertimbanganyang obyektif atas dasar itikad baik dan tidak bertentangandengan ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan ;a.

memeriksa dan mengadili perkara ini; Setelan membaca berkas perkara yang bersangkutan;Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Ckr Setelah mendengar Penggugat;Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan,Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat datang menghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda replik, KuasaPenggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka persidangan dan telahpula mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor188

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bilaberhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarangyang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor188/Pdt.G/2019/PN Ckr dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabutdari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedangberjalan;4.

1970, agama Islam, pekerjaan Petani, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di DusunTransmigrasi, Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala,Kabupaten Gorontalo sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Agustus2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Limboto, dengan nomor188

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor188/Pdt.P/2017/PA.LbtA, dariA, Pemohon;2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarahingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 531.000, (lima ratus tigapuluh satu, ribu);Demikian penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017Masehi, bertepatan dengan tanggal . 18 Muharram 1439 Hijriah, oleh kamiFaisal Sastra M.

ALISURYANTO adalah Perangkat Desa Aengtongtong KecamatanSaronggi Kabupaten Sumenep sebagai Kasi Pemerintahanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa AengtongtongKecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Nomor188/05/KEP/435.307.112/2017 sejak tanggal 02 November 2017.f.

Bahwa kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak atasdikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor188/08/KEP/435.307.112/2020 tentang Pemberhentian Perangkat DesaAengtongtong, tertanggal 16 April 2020 dan Keputusan Kepala DesaAengtongtong Nomor : 188/09/KEP/435.307.112/2020 tentangPemberhentian Perangkat Desa Aengtongtong, tertanggal 16 April 2020,serta Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor188/10/KEP/435.307.112/2020 tentang Pengangkatan Perangkat DesaAengtongtong, tertanggal 05

Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor188/08/KEP/435.307.112/2020 tentang Pemberhentian PerangkatDesa Aengtongtong, tertanggal 16 April2. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor188/09/KEP/435.307.112/2020 tentang Pemberhentian PerangkatDesa Aengtongtong, tertanggal 16 April3. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor188/10/KEP/435.307.112/2020 tentang Pengangkatan Perangkat DesaAengtongtong, tertanggal O05 ##Mei 2020, khusus atasnama !a. MASLUKI, Jabatan SekretarisDeSab.

Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor188/08/KEP/435.307.112/2020 tentang Pemberhentian PerangkatDesa Aengtongtong, tertanggal 16 April2. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor188/09/KEP/435.307.112/2020 tentang Pemberhentian PerangkatDesa Aengtongtong, tertanggal 16 April3. Keputusan Kepala Desa Aengtongtong Nomor188/10/KEP/435.307.112/2020 tentang Pengangkatan PerangkatDesa Aengtongtong, tertanggal 05 Mei 2020, khusus atas nama :a. MASLUKI, Jabatan SekretarisDe@Sab.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Sidoarjo Nomor188/785/404.1.3.2/2014, Tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Sawotratap KecamatanGedangan Kabupaten Sidoarjo atas nama Sdr Sanuritertanggal 27 Juni2014; 4.

Membatalkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 55/G/2015/PTUN.Sby tanggal 4 AgustusMENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI :27 202 n nnn nn nnn nn nnn nen nn nnnMengabulkan eksepsi Pembanding / Turut Terbanding / Tergugat untukSGIUTURNYA, j~2 nnn nnn ons nnn concn crn coin nennne nannnenennsensennennennsnsansDALAM POKOK PERKARA ;2nnnonenecennecenceeeneencnnneese Menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya ;e Menyatakan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan

Pengangkatan KepalaDesa Sawotratao Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjotanggal 27 Juni 2014 dapat dikecualikan sebagai objek sengketaTata Usaha Negara sebagaimana Pasal 2 huruf (e) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahae Menyatakan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Sawotratao Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjotanggal 27 Juni 2014 adalah sah secarae Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biayaperkara

NganjukNomor : 027/9420/411.201/2011 tanggal 07 Oktober 2011(dilegalisir);Bukti IX terdiri :1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor188/06/K/411.201/2011 Tentang Pembentukan Panitia PenerimaHasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Ragadaerah Kab.

SBYb.d.e.f.11(satu)(satu)bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor188/09/K/411.013/2011 Tentang Pelimpahan KewenanganPengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran (PA)Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pada Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk TahunAnggaran 2011 (dilegalisir);bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor188/46/K/411.013/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas KeputusanBupati Nganjuk Nomor 188/09 /K/ 411.013/2011 TentangPelimpahan Kewenangan

NganjukNomor 027/9420/411.201/2011 tanggal O7 Oktober 2011(dilegalisir);Bukti X terdiri :1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor188/06/K/411.201/2011 Tentang Pembentukan Panitia Penerima HasilHalaman 36 dari 59 Nomor : 05/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBYPekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga daerah Kab.Nganjuk tahun anggaran 2011 (dilegalisir);Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain;7.

Nganjuk;1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor188/05.a/411. 201/2011 Tentang Penunjukan Pejabat SebagaiPejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dan Pejabat Lainnya SKPD DinasDikpora Daerah Kab.

Keputusan Bupati Nomor188/06.A/441. 201/2011 Tentang Penunjukan Pejabat SebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPkom) Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Dinas Dikpora Daerah Kabupaten NganjukTahun Anggaran 2011 (dilegalisir);1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor188/06/K/441. 013/2011 Tanggal 03 Januari 2011 TentangPenunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi WewenangSebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani SPM,Pengesahan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Dan BendaharaPenerimaan, Pada Satuan

telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:sebagai Pemohon;Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak bernama:Kabupaten Lombok Tengah .Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti para Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 10 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor188

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor188/Pdt.P/2022/PA.Pra dari Pemohon.2.

Surat Keputusan Bupati, Kepala Daerah Tingkat Il Nganjuk Nomor188/468/SK/426.12/1995 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa,Desa Katerban, Kecamatan Baron, Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal20 November 1995 (copy legalisir);Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2015 K/Pid.Sus/20215.c.

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan ke KasNegara uang titipan dari Terdakwa sebesar Rp33.750.000,00 (tiga puluhtiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan barang bukti berupa: Surat Keputusan Bupati, Kepala Daerah Tingkat Il Nganjuk Nomor188

puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan ke KasNegara uang titipan dari Terdakwa sebesar Rp33.750.000,00 (tiga puluhtiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan barang bukti berupa : Surat Keputusan Bupati, Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor188

laporan dariMediator tanggal 19 Mei 2011, ternyata para pihak tidakmencapai kesepakatan untuk berdamai sehingga mediasidinyatakan gagal , namun Majelis tetap memberikankesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukanperdamaian tanpa prosedur mediasi sampai Majelis belummengucapkan putusan.TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat / Terlawan telahmengajukan gugatan, yang didaftarkan dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10Desember 2008, dalam Register Nomor188

Hal ini karena dasar gugatanPenggugat Asal tidak sesuai dengan fakta yangsebenarnya, dan merupakan rekayasa hukum.4.Bahwa terhadap putusan verstek dari PengadilanNegeri Surakata tanggal 31 Maret 2009 Nomor188/Pdt.G/2008/ PN. Ska tersebut, Penggugat Asalmengajukan permohonan banding pada tanggal 08April 2009, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8ayat (1) UU. No. 20 Tahun 1947 tentang PeradilanUlangan Di Jawa Dan Madura jo.

ALASAN PERVDHONAN PERLAWANAN.Bahwa Tergugat Asal / Terbanding / Pelawan telahmengajukan al asan al asan hukum ~~ perlawanan sebagaiberikut1.Bahwa Penggugat Asal telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat Asal yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor188/ Pdt.G/ 2008/ PN.

Bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat Asal. tersebutPengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhka nputusan verstek tanggal 31 Maret 2009 Nomor188/ Pdt.G/2008/ PN.Ska, dengan mengabulkan gugatan17Penggugat Asal sebagian, yang amarnya sebagaimanatersebut diatas, dan putusan verstek tersebutsangat merugikan Tergugat Asal, karena tidak adildan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena dasargugatan Penggugat Asal tidak sesuai dengan faktayang sebenarnya, dan merupakan rekayasa hukum.4.

Ska tanggal31 Maret 2009 tersebut tidak pernah disampai kansecara langsung kepada Tergugat Asal, maka TergugatAsal tidak pernah~ mengetahui adanya putusanverstek tersebut yang merugikan Tergugat Asal.5.Bahwa terhadap putusan verstek dari Pengad il anNegeri Surakarta tanggal 31 Maret 2009 Nomor188/Pdt.G. /2008/ PN. Ska tersebut. Penggugat Asalmengajukan permohonan banding pada tanggal 08 April2009, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1)UU.

pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan TingkatAtas, tempat kediaman di xxx xxxxXxxXxX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabyupaten Bantaeng,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Juni 2021telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor188

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor188/Pdt.G/2020/PA. Batg. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Menetapkan agar barang bukti berupa :1.1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Magetan Nomor188/246/Kept./403.013/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara dan Bendahara Pembantu pada Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintahan Kab Magtan dalamPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Benlanja Daerah TahunAnggaran 2014;Hal. 30 Putusan No. 16/PID.SUSTPK/2020/PT.Sby2. 1 (Satu) bendel Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor188/246/Kept

/315/Kept./403.013/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara dan Bendahara Pembantu Pada Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dalamPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2013 dan lampirannya;43. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor188/207/Kept./403.013/2013 tentang Perubahan kesembilan atasKeputusan Bupati Magetan Nomor 188/315/Kept./403.013/2012tanggal 11

Menyatakan barang bukti :1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Magetan Nomor188/246/Kept./403.013/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara dan Bendahara Pembantu pada Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintahan Kab Magtan dalamPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Benlanja Daerah TahunAnggaran 2014;2. 1 (satu) bendel Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor188/246/Kept./403.013/2013 tanggal 31 Desember 2013;2: 1 (satu) bendel

/53/Kept/403.207/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang PerubahanKeputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Nomor188/07/Kept/403.207/2013 tanggal 12 Februari 2013 tentangPenunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pemeriksa dan Penerima HasilKegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Tahun Anggaran 2013dan lampirannya.70. 1 (satu) bendel legalisir Surat Keputusan Kepala BadanLingkungan Hidup Kabupaten Magetan Nomor188/54/Kept/403.207/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang PerubahanKeputusan

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Nomor188/07/Kept/403.207/2013 tanggal 12 Februari 2013 tentangPenunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pemeriksa dan Penerima HasilKegiatan Koordinasi Pengelolaan Program Kali Bersih (Prokasih) TahunAnggaran 2013 dan lampirannya.71. 1 (satu) bendel legalisir Surat Keputusan Kepala BadanLingkungan Hidup Kabupaten Magetan Nomor188/05/Kept/403.207/2013 tanggal 12 Februari 2013 tentang Penunjukandan Pengangkatan Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil KegiatanKoordinasi

gugatan denganalasan untuk mencari alamat Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukansebelum pihak Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutantersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat sehingga olehkarenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 15 Agustus 2017 dibawah Register Perkara Nomor188

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnyayang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor188/Pdt. SusPHI/2017/PN.Mdn dalam register perkaraperselisihanhubungan industrial ;4.

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untukmembayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor188/PHI.G/2012/PN. JKT. PST, tanggal 7 Januari 2013 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam KonvensiDalam Eksepsi1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;2.

Tetapi dalam Putusan Nomor188/PHI.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 7 Januari 2013, Halaman 27 (duapuluh tujuh) tidak diberi tanda.

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan WHubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor188/PHILG/2012/PN.JKT.PST, Halaman 37 (Tiga Puluh Tujuh) alineaterakhir menyebutkan, "Menimbang bahwa demikian pula setelah MajelisHakim memeriksa dan meneliti bukti bukti yang diajukan oleh Para Pihakdalam Persidangan khususnya bukti T2a, T2b, T3a, T3b, T4a dan T4bmengenai Surat Pengunduran diri dan Surat PHK kepada Penggugat ,Penggugat Il, Penggugat Ill dan Penggugat IV pada tanggal 01

Karena itu Putusan Nomor188/PHI.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 7 Januari 2013 adalah tidak benardan salah;6.

WIDIA SISRIYENI tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor188/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 7 Januari 2013 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:1. Mengabulkan eksepsi Tergugat terhadap Penggugat Il, Penggugat Ill,Hal.20 dari 21 hal.Putusan Nomor 402 K/Pdt.SusPHI/2013dan Penggugat IV ;2. Menyatakan gugatan Penggugat Il, Penggugat Ill, Penggugat IV telahkadaluarsa;Dalam Pokok Perkara:1.