ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besarkhususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.

/penelitiasingprediksiindo...Buat yg lg d pulau jawa atau ada keluarga di jawa..PERBANYAK DOA...TETAP WASPADA...Lempeng Jawa Terus Bergerak, LIPI Ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar khususnya diPulau Jawa beberapa waktu ke depan.

Ingatkan Potensi GempaOo * LIPI mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar5 khususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.

Ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besarkhususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.

Prima Anugrah Makmur No. 001/PAM/XII/2008 tanggal 03 Des 2008;1 (satu) eksemplar copy Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007 Nomor 26 ;e 1 (satu) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertama kebunsawit atas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama Perkebunan Kelapa Sawitatas nama Robert Hong Skala : 25.000. Luas 3273275 M?

;e 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawitatas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit atasnama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M?

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2011M?, 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. ROBERT HONG, (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M? ;Tetap terlampir di dalam berkas perkara.e Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan Lapangan atas nama PT.

ROBERTHONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275 M?, 2 (dua) lembar copy DaftarKoordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERT HONG, 1(satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An.ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M?. Dikembalikankepada Syamsul Bahrun ;*Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275M?, 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. ROBERT HONG, (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M? ; Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan Lapangan atas nama PT. AnugerahMakmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat Perintah Tugas Kepala DinasKehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli 2008 serta Nota Dinas dari Jm.Hal. 15 dari 16 hal. Put.

Tempat tinggal : JI Skala Brak No.34 Kelurahan Tanjung AmanKecamatan Kotabumi SelatanKabupaten LampungUtara.7. Agama : Islam.8.

tetap pada tuntutannya danatas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa jugamenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa ia terdakwa ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 13.30WIB dan atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 ataudalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan Skala

hukumPengadilan Negeri Kotabumi,, tanoa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksiARDIANSYAH Bin ABDULLAH bersama sama saksi A.RAVIT RAMONDHABin OMON saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR mendapat informasidari masyarakat bahwa ada peredaraan atau penyalahgunaan Narkotikajenis shabu shabu dijalan Skala

Lampung Utara setelah mendapat informasiidentitias dan ciri ciri terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan di salahsatu rumah di jalan skala brak No 34 Kel, Tanjung Aman Kec, KotabumiSelatan Kab, Lampung Utara, bahwa benar terdapat terdakwa didalamrumah tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan, lalu saksiARDIANSYAH Bin ABDULLAH bersama sama saksi A.RAVIT RAMONDHABin OMON saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR beserta anggota satres narkoba lainya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadapterdakwa

narkotika golongan berupa Shabu tersebut tanpa berhak dan tanpa ijin daripihak berwenang.Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN KbuPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 13.30WIB dan atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 ataudalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan Skala

KAL Skala 1 : 6.000, Peta Tumbang Kontraktor atas namaYoridie Nomor Kontrak : 004/KAL/LC/XII/2008 PT. KAL Skala 1 :6.000, Peta Cincang Kontraktor atas nama Yoridie Nomor Kontrak :004/KAL/LC/XII/2008 PT. KAL Skala 1 : 6.000, Peta RumpukKontraktor atas nama Yoridie Nomor Kontrak : 004/KAL/LC/XII/2008Hal. 11 dari 72 hal. Put. No.771 K/Pid.Sus/201412.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.PT.kala 1 : 6.000, Kuitansi pembayaran uang dari PT.

KahayanAgro Lestari Skala : 130.000;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara PemeriksaanPekerjaan, tanggal 01 November 2010 sebesar Rp21.036.000,00(dua puluh satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) berikut : 1 (satu )lembar Peta Realisasi LC Imas Tumbang SITE Timpah PT. KahayanAgro Lestari Skala 1 : 70.000;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian & KesepakatanKerja Nomor : 07/KAL/SPKITC/Div.

Kahayan Agro Lestari Skala 1 : 70.000;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian & KesepakatanKerja Nomor : 08/KAL/SPKITC/Div.

Kahayan Agro Lestari Skala 1 :120.000;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara pemeriksaanPekerjaan tanggal 28 Februari 2010 sebesar Rp11.610.000,00(sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berikut : 1 (satu)lembar peta pembayaran Land Clearing Imas Tembang, Cincang,Rumpuk Divisi 1 PT. Kahayan Agro Lestari Skala 1 : 130.000;3 (tiga) lembar fotokopi Legalisir Surat Contractor Payment FormPT.

Kahayan Agro Lestariluas + 20.000 Ha skala 1 : 300.000 sesuai RTRWP 2003 dan petaLokasi Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan PT. Kahayan AgroLestariluas + 20.000 Ha Skala 1 : 300.000 sesuai TGHK 1982;1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor84.600.42 tanggal 04 November 2006 perihal Pengukuran bidangtanah PT.

Kalteng tersebut tanpa surat ijin dan tidak dapatmenunjukan surat ijin pengumpulan limbah B3 yang masih berlaku dengan skala nasionaldari Kementrian Lingkungan Hidup, skala propinsi serta skala kabupaten.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 102 Undangundang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danpenggelolaan Lingkungan Hidup.ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa KASRONI Als RONI Bin JUMHARI pada hari Senin tanggal 15April 2013, sekitar jam 10.30 Wib, atau setidaktidaknya

Kalteng tersebut tanpa surat ijin dan tidak dapatmenunjukan surat jin pengumpulan limbah B3 yang masih berlaku dengan skala nasionaldari Kementrian Lingkungan Hidup, skala propinsi serta skala kabupaten.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 109Undangundang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penggelolaan LingkunganHidup.Menimbang, bahwa = atas = pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak

85 Tahun 1999;Bahwa di dalam Daftar Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 1999 tentangpengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, ada daftar jenis limbah dan oli bekastermasuk limbah B3 dengan kode D251;Bahwa pada dasarnya seseorang atau perseroan dapat melakukan usahapengelolaan limbah dengan mengurus ijin terlebih dahulu;Bahwa ijin tersebut meliputi penyimpanan limbah, pengumpulan limbah, pengangkutanlimbah, pemanfaatan limbah, pengolahan limbah dan penimbunan limbah;Bahwa dalam skala

Nasional yang mengeluarkan ijin adalah Menteri lingkungan hidup,untuk skala Propinsi yang mengeluarkan ijin adalah Gubernur sedangkan untuk skalaKabupaten yang mengeluarkan ijin adalah Bupati;Bahwa setahu saksi, terdakwa pernah mengurus ijin pengumpulan limbah di bawahbendera PT.

Etam Bersama Lestari Kabupaten Kutai Timur,Propinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000 dan Peta Kawasan Hutan danPerairan Provinsi Kalimantan Timur wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala1:250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/KptsII/2001 tanggal 15 Maret2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :a.01 15 6,8 LU dan 117 59 27,3 BT adalah Base Camp PT.

BinaKarya Nuansa Sejahtera Kabupaten Kutai Timur dan Berau ProvinsiKalimantan Timur skala 1 : 50.000 ; dan Peta Kawasan Hutan dan PerairanProvinsi Kalimantan Timur wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala 1 :250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/KptsII/2001 tanggal 15 Maret2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :a. 01 14 18,6 LU dan 118 02 28,3 BT adalah Base Camp PT.

BKNS di Areal perkebunan kelapa sawit PT.BKNS Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Propinsi Kaltimdengan skala 1 : 50.000 luas + 4.000 Ha, titik koordinat tersebutHal. 29 dari 74 hal. Put. No. 796 K/Pid.Sus/2009terletak di luar ijin IPK maupun areal perkebunan PT. BKNS. Disebelah selatan dengan jarak + 400 meter dari garis batasperkebunan PT.

BKNS KabupatenKutai Timur, Propinsi Kaltim dengan skala 1 : 50.000, serta Petakawasan hutan dan perairan Propinsi Kaltim wilayah Muara Lasanlembar 1917 skala 1 : 250.000.e Bahwa Peta yang digunakan ahli untuk PT. EBL adalah Peta IPKtahun 2005/2006 pada areal perkebunan kelapa sawit PT. EBLKabupaten Berau Propinsi Kaltim dengan skala 1 : 50.000, sertaPeta kawasan hutan dan perairan Propinsi Kaltim wilayah MuaraLasan lembar 1917 skala 1 : 250.000.19.Ahli Dr. Ir. Bedjo . Santoso, Msi.

MUHAMMADBAKRI melanggar Undangundang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undangundang Nomor. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan;Bahwa ahli menerangan Peta menurut Peraturan Direktur Jenderal Planologi KehutananNomor : P.3/VIIIPSDH/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran Dan PenyajianPeta Kehutanan adalah suatu gambar dari unsur unsur alam dan atau buatan manusia,yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatubidang datar dengan skala

tertentu.Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan isinya peta dibedakan menjadi Peta Umum, contoh: Peta Atlas , Peta Dunia dan Peta Tematik, co : Peta Geologi, Peta Kawasan Hutan.Berdasarkan Skalanya peta dibedakan menjadi : Peta Kadaster (skala 1:1000 s.d 1:5000),Peta Skala Besar (skala 1:5000 s.d 12250.000), Peta skala sedang (skala 1:250.000 s.d12500.000), Peta Skala Kecil (skala 1:500.000 s.d 121.000.000), Peta Geografi (Lebihkecil dari skala 1:1000.000).Bahwa ahli menjelaskan bahwa Pemetaan adalah

Kegiatan menggambarkan unsur unsuralam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumiyang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.Bahwa Pengukuran batas hutan adalah kegiatan menentukan titik batas di ataspermukaan bumi (tanah atau perairan) dari suatu areal hutan untuk memisahkan kawasanhutan dengan selain kawasan hutan, atau membagi jenis kawasan hutan yang memilikiperbedaan fungsi.Bahwa ahli menjelaskan Hutan berdasarkan Pasal langka 1 UndangUndang

1:25.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa BinagonLuas Netto 901 Ha skala 1:30.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 635,5 Ha skala 1:20.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long SayoLuas Netto 127,5 Ha skala 1:10.000;1 (satu) lembar asli Peta kawasan hutan Kecamatan Muara Komam,Kabupaten Tana Paser, Provinsi

Dimohon untukPerkebunan Kelapa Sawit atas nama PTPN XIII (Persero) DesaBinangon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Luas 1.780Ha, Skala 1:50.000;4 (empat) lembar foto copy legalisir Kep.

1:30.000;1 (satu) lembar data penanaman kelapa sawit PTPN XIII (persero)Kebun Muara Komam Inti, Adfeling Binangon;1 (satu) lembar peta bloking area bukaan baru Desa Muara Payang,luas netto 635,5 Ha, Skala 1:20.000;Hal. 7 dari 37 hal.

1:25.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa BinagonLuas Netto 901 Ha skala 1:30.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000;Hal. 15 dari 37 hal.

No. 2200 K/PID.SUS/201516)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 635,5 Ha skala 1:20.000;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long SayoLuas Netto 127,5 Ha skala 1:10.000;1 (satu) lembar asli Peta kawasan hutan Kecamatan Muara KomamKabupaten Tana Paser Provinsi Kaltim;2 (dua) lembar foto copy legalisir, surat Sekda Kabupaten Paserkepada Kadistanbun Kabupaten Paser, Kadishut Kabupaten Paser danKepala Badan

Lingung poco soos oss seBahwa sebenarnya masyarakat yang mempunyai lahanpertambangan dapat mengajukan permohonan ijin usahapertambangan dengan cara membentuk kelompok danmengajukan permohonan dan nantinya akan dilelang untukmendapatkan ijin tersebut;Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan baik dalamskala kecil ataupun skala besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab

besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan tersebut merupakan dasar untuk dapatditerbitkannya Ijin Usaha Pertambangan;Bahwa untuk melakukan kegiatan

pertambangan baik dalamskala kecil ataupun skala besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan tersebut merupakan dasar untuk dapatditerbitkannya Ijin

besar tetap harus ada ijinHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2016/PN Mtpterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan tersebut merupakan dasar untuk dapatditerbitkannya

Ijin Usaha Pertambangan; Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan baik dalamskala kecil ataupun skala besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan

strong>SIRAJUDIN RUSLI BIN RUSLI

1. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dsns Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019
2. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019
3. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala

satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019

Acara;Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Juknis Operasional BantuanPembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A.

/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A.

Kontruksi rencana yang dianjurkan adalah embung desa skala kecil;f. Luas tanah yang akan dibangun yakni 1.000 m? (560 m x 50 m) denganukuran embung adalah 625 m? (25 m x 25 m);g.

rangka pelaksanaanidentifikasipembangunan embung skala kecil di Provinsi Bengkulu tanggal 8 Juli 2019sebagai berikut:a.

Kontruksi rencana yang dianjurkan adalah embung desa skala kecil;f. Luas tanah yang akan dibangun yakni 1.000 m? (50 m x 50 m)dengan ukuran embung adalah 625 m? (25 m x 25 m);g.

harus disepakati antara pihak pekerja/Pengugat dan Tergugat, besaran gaji pokok atau upah pokok ini telahbertentangan dengan besaran gaji pokok atau upah pokok yang diterimasecara riil setiap bulannya, dan juga tidak sesuai dengan isi kesepakatanangka 1 dalam Perjanjian Bersama (PB), maupun ketentuan pada Pasal 1ayat (30), dan Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja RINomor :KEP49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala

tunjangan jabatan sebesar Rp. 10.000.000, (atauprosentase antara upah pokok dengan tunjangan tetap tidak sesuai denganPasal 94 Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan),dan antara upah pokok terendah dengan upah pokok tertinggi tidakberpola , tidak sesuai dengan best practice maupun ketentuan yang telahdiatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undangundang RI Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja RINomor :KEP49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala

Dirgantara Inonesia (Persero) Nomor : SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009SKEP 248, dimana proses pembuatannya tidak sesuaisebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja RINomor :KEP49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, dandijadikan oleh Tergugat sebagai bagian dari peraturan perusahaan yang juga tidaksesuai atau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah disepakati dalam angka1

Tetapi apabifa Tergugat tidak melaksanakan atau membayarupah dibawah upah minimum, maka Penggugat perlu mengingatkannya sesuaidengan Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2013;Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat agar memakai Kep 49/Men/IV/2004 tentangketentuan struktur dan skala upah adalah merupakan petunjuk teknis pembuatan/penyusunan struktur dan skala upah serta contohcontoh pembuatan struktur dan10.11.skala upah bagi perusahaan perusahaan yang memang mengalami kesulitan dalampembuatan struktur dan skala

upah, tetapi bagi yang sudah menggunakannya dansudah ada struktur dan skala upah tetap berlaku seperti biasa, selama tidak melanggarperundangundangan yaitu pembavaran upah dibawah upah minimum.

Menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah serta memberitahukannya kepada seluruh pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan Tergugat;3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menghukum Tergugat untuk menjalankan dan menyampaikan Struktur dan Skala Upah kepada Para Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPara Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hariketerlambatan pelaksanaan putusan sejak dibacakan putusanPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung PusatKelas 1A Khusus;Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu,meskipun ada upaya perlawanan, verzet, kasasi, dan/atau peninjauankembali

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah sertamemberitahukannya kepada seluruh pekerja/ouruh yang bekerja diperusahaan Tergugat;3. Menyatakan sistem pengupahan untuk seluruh pekerja Tergugat yangbekerja di wilayah HAR2 Cirebon setiap tahunnya menggunakan dasarperhitungan upah minimum Kabupaten Sumedang X koefisien 1,2;4.

kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasitanggal 29 Desember 2020 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasitanggal 25 Januari 2021, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti,dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat terbukti belum membuat dan membernakukan struktur &skala

upah bagi pekerja/oburun dan belum memberlakukan struktur danskala bagi pekerja/buruh, maka Tergugat tepat dihnukum untuk membuatdan memberlakukan struktur dan skala upah sebagaimana ketentuan (VidePasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentangPengupahan juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga KerjaNomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah):Menimbang, bahwa meskipun demikian Mahkamah Agung perlumemperbaiki pertimbangan dan putusan Judex Facti sebagai berikut: Bahwa terhadap

Menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah sertamemberitahukannya kepada seluruh pekerja/ouruh yang bekerja diperusahaan Tergugat;3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 13 April 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., HakimHalaman 12 dari 13 hal. Put.

NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.Dengan Persetujuan Bersama:DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan:UNDANGUNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.1/20www.hukumonline.comBAB KETENTUAN UMUMPasal 1Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan:1.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khususdidirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melaluipinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala

1945.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangtentang Otoritas Jasa Keuangan.BAB IlASAS DAN TUJUANPasal 2LKM berasaskan:zaabc.def.keadilan;kebersamaan;kemandirian;kemudahan;keterbukaan;pemerataan;keberlanjutan; dankedayagunaan dan kehasilgunaan.2/20www.hukumonline.comPasal 3LKM bertujuan untuk:a. meningkatkan akses pendanaan skala

rencana kerja.Pasal 10Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, kepemilikan LKMsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.BAB IVKEGIATAN USAHA DAN CAKUPAN WILAYAH USAHABagian Kesatu4/20www.hukumonline.comKegiatan UsahaPasal 11Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melaluiPinjaman atau Pembiayaan dalam usaha Skala

Lembagalembaga tersebut perlu dikembangkanterutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatanperekonomian masyarakat, knususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagiusaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikroini memang hanya difokuskan kepada usahausaha masyarakat yang bersifat mikro.

Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yangmenyediakan jasa Simpanan dan Pembiayaan skala mikro, kepada masyarakat, memperluas lapangankerja, dan dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, sertameningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.Berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskindan/atau berpenghasilan rendah, perlu disusun suatu undangundang tentang lembaga

Keadaan Umum :> Sadar skala lima belas dari lima belas.B.

Keadaan Umum :> Sadar skala lima belas dari skala lima belas.B.

Keadaan Umum:> Sadar skala lima belas dari lima belas.B.

Keadaan Umum:> Sadar skala lima belas dari skala lima belas.B.

Peta KabupatenPENAJAM PASER UTARA Skala 1:5.000 dengan Metode Fotogrametris dengan pagu anggaran Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);Bahwa sekitar bulan Mei 2012 saksi Drs.

Kab PENAJAM PASER UTARA Skala 1 : 5.000dengan Metode Fotogrametris dengan pagu anggaran Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);Bahwa sekitar bulan Mei 2012 saksi Drs.

Peta Foto skala 1 : 5.000 ukuran AO (kurang 9 Eksemplar);Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN Smrb.

PPU skala 1 : 5.000dengan metode Fotogrametris.

PPU skala 1 : 5.000 dengan metode Fotogrametrisberdasarkan pekerjaan yang telah ditawarkan oleh Drs. H.Syamsul Qomar AR.M.Si. selaku Kepala Bapeda Kab.

Setiap pelaku usaha perkebunan;Menimbang, bahwa unsur setiap pelaku usaha perkebunanmerupakan subjek hukum yang disebutkan dalam undangundang perkebunanyang menurut Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan diartikan sebagai pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yangmengelola usaha perkebunan, sementara yang dimaksud dengan pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu sedangkan yangHalaman

8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Titdimaksud dengan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yangberbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Menimbang, bahwa kemudian skala usaha perkebunan menurutPeraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 21 Tahun 2017 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terbagi

dalam 2(dua) jenis yaitu skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu denganluas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar) dan skala usaha perkebunan yangmencapai skala tertentu dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dandiwajibkan memiliki izin usaha;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertianpengertian tersebut di atasyang perlu dibuktikan adalah apakah Terdakwa merupakan pelaku usahaperkebunan sebagaimana dimaksud unsur ini;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksisaksi pada sidangPengadilan

Lumajang Provinsi Jawa Timur luas :1.052,18 HA ; panjang : 27,37 KM ; Skala: 1 : 50.000 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Hydrologi arealpenggunaan lain di Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec.Tempursari Kab. Lumajang Provinsi Jawa Timur Luas:1.052,18 HA ; Panjang: 27,37 KM Skala : 1 : 50.000 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Geologi, arealpenggunaan lain di Kec. Candipuro, Kec. Pasirian, Kec.Tempursari Kab.

Lumajang Provinsi Jawa Timur Luas :1.052,18 HA ; Panjang: 27,37 KM Skala : 1 : 50.000 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta kawasan Hutan,areal penggunaan lain di Kec. Candipuro, Kec. Pasirian,Kec. Tempursari Kab. Lumajang Provinsi Jawa Timur Luas> 1.052,18 HA ; Panjang: 27,37 KM Skala : 1 : 50.000 ;Halaman 80 dari 99 halaman perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.SBY.26. Bukti P 2627. Bukti P 2728. Bukti P 2829. Bukti P 2930. Bukti P 3031. Bukti P 3132.

Lumajang Provinsi Jawa TimurLuas : 1.052,18 HA ; Panjang : 27,37 KM Skala : 1:Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian KARELHENDRIKUS KREMERALIAS KAREL SUDARSONO,No.470/03/429/560.410/2003.

Bukti P 37Foto kopi sesuai dengan aslinya Peta Arahan OrientasiLapangan areal penggunaan lain di Kecamatan Candipuro Kecamatan Pasirin dan Kecamatan TempursariKabupaten Lumajang Luas : 1.052,18 HA ; Panjang :27,37 KM: Skala : 1:25.000 ; Foto kopi dari foto kopi Peta KPH PROBOLINGGO bagianHutan Pasirian BKPH Pasirian ;Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari GerakanRakyat Tolak Rekayasa Lahan GERTAK RELA DesaGOndoruso, Kec. Pasirian, Kab.

Lingkungan Kelurahan SukakaryaTahun Anggaran 2016 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP),Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan SukakaryaTahun Anggaran 2017 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (Satu) bundel

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.Halaman 19 dari 663Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN Bdg108.109.110.111.112.113.1

(Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

DIAN FAELANI.Bahwa setahu terdakwa yang membuat atau menyusun dokumen BAPKdan LKPP yang terlampir dalam SP3 Program NUSP2 Skala LingkunganTahun 2016 Siklus di Kelurahan Sukakarya tersebut adalah Sdr. YADISUNARYADI, ST dan Sdr.

TAUFIK KUROCHMAN selaku KoordinatorBKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP2 KotaSukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus tersebut.Bahwa setahu terdakwa terhadap terhadap semua hasil pekerjaanpembangunan infrastruktur Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun2016 Siklus di Kelurahan Sukakarya sebagaimana yang termuat dalamdokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus dan

Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai petalokasi pencadangan areal lin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanProduksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani olehDirektur Utama PT.

Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai petalokasi pencadangan areal ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanProduksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani olehDirektur Utama PT.

Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli Muhammad Said, MMternyata peta lokasi pencadangan areal lin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telahditandatangani oleh Direktur Utama PT.

Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabBanjarnegara (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah

Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabHal 23 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN

Tanah Skala Kecil DanSekretariat Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum, tanggal 20 Januari 2015, yang masuk dalamSekretariat adalah :1.

tanah skala kecil (tidak lebih dari 5 ha) dapatdilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah,sehingga Sdr.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil : namun saksi tidak mengetahuiSiapa Saja yang menjadi Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut.Bahwa sebagaimana surat keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara selakuPenguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 900/0363/PPKAD/TAHUN 2015 tangal 24 Agustus 2015 tersebut pada dictum KEDUA berisitugas sebagai berikut :1.