, penelitian, danpengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman,perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zonaekonomi eklusif Indonesia.Pasal 2 ayat (1) : WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 110.11.diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah PengelolaanPerikanan, yaitu :WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah BaratSumatera daan Selat Sunda;WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah SelatanJawa

hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan LautTimor bagian Barat;WPPNRI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan lautChina Selatan;WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, LautFlores dan laut Bali;WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, laut Maluku, lautHalmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utaraPulau Halmahera

;WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan SamuderaPasifik;WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan laut Timorbagian Timur.Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020.

Lampung, masuk dalam WPPNRI 572 meliputiperairan Samudra Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 /PERMENKP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia tanggal 14 April 2014, maka mengeluarkan,mengadakan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang dari perairandi Desa Biha, Desa Krui, Desa Tanjung Setia, Desa Siging, dan DesaMarang Kab. Pesisir Barat Prov.

) dilarangoleh Pemerintah.e Bahwa benih baby lobster yang berjumlah total kurang lebih sebanyak1000 (seribu) ekor yang diperoleh terdakwa dari membeli dari tangkapanNelayan dari Perairan Krui Pesisir Barat yang berdasarkan PermenKelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMENKP/2014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014,masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,disingkat dengan WPPNRI, khususnya WPPNRI 572 yang meliputiperairan Samudera

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMENKP/2015tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (7raw/s)dan Pukat Tarik (Seine nets) di WPPNRI.1. Dasar pembentukan dalam penyusunan peraturan perundangundangan,didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis.a. Filosofis Pengelolaan sumber daya ikan tidak saja diorientasikanuntuk memperoleh manfaat ekonomi yang optimal tetapi jugaHalaman 20 dari 46 halaman.

Penarikan jaringmengakibatkan pengadukan dasar perairan dan dapat menimbulkankerusakan dasar perairan sehingga potensi ketersediaan sumberdaya ikan di WPPNRI menurun.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka MenteriKelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMENKP/2015 tentangLarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (7raw/s)dan Pukat Tarik (Seine nets) di WPPNRI.2.

Materi Muatan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor2/PERMENKP/2015.Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 2/PERMENKP/2015 tentang Larangan PenggunaanAlat Penangkapan Ikan Pukat Hela (7raw/s) dan Pukat Tarik (Seine nets)di WPPNRI, yaitu:a. Pelarangan penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (7raw/s)dan Pukat Tarik (Seine nets) di WPPNRI:b.

Penarikan jaring mengakibatkan pengadukan dasarperairan dan dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehinggaterjadi penurunan potensi ketersediaan sumber daya ikan di WPPNRI(vide Bukti T5 dan Bukti T6).2) penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (7raw/s) dan PukatTarik (Seine nets) di WPPNRI telah mengakibatkan konflik sosialyang bersifat horisontal antar nelayan lokal.

WPPNRI 571 meliputi perairan Selat malaka dan Laut Andaman;2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumateradan Selat Sunda;Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawahingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;4. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut ChinaSelatan;5. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;6.

WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, danLaut Bali;7. WPPNRI 714 meliputi Teluk Tolo dan Laut Banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera,Laut Seram dan Teluk Berau;9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara PulauHalmahera;10. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;11.

WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagianTimur;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud laut lepas adalah bagiandari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauanIndonesia, dan perairan pedalaman Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menggunakan

melakukan penangkapan ikan menggunakan pukat dengan hasil tangkapan 2,5kg (dua koma lima kilogram) ikan tongkol di perairan Tablolong Kabupaten Kupangpada tanggal 2526 Oktober 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran dan Il Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PermenKP/2014 TentangWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia diketauhi ternyataperairan Tablolong Kabupaten Kupang termasuk wilayan pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia dengan kode WPPNRI

HIUMACAN 3606 termasuk dalam Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPP) 715 sesuai dengan Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor : 18/PERMENKP/2014 tentangWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan jugaditentukan dari Peta Laut Nomor 363;e Bahwa, WPP RI 715 meliputi Teluk Tomini, Laut Maluku, LautHalmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;e Bahwa, Perairan Sebelah Utara Halmahera dan Laut Sulawesitermasuk dalam WPPNRI 716;e Bahwa, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KM.

LUVENIA ditangkap oleh KP.HIU MACAN 3606 termasuk dalam WPPNRI 715 sebagaimanaPeraturan Menteri KP Nomor:18/PERMENKP/2014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan juga sesuai Peta LautNomor 363;e Bahwa, WPPNRI 715 meliputi Teluk Tomini, Laut Maluku, LautHalmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;e Bahwa, WPPNRI 716 meliputi Perairan Sebelah Utara Halmaheradan Laut Sulawesi;e Bahwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa KM.

LUVENIA pada saatditangkap posisi koordinat 0003.253 LU 12843.531 BT masuk dalamwilayah bagian selatan Halmahera merupakan Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715;e Bahwa benar, sesuai SIPIOT Nomor: 26.20.7198.5223.00689daerah penangkapan ikan KM.

LUVENIA resmi danlegal beroperasi sebagai kapal penangkap ikan di WPPNRI.

putusan ini;Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa, terlebin dahulu dipertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut :Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak keseimbanganpemanfaatan sumberdaya perikanan pelagis di WPPNRI 715 khususnyadi perairan Sebelah Selatan Halmahera;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum; Putusan Nomor : 1/Pid.SusPRK/2021/PN SonPage 20 Terdakwa sopan dalam

) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukandengan cara sebagai berikut; Terdakwa COTTANG Bin PATTA selaku Nahkoda dari KM (Kapal Motor) Cahaya Abbaddengan ukuran berat 13 GT, melakukan pelayaran di WPPNRI pada posisi posisi sekitar 3(tiga) Mil laut sebelah barat daya Pulau Laki, Kepulauan Seribu, Jakarta; dengan koordinat055725 LS 1062745 BT 2015; dimana terdakwa COTTANG Bin PATTA sedangmenangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan (API) berupa jaring trawl minidengan ciriciri tali

daerahhukum Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut;Terdakwa COTTANG Bin PATTA selaku Nahkoda dari KM (Kapal Motor) Cahaya Abbaddengan berat 13 GT, melakukan pelayaran di WPPNRI

bahwa Pukat Hela Dasar Berpapan(Otter Trawls) dilarang penggunaanya di WPPNRI,Menurut keterangan Ahli bahwa akibat yang ditimbulkan dari penggunaan alat tangkapTrawls dan alat tangkap yang telah dimodifikasi menjadi alat tangkap trawls dapatmerusak keberlanjutan sumberdaya ikan dan lingkungannya.Dalam pemeriksaan tersebut saksi ahli tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pihakpemeriksa maupun pihak lainnya; Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Saksi Ahli adalah benar dan dapatdipertanggung

571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712,WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, danWPPNRI 718.Bahwa Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan NomorPER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia, berbunyi; Gubernur sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanandengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT untukorang

, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan,pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputiperairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomieksklusif Indonesia.Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) angka ke 5 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 18/PERMEN KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia, berbunyi: WPPNRI dibagi dalam 11 wilayah pengelolaan perikananyaitu: WPPNRI

)712.Mesh size kantong = 2 Inchi, panjang tali ris atas < 90 M dan panjang taliselambar < 1800 M untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakanjendela bermata jaring persegi (square mesh window), kapal motor berukuran> 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan Ill WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 dan padaZona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 711.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

712.Mesh size kantong = 2 inchi, panjang tali ris atas < 90 m dan panjang tallselambar < 1800 m untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakanjendela bermata jaring persegi (Square mesh window), kapal motor berukuran> 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 712 danpada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di WPPNRI 711.

Mesh size kantong = 2 inchi, panjang tali ris atas <60 m dan panjang tali selambar < 1000 m untuk setiap sisi, kantongbagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (square meshwindow), kapal motor berukuran > 10 GT sampai dengan 30 GT dandioperasikan pada jalur penangkapan ikan II di WPPNRI 712.b.

Mesh size kantong = 2 inchi, panjang tali ris atas <90 m dan panjang tali selambar < 1800 m untuk setiap sisi, kantongbagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (Square meshwindow), kapal motor berukuran > 30 GT dan dioperasikan pada jalurpenangkapan ikan Ill di WPPNRI 712 dan pada Zona Ekonomi EksklusifIndonesia di WPPNRI 711. Ahli menerangkan berdasarkan dokumentasidan pengukuran jaring secara langsung, ukuran mata jaring bagiankantong sebesar 0,5 inchi.

Mesh size kantong = 2 inchi, panjang tali ris atas <90 m dan panjang tali selambar < 1800 m untuk setiap sisi, kantongHalaman 32 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tglbagian atas menggunakan jendela bermata jaring persegi (Square meshwindow), kapal motor berukuran > 30 GT dan dioperasikan pada jalurpenangkapan ikan Ill di WPPNRI 712 dan pada Zona Ekonomi EksklusifIndonesia di WPPNRI 711.

/PN.LiwPasal 2 ayat (1) : WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah PengelolaanPerikanan, yaitu :1. WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah BaratSumatera daan Selat Sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah SelatanJawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan LautTimor bagian Barat;4.

WPPNRI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan lautChina Selatan;WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, LautFlores dan laut Bali;WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, laut Maluku, lautHalmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utaraPulau Halmahera;10.

WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan SamuderaPasifik;11. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan laut Timorbagian Timur.Bahwa Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMENKP /2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiatanggal 14 April 2014 tersebut, maka perairan yang ada di Desa Biha,Desa Krui, Desa Tanjung Setia, Desa Siging, dan Desa Marang Kab.Pesisir Barat Prov.

Lampung tersebut merupakan kegiatanpengeluaran dari WPPNRI 572 meliputi perairan Samudra Hindiasebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda, sebagimana diatur dalamHalaman 21 dari 42 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019.

)dilarang oleh Pemerintah; Bahwa benih baby lobster yang berjumlah total kurang lebih sebanyak14.315 (empat belas ribu tiga ratus lima belas) ekor yang diperoleh darimembeli dari tangkapan Nelayan dari Perairan Krui Pesisir Barat yangberdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia tanggal 14 April 2014, masuk dalam wilayah pengelolaanperikanan Negara Republik Indonesia, disingkat dengan WPPNRI,khususnya WPPNRI 572

Mesh size kantong = 2 Inchi, panjang tali ris atas < 90 M danpanjang tali selambar < 1800 M untuk setiap sisi, Kantong bagian atasmenggunakan jendela bermata jaring persegi (square mesh window),kapal motor berukuran > 30 GT dan dioperasikan pada jalurpenangkapan ikan Ill Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 712 dan pada Zona Ekonomi EksklusifIndonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia(WPPNRI) 711.wonnnn =n === Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

Mesh size kantong = 2 Inchi, panjang tali ris atas < 60 M danpanjang tali selambar < 1000 M untuk setiap sisi, kantong bagianatas menggunakan jendela bermata jaring persegi (Square meshwindow) kapal motor berukuran > 10 GT sampai dengan 30 GTdan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)TL2.2.

Mesh size kantong = 2 Inchi, panjang tali ris atas < 90 M danpanjang tali selambar < 1800 M untuk setiap sisi, kantong bagianatas menggunakan jendela bermata jaring persegi (Square meshwindow), kapal motor berukuran > 30 GT dan dioperasikan padajalur penangkapan ikan III Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 712 dan pada Zona EkonomiEksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 711. Bahwa posisi kapal KM.

Mesh size kantong 2 2 Inchi, panjang tali ris atas < 90 M dan panjangtali selambar < 1800 M untuk setiap sisi, kantong bagian atasmenggunakan jendela bermata jaring persegi (Square mesh window),kapal motor berukuran > 30 GT dan dioperasikan pada jalurpenangkapan ikan III Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia (WPPNRI) 712 dan pada Zona Ekonomi Eksklusif IndonesiaWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)71Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi ,keteranganterdakwa

< 1800 M untuk setiap sisi, kantong bagian atas menggunakanjendela bermata jaring persegi (Square mesh window), kapal motor berukuran> 30 GT dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan Ill WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 dan padaZona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 711Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangandiatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa termasukdalam perbuatan

Perairan dangkal s200 meter, terdiri dari:e WPPNRI 571: meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;e WPPNRI 711: meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan LautCina Selatan;e WPPNRI 712: meliputi perairan Laut Jawa;e WPPNRI 713: meliputi perairan Selat makassar, Teluk Bone, LautFlores dan Laut Bali;e WPPNRI 718: meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timorbagian Timur;Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Prk/2017./PN Son2.

Perairan dalam 2200 meter, terdiri dari:e WPPNRI 572: meliputi perairan Samudera Hindia sebelah baratSumatera dan Selat Sunda;e WPPNRI 573: meliputi perairan Samudera Hindia sebelah SelatanJawa sampai dengan Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan LautTimor bagian Barat;e WPPNRI 714: meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut banda;e WPPNRI 715: meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku< LautHalmahera.

Laut Seram dan Teluk Berau;e WPPNRI 716: meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara PulauHalmahera;e WPPNRI 717: meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan SamuderaPasifik;Menimbang, bahwa KM.

Setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negaraasing, yang melakukan kegiatan perikanan di WPPNRI ;b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikananberbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di WPPNRI ;c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukanpenangkapan ikan di luar WPPNRI ;d.

Hal iniberdasarkan PERMEN Nomor: PER/30/MEN/2012 Tentang UsahaPerikanan Tangkap di WPPNRI jo PERMEN Nomor: PER/26/PERMENKP/2013 tentang Perubahan Atas PERMEN Nomor: PER/30/MEN/2012Tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI. Pada Pasal 19 ayat (1)disebutkan bahwa setiap orang untuk memiliki SIP sebagaimana yangHalaman 25 dari 64 halamanPutusan No.17/Pid.Sus.PRK/2016/PN.Tpg.dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepadaDirektur Jenderal dengan melampirkan persyaratan :a.

Tangkap di WPPNRI tidakbertentangan dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.

WPPNRI, padaPasal 1 angka (22) menyebutkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)adalah ijin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untukmelakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari SIUP ;Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Nomor: PER/30/MEN/ 2012Tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI, pada Pasal 11 butir (1)menyebutkan : Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap diWPPNRI wajib memiliki jin Usaha Perikanan Tangkap ;Bahwa benar bagi kapal

Setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negaraasing, yang melakukan kegiatan perikanan di WPPNRI ;b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikananberbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di WPPNRI ;c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukanpenangkapan ikan di luar WPPNRI ;Halaman 30 dari 64 halamanPutusan No.17/Pid.Sus.PRK/2016/PN.Tpg.d.

WPPNRI 571 meliputi perairan selat malaka dan laut Andaman;2. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra hindia sebelah barat, Sumatradan selat sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairansamudra hindia sebelah selatan, jawahingga sebela selatan nusa tenggara, laut Sawu dan laut timur bagianbarat;4. WPPNRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cinaselatan;WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores,dan laut bali;7.

WPPNRI 714 meliputi perairan teluk tolo dan laut banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, lautHalmahera, laut seram dan teluk beraur;9. WPPNRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utara pulauHalmahera, laut seram dan teluk beraur;10. WPPNRI 717 meliputi perairan teluk cendrawasih dan samudra pasifik;11.

WPPNRI 571 meliputi perairan selat malaka dan laut Andaman;2. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra hindia sebelah barat, Sumatradan selat sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairan samudra hindia sebelah selatan, jawahingga sebela selatan nusa tenggara, laut sawu dan laut timur bagianbarat;4. WPPNRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cinaselatan;5. WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;6. WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores,dan laut bali;7.

WPPNRI 714 meliputi perairan teluk tolo dan laut banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, laut Halmahera,laut seram dan teluk beraur;9.

WPPNRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utara pulauHalmahera, laut seram dan teluk beraur;10.WPPNRI 717 meliputi perairan teluk cendrawasih dan samudra pasifik;11.WPPNRI 718 meliputi perairan laut aru, alaut arafuru dan laut timurbagian timur;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMENKP/2014menegaskan bahwa yang dimaksud Andon penangkapan ikan adalah kegiatanpenangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan

No.Reg.Perkara: PDM 02 / TRP / Eku.2 /05 / 2021, tanggal 10 Mei 2021, dimana Penuntut Umum telah mendakwaTerdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagaiberikut:KESATU:Bahwa terdakwa TRAN HUNG DUNG selaku Nahkoda Kapal BV 4419TS merupakan Kapal Penagkap Ikan Asing berbendera Vietman pada hariKamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.10 WIB atau setidaktidaknyadalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Wilayahn Perairan WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesua (WPPNRI

RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja JoPasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 UndangUndang No.31 Tahun 2004Tentang Perikanan.ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa TRAN HUNG DUNG selaku Nahkoda Kapal BV 4419TS merupakan Kapal Penagkap Ikan Asing berasal berbendera Vietman padahari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.10 WIB atau setidaktidaknyadalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Wilayah Perairan WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesua (WPPNRI) Zona EkonomiEkslusif Indonesia (

Perizinanberusaha dalam hal ini mengacu pada peraturan Menteri Kelautan danPerikanan nomor 58 / PERMENKP / 2020 tentang Usaha PerikananTangkap, yaitu pada pasal 9 ayat (1) berbunyi Setiap Orang untukmelakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI dan/atau Laut Lepaswajid memiliki izin Usaha Perikanan Tangkap.

dalam 11 (Sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yang salah satunyaadalah WPPNRI dengan kode nomor 711, yang wilayahnya meliputi perairanSelat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara.Daftar Koordinat batas masing masing WPPNRI terdapat pada lampiran Petadan Deskripsi masing masing WPPNRI.

Untuk WPPNRI dengan kode nomor711, terdapat nomor mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 42;Menimbang, bahwa Laut Natuna dan Laut China Selatan atau LautNatuna Utara yang masuk dalam WPPNRI 711, batas wilayahnya meliputi :a. Sisi Selatan :1. Titik koordinat nomor.1, posisi 1 12 56 LU 103 26 16 BT;2. Titik koordinat nomor.2, posisi 1 11 44 LU 103 34 00 BT;3. Titik koordinat nomor.4, posisi 1 11 17 LU 103 39 38 BT;b. Sisi Barat :1. Titik koordinat nomor.32, posisi 3 03 03 LU 104 48 16 BT;2.

) disebutkan salah satuwilayah pengelolaan perikanan adalah WPPNRI 573 meliputi perairanSamudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan NusaTenggara, Laut Sawu dan Laut Timor Bagian barat dan perairan Jember,Pacitan dan Pergi masuk di dalamnya.

merupakanwilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan,pembududayaan'ikan, konservasi, penelitian, danpengembangan perikanan yang meliputi perairanpedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zonatambahan dan zona ekonomi eklusif Indonesia.Pasal 2 ayat (1) : WPPNRI sebagaimana dimaksuddalampasal 1 diatas dibagi dalam 11 (Sebelas) WilayahPengelolaan Perikanan, yaitu :a.

WPPNRI 571 meliputi perairan SelatMalaka dan Laut Andaman;b. WPPNRI 572 meliputi perairanSamudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan SelatSunda;c. WPPNRI 573 meliputi perairanSamudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelahSelatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timorbagian Barat;d. WPPNRI 711 meliputi perairan SelatKarimata, laut Natuna dan laut China Selatan;e. WPPNRI 712 meliputi perairan LautJawa;f. WPPNRI 713 meliputi perairan SelatMakasar, Teluk Bone, Laut Flores dan laut Ball;g.

WPPNRI 714 meliputi perairan TelukTolo dan Laut Banda;h. WPPNRI 715 meliputi perairan TelukTomini, laut Maluku, laut Halmahera, Laut Seram danTeluk Berau;Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Cbii. WPPNRI 716 meliputi perairan LautSulawesi, dan sebelah utara Pulau Halmahera;j. WPPNRI 717 meliputi perairan TelukCenderawasih dan Samudera Pasifik;k.

merupakan wilayahpengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan,pembududayaan ikan, konservasi, penelitian, danpengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman,perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zonaekonomi eklusif Indonesia.Pasal 2 ayat (1) : WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah PengelolaanPerikanan, yaitu :1.

WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019./PN.Liw2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah BaratSumatera daan Selat Sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah SelatanJawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan LautTimor bagian Barat;4.

WPPNRI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan lautChina Selatan;WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, LautFlores dan laut Bali;WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, laut Maluku, lautHalmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utaraPulau Halmahera;10.

WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan SamuderaPasifik;11. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan laut Timorbagian Timur.Bahwa Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMENKP /2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiatanggal 14 April 2014 tersebut, maka perairan yang ada di Desa Biha,Desa Krui, Desa Tanjung Setia, Desa Siging, dan Desa Marang Kab.Pesisir Barat Prov.

Lampung, masuk dalam WPPNRI 572 meliputiperairan Samudra Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;Bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 /PERMENKP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia tanggal 14 April 2014, maka mengeluarkan,mengadakan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang dari perairandi Desa Biha, Desa Krui, Desa Tanjung Setia, Desa Siging, dan DesaMarang Kab. Pesisir Barat Prov.

HIUMACAN 3606 termasuk dalam Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPP) 715 sesuai dengan Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor : 18/PERMENKP/2014 tentangWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan jugaditentukan dari Peta Laut Nomor 363;e Bahwa, WPP RI 715 meliputi Teluk Tomini, Laut Maluku, LautHalmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;e Bahwa, Perairan Sebelah Utara Halmahera dan Laut Sulawesitermasuk dalam WPPNRI 716;e Bahwa, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KM.

LUVENIA ditangkap oleh KP.HIU MACAN 3606 termasuk dalam WPPNRI 715 sebagaimanaPeraturan Menteri KP Nomor:18/PERMENKP/2014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan juga sesuai Peta LautNomor 363;e Bahwa, WPPNRI 715 meliputi Teluk Tomini, Laut Maluku, LautHalmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;e Bahwa, WPPNRI 716 meliputi Perairan Sebelah Utara Halmaheradan Laut Sulawesi;e Bahwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa KM.

LUVENIA pada saatditangkap posisi koordinat 0003.253 LU 12843.531 BT masuk dalamwilayah bagian selatan Halmahera merupakan Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715;e Bahwa benar, sesuai SIPIOT Nomor: 26.20.7198.5223.00689daerah penangkapan ikan KM.

LUVENIA resmi danlegal beroperasi sebagai kapal penangkap ikan di WPPNRI.

putusan ini;Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa, terlebin dahulu dipertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut :Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak keseimbanganpemanfaatan sumberdaya perikanan pelagis di WPPNRI 715 khususnyadi perairan Sebelah Selatan Halmahera;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum; Putusan Nomor : 1/Pid.SusPRK/2021/PN SonPage 20 Terdakwa sopan dalam

UntukWilayah Pulau Buaya bagian Selatan masuk Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPNRI) 573, dan untuk Wilayah Pulau Buaya Bagian Utaramasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) 714; Bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) dibagimenjadi 9 (Sembilan) Wilayah untuk memudahkan dalam segi pengelolaan, yangmana Kabupaten Alor sendiri mendapat 2 (dua) Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPNRI) yaitu (WPPNRI) 573 dan (WPPNRI) 714;

WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera danSelat Sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hinggasebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;4. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut ChinaSelatan;5. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;6.

WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan LautBali;7. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, LautSeram dan Teluk Berau;9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara PulauHalmahera;Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN KIb10. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan SamuderaPasifik;11.

WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timorbagian Timur;Menimbang, bahwa selain 11 (Sebelas) wilayah tersebut, dalam Pasal 2 Ayat(2) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 /PERMENKP / 2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia juga mencantumkan terkait nama perairan yang tidak tersebut dalampembagian WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi berada di dalamsuatu WPPNRI, merupakan bagian dari WPPNRI tersebut;Menimbang

dan Lampiran pada PeraturanMenteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 / PERMENKP / 2014Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka MajelisHakim mengambil kesimpulan tempat kejadian, yaitu perairan sebelah Barat PulauBuaya tepatnya pada koordinat 08 10 448 LS124 22 025 BT adalah masuk kedalam WPPNRI 714;Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, telah diketahui bahwa saksiIran S.

Timur RI.) yang merupakan WPPNRI 718 dengan jalurpenangkapan ikan III dan di larang melakukan penangkapan di jalur dan II namun pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017, Sekitarpukul 05.40 WITA terdakwa melakukan penangkapan ikan bertempatdi Perairan sekitar Pulau Pagerungan Besar Jawa Timur, pada Posisi060 52.543 LS 1150 56.204 BT, yang bukan termasuk daerahpenangkapan ZEEI Laut ARAFURA dan ZEEI Laut TIMOR (Bag. TimurRI.) atau merupakan WPPNRI 718. Perbuatan Terdakwa selakuNahkoda KM.

Timur RI) itu merupakan WPPNRI 718dan daerah terlarangadalah perairan territorial; bahwa Hal yang dilakukan oleh sdr. Paidi bin Yono denganmenggunakan KM.

PUTRA LEO PERKASA dengan berat kotor 131GT yaitu melakukan penangkapan ikan di perairan Pulau PagerunganBesar dengan jarak kurang lebih 5 mil dari pulau yang termasukkedalam WPPNRI 713, hali ini tidak Sesuai dengan SIPI nomor26.17.0001.01.56511 yang mengatakan bahwa daerahHalaman 9 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpspenangkapannya adalah ZEEI Laut ARAFURA dan ZEEI Laut TIMOR(Bag.

TimurRI.) atau merupakan WPPNRI 718. Perbuatan Terdakwa selakuNahkoda KM.

Timur RI.) atau merupakan WPPNRI 718,sehingga perbuatan Terdakwa selaku Nahkoda KM.

PUTRASAFIK yaitu SKM (Surat Keterangan Melaut) dengan alat tangkap Cantrangdan Izin lokasi penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 711 meliputi perairan Selat Karimata, LautNatuna, dan Laut China Selatan. Sedangkan saat itu Kapal KM. PUTRA SAFIKmelakukan penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) 712 meliputi perairan Luat Jawa. Oleh karenaKapal KM.

Putra Safik yaitu di Area Fishing Ground WPPNRI 711 dan ZEEI WPPNRI711; Bahwa KM.

Putra Safik melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan izin,yang seharusnya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI 711 meliputiSelat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan, namun KM. PutraSafik melakukan penangkapan di WPPNRI 712 yaitu di PeraianKepulauan Seribu; Bahwa dari alat yang di miliki KP. Hiu10, tidak bisa diketahuisebelum melakukan penangkapan di Perairan Kepulauan Seribu tersebutKM.

Putra Safik yaitu di AreaFishing Ground WPPNRI 711 dan ZEEI WPPNRI711 Bahwa benar hasil tangkapan KM.

WPPNRI 571 meliputi perairan selat malaka dan laut Andaman;2. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra hindia sebelah barat, Sumatradan selat sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairansamudra hindia sebelah selatan, jawahingga sebela selatan nusa tenggara, laut sawu dan laut timur bagianbarat;4. WPPNRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cinaselatan;5. WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;6. WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores,dan laut bali;7.

WPPNRI 714 meliputi perairan teluk tolo dan laut banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, lautHalmahera, laut seram dan teluk beraur;9. WPPNRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utara pulauHalmahera, laut seram dan teluk beraur;10. WPPNRI 717 meliputi perairan teluk cendrawasih dan samudra pasifik;11.

WPPNRI 571 meliputi perairan selat malaka dan laut Andaman;Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018./PN.FHK.2. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra hindia sebelah barat, Sumatradan selat sunda;3. WPPNRI 573 meliputi perairan samudra hindia sebelah selatan, jawahingga sebela selatan nusa tenggara, laut sawu dan laut timur bagianbarat;4. WPPNRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cinaselatan;5. WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;6.

WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores,dan laut bali;7. WPPNRI 714 meliputi perairan teluk tolo dan laut banda;8. WPPNRI 715 meliputi perairan teluk tomini, laut Maluku, laut Halmahera,laut seram dan teluk beraur;9.

WPPNRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utara pulauHalmahera, laut seram dan teluk beraur;10.WPPNRI 717 meliputi perairan teluk cendrawasih dan samudra pasifik;11.WPPNRI 718 meliputi perairan laut aru, alaut arafuru dan laut timurbagian timur;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMENKP/2014menegaskan bahwa yang dimaksud Andon penangkapan ikan adalah kegiatanpenangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UndangUndangNo. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan PerikananNegara Republik Indonesia (WPPNRI) untuk penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, Sungai, danau,waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Bidang Perikanan lakukan kapalikan asing KM.

BV5367 TS dengan identitas bendera Vietnam yang dinahkodai olehTerdakwa, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia (WPPNRI) tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.SusPrk/2018/PN Randi Laut Natuna Utara yaitu pada posisi koordinat 06 41 42 LU 109 1215 BT;Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapanoleh KRI. Abdul Halim perdanakusuma355 terhadap kapal ikan KM.

BV5367 TS dengan identitas bendera Vietnam yang dinahkodai olehTerdakwa, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia (WPPNRI) tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)di Laut Natuna Utara yaitu pada posisi koordinat 06 41 42 LU 109 1215 BT;Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.SusPrk/2018/PN RanBahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapanoleh KRI. Abdul Halim perdanakusuma355 terhadap kapal ikan KM.

Unsur di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia;Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia (WPPNRI) untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikanberdasarkan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan terdiri atas :1. Perairan Indonesia ;2. ZEEI, dan3.

BV5367 TS dengan identitas bendera Vietnam yang dinahkodai olehHalaman 39 dari 57 Putusan Nomor 56/Pid.SusPrk/2018/PN RanTerdakwa, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia (WPPNRI) tepatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)di Laut Natuna Utara yaitu pada posisi koordinat 06 41 42 LU 109 1215 BT ;Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapanoleh KRI. Abdul Halim perdanakusuma355 terhadap kapal ikan KM.