Mahfudinkepada saksi untuk saksi serahkan kembali kepada DPKAD KabupatenSukamara untuk proses lebih lanjut;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak kenal M.Mahfuddin Noor, dan tidak mengetahui;INA NASYITHAH :Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan Pembangkit ListrikTenaga Surya tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan PermataKecubung Kabupaten Sukamara, saksi ditunjuk selaku Penerima danHalaman 63 dari 174 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2016/PN PlkPenyimpan Barang berdasarkan

memeriksa apakah ada surat kuasa dari pihak PTMitrasolusi Teknologi Mandiri kepada Mahfudin;Bahwa saksi tidak meneliti kebenaran tanda tangan dalam prosespencairan karena yang penting nama dan tanda tangan telah sesuaidengan akta, saksi tidak memiliki kKewenangan untuk memverifikasitandatangan dan cap stempel penyedia;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;ABDUL JALIL :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Belanja pada DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

anggaranyang digunakan serta memproses pencairan dana DAK+DAU 20 % dan100% dalam kegiatan tersebut;Bahwa proses dan mekanisme yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Sukamara menerima Surat Perintah Membayardari Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara yang dilampiridengan Surat Permintaan Pembayaran serta dokumen pendukung untukpencairan, selanjutnya dilakukan koreksi oleh Bidang Belanja DPKADKabupaten Sukamara, setelah dinyatakan lengkap diterbitkan SP2D yangselanjutnya SP2D oleh DPKAD

Rantau Utara;

teknis review proporsal sekolah calonpenerima bantuan sosial revitalisasi bangunan SMAtahun 2013;Fotocopy dari fotocopy SURAT DIREKTURPEMBINAAN SMA Tanggal..April 2013 tentangPedoman Pelaksanaan Revitalisasi Bangunan SMA;Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan KepalaSMAN 2 Kota Jambi Nomor 640/ 695/SMAN2/2013tentang Penunjukan langsung Konsultan PerencanaRevitalisasi gedung SMAN 2 Kota Jambi;Fotocopy dari fotocopy SURAT PERNYATAANKEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DANASET DAERAH KOTA JAMBI Nomor593/89/DPKAD

Siradju, MSC dan setelah ditanda tanganiSurat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) tersebut diserahkankepada saksi Abdul Kadir Sangadji kemudian diserahkanlah berkasbeserta SPMLS dan Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada DinasPengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Ternate melaluiHal. 10 dari 124 hal. Put.

Siradju, MSC dan setelah ditanda tanganiSurat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) tersebut diserahkankepada saksi Abdul Kadir Sangadji kemudian diserahkanlah berkasbeserta SPMLS dan Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada DinasPengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Ternate melaluiBendahara Umum Daerah (BUD) Kota Ternate untukmengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untukyang selanjutnya dibawa ke Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD)Cabang Ternate oleh Bank BPD Cabang Ternate

Pulau Morotai.e Kemudian setelah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, SPPSPM yangdisertai datadata pendukung dibawa ke DPKAD Kab.

Pulau Morotai sebagai Anggota;e Kepala DPKAD Kab.

Pulau Morotai sebagai Anggota;Kepala DPKAD Kab. Pulau Morotai sebagai Anggota;Kadis PU sebagai AnggotaKadis pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagai Anggota;Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab pulau Morotai sebagai Aggota;Kabag Hukum & Organisasi Setda Kab. Pulau Morotai sebaga Anggota;Kabag umum dan Perlengkapan Setda Kab. Pulau Morotai sebagai Anggota;Bahwa Tupoksi Terdakwa sebagai panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaanPembangunan untuk kepentingan umum Kab.

Kepala DPKAD Kabupaten Pulau Morotai Anggota8. Kadis PU Anggota9. Kadis Pertanian, perkebunan, dan Pertanian Anggota10. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pulau Morotai Anggota11. Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Pulau Anggotamorotai12. Kabag Umum Dan Perlengkapan Setda Kabupaten Pulau AnggotaMorotai Bahwa Terdakwa Mufti Siruang, S.Ag selaku Kepala Bagian Tata PemerintahanKab.

Kepala DPKAD Kabupaten Pulau Morotai Anggota8. Kadis PU Anggota9. Kadis Pertanian, perkebunan, dan Pertanian Anggota10. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pulau Morotai Anggota11. Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Pulau Anggotamorotai12.

2012;Setelah ditetapbkan menjadi APBDes Desa Batulawang TahunAnggaran 2012, saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala DesaBatulawang mengajukan proposal permohonan pencairan AlokasiDana Desa (ADD) yang dilampiri APBDes Desa Batulawang TA. 2012ke Pemerintah Kota Banjar melalui Kantor Kecamatan Patarumanuntuk diverifikasi dan ke Dinas PMPDKBPol Kota Banjar untukdievaluasi, selanjutnya disampaikan kepada Walikota Banjar danapabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi ke DinasPendapatan dan Aset Daerah (DPKAD

2012.Setelah ditetapbkan menjadi APBDes Desa Batulawang TahunAnggaran 2012, saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala DesaBatulawang mengajukan proposal permohonan pencairan AlokasiDana Desa (ADD) yang dilampiri APBDes Desa Batulawang TA. 2012ke Pemerintah Kota Banjar melalui Kantor Kecamatan Patarumanuntuk diverifikasi dan ke Dinas PMPDKBPol Kota Banjar untukdievaluasi, selanjutnya disampaikan kepada Walikota Banjar danapabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi ke DinasPendapatan dan Aset Daerah (DPKAD

2004 yang diajukan oleh Penggugatsaat ini selaku Penggugat II dan Hidayat Faber selaku Penggugat melawanDirektur Utama PT Pakuan sebagai Tergugat yang juga sebagai Tergugat saat inidimana putuan tersebut menjatuhkan amar yaitu menolak gugatan Penggugatuntuk seluruhnya;Menimbang, bahwa dengan dijatuhkanya putusan yang menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya maka sudah ada putusan yang bersifat positif,dengan demikian syarat ke3 ini telah terpenuhiHal 46 dari 52 Putusan Nomor: 127/ Pdt.G /2017/PN DpkAd

/2013 tanggal 21 Januari 2013, Nomor3006/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 9 maret 2013.

Nomor 376/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 26 April 2013, Nomor Halaman 363 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plg 59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.78.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.401/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 7 Mei 2013, Nomor 444/KPTS/DPKAD/2013tanggal 17 Mei 2013, Nomor 601/KPTS/DPKAD/ 2013tanggal 12 Agustus 2013, dan Nomor 748/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 22 Oktober 2013tentang Penerima Hibahdan Bansos padaAPBD Prov Sumsel Tahun anggaran 2013.1 (Satu) lembar surat Nomor

Nomor 376/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 26 April 2013, Nomor Halaman 720 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Pig 59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.78.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.401/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 7 Mei 2013, Nomor 444/KPTS/DPKAD/2013tanggal 17 Mei 2013, Nomor 601/KPTS/DPKAD/ 2013tanggal 12 Agustus 2013, dan Nomor 748/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 22 Oktober 2013tentang Penerima Hibahdan Bansos padaAPBD Prov Sumsel Tahun anggaran 2013.1 (Satu) lembar surat Nomor

Nomor 376/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 26 April 2013, Nomor401/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 7 Mei 2013, Nomor 444/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 17 Mei 2013, Nomor 601/KPTS/DPKAD/ 2013tanggal 12 Agustus 2013, dan Nomor 748/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 22 Oktober 2013tentang Penerima Hibahdan Bansos padaAPBD Prov Sumsel Tahun anggaran 2013.1 (Satu) lembar surat Nomor. 900/00699/DPKAD/I/2012 Tanggal 7 September 2012tentang Penyampaian Dokumen tentangperubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan TA. 2012 (Legalisir).1 (Satu)

kas daerah harus melalui proseduryang telah diatur peraturan Undangundang, dan tidak dibenarkan realisasipemasukan dan pengeluaran dana pada kas daerah dengansembron0o; e Bahwa tidak ada masuk dana ke kas daerah mulai dengan rentang waktutanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Desembere Bahwa tidak ada kepala DPPKAD memasukkan dana ke kas daerah yangdiambil dari dana HIBAH KONI Kota PadangPanjang ;e Bahwa tidak pernah ada kas daerahe Bahwa tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Kepala DPKAD

secara tidak benar atau tidak sesuai denganketentuan UndangBahwa setiap keluar masuk dana pada kas daerah harus melalui proseduryang telah diatur peraturan Undangundang, dan tidak dibenarkan realisasipemasukan dan pengeluaran dana pada kas daerah dengansembrono;Bahwa tidak ada masuk dana ke kas daerah mulai dengan rentang waktutanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 DesemberBahwa tidak ada kepala DPPKAD memasukkan dana ke kas daerah yangBahwa tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Kepala DPKAD

terdakwa, tapi tidak ada hubungan darahmaupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan Kejaksaan NegeriNanga Bulik, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak adamendapat tekanan dan arahan sehingga dalam memberikan keteranganitu dalam keadaan bebas kemudian sebelum saksi menandatangani beritaacara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya karenanya saksimembenarkan isi berita acara dimaksud dan tetap pada keterangantersebut;Bahwa saksi sebagai PNS di DPKAD

SPM 343/SPMLS/DPKAD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.1 (satu) bundel foto copy daftar pembayran uang kesejahteranaan non eselonBagian Administrasi Perekonomian Setdako Pematangsiantar bulan Oktobers.d. Desember 2010 (triwulan IV).1 (satu) bundel foto copy Daftar Perhitungan uang makan/lauk pauk bulanOktober s.d.

DaftarPengisian Anggaran DPA Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asetdaerah sejumlah Rp. 50.665.767.515,49 (lima puluh milyar enam ratus enam puluhlima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah koma empatpuluh Sembilan sen).Bahwa sekitar tanggal 30 Desember 2010 Terdakwa VERY EVA SUSANTISIREGAR selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kota Pematang Siantar melaporkan kepada JUNIAMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE adanya anggaran DPKAD

Rantau Utara;

), untukDasar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 6/POKJAIII/2011 tanggal 1Agustus 2011.Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang LelangPengadaan Mobil Jabatan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2011Nomor : 8/POKJAIII/2011 dengan Pemenang Lelang PT.CITA BENLOMONPRATAMA untuk Paket 3 (tiga)dalam Pengadaan proyek tersebut.Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Suratpenunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Mobil JabatanNomor : 24/73/DPKAD

Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Suratpenunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Mobil JabatanNomor : 24/73/DPKAD/2011 (pekerjaan Paket III) dari BPKAD Pemkab BovenDigoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama.. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 secara formalitas dibuat Berita Acara HasilPeLelangan (BAHP) Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 10/POKJA/III/2011Halaman 66 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PT Jap10.11.12.13.14.

Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat Suratpenunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Mobil JabatanHalaman 115 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PT Jap10.11.12.13.14.Nomor : 24/73/DPKAD/2011 (pekerjaan Paket III) dari BPKAD Pemkab BovenDigoel kepada PT.Cita Benlomon Pratama.Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011 secara formalitas dibuat Berita Acara HasilPeLelangan (BAHP) Pengadaan Mobil Jabatan Nomor : 10/POKJA/III/2011(pekerjaan Paket III), dengan Pemenang

nilai sebesarRp. 428.781.000 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluhsatu ribu rupiah) dengan lampiran yaitu:Halaman 40/102 Putusan No. 32/Pid.SusTPK/2019/PN. kdi1) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 0303/KONT/PPKAPBNP/Diknaspora/X/2010 tanggal 21 oktober 2010;2) Berita Acara Pembayaran dari Diknaspora Nomor : 225 /BAPLS/X/2010tanggal 25 Oktober 2010, dan3) Bukti Penyetoran Pajak dengan NPWP : 02 857 234 5 816 000 tanggal 25Oktober 2010;Selanjutnya setelah dinyatakan lengkap,DPKAD

1.715.124.000 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluhempat ribu rupiah) dengan lampiran yaitu:1) Berita Acara Pembayaran dari Diknas Pora Nomor : 277/BAPLS/XII/2010tanggal 18 Desember 2010;2) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 0203/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;3) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 0803/PPKAPBNP//XII/2010tanggal 17 Desember 2010;4) Foto/dokumentasi, dan;5) Surat Setoran Pajak tanggal 23 Desember 2010;Selanjutnya setelah dinyatakan lengkap DPKAD

2004 yang diajukan oleh Penggugatsaat ini selaku Penggugat Il dan Hidayat Faber selaku Penggugat melawanDirektur Utama PT Pakuan sebagai Tergugat yang juga sebagai Tergugat saat inidimana putuan tersebut menjatuhkan amar yaitu menolak gugatan Penggugatuntuk seluruhnya;Menimbang, bahwa dengan dijatuhkanya putusan yang menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya maka sudah ada putusan yang bersifat positif,dengan demikian syarat ke3 ini telah terpenuhiHal 46 dari 52 Putusan Nomor: 127/ Pdt.G /2017/PN DpkAd

SPM 343/SPMLS/DPKAD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.123. 1 (satu) bundel foto copy daftar pembayran uang kesejahteranaan non eselonBagian Administrasi Perekonomian Setdako Pematangsiantar bulan Oktobers.d. Desember 2010 (triwulan IV).124. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Perhitungan uang makan/lauk pauk bulanOktober s.d. Desember 2010.125. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walokota Pematangsiantar Nomor: 9731332/1332/WK.

SPM 343/SPMLS/DPKAD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.123. 1 (satu) bundel foto copy daftar pembayran uang kesejahteranaan noneselonBagian Administrasi Perekonomian Setdako Pematangsiantar bulan Oktobers.d.Desember 2010 (triwulan IV).halaman 130dari 116 hal, putusanNomor : 22/PID.SUS.K/2013/PTMDN124. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Perhitungan uang makan / lauk paukbulanOktober s.d.

Cab.Serang No.Rekening 0055409625001 senilaiRp.1.899.311.800,, setelah dipotong pajak senilaiRp.221.747.200, ;Bahwa yang menandatangani dokumen pengajuan permohonanpembayaran adalah saksi M.Nurdin Afrizal ;Bahwa pengajuan pembayaran diajukan kepada Terdakwaselaku PPK .kemudian diserahkan kepada saksi selaku PPTKuntuk diperiksa kelengkapannya ,apabila lengkap diserahkankepada Bendahara ;Bahwa kemudian Bendahara mengeluarkan SPP,kemudianditerbitkan SPM untuk ditandatangani Terdakwa selaku PPKkemudian ke DPKAD

Berita Acara Pembayaran ; Bahwa sebelum dokumen pencairan dana ,dokumen tersebutdiverifikasi oleh PPK ,dalam hal ini yang bertindak selaku PPK diDisporaparbud Kota Serang adalah Terdakwa yang juga selakuPengguna Anggaran ; Bahwa setelah dokumen lengkap, Bendahara mengeluarkanSPP,kemudian diterbitkan SPM untuk ditandatangani Terdakwaselaku PPK, kemudian diserahkan ke DPKAD Kota Serang untukditerbitkan SP2D kerekening CV.Viefar Mediatama ; Bahwa pembayaran kepada CV.Viefar Mediatama dilakukan 1kali

Bapeda dan DPKAD melakukan singkronisasi terhadap DAK ;4. DPKAD dan bagian perencanaan merancang kebutuhan sesuaidengan juklak juknis ;5.

Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Paniai tertanggal kosong bulan Februari 2014 dengan Lampiran : Revisi SP2D Pembayaran angsuran 95% atas Pekerjaan pembangunan PLTMH Yatamo dan Rekening Koran Giro Bank Papua RKUD Kab. Paniai dengan No. Rek. 901 21.10.06.00019-3; Dikembalikan kepada Penuntut Umum;8. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Asuransipemeliharaan kesehatan anggota DPRD kabupaten Belitung.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungankeluarga.Bahwa Saksi adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Belitung.Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencairan dana tahun 2011,karena Saksi diangkat sebagai Kepala BPKAD pada tahun 2013.Bahwa Saksi tidak mengetahu tentang jumlah peserta AsuransiPemeliharaan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Belitung.Bahwa menurut Saksi mekanisme pencairan dana pada DPKAD