Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Halaman 53 Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

dikonstruksikan dalam Pelaksana Tugas (Plt) tidakdikenal dalam hukum administrasi negara, sehingga tidak memilikikewenangan hukum untuk mengambil atau menetapkan keputusan yangbersifat mengikat dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo Lampiran Bab V huruf EPeraturan MENPAN

dikonstruksikan dalam Pelaksana Tugas (Plt) tidakdikenal dalam hukum administrasi negara, sehingga tidak memilikikewenangan hukum untuk mengambil atau menetapkan keputusan yangbersifat mengikat dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo Lampiran Bab V huruf EPeraturan MENPAN

dikontruksikan dalam Pelaksana Tugas (Plt) tidakdikenal dalam hukum administrasi Negara, sehinga tidak memilikikewenangan hukum untuk mengambil atau menetapkan keputusan yangbersifat mengikat dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 juncto Lampiran Bab V huruf EPeraturan MENPAN

Setelah jabatan Kasubag langsung terdiri dariStafstaf;eBahwa mekanisme pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di KabupatenTabanan dari tenaga honor menjadi CPNS adalah tenaga honorer sudah harusmulai bekerja dari tahun 2003, sehingga tahun 2004 yang bersangkutan sudahmempunyai SK Kontrak s/d tahun 2010 baru diusulkan menjadi CPNS, yangsumber penggajiannya dari APBD, selanjutnya masingmasing SKPDmengusulkan dengan blangko SE MENPAN & RB Nomor 05 tahun 2010 yangmengetahui Kepala SKPD ke BKD, yang

dan validasi selesai ternyata muncul permasalahan yaitu 8bulan setelah saya menjabat Kepala BKD Kab.Tabanan, muncul Surat EdaranMenpanRB RI Nomor 03 tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 bahwa hanya ada85 orang yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK) dan itupun tidak ada satupunnama dari DKP yang masuk dalam daftar MK tersebut, sehingga sebanyak 139orang yang masuk daftar nominatif tenaga honorer dari DKP Kab.Tabanan yangdiusulkan keseluuhannya dinyatakan TMK (tidak memenuhikriteria).Kemudian dari SE Menpan

Untukitu saksi harus lembur siang dan malam atas biaya sendiri dan dari terdakwa IGede Jagrem;Bahwa saksi menerangkan untuk pengusulan dan pendataan K1 yang diperlukanberdasarkan SE Menpan RB adalah SK asli Kontrak, namun selama ini paratenaga honorer DKP tidak pernah diberikan SK asli melainkan hanya fotokopitiap tahunya.

Tabanan sejak tahun 2004 menjadi tenagaharian sebagai tukang sapu;Bahwa saksi mengetahui ada surat Menpan untuk pendataan bagi tenagahonorer yang untuk K1.

Dimana pada saat ituada surat dari Menpan pada tahun 2010 yang isinya menginformasikan bagitenaga kontrak dengan masa kerja 1 tahun per 31 Desember 2005 diberikankesempatan untuk mengikuti kategori (K1) Karena keterbatasan mereka akaninformasi ini, terdakwa yang mengumpulkan mereka untuk memberitahu hale Bahwa tenaga yang memenuhi syarat harus melengkapi berkas persyaratan;e Bahwa Kadis Pak Santiana meminta para kepala bidang untuk membantukelancaran proses pemberkasan atau administrasi tenaga honorer

kepadaTerdakwa, diketahui anak Saksi bernama LINDA SURYANI dan Saksimenyetahuinya melalui telepon dari isteri Saksi dan penyerahan uangtersebut dibuatkan tanda terima berupa kwitansi bermateri 6.000 (enamribu);Bahwa jumlah seluruh uang yang telah Saksi serahkan kepadaTerdakwa adalah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan jutarupiah); Bahwa cara Terdakwa meminta uang lagi pada Saksi untuk mengurusCPNS jalur khusus adalah dengan meminta dipersiapkan berkas lagi.Terdakwa menyatakan bahwa pihak BAKN Pusat dan MENPAN

Surat petunjuk teknis dari Menpan RI.5. Tenaga honorer yang ditempatkan pada Kemenag RI (BiroKepeg), Depag Kanwil, atau Memenag Kab/Kota.Bahwa saksi tidak tahu ada biaya yang harus dikeluarkan olehpara Honorer untuk pengurusan pengangkatan menjadi CPNSpada Kantor Kemenag Kab. HST dan Kab.

terkait program dan kegiatan pembangunan danmelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ; Bahwa Saksi tidak melaksanakan koordinasi karena tidak ada perintahterkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yangdikeluarkan oleh Bupati ; Bahwa Saksi tidak hadir pada saat melakukan rapat tersebut ; Halaman 52 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUNKPGBahwa tidak ada rapat atau pertemuan sebelum dikeluarkan suratkeputusan bersama 3 (tiga) menteri ini ; Bahwa tidak pernah dipanggil ke Menpan

Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menpan RBdan Kepala BKN Tentang Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan PutusanPengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan terhadap jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan padatanggal 13 September 2018 yang dalam salah satu kesepakatannya akan memberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang

TASPEN pun hanya akan memproses apabilasudah ada audit dari BKN, Menpan, KPK dan BPK bahwa ASN yangbersangkutan tidak tersangkut masalah tindak pidana. Terkait pemberhentianPenggugat yang tersangkut masalah Tindak Pidana Korupsi dan putusantersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,tetapi pada saat putusantersebut inkracht belum ada Undangundang No. 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara.

YUSROJI :Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai PNS di Kantor BadanKepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Aceh Tamiangyang menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan PemberdayaanPegawai sejak Tanggal 30 Desember 2017;Bahwa saksi menerangkan Penggugat diberhentikan terkait dengan tindakpidana dalam jabatan;Bahwa saksi menerangkan terhadap PTDH PNS yang melakukan kejahatandalam Jabatan ini, Bupati Aceh Tamiang sudah melakukan beberapa koordinasidengan BKN, Mendagri, BKN regional, Menpan

Pasal 60 Ayat 5, perguruan tinggi wajibmemiliki statuta, yang kelompok ketiga dari surat itu adalah mengenaisenat, senat universitas dan SOTK (susunan organisasi dan tata kerja),namun ahli kira yang mulia sudah ada yang menjelaskan kalau PTNsebelum statuta itu ditetapkan oleh pak Menteri, Ssusunan organisasi dantata kerja itu harus dikirim ke Menpan dan RB, untuk apa, untuk ditelititentang efisiensi karena akibatakibat dari gemuknya struktur organisasitersebut itu adalah tunjangan struktural yang

akan membebani negara,karena itu harus disetujui oleh Menpan terlebih dahulu, kalau sudahdisetujui terbit Permenristekdikti tentang SOTK, Permenristekdikti tentangSOTK ini menjadi acuan dan dasar bagi penyusunan statuta PTN, dengandemikian secara mutatis mutandis. tentang senat itu tentang tata kelolatentang SOTK itu tentang tata kelola yang mendasari statuta tidak bisadibenturkan dengan Pasal 34 B dan 36, harus dengan Pasal 34 A, jadikalau dibenturkan dengan Pasal 34 A tidak ada yang membatasi

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Putusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 46 Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Auditi tidak diberi kesempatan oleh BPKP untuk menyatakan lengkaptidaknya dan benar tidaknya data/dokumen yang diterima BPKPsecara sepihak dari Penyidik Korupsi, hal ini bertentangan denganPeraturan Menpan angka 2110 yang menyatakan Independensi APIPyaitu posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dariintervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinantertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan Auditi danmelaksanakan pekerjaan dengan leluasac.

Soemarno, KementerianBUMN Republik Indonesia di Jakarta dengan tembusan kepada : BapakPresiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua BPK, Ketua Komisi VIDPR RI, Menteri Sekretaris Kabinet Rl, Menko Bidang Perekonomian Rl,Menkominfo RI, Menpan RI, Menaker RI, Komisaris Utama PT PosIndonesia, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Kepala Regional s.d. IX PosIndonesia, Ketua DPW SPPI seluruh Indonesia, Kepala Kantor Pos seluruhIndonesia, Ketua DPC SPPI seluruh Indonesia (TI4);b.

., M.H yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Perancang PerundangUndangan Madya Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian LHKRepublik Indonesia berdasarkan Keputusan Menpan No.41/Kep/Men.Pan/12/2000, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAMRI dan Kepala BKN No. M.390KP.04.12 Tahun 2012, No. 01 Tahun 2002, P.18 Tahun 2015 adalah:a. Menyiapkan, mengolah Rancangan Peraturan Perundangundangan danInstrumen Hukum lainnya;b.

Terkait dengan sengketa ini jelas norma yang sudah ada dalamaturan Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undangundang Nomor 43Tahun 1999 bahwa setiap PNS yang sudah ada putusan harus diberhentikan.Sehingga ketika tidak diberhentikan adalah merupakan kelalaian dari Bupatiselaku Pejabat Pembina Kepegawaian, karena dianggap lalai makapemerintah pusat dalam hal ini BKN, Menpan RB dan Mendagri sebagai satusistim di kepegawaian mengingatkan agar melaksanakannya.

Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menpan RB danKepala BKN Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan terhadap jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada tanggal 13September 2018 yang dalam salah satu kesepakatannya akanmemberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian danpejabat yang berwenang yang

Musi RawasUtara ada melaksanakan penerimaan CPNS, bahwa adanya pelaksanaanpenerimaan CPNS tersebut berdasarkan SK dari Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor nyasaksi tidak ingat;Bahwa benar terdakwa bukan sebagai panitia seleksi CPNS Kab.MurataraTA.2014 dan terdakwa tidak memiliki peran dalam seleksi CPNSKab.Muratara;Bahwa benar terkait penerimaan CPNS Kab.Muratara TA 2014 saksi pernahdimintai tolong oleh Ahmad Yani untuk meluluskan Andi Irawan danHartatik

ANTON ya diajukan saja, suratnya ditujukankepada Menpan .Bahwa benar untuk pembicaraan selanjutnya, saksi tidakmengetahui karena saksi dihubungi oleh saudara saksi yangkebetulan sedang di Jakarta. Pertemuan di TEE BOX tersebuthanya berkisar kurang lebih satu jam.Bahwa benar sdr. ANTON menyuruh saksi dan sdr ARIF untukmenginap di apartemen sdr. ANTON yang ada di Darmawangsa.Selanjutnya saksi dan ARIF menuju ke apartemen diantar olehsupir sdr. ANTON dengan menggunakan mobil harrier,sementara sdr.

Foto copy Surat Tanda terima pengiriman surat yang disampaikankepada Bapak Menpan mohon memperoleh keadilan atas kampung halamanyang digusur oleh PTP VI bertanggal Jakarta 2631986, untuk selanjutnyadisebut Bukti P 12;13. Foto copy Surat Pernyataan tentang penyelesaian lahan pertaniantanaman pangan pada lokasi Padang Durian Hijau dan Padang Jatibertanggal Jambak 13 Agustus 1987, untuk selanjutnya disebut Bukti P 13;14.