Ditemukan 6377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kaplres kompres kempret kemprus kepres kempes kepreg
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANGGANOTO URA, SE
186 — 188
  • Urasebagai PPTK) ada Surat Persetujuan Proses Penunjukan Langsung WalikotaAmbon walaupun Kami Panitia Pengadaan sudah berusaha untuk meminta suratpersetujuan Walikota Ambon dimaksud namun (TerdakwaAngganoto Ura sebagaiPPTK) tetap tidak memberikan surat persetujuan Walikota Ambon dimaksud kepadaKami Panitia Pengadaan.Hal87 dari 325 hal Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN Amb Bahwa menurut saksi proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di DesaPasso adalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
    proses lelang penunjukan langsung KegiatanPembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap III Sesuai dengan Undangan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap III, SuratKeputusan dari Menteri Kimpraswil dan adanya Surat Perseujuan Proses penunjukanlangsung Walikota Ambon untuk kegiatan pembangunan Terminal Transit Tipe B PassoTahap Ill Tahun 2009.Bahwa proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di Desa Passoadalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SRIYADI
135 — 26
  • Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-09-2010 — Upload : 24-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 35/Pid.B/2010/PN KLB
Tanggal 3 September 2010 — - JONI TULIMAU, SE, MSi
143 — 44
  • perpanjangan tangan dari Dinas KoperasiProvinsi dan Kementerian Koperasi;Bahwa personil Dinas Koperasi yang masuk ke dalam panitia pembangunan pasarperbatasan tugasnya tidak akan tercampur dengan tugasnya sebagai personil dari DinasKoperasi sebab ada pembatasan tugas, yaitu tugas sebagai panitia terbatas pada proyeksaja sedangkan tugas sebagai personil dari Dinas Koperasi merupakan tugas yangsifatnya abadi;Bahwa koperasi bukan plat merah tetapi plat kuning sehingga koperasi tidak bisamelaksanakan Keppres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-11-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 98 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Februari 2015 — MUSASHI PANGERAN BATARA SITANGGANG. SIHAR HARIADI SITUMORANG alias BONI.
134 — 30
  • adanya penolakan dari warga sekitar dan teknisnyaadalah melakukan pengecekan dilapangan sehingga keluarlah adendum ;Bahwa pada waktu adendum dikeluarkan kontraktor sudah bekerja tetapi denganadanya penolakan dari warga sekitar lokasi maka proyek berhenti dan penolakantersebut dilakukan didalam rapat dan ada kesepakatan terhadap penolakantersebut;Bahwa yang melakukan penghitungan terhadap biaya proyek peningkatanJalan Pondok Rangon tersebut adalah kontraktor dan dituangkan dalam RAB ;Bahwa didalam Keppres
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
202 — 279
  • Memberitahukan kepada Kemensos / Dit PKP bila ada dana rekeningbahwa berdasarkan KEPPRES No. 42 tahun 2002, DIREKTORATPENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN telah menyalurkan danabantuan sosial kepada 20 (dua puluh) KUBE yang ada di KotaPematangsiantar pada bulan Desember 2013 yang penerimanya (KUBE)telah ditetapbkan sebelumnya oleh Dinas Sosial Kota Pematangsiantarkemudian disahkan dan ditetapkan kembali oleh KPA yakni DirjenPenanggulangan Kemiskinan, dan saksiyang bertindak selaku PPSPMdalam penyaluran
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 21 Februari 2017 — KURSANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Soekarno Hatta, Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sampah ) bin Andi Makawu Awu. dan sekaligus Kuasa dari Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sanipah ) bin Andi Makawu Awu lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 1 Februari 2012 yang diketahui Lurah Kuala Samboja serta dibukukan dan didaftarkan dibawah Akte Notaris No. 457 / W/ FGF.T / III/ 2012, Tertanggal 16 Maret 2012 oleh Fudrawanto Juanda, SH, Notaris di Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H, M.H., Taufik Hidayat, S.H., Roni Suminto, S.H., M.H., Andi Saputro, S.H, Hama/ Octovianus, S.H., M.H., dan Matheus Ramses, R, S.H., MH. Para Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, beralamat Jl. Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 2306134-36 (hunting), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016 / SK.ESL / II /2016 tertanggal 2 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register Nomor W18-U4/35/HK.02.1/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 Selanjutnya disebut sebagai .......................................................... PENGGUGAT ; Lawan : 1. PT. TOTAL E & P INDONESIA Qq. TOTAL INDONESIE BALIKPAPAN yang berkedudukan / beralamat di Balik Papan Branch, Jl. Yos Sudarso, Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., Romi Emirat, S.H., dan Bianca Jwalita Kalyana, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor Nomor W18-U4/60/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016 selanjutnya disebut sebagai ............................................................ TERGUGAT I; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI qq PERTAMINA PUSAT qq PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN yang berkedudukan / beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sumartono Raharjo, Tamaji, Adityo Haryoseto, Potayanda, Semuanya adalah pekerja PT Pertamina (Persero) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. SK-60/C00000/2016-S0 tanggal 7 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/61/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi Nomor SK-0010/M00200/2016-SO tanggal 26 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/236/HK.02.1/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT II; Dan : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. 35, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 42, Jakarta – 12710 (PO.BOX 4775), dalam hal ini diwakili oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/M/2014 tanggal 18 November 2014; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANTON DEDI HERMANTO, S.H., M.H, 2. WASHINGTON E. PANGARIBUAN, S.H., 3. AMRIZAL SYAHRINI, S.H., M.H., 4. ROLAND KENDIETZ I BUDIHARSO,S.H., 5. DIPO AGDIYAL, S.H., 6. LUDIN SITORUS, S.H., 7. NOVIANDI S. PANGARIBUAN, S.H., 9. DAVIN VARIAN, S.H. pada Advokat pada Kantor dan Pengacara “AntonDedi Hermanto, S.H.& Rekan”, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 46Q Jakarta Pusat-10610 Telp. (021) 4205465 serta 1. MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN, 2. SYAIFUDIN ZUCHRI, 3. SAFE’I, 4. ALAM MULYAWAN, 5. E.M. ALFALESA, 6. BEN SAFARO, Para Pekerja Divisi Pertambangan Hukum SKK Migas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-0413/SKO0000/2016/SO tanggal 13 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18.U4/141/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi No : 8315/ADH/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang diberikan kepada NUR RIDHOWATI, SH. Advocad yang beralamat Jl. Bogor Baru Blok A.6 No. 19 RT. 006 RW. 001, Kel. Tegal Lega, Kec. Kota Bogor Tengah. Surat Kuasa substitusi dimaksud telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/170/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai ..................................... PENGGUGAT INTERVENSI;
594 — 510
  • Pemakaian fungsi tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunaninfrastrukturminyak, gas dan panas bumi menjadi tanggung jawab Pemohon Intervensi dan harusdilindungi oleh karena fungsi tanah tersebut berubah menjadi Objek Vital Nasionalsebagaimana Pasal 1 angka 1 KEPPRES No. 63 Tahun 2004 tentang PengamananObjek Vital Nasional adalah :Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yangmenyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan/atau sumberpendapatan Negara
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir. JOHNNY LUCKY METUBUN
171 — 73
  • Terminal Transit Tipe B Passo dan katanya (saksi Angganoto Urasebagai PPTK) ada Surat Persetujuan Proses Penunjukan Langsung WalikotaAmbon walaupun Kami Panitia Pengadaan sudah berusaha untuk meminta suratpersetujuan Walikota Ambon dimaksud namun (saksi Angganoto Ura sebagaiPPTK) tetap tidak memberikan surat persetujuan Walikota Ambon dimaksudkepada Kami Panitia Pengadaan.Bahwa menurut saksi Proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di DesaPasso adalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
    proses lelang penunjukan langsungKegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap Ill sesuai denganUndangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe BPasso Tahap Ill, Surat Keputusan dari Menteri Kimpraswil dan adanya SuratPerseujuan Proses penunjukan langsung Waelikota Ambon untuk kegiatanpembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap III Tahun 2009.Bahwa proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di Desa Passoadalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 11 Juni 2012 — GIGIH BUDI SETIAWAN BIN MATHEUS SANDY
60 — 7
  • (seratus lima puluh juta45f Adanya kesaksian bahwa proses pelelangan telah diatur untuk memenangkanperusahaantertentu ;Bahwa perbuatan Terdakwa GIGIH BUDI SETIAWAN Bin MATHEUS SANDY adalahmelawan hukum karena Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 dantentang Pengadaan barang dan Jasa, yaitu tidak melakukan pelelangan sebagaimana mestinyasesuai pasal 2 ayat (2), Bahwa tujuan diberlakukan KEPRES ini adalah agar pelaksanaanpengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 324/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 September 2017 — PT.MITRA TIRTA UTAMA (PT.MTU) CS >< PT.WISMA AMAN SENTOSA (PT.WAS)
302 — 192
  • Sikapdemikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yangberlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34 (Pasal Il ayat3). (Buku Aneka Hukum Arbitrase, Bandung: 1996, halaman 1516). Menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untukmengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Buktibukti danKesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebin dahulumengeluarkan Putusan Sela tentang Eksepsi Kompetensi Absoluttersebut. f. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SAIFUDIN AZIS
198 — 40
  • Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945; Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IlII/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN PADANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 30 April 2015 — SYAFRUDDIN,S.Sos : EJISRIN SE;
104 — 33
  • tersebut;Bahwa saksi menjadi panitia pengadaan tanah tersebut sampai selesai;Bahwa saksi tidak ikut rapat dalam penentuan harga tanah tersebut;Bahwa Penentuan harga tanah untuk PLTU Teluk Sirih tersebut adalahberdasarkan Surat Keputusan Panitia bukan Wali Kota Padang;Bahwa saksi tidak tahu apakah Walikota Padang mengetahui hargatanah tersebut;Bahwa Wali Kota mengetahui sebagai laporan dari Panitia dimana Walikota Padang mengetahui permasalah pengadaan tanah tersebut;Bahwa Dasar hukumnya adalah Keppres
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN SERANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg
Tanggal 30 Juni 2020 — - BAKHRUDIN, SE MM
287 — 211
  • rancangan Kontrak Membuat usulan lelang kepada Ketua ULP, Surat Pengatara dariKepala Dinas, mengajukan usulan lelang ke ULP dengan melampirkanSurat Permohonan lelang dari PPK ke Ketua ULPNhSurat pengantar permohonan lelang dari Kepala Dinas ke UlpoO))) Rancangan Kontrak) Owner Estimate (OE)/HPS) Gambargambar yang akan dikerjakan)))Oo ooLDP dan LDKSyaratsyarat umum kontrakCO NSyaratsyarat khusus kontrak .Bahwa Terdakwa lulus ujian nasional keahlian pengadaan barang/jasapemerintah saat berlakunya Keppres
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
112 — 18
  • Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 24-01-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.RIYADI, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.RASYID WIRAPUTRA, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
Terdakwa:
AISA A.RUMONIN
116 — 77
  • pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugasS pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan balk,kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantumdalam Keppres
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN PADANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 30 April 2015 — Firdaus. K, SE, M.SI
89 — 22
  • tersebut;Bahwa saksi menjadi panitia pengadaan tanah tersebut sampai selesai;Bahwa saksi tidak ikut rapat dalam penentuan harga tanah tersebut;Bahwa Penentuan harga tanah untuk PLTU Teluk Sirih tersebut adalahberdasarkan Surat Keputusan Panitia bukan Wali Kota Padang;Bahwa saksi tidak tahu apakah Wali kota Padang mengetahui harga tanahtersebut;Bahwa Wali Kota mengetahui sebagai laporan dari Panitia dimana Wali kotaPadang mengetahui permasalah pengadaan tanah tersebut;Bahwa Dasar hukumnya adalah Keppres
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 8 Desember 2014 — Drs. HUSBA ARIF, M.Si alias HUSBA
59 — 31
  • diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undangundang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang PerubahanKeempat Atas Keppres
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 7 Maret 2017 — ADHA NUR MUJTAHID
201 — 32
  • Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945; Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IlII/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan diatas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-03-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 25 Juli 2012 — IR. RENDRA FRISTOTO, MM
77 — 20
  • Ade Charge/Ahli DANI SUDARSONO, Ak di bawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa ;Bahwa Ahli adalah mantan PNS pada BPKP ;Bahwa BPKP sejak tahun 2001 tidak lagi mempunyai kKewenanganuntuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negaraberdasarkan Keppres Nomor 42 Tahun 2001.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — HARDO
96 — 46
  • karena inprosedural.Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa adalah benar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalahbadan yang memperoleh wewenang konstitusional maupun wewenang atribusisebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Badan PemeriksaKeuangan (Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006) sehingga karenakewenangan yang diberikan tersebut BPK berwenang untuk melakukanperhitungan terhadap adanya kerugian keuangan Negara ;Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Keppres
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 13-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
FERRY OKTAVIANO, SE
308 — 122
  • kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yanghanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan normanormatidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar keppres