Ditemukan 902 data
455 — 2300
/2013 tanggal 21 Januari 2013, Nomor3006/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 9 maret 2013.
Nomor 376/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 26 April 2013, Nomor Halaman 363 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plg 59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.78.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.401/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 7 Mei 2013, Nomor 444/KPTS/DPKAD/2013tanggal 17 Mei 2013, Nomor 601/KPTS/DPKAD/ 2013tanggal 12 Agustus 2013, dan Nomor 748/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 22 Oktober 2013tentang Penerima Hibahdan Bansos padaAPBD Prov Sumsel Tahun anggaran 2013.1 (Satu) lembar surat Nomor
Nomor 376/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 26 April 2013, Nomor Halaman 720 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Pig 59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.78.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.401/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 7 Mei 2013, Nomor 444/KPTS/DPKAD/2013tanggal 17 Mei 2013, Nomor 601/KPTS/DPKAD/ 2013tanggal 12 Agustus 2013, dan Nomor 748/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 22 Oktober 2013tentang Penerima Hibahdan Bansos padaAPBD Prov Sumsel Tahun anggaran 2013.1 (Satu) lembar surat Nomor
Nomor 376/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 26 April 2013, Nomor401/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 7 Mei 2013, Nomor 444/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 17 Mei 2013, Nomor 601/KPTS/DPKAD/ 2013tanggal 12 Agustus 2013, dan Nomor 748/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 22 Oktober 2013tentang Penerima Hibahdan Bansos padaAPBD Prov Sumsel Tahun anggaran 2013.1 (Satu) lembar surat Nomor. 900/00699/DPKAD/I/2012 Tanggal 7 September 2012tentang Penyampaian Dokumen tentangperubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan TA. 2012 (Legalisir).1 (Satu)
97 — 73
Halsel ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala DPKAD sejak tahun 2011 sampaidengan tahun 2013, untuk pastinya tgl. dan bulannya saksi lupa ;Bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST direktur Cv. Oase Indoland adalahrekanan yang ditunjuk untuk melaksanakan kegitan pengadaanpeningkatan jalan poros pada jalan poros fida Kec.
Halsel TA. 2012 untukkegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.016.014.000,, dimananilaipekerjaan sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 1.933.400.000,;Bahwa saksi tidak tahu kapan ULP mengadakan lelang / tender untukpekerjaan tersebut ;Bahwa secara exofficio, saksi selaku Kepala DPKAD juga menjabatselaku Bendahara Umum Daerah, dimana kewenangan saksi adalahmelakukan pencairan dana untuk nilai diatas Rp. 500.000.000.
91 — 33
bagi Anggota DPRD Kabupaten BelitungTahun Anggaran 2009.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungankeluarga.Bahwa Saksi adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Belitung.Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencairan dana tahun 2011, karenaSaksi diangkat sebagai Kepala BPKAD pada tahun 2013.Bahwa Saksi tidak mengetahu tentang jumlah peserta AsuransiPemeliharaan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Belitung.Bahwa menurut Saksi mekanisme pencairan dana pada DPKAD
Terbanding/Tergugat I : Walikota Bandung
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor UPT PUSKESMAS Cinambo
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kelurahan Penghulu Babakan Cinambo
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Sekolah Dasar Negeri Cisaranten Wetan Gedebage
Terbanding/Tergugat V : Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI Gedebage
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kabupaten Bandung
73 — 78
;Bahwa bagian Pengukuran BPN Kota Bandung kelokasi HARTAWARISAN untuk melakukan Pengukuran namun tidak dapatdilakukan pengukuran karena diatas harta warisan telah berdiribangunan...dst..Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya in casu ParaPenggugat menarik atau memasukan pula Dinas (DPKAD) sebagaipihak yang menyatakan bahwa objek perkara adalah merupakanmilik Pemerinrah Kota Bandung yang tercatat dalam kartu Inventarisbarang kemudian juga Badan Pertanahan Nasional Kota Bandungseharusnya pula
70 — 18
Kepala DPKAD dengan SK ditandatangani KabidPerbendaharaan ;Apa tugas Kabid PerbendaharaanKabid perbendaharaan yang periksa dokumen ;Apakah proyek ini sudah terbayar ?Sudah terbayar ;Darimana anggarannya ?Anggaran dari bantuan Provinsi ;Atas kesempatan yang diberikan Jaksa PU dan Penasihat HukumTerdakwa menyatakan cukup ;8.
ANDI KURNIA, SH, MH.
Terdakwa:
MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID.
143 — 51
Bone beserta lampiranya;
- Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab.
Bone, bserta lampirannya;
- Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
- Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab.
1.SULUH EDHI WIBOWO,S.S, M.Hum. Dkk
2.Hartopo
Tergugat:
BUDI SOESETIJO, S.H
113 — 25
Hak Milik No.3114 dan No. 3115, berikut penguasaan atas fisiknya, itu masih kami sangsikanjuga, sebab pada tahun 2016, ketika Tergugat Intervensi I (SULUH EDHIWIBOWO) mewakilkan kepada istrinya yang bernama ANA SETIYANI untukmengurus pajak lahan ke3 sertifikat tersebut, ternyata pihak ahli waris lah yangmasih harus membayar semua tunggakan pajak yang ada sejak tahun 2009, 2010,2012, 2013, 2014, dan 2015 (bukan penggugat intervensi yang KATANYAmemiliki tanahtanah tersebut), sehingga pihak kantor DPKAD
84 — 37
Asuransipemeliharaan kesehatan anggota DPRD kabupaten Belitung.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungankeluarga.Bahwa Saksi adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Belitung.Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencairan dana tahun 2011,karena Saksi diangkat sebagai Kepala BPKAD pada tahun 2013.Bahwa Saksi tidak mengetahu tentang jumlah peserta AsuransiPemeliharaan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Belitung.Bahwa menurut Saksi mekanisme pencairan dana pada DPKAD
59 — 26
sawahdi 3 (tiga) desa dimaksud, telah dibayarkan seluruhnya (100%) kepadaterdakwa (Sumali) melalui rekening CV.Tri Muliya Utama, dengan mekanismeterdakwa (Sumali) terlebin dahulu mengajukan permohonan kepada PPTKHalaman 126 dari 172 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plkkemudian memberikannya kepada Bendahara maka oleh Bendaharadibuatkan SPP untuk ditandatngani oleh PPTK bersama bendaharaselanjutnya dibuatkan SPM untuk ditandatangani oleh PejabatPenandatangan SPM selanjutnya disampaikan kepada DPKAD
pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan cetaksawah di 3 (tiga) desa dimaksud, telah dibayarkan seluruhnya (100%) kepadaterdakwa (Sumali) melalui rekening CV.Tri Muliya Utama, dengan mekanismeterdakwa (Sumali) terlebin dahulu mengajukan permohonan kepada PPTKkemudian PPTK selanjutnya PPTK memberikannya kepada Bendahara makaoleh Bendahara dibuatkan SPP untuk ditandatangani oleh PPTK bersamabendahara selanjutnya dibuatkan SPM untuk ditandatangani oleh PejabatPenandatangan SPM selanjutnya disampaikan kepada DPKAD
166 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bupati Bone Bolango memerintahkan saksi ANAS PAUDI selaku KepalaSub Bagian Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango dan saksi ANDI IDHAMselaku Kepala Bidang Anggaran pada DPKKAD Kabupaten Bone Bolangountuk menyusun RKASKPD yang tidak dibahas terlebin dahulu oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta dalam pembuatan RKA BantuanSosial pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kabupaten Bone Bolango tahun 2011 tidak berdasarkan
Bahwadalam pembuatan RKA Bantuan Sosial pada SKPD Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2012tidak berdasarkan kepada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang seharusnyaditetapkan oleh Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 45 Ayat (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi Bantuan sosial sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidakmengikat serta memiliki
Bahwa dalam pembuatan RKA Bantuan Sosialpada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kabupaten Bone Bolango tahun 2012 tidak berdasarkan kepada DaftarPenerima Bantuan Sosial yang seharusnya ditetapbkan oleh KeputusanBupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (2) PermendagriNomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahyang berbunyi Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)Hal. 6 dari 279 hal, Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2017diberikan secara selektif
Bahwadalam pembuatan RKA Bantuan Sosial pada SKPD Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2012tidak berdasarkan kepada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang seharusnyaditetapkan oleh Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 45 Ayat (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi Bantuan sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidakmengikat serta memiliki
Bahwa dalam pembuatan RKA Bantuan Sosialpada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kabupaten Bone Bolango tahun 2012 tidak berdasarkan kepada DaftarPenerima Bantuan Sosial yang seharusnya ditetapbkan oleh KeputusanBupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (2) PermendagriHal. 63 dari 279 hal, Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2017Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahyang berbunyi Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan secara selektif
1.BUDI NUGRAHA
2.TITO JAELANI
3.MUH RIDUAN
4.HAERUDIN
5.MOH. HELMI SYARIF
6.PUTRA ISKANDAR
Terdakwa:
DADANG SUGANDA
591 — 0
Keuangan bank BJB Kota Bandung Norek. 0009210318001 per Jan 2012 s/d Des 2012;
b
1 (satu) bundel copy Komentar instansi Temuan: Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran DPKAD TA.2012 sebesar Rp 965.205.000,00 dan Jasa Giro sebesar Rp 6.450.274,00 terlambat disetor ke Kas Daerah..
No. 1w, masing-masing dikembalikan kepada DPKAD Kota Bandung melalui PUPUNG HADIJAH.
1 (satu) bundel map warna biru bertulis tangan proses pencairan cek dan SP2D untuk RTH Mandalajati SP2D No 957/09124/1.20.05.03/BL2012 tanggal 11 Desember 2012, beserta lampiran dokumen pendukungnya.
Putus : 21-10-2016 — Upload : 10-03-2017Putusan PN SAMARINDA Nomor 19/pid.sus/2016/PN.Smr
Tanggal 21 Oktober 2016 — LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTO
166 — 59ARIEF RAHMAN, M.Si Bin MASHUDsaksi menjabat sebagai Kepala DPKAD Kab. Paser dari tahun 2010yang bertugas melakukan pencairan SP2D berdasarkan Perbup No. 04tahun 2008 tentang sistem dan prosedur pelaksanaan penatausahaanpengeluaran keuangan daerah, kemudian dimutasikan pada tahun 2014sebagai Ass. IV (Administrasi) SetKab. Paser;Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Proyek pengadaan konstruksibangunan sisi udara pembangunan Bandara Kab.
permintaanpembayaran dari PPTK yang kemudian meminta persetujuan kepadaPengguna Anggaran dalam hal ini adalah Kepala Dinas;e kemudian dari PA memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaranuntuk membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang diajukankepada PA untuk ditandatangani;e kemudian atas pengajuan pembayaran yang sudah dibuatkan SPMdiserahkan kepada Kasubbag Keuangan untuk dilakukan verifikasiterhadap kelengkapan berkas pencairan yang kemudian diserahkankepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD
)yang kemudian dari DPKAD langsung diterbitkan SP2D yanglangsung diserahkan kepada Bank BPD untuk dilakukan pencairan kerekening kontraktor.
Register : 27-10-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 01-07-2015Putusan PN BANDUNG Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 16 Maret 2015 — LILIS SUMIYATI Binti AHMAD
55 — 9Bahwa setelah ditetapbkan menjadi APBDes Desa Batulawang TahunAnggaran 2012, saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala DesaBatulawang mengajukan proposal permohonan pencairan AlokasiDana Desa (ADD) yang dilampiri APBDes Desa Batulawang TA. 2012ke Pemerintah Kota Banjar melalui Kantor Kecamatan Patarumanuntuk diverifikasi dan ke Dinas PMPDKBPol Kota Banjar untukdievaluasi, selanjutnya disampaikan kepada Walikota Banjar danapabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi ke DinasPendapatan dan Aset Daerah (DPKAD
Register : 29-04-2013 — Putus : 17-05-2013 — Upload : 18-04-2023Putusan PT BANTEN Nomor 9/PID.TPK/2013/PT BTN
Tanggal 17 Mei 2013 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. HALIMI, S.IP. M.Si Bin H. ASNIN Diwakili Oleh : SYAIFUL HIDAYAT, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : M. ARIFIANTO, SH. SE, MH.
71 — 12Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 141.1/SK.134.A-PEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLH Kepala Kelurahan pada Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan di lingkungan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang ; ------------------------------------------------------------------------
Dikembalikan kepada Pemerintahan Kota Tangerang melalui Pejabat Dinas Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPKAD
Register : 13-02-2018 — Putus : 06-04-2018 — Upload : 23-07-2019Putusan PT JAYAPURA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP
Tanggal 6 April 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
61 — 33CITA BENLOMON PRATAMA untuk Paket 3 (tiga) dalamPengadaan proyek tersebut.Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuatSurat penunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan PengadaanMobil Jabatan Nomor : 24/73/DPKAD/2011 (pekerjaan Paket III) dariBPKAD Pemkab Boven Digoel kepada PT.
Bahwa tanpa proses Lelang pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuatSurat penunjukan penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan PengadaanMobil Jabatan Nomor : 24/73/DPKAD/2011 (pekerjaan Paket III) dariBPKAD Pemkab Boven Digoel kepada PT. Cita Benlomon Pratama..
Register : 13-04-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 09-12-2021Putusan PN BANDUNG Nomor 175/Pdt.G/2021/PN Bdg
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
Eucharia Sastramidjaja
Tergugat:
1.Gubernur Jawa Barat
2.walikota bandung
3.yayan
Turut Tergugat:
3.LURAH WATES
4.LURAH PASAWAHAN
5.BPN KOTA BANDUNG
81 — 44Persil 51 S I Kohir C 548 seluas kurang lebih 4860 M2 terletak di Blok Jantra/Mengger, Kelurahan wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan atas nama N Sastramidjaja Neneng, alias Neneng Sastramidjaja sebagaimana Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Bandun tentang Hibah tanah dan bangunan milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Pemerintah daerah Kota Bandung Nomor : 593/45/BPD-593/2045-DPKAD
Putus : 27-07-2017 — Upload : 26-03-2019Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 27 Juli 2017 — SUGIARTO Bin MOH. IKSAN ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG;
91 — 27HELMY PERDANA PUTERA, M.Si, dibawah sumpah didepanpersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sesuai dalam BAP diPolres LumajangBahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluargaBahwa benar saksi bekerja sebagai PNS di bagian Kepala BidangPerbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Provinsi Jatim sejak tahun 2014Bahwa benar tugas saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan padaBadan Pengelola
Register : 22-08-2012 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 19-10-2012Putusan PN MANADO Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.MDO
Tanggal 15 Agustus 2012 — Drs.Dat Paputungan
118 — 32Tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa pekerjaan saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS), danJabatan saya saat ini Kepala Dinas Perdagangan danPerindustrian Kab Boltim;e Bahwa pada tahun 2011 disaat saksi menjabat sebagaiKepala Dinas DPKAD di Kab. Boltim, yang menjadi tugaspokok saksi dalam hubungan dengan Proyek Pengadaan AlatPeraga Seni dan Budaya SD pada Dinas Pendidikan diKabupaten Boltim Tahun 2011 yaitu : Menerima dokumen dari Setiap SKPD melalui verifikasi di DinasPPKAD.
Register : 04-08-2011 — Putus : 30-03-2012 — Upload : 24-05-2012Putusan PN JAYAPURA Nomor 15/Pid.Tipikor/2011/PN-JPR
Tanggal 30 Maret 2012 — ASAAT SERANG, SE, M.Si
94 — 47Lanny Jaya Nomor:900/220/DPKAD/2010 , tanggal 13 desember 2010, yang bertandatangan KepalaDPPKAD (Nico Rumbino, SE);1 lembar foto copy contoh tandatangan dan paraf mewakili Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Lanny Jaya, tanggal 13 desember 2010,yang bertandatangan Kepala DPPKAD (Nico Rumbino, SE);1 lembar asli permintaan penerbitan nomor SPD yang ditujukan kepada Yth.
Register : 09-12-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 17-11-2014Putusan PN BENGKULU Nomor 44/PID.SUS/TPK/2013/PN.BKL (PN. Bengkulu)
Tanggal 30 April 2014 — M. ZAIRIN, SE.MM Bin H. JARIS
75 — 35TU bagianumum, namun sekarang berdinas di DPKAD Pemrintah DaerahKabupaten Kepahiang.Bahwa pekerjaan saksi sebagai anggota Pokja pengadaan barang /jasa pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiangyaitu sebagai anggotaBahwa dalam kepanitiaan lelang, ada 5 (lima) orang, yaitu Ketua,Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.Bahwa Tim Pokja Pengadaan Barang berdasarkan Keputusan KepalaDinas Koperasi, Ukm dan Perindag Nomor : 22/KEP/KUKMPP/2012tanggal 16 Juni 2012 adalah sebanyak 5 (lima) orang