Ditemukan 721 data
165 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
sekali tidakmenjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan olehTergugat yang menyebabkan perjanjian pengalihan piutang Nomor 1tanggal 11 Oktober 2002 antara Tergugat kepada Tergugat II besertaturunannya harus dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum;Bahwa pengalihan piutang yang dilakukan oleh Tergugat kepadaTergugat Il sudah sesuai dengan kewenangan dari BPPN sebagaimanadiatur dalam Pasal 37 A ayat (3) huruf e UndangUndang Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan sebagaaimana
59 — 7
diterima untuk diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas,Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimanaterurai di atas;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telahmenyampaikan buktibukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta mengajukan tiga orangsaksi sebagaimana tersebut di atas;Menimbang , bahwa Termohon juga telah menyampaikan bukti bukti surat T.1sampai dengan T.3 ,srta mengajukan tiga orang saksi sebagaaimana
149 — 31
Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukanseolaholah asli dan tidak dipalsukan;Menimbang, bahwa sebagaaimana fakta yang terungkap dipersidanganbahwa pada tahun 2008 terdakwa selaku mamak kepala kaum/ Mamak KepalaWaris suku pisang Kabun Pulasan telah mengajukan gugatan terhadap saksiMuhklis Sutan Kayo dkk dalam perkara perdata No. 16/ PDT.G/2008/ PN.BT diPengadilan Negeri Bukittinggi dan mengajukan ranji suku pisang keturunan DTNan Sabatang yang diketik oleh saksi Nola Nari Pgl.
118 — 15
SARI sehingga menurut Pasal 49 huruf b UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena kedua belahpihak yang berperkara berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan makaHal. 34 dari 40 hal. Put. No: 2359/Pat.G/2020/PA.
93 — 87
Priatama Riau yangterletak di Kacamatan Kunto Darussalam KabupatenRokan Hulu tersebut, Penggugat menggugat BupatiRokan Hulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarudengan dalil hukum/dasar hak Penggugat vide SuratKeputusan Menteri Kehutanan tertanggal 18 Juni 1991No. 322/Kpts 11/1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutanseluas 12.086 Ha sebagaaimana perkaraNo.15/G.TUN/2006/PTUNPbr. yang menyatakan gugatanPenggugat (Penggugat aquo) tidak dapat diterima, jo.No.07/BDG/2007/PT.TUNMDN.
Pembanding/Jaksa Penuntut : ARY HANDOKO, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ARY HANDOKO, SH.
131 — 30
nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdimasyarakat, dengan demikian dalam memutus perkara Haki tidak sajamendasarkan kepada ketentuan UndangUndang saja yang hanya mengutamakankepastian hukum, tetapi juga wajib memberikan keadilan dan kemanfaatanHal. 30 dari 41 Putusan No. 31/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sbykhususnya bagi pelaku perbuatan dan memberikan akses keadilan bagi masyarakatpada umumnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa ZAENURI BinMARJONAN memenuhi unsur Secara Melawan Hukum sebagaaimana
54 — 25
Menghukum Tergugat dan atau Siapa saja yang mendapatkanhak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat,seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaaimana padabaik selambatlambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusandiucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk uangtunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dujual lelangdengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat;5.
107 — 69
Dan lebih lanjut pada ayat (2)dikatakan : pemeriksaan sebagaaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk beritaacara pemeriksaan; nn nnn men nnn mn nnn nnn ener nnnPasal 28 ayat (1) dikatakan : Berita acara pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabatyang memeriksa dan PNS yang diperiksa;> Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Pasal29ayat (1) jo Pasal 31 ayat (1) PP No. 53 Tahun
91 — 66
tersebut sudahmasuk katagori perbuatan melawan hukum, maka dalil gugataan pennggugatyang menyataakan Para Tergugat telaah melakukan perbuataan melawanhukum pihak Penggugat telah dapaat membuktikan dalil gugatanya ;Menimbang, bahwa bahwa sistem kewarisan secaara adat di Indonesiaterdapat tiga sisitem, yaitu patrilineal, matrilineal dan campuran keduanya, untukdaerah Timor yang berlaku adalah sistem patrilineal dimana pihak garisketurunan lakilaki yang berhak mewarisi harta warisan ;Menimbang, bahwa sebagaaimana
71 — 25
Pdt.G/2019/PA.Bgrbelum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah dipihak ibunya dan biayapemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya ;Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dan Termohonmasih berumur 8 dan 7 tahun, maka pengadilan menetapkan kedua anakPemohon dan Termohon tetap berada dalam asuhan Termohon selaku ibukandungnya ;Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan agar tetap terjaga kondisidan atau keadaan serta keberadaan kedua anak tersebut berada dalam asuhanTermohon sebagai ibunya sebagaaimana
Terbanding/Tergugat : PT. BPR Natasha Bintang Anugrah Diwakili Oleh : HARAPAN SILALAHI, SH.
137 — 55
.:001/BPRNBAADD/I/17 pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 dantelah terjadi hubungan hukum antara Pelawan dengan TerlawanHalaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 17PDT/2020/PT YYKmengenai Pembiayaan sebagaaimana tertuang dalam AddendumPerjanjian Kredit No.: 001/BPRNBAADD/I/17 pada hari Rabu tanggal 4Januari 2017 yang mana pada pokoknya Pelawan telah mendapatkankredit dari Terlawan sebesar Rp.685.000.000, (Enam Ratus DelapanPuluh Lima Juta Rupiah) yang cicilan/angsuran pengembaliannyadibayarkan secara
42 — 30
Konstitusi wajibmenggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdimasyarakat, dengan demikian dalam memutus perkara Haki tidak sayamendasarkan kepada ketentuan UndangUndang saja yang hanya mengutamakankepastian hukum, tetapi juga wajib memberikan keadilan dan kemanfaatankhususnya bagi pelaku perbuatan dan memberikan akses keadilan bagi masyarakatpada umumnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa ZAENURI BinMARJONAN memenuhi unsur Secara Melawan Hukum sebagaaimana
300 — 784
;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum sebagaimana teruraipada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkantenggang waktu yang cukup dan bahkan apabila telah diantarai oleh putusanPengadilan, Mahkamah Partai yang tidak menerima dan menyelesaikanperselisihan partai, misalnya menyangkut pemberhentian keanggotaan partai yangdiajukan oleh pengadu dan yang berkepentingan untuk itu, maka penyelesaiansecara internal melalui Mahkamah Partai sebagaaimana normatif ditegaskandalam
88 — 33
Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bal paket shabushabudilatas seberat 556 (lima ratus lima puluh enam) Gram telahdimusnahkan dengan cara terlebih dahulu dilakukan penimbanganulang kemudian membuka plastik bungkus untuk menyisihkansebagian guna pembuktian perkara selanjutnya dimasukkan kedalamblender yang telah berisi air kKemudian blender di hidupkan agarshabushabu larut dalam air setelah larut baru dituangkan dalamWater Close (WC) sebagaaimana sesuaian dengan berita acarapemusnahan barang bukti
77 — 32
masingmasing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 5Desember 2013 ; 7 722 n 2 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yangbelum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjukBerita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakansatu kesatuan dengan Putusan ini ; won nne nena nanan === TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana ................. sebagaaimana
71 — 9
adalahmerupakan sebahagiaan dari objek yang termasuk kedalam sertifikat Hak Milik No.14Tahun 2012 (Bukti P2) maka Majelis menilai bahwa tanah objek perkara aquo yangsaat ini dikuasai oleh Tergugat adalah Hak Milik Penggugat yang sah dan oleh karenaitu wajib dilindungi;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum dalam persidangan bahwatanah objek perkara aquo dikuasai oleh Tergugat maka sudah patut dan sepantasnyauntuk menghukum Tergugat /Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara darisegala hak miliknya sebagaaimana
205 — 77
dengan melawan hak dengan rangkaian perkataan bohong telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Ad.4. .Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.Menimbang, bahwa unsur ke 4 ini bersifat alternatif, dimana salah satu saja daribagian unsur ini terbukti, maka unsur keseluruhan dianggap dapat dibuktikan dan dalamhal ini akan dibuktikan unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barangberupa uang,Menimbang, bahwa sebagaaimana
65 — 14
mengetahui namanama pemiliklahan yang lahannya terkena pelebaran Jalan Provinsi tersebut, selanjutnya dibentuk Timpembebasan lahan dengan ketua Tim adalah saksi Robi Cahyadi Als Robi Anak dariSuyatman (alm) dan anggotanya salah satu adalah saksi Tusiman als Man Bin WityoSumarto (Alm) selakau Kepala Dusun Tanjung Perak ; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Robi Cahyadi Als Robi Anak dariSuyatman (alm) dan saksi Tusiman als Man Bin Wityo Sumarto (Alm) serta dihubungkandengan keterangan terakwa, sebagaaimana
92 — 21
tersebut.Harus ada kesalahan.20Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yangdiderita.Bahwa ternyata Para penggugat dalam gugatannya tidak dapatmembuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dan tidakdapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukumtersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa perbuatan melawan hukumtersebut dilakukan, juga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatandengan kerugian, sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syaratsyarat sebagaaimana
100 — 9
Ishak Bin Yakub telahmendapat ganti rugi sebesar Rp. 7.093.000, (tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)atas tanah yang tidak seluas sebagaimana keseluruhan luas tanahnya sebagaaimana buktiP.1, P.2, , P.3, P.4 dan P.5 dan berdasarkan bukti T.II.8 / T.IV.3 orangtua Penggugat/H.Ishak Bin Yakub telah tercantum namanya sebagai pihak yang telah mendapat gantirugi, maka Majelis berpendapat adalah patut dan beralasan bila suratsurat tanah tersebutsaat ini tetap berada dalam penguasaan Penggugat, sebab