Ditemukan 705 data
Pembanding/Jaksa Penuntut : Hendarmen, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Hendarmen, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Roby Syahputra, SH
68 — 71
Darwan (SupirWabup Aceh Timur)39) SPPD No. 3149/090/2011, TMT 19 20 Agustus 2011, an. Darwan (Supir WabupAceh Timur)40) SPPD No. 5829/090/2011, TMT 28 29 Oktober 2011, an. T. Amran, SE41) SPPD No. 5830/090/2011, TMT 28 29 Oktober 2011, an. Frenky Handora(ADC PamTup Wabup Aceh Timur)42) SPPD No. 5831/090/2011, TMT 28 29 Oktober 2011, an. Zulfikar (SupirWabup Aceh Timur)43) SPPD No. 5781/090/2011, TMT 26 27 Oktober 2011, an.
240 — 89
Indonesia Nomor 2797), dicabut dandinyatakan tidak berlaku;3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada BagianBAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149
307 — 157
Indonesia Nomor 2797), dicabut dandinyatakan tidak berlaku;3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada BagianBAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149
333 — 162
Indonesia Nomor 2797), dicabut dandinyatakan tidak berlaku;3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada BagianBAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149
124 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
FrenkyHandora (ADC Pamtup Wabup Aceh Timur);36) SPPD Nomor 5021/090/2011, TMT 8 9 September 2011, a.n.Darwan (Supir Wabup Aceh Timur);37) SPPD Nomor 4076/090/2011, TMT 6 7 September 2011, a.n.Heni Safrianti (ADC lbu Wabup Aceh Timur);38) SPPD Nomor 4075/090/2011, TMT 6 7 September 2011, a.n.Darwan (Supir Wabup Aceh Timur);39) SPPD Nomor 3149/090/2011, TMT 19 20 Agustus 2011, an.Darwan (Supir Wabup Aceh Timur);40) SPPD Nomor 5829/090/2011, TMT 28 29 Oktober 2011, a.n.
EFFENDY, S.P.
Tergugat:
Walikota Sabang
147 — 90
PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149),sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 51); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Bahwa
DR. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
220 — 162
Indonesia Nomor 2797), dicabut dan dinyatakan tidakberlaku;2).Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XVKetentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149
HAMZAH FANSHURI, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
123 — 86
DalamPasal 362 angka 5disebutkan:Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 41979 TentangPemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraHalaman 9 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor: 20/G/2019/PTUN.BNA10.AA.12.Republik Indonesia Nomor 3149)sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil
Dr Harun Daeru, SE, MH
Tergugat:
Walikota Baubau
217 — 119
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1979 Nomor 3149), sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
750 — 349
23 Oktober 2014 an.Munesh Kumar beserta bukti setoran 2(dua) lembar
4. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3145/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014 1(satu) lembar
5. Foto copy Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3147/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014 1(satu) lembar
6. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3149Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank 1(satu)Panin Nomor : 3149/YOG/EXT/2014 tanggal 23 lembarOktober 2014 7. 1(satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Keterangan 1(satu)Lunas) Bank Bukopin Nomor : 633/YGY lembarCBG/X1/2014 tanggal 23 Oktober 2014 8. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank 1(satu)BNI Nomor : YGC/6/1032 tanggal 23 Oktober 2014 lembar 9.
Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank 1(satu)Panin Nomor : 3149/YOG/EXT/2014 tanggal 23 lembarOktober 2014 7. (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat 1(satu)Keterangan Lunas Bank Bukopin Nomor : lembar633/Y GYCBG/XI/2014 tanggal 23 Oktober 2014 8. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank 1(satu)BNI Nomor : YGC/6/1032 tanggal 23 Oktober lembar2014 9. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Munesh 2(dua)Kumar dan isteri nama Hanita tanggal 29 lembarSeptember 2014 (Loan To Value) 10.
370 — 125
Indonesia Nomor 2797), dicabut dandinyatakan tidak berlaku;2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada BagianBAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149
RAIS AGUS, SE
Tergugat:
WALIKOTA MAKASSAR
255 — 388
PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang PerubahanKeempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,Menimbang
SYARIFAH UMI KALSUM, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
135 — 68
DalamPasal 362 angka 5disebutkan :Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PemberhentianPegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149)sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan peraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2013Tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianHalaman 10 dari 55 HalamanPutusan Perkara Nomor 19/G/2019/PTUN.BNAPegawai Negeri Sipil
Terbanding/Penggugat : ARPAH
Terbanding/Turut Tergugat I : TRI NURDIYANTO HERU SUHARTO
Terbanding/Turut Tergugat II : WIDIATI USADANINGSIH, SH.,MKn. NOTARIS
Terbanding/Turut Tergugat III : ASIH WAHYUNI MARTANINGRUM, SH.,Mkn. NOTARIS
Terbanding/Turut Tergugat IV : SHERLEY IKAWATI TAMBUNAN, SH.,MKn. NOTARIS
Terbanding/Turut Tergugat V : PT BANK MANDIRI Persero Tbk Cq Bank Mandiri Mitra MBU KCP MMU
Terbanding/Turut Tergugat VI : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat II : IIS RUFAIDAH
Turut Terbanding/Tergugat III : MIRA KARMILA
94 — 47
Dengan Nomor SERTIFIKAT HAKMILIK No.8198 atas nama ARPAH luas 299 meter persegi, dengan suratukur Nomor 3149/Beji/1999, diatas tanah seluas 299 meter persegi milikPENGGUGAT, berdiri 1 Rumah Induk, 1 Rumah Biasa dan 3 kontrakan Pintu.Sehingga jumlah total bangunannya terdapat 5 bangunan rumah ;2.
919 — 725
Indonesia Nomor 2797), dicabut dan dinyatakan tidakberlaku;3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XVKetentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149
Hj. RATNA AMBON SUSILAWATI
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
151 — 82
Republik Indonesia Nomor 2797), dicabut dandinyatakan tidak berlaku;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada BagianBAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149
Siti Hawa
Tergugat:
Walikota Lhokseumawe
122 — 134
DalamPasal 362 angka 5 disebutkan :Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PemberhentianPegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 TentangPerubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51) dicabut
NIRWATI
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
215 — 1245
Indonesia Nomor 2797),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5,disebutkan: Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3149
170 — 75
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3149), sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013tentang Perubahan Keempat atas PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor51);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.g.
DARWIS. B
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
273 — 231
PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149),sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 51);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;Bahwa