Ditemukan 1134 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Bna Tanggal 10 September 2014 — ZULKIFLI
Lawan
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
35 — 3
35 — 3
tentangperbuatan melanggar hukum (vide posita point 13) yang dijadikan dasarhukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat III kemukakandiatas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukan pihak yang ikutberperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukumuntuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggarhukum ;Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Register : 06-05-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 449/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1. NENY REFIA, SH., MH.
2. WIRDA, SH.
3. Z.M YENI, SH
4. RAKHMI IZHARTI, SH.
Terdakwa:
1. Jang Yong Won
363 — 111
363 — 111
/Pid.B/2020/PN Jkt.Pstsehingga menuruthemat Majelis, secara mutatis mutandis SMSA 102 bukanlahperaturan yang dapat digunakan secara legitimasi dibawah yurisdiksi hukumIndonesia, dan meskipun Terdakwa sebagai orang yang ditempatkan sebagaiekspatriat di Indonesia, akan tetapi Peraturan SMSA 102 tidak dapat diterapkankarena tidak memenuhi ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan Indonesia;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada ruang lingkuppermasalahan terhadap perkara in casu, terdapat titik singgung
yang mana Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melaksanakankewajibannya (fiduciary duty) sebagai Direksi;Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Jkt.PstMenimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan dan meneliti secaraseksama, bahwa permasalahan in casu, sebagaimana benang merah dapatditarik dari membaca surat dakwaan, tuntutan, pembelaan serta replik danduplik kedua belah pihak, dan berdasarkan faktafakta di persidangan, Majelistelah memperhatikan adanya suatu perbuatan yang bertitik singgung
Register : 17-04-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PA Sibuhuan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sbh Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 18
35 — 18
Bahwa dari awal posita permohonan Pemohon ada 3 (tiga) hal yangsama sekali tidak pernah Pemohon singgung atau menguraikannya dalampositanya, yaitu:3.1. Tentang adanya Program Hamil yang dilakukan Termohonsaja, sementara Pemohon tidak pernah mau diajak untuk melakukancekup dalam rangka Program Hamil (Promil) tersebut.
Register : 31-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 47/PDT/2018/PT-MDN Tanggal 3 April 2018 — ASRUL FAHRI VS PT. MAJU INDORAYA DAN BPN KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB TAPANULI SELATAN
173 — 105
173 — 105
MIR dinyatakantelah sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlakuadalah kewenangan pengadilan tata usaha negara sebagaimana yangdiatur dalam undangundang NO. 5 TAHUN 1986, namun ironisnyaMajelis Hakim TK. keliru memahami titik singgung antara kewenanganPengadilan Negeri dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN15.16.17.sehingga cukup alasan putusanya Majelis TK. . dalam kasus a quo telahmenabrak dan melanggar kewenangan absolut.Bahwa
Register : 03-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2016/PTUN.SMD Tanggal 9 Maret 2017 — JUARNI;
melawan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA;
143 — 59
143 — 59
Disisi yang lain, sebagaimana telahpenggugat singgung didalam gugatannya bahwa sebelum terbitnya objeksenketa a quo Penggugat dabn 6 orang lainnya sebelumnya telahdihentikan sementara untuk pembayaran gajinya mengingat hasil temuandari Inspektorat sehingga dengan terbitnya sengketa objek a quo makatercipta kepastian hukum bahwa penggugat memang tidak berhak untukmendapatkan Gaji karena Penggugat telah berbuat tidak jujur denganmerekayasa SK Honorer Guru untuk keperluan persyaratan mengikuti tesCPNS
Putus : 05-09-2012 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.DUM Tanggal 5 September 2012 — PENGGUGAT : H. Syafril Amiruddin VS TERGUGAT I : 1. Jonatus Simangunsong; TERGUGAT II : 2. Mariani.
100 — 5
100 — 5
salah satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Register : 23-11-2011 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 787 / Pdt.G/ 2011/PN.JKT.BAR Tanggal 19 Nopember 2014 — J U W O N O; Lawan; 1. LIE BUN TJIONG; 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT;
163 — 50
163 — 50
sebagaimana didalilkan Tergugat;Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan TUN dengan Peradilan Umummemang berbeda, namun dalam perkara aquo terdapat titik singgung yang dapatdijadikan bukti petunjuk kuat bahwa seluruh dalil sangkalan Tergugat sudah tidakkuat secara hukum, karena telah dilemahkan baik oleh Putusan PTUN maupunatau didukung oleh seluruh bukti lainnya dari Penggugat.
Register : 17-05-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Bjb Tanggal 25 Januari 2018 — Penggugat :
- IR.H.SUGIAN NOOR,
Tergugat :
- ARDIANSYAH
- Turut Tergugat :
- Kantor Kelurahan Landasan Ulin Barat
155 — 95
155 — 95
menjabat pernah menandatangani pengajuan suratketerangan hak milik tanah yang sudah lengkap ditandatangani oleh Rtdan saksisaksi;Bahwa seingat saksi selama menjabat selaku Lurah Gambut banyakmenandatangani surat semacam itu;Bahwa dari sekian banyaknya tersebut, apakah ada yang atas nama Sdr.EFFENDI, saksi tidak ingat, apakah pernah atau tidak;Halaman 40 dari 97, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa pada saat saksi menjabat keadaan Banjarbaru saat saksi menjabatsudah ada pemukiman;Bahwa untuk titik singgung
HERLIWATI TEDJA tidak masuk batas singgung;Bahwa benar saksi sebelumnya menjadi Kasi Pemerintahan di KelurahanLandasan Ulin Barat;Bahwa pada pengajuan sporadik pada tanah tersebut saksi sebagai Lurah;Halaman 59 dari 97, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa ketika melakukan pengecekan ke lapangan Kasi Pemerintahan,Ketua Rt, Pemohon, Ketua Rw;Bahwa saksi ada sekali ikut bersama tim kelapangan;Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke lapangan saksi sangatyakin masuk Banjarbaru ;Bahwa saksi yang
Register : 16-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Pkj Tanggal 9 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FAKHRIYANTI, S.H
Terdakwa:
Abdullah Als Aso Als Noval Bin Sattuang Dg. Ngawing
21 — 2
FAKHRIYANTI, S.H
Terdakwa:
Abdullah Als Aso Als Noval Bin Sattuang Dg. Ngawing
21 — 2
Sehubungandengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan ataupenguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dantujuannya atau kontekstualnyva dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah dan konstruksi hukum yangbersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, makajelas bahwa titik singgung atau parameter untuk penentuan penguasaannarkotika jenis sabusabu pada diri pelaku
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Bna Tanggal 13 Oktober 2014 — IR.H.T. SAIFUL BAHRI
Lawan
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
46 — 4
46 — 4
melanggar hukum (videposita point 13) yang dijadikan dasar hukum dalam perkara a quo, sebagaimanatelah Tergugat HI kemukakan diatas, Tergugat II sama sekali tidak berperanatau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehinggatidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat II telah melakukanperbuatan melanggar hukum; Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat IJ dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Register : 20-05-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Bna Tanggal 4 Nopember 2014 — H.TB NURDIN AB
MELAWAN
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH.
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. GUBERNUR ACEH.
3.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
106 — 19
106 — 19
Karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukumPenggugat dengan Tergugat Il kaitannya dengan petitumtersebut ;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasandan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembagalegislatif yang tidak dapat dituntut perdata karena masalah perdata adalah masalahyang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bna Tanggal 13 Oktober 2014 — HENDRA
melawan
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
73 — 12
73 — 12
Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat HII adalah pengawasan danfungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untuk menetapkan danmengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut secara perdata karena masalahperdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalamlapangan
Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180 K/Pdt/2017 Tanggal 13 Juli 2017 — Tuan IWAN SUTADI SIDARTA VS PT BINTANG NUSA PERSADA DKK
134 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung samasekali karena persoalannya sulit unpamanya",Pasal 189 ayat (2) RBG, yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:la wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya";Pasal 50 Rv, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Para hakim dalam musyawarahnya karena jabatan wajibmenambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan olehpara pihak.
Register : 07-10-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 14-03-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2016/PTUN-SRG Tanggal 14 Maret 2017 — MANGSUR BIN GOMANG
MELAWAN:
1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
2. ARIFIN WIJAYA
138 — 44
138 — 44
Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentang KompetensiAbsolut:Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalameksepsinya mendalilkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannya secara substansial materipermasalahannya menitik beratkan pada titik singgung mengenai siapa yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat.
Register : 15-09-2014 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN BOGOR Nomor 103/Pdt.G/2014/PN.Bgr. Tanggal 8 Juni 2015 — TAN GIOK HWA NIO
Melawan
PEMERINTAH KOTA BOGOR, dkk.
140 — 34
140 — 34
pihak serta suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudahbercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat atau tidaknya dikabulkan gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Register : 20-07-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PA MASAMBA Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Msb Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 16
55 — 16
Bahwa untuk selebihnya perihak isi gugatan penggugat, dimana adasebagian yang tidak Tergugat singgung dalam jawaban ini, karena hal tersebutTergugat anggap hanyalah sekedar klaim Penggugat yang tidak berdasarsama sekali.Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat tersebut diatas, maka mohonkiranya Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan,dengan Amar : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Membebankan
Register : 30-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 142-K/PM.II-08/AU/VIII/2018 Tanggal 31 Januari 2019 — Oditur:
Faryatno Situmorang, SH, MH, M.Si
Terdakwa:
Sudarman Depris Done
83 — 1
Faryatno Situmorang, SH, MH, M.Si
Terdakwa:
Sudarman Depris Done
83 — 1
tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa Unsur Ketiga Mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi.Bahwa walaupun unsur ketiga Yang menimbulkan luka berat tidaktebukti secara sah dan meyakinkan bukan berati Terdakwa dibebaskandari dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP, bila dilihatperbuatan Terdakwa dan temantemannya sebagaimana yang diuraikanoleh Oditur Militer dalam surat dakwaan merupakan suatu perbuatanyang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itumeliputi atau bertitik singgung
Putus : 26-02-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2012 Tanggal 26 Februari 2013 — PT. TECHNO COAL UTAMA PRIMA, vs PT. RIDLATAMA TAMBANG MINERAL
227 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
227 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada umumnya suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.
Register : 16-04-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 25/G/2021/PTUN.SRG Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
AMRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.JEREMY SHAWN PRANATA
2.Tim Kurator PT Hokindo Jaya (Dalam Pailit) dan Tuan Michael (Dalam Pailit),
281 — 179
AMRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.JEREMY SHAWN PRANATA
2.Tim Kurator PT Hokindo Jaya (Dalam Pailit) dan Tuan Michael (Dalam Pailit),
281 — 179
Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa:1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01114/Kosambi Timur yangberakhir
Eksepsi Kewenangan Absolut.Halaman 65 dari 89 halaman Putusan Nomor: 25/G/2021/PTUNSRG.Bahwa materi gugatan Penggugat secara susbtansial materipermasalahannya menitikberatkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat, dan menurut tergugat permasalahan ini perlu dibuktikanterlebih dahulu apakah ada hubungan hukum hak keperdataan darikepemilikan tanah dimaksud adalah benar milik penggugat, dengandemikian materi gugatan Penggugat
Putus : 30-04-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 23/PDT.G/2014/PN Dum Tanggal 30 April 2015 — SURYATI HADI DH. SIOK HUN, NIK : 1472026110380001, Tempat/tgl. lahir : Pekanbaru, 21 Oktober 1938, umur 76 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Sultan Syarif Kasim No. 364 RT. 003 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai (RIAU), dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANGARATUA TAMPUBOLON, S.H., Advokat pada Law Office MANGARATUA TAMPUBOLON & Partners, berkantor di Gedung Hotel K-77, Jalan Cempedak No. 3 Kota Dumai Propinsi Riau, Indonesia dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat ;
Lawan
1. SUDIRMAN, umur 59 tahun, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Cempedak No. 09 RT.008 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. Hj. NURHEMA Binti BAKTIAR DT. TANDIKO, umur 56 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Budi Kemuliaan No. 144 (Toko Sembilan) Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai (Propinsi Riau), selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
67 — 12
67 — 12
salah satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkaitdengan pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketadalam pokok perkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatanPenggugatsemula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimanayang menjadi sentral dan titik singgung