Ditemukan 8110 data
182 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
2014Bahwa Hakim juga keliru dalam mempertimbangkan adanya kerugiannegara dalam perkara in casu karena pengajuan permohonan kreditpengusaha kecil / kredit investasi kecil adalah hak setiap warga negarayang dilindungi undangundang dan apabila pencairan kredit yang tidakmemenuhi persyaratan namun dicairkan juga adalah murni kesalahanpejabat Bank bukan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali ;Bahwa kekeliruan Hakim terdapat dalam Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) Nomor03
152 — 66
Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengirimkan Surat UndanganBipartit ke2 (dua) nomor03/B/PTP.FPBI.PT.MKM/VII/2016kepadaTergugat pada tanggal 26 Juli 2016, dan Surat Undangan Bipartitke2 (dua) nomor 05/B/PTP.FPBI.PT.MKM/VIII/2016kepadaTergugatll pada tanggal 2 Agustus 2016. Akan tetapi Tergugat maupun Tergugat Il menolak untuk melaksanakan perundinganbipartit yang ke2 (dua);d.
1.1. TAN MINGGUS SETIAWAN
2.2. LA ODE RASINU SARONI / NURDIN SARONI
3.3. SAHUDIN
4.4. ARIFIN HUSEIN / ADEA A
5.5. LA MARUDIN
6.6. LA IDI SH
7.7. THENY RAYMOND / THENY ROCKY
8.8. TRIANITA BACHTIAR
9.9. HANDRY KHOMARO
10.10. SURJANTO HAMIJOYO
11.11. HENGKY HALIM/POPY HALIM
12.12. BURHAN
13.13. LASIONO
14.14. OEI THOMAS/ OEI JOHANES
15.15. ROSDIANA AZIZ
16.16. POPY MARLENA
17.17. SUMARNO BUTON / ERNA SILA
18.18. JONGKY TANAIR
19.19. ROBERT THEODORUS
20.20. OEI LENNY AIRINZINA WIJAYA
21.21. OEI HENG HIAP/ERIK S WILLIS
22.22. FRANDI ANGIR
23.23. MOH ISMAIL
24.24. TAN PABULA/ PT SIRIMAU INDAH/FERDINAND PABULA
25.25. PT SAMALAGI RAYA/SURJANTO HAMIJOYO
26.26. LA IRI
27.27. RUSLI/FITRI
28.28. PIUDIN
29.29. VERY
30.30. HAMSUDIN, SE
31.31. ROSHYANDRA
32.32. SURYANTO LIM/MECE TANIHATU
33.33. CHARLES KHOESUMA
34.34. WARMAN BACHTIAR
35.35. SAHARIAH
36
Tergugat:
1.1. Pemerintah Provinsi Maluku/Gubernur Maluku
2.2. PT. Bumi Perkasa Timur
Turut Tergugat:
3. Badan Pertanahan Kota Ambon
420 — 319
BumiPerkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan SuratKeputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 26 Maret 2018 nomor03/HGB/BPN.81.71/2018 kepada Linda Witanto. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabatpendaftaran tanah berkaitan dengan penerbitan dan peralihan hak atas tanah tersebuttelah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah jo.
BumiPerkasa Timur yang berkedudukan di Ambon, dasar penerbitan berdasarkan SuratKeputusan Kakantah Kota Ambon tanggal 26 Maret 2018 nomor03/HGB/BPN.81.71/2018 kepada Linda Witanto.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;NMApabila Majelis Hakim Yang Terhomat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugatmemohon untuk memutus perkara ini dengan seadiladilnya (et aequo et bono);Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Tergugat II dalam perkara a quo tidak dapatmelengkapi persyaratan
221 — 139
Majelis untuk menyerahkan danmendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini pada KantorKepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus di KotaBandung atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktusebagaimana ditetapbkan Undangundang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian SengketaPutusan BANI Bandung No.33/2018 tersebut kemudian didaftarkan olehTERMOHON (in casu BANI Bandung) di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBandung pada tanggal 18 Juni 2019 di bawah register nomor03
97 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dinyatakan dengan jelas dan tegas di dalam DiktumKetiga Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor03/KEP/M PDT/V2006 tertanggal 17 Januari 2006 (Kepmen No.3) yangbebunyi sebagai berikut :Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang untukmenandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pejabat PembuatKomitmen Tahun Anggaran 2006 pada kementerian Pembangunan DaerahTertinggal sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran keputusan inibertanggung jawab baik dari
385 — 263 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan uraian, bukti dan keterangan ahli di atas, secarajelas terlinat bahwa Pidana Denda Yang Dijatuhkan Berdasarkan SuatuPutusan Pengadilan Bukan Merupakan Hal Yang Sama Dengan SanksiAdministrasi Perpajakan sehingga proses pemeriksaan Wajib Pajak atasnama PT Tiga Daratan (dalam Pailit) tetap dapat dilakukan;Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara gugatan LainLain Nomor03/G.LAINLAIN/2016/PN.Niaga.Sby., tidak berwenang
116 — 62
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Padang tanggal 17 Januan 2018 Nomor03/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Pdg sejak tanggal 16 Januari 2018 sampaidengan 14 Februar 2018;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintahperpanjangan penahanan tanggal 05 Februar 2018 Nomor04/Pid.Sus/TPK/2018/PN Pdg sejak tangga 15 Februari 2018s ampaidengan tanggal 15 April 2018;Halaman 1 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2018/PT PDG5.
87 — 67
Kaur maupun dari Bendahara UPTD;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Saksi AMRIL MUKMININ A.Ma Pd Bin BURHANUDINBahwa pada Tahun 2009 jabatan saksi sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Nomor03 Kaur;Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN Nomor 03 Kaur Utara pada tahun 2009 adamenerima dana KJM sebanyak 2 (dua) kali yaitu Triwulan Ill dan IV;Bahwa pengelola dana KJM tersebut adalah Dinas Pendidikan di bantu oleh UnitPelaksana Teknis Dinas UPTD;Bahwa pengelola dana KJM Tahun
87 — 41
sebesar Rp.266.785.000, berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP /DKP/ KA/ APBDPII1.2/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 ;Menimbang, bahwa setelah terdakwa menandatangani kontrak yangdibuat oleh Johny Zandro Soegojono, ST pada bulan Nopember 2012 terhadappekerjaan yang sudah diselesaikan oleh terdakwa pada awal bulan Juni 2012selanjutnya terdakwa selaku Direktur CV Berkala Sentosa mengajukandokumen pencairan dana yang terdiri dari :Hal 129 dari 159 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb130aSPK/Kontrak Nomor03
157 — 67
III. 8 a yang menjelaskan bahwa luas tanah menjadi 17.565 (tujuhbelas ribu lima ratus enam puluh lima) m2;Menimbang, bahwa setelah di lakukan pengukuran oleh petugas ukur dari TergugatIII kemudian di buat Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 600/04/BPNOKI/2000 tanggal 26 Juni 2000 secara Sporadik berdasarkan peta bidang tanah Nomor03/2000 terletak di Jalan Lingkar Selatan Desa Sungai Rasau Kecamatan PemulutanKabupaten Ogan Komering Ilir yang berasal dari hak milik adat luas 11.410 (
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
YOSEF als. ATENG
91 — 26
Desa sungai Pangkalan IIuntuk transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 13 Agustus 2018;IZ1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Camat Sungai RayaNomor: 140/ /PEM/2017, tanpaa tanggal bulan Januari 2017 tentangHasil Evaluasi Peraturan Peraturan Desa Sungai Pangkalan II TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor03 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Sungai Pangkalan
Desa sungai Pangkalan IIuntuk transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 13 Agustus 2018;1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Camat Sungai RayaNomor: 140/ /PEM/2017, tanpaa tanggal bulan Januari 2017 tentangHasil Evaluasi Peraturan Peraturan Desa Sungai Pangkalan II TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor03 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Sungai Pangkalan
131 — 49
PUTUSAN Nomor03/Pid.SusTPK/2016/PNTpg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratindakpidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan TingkatPertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : DENNY REMIEFAN, S.Kep.M.Si. Bin SAIPULANWARTempat lahir : Muara BungoUmur, tgl.
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG Diwakili Oleh : PUTRI SEPTI LIA SH
Terbanding/Tergugat X : HENDRA
Terbanding/Tergugat VIII : dr. NURDA
Terbanding/Tergugat VI : ANTARIA GIRSANG
Terbanding/Tergugat IV : HJ. YULIANA
Terbanding/Tergugat XI : A. RIVAI
Terbanding/Tergugat IX : SUDIRMAN BIN CIKMAT
Terbanding/Tergugat VII : SUDIONO
Terbanding/Tergugat V : BHAKTI PANE
Terbanding/Tergugat III : PURWATI
Terbanding/Tergugat I : HERMAN SANTOSO
60 — 46
Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor03/Pdt/2013/PT.Palembang tanggal 27 Februari 2013.c. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2691/Pdt/2013tanggal 24 Juli 2014. Putusannya bersifat POSITIF :a. Putusan PN. PalembangMenolak gugatan Penggugat (Ir. SUKARJO HANAN) untukseluruhnya.b. Putusan banding di Pengadilan Tinggi PalembangMenguatkan Putusan PN. Palembang Nomor :50/Pdt.G/2012/PN.PLGc. Putusan Kasasi di Mahkamah Agung RI.Menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Ir.SUKARJO HANAN.
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
405 — 1260
Bukti T Il Int 37c Salinan PutusanPengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor03/PID.SUS/2011/PT.PR, Putusan diucapkan tanggal 11Juli 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);53.
126 — 77
., saksi IGBN Semadi Putra (Anggota), dan saksi Made Arnawa(Anggota);Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2010, Terdakwa I Wayan Suarsa, SE(Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II/Pembeli) danSaksi Dewa Komang Indra(Pihak I/Penjual) menandatangani Berita Acara Nomor03/BATANAH/XII/2010 tentang Persetujuan Harga Pelepasan Hak atas TanahDalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran2010.
(Anggota),saksi KetutSuanjaya, S.Pd., saksi IGBN Semadi Putra (Anggota), dan saksi Made Arnawa(Anggota);Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2010, Terdakwa I Wayan Suarsa, SE(Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) (Pihak II/Pembeli) danSaksi Dewa Komang Indra(Pihak I/Penjual) menandatangani Berita Acara Nomor03/BATANAH/XII/2010 tentang Persetujuan Harga Pelepasan Hak atas TanahDalam Rangka Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran2010.
112 — 15
Karena melawanunsure melawan hokum dengan unsure menyalah gunakan kewenangan adalah sama tetapisubjeknya yang berbeda;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mentawai Nomor03 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kepulauan Mentawaitahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5Tahun 2005 tentang perubahan Anggaran Pendapapatan dan Belanja Daerah (APBDP) tahun 2005,telah tercantum insentif aparatur ;Terhadap
278 — 477 — Berkekuatan Hukum Tetap
Thailindo Bara Pratama (Penggugat) melawan Hadi Haryadi(Tergugat) yang dihubungkan dengan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor03/G/2012/PHI.PN.PL.R, tanggal 18 April 2012 yang memeriksa danmengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertamaantara PT.
66 — 19
Pebruari2011 Tambah Uang (TU) sebesar Rp. 10.589.035.125.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 764 tanggal 29 April 2011Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 4.827.306.536.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1980 tanggal 17 Juni 2011Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 1.971.503.659.1 (satu) map berisi :a.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) Nomor01/SPP/BP/2011 sebesar Rp. 9.500.000.000. tanggal 17 Januari 2011 dan7 (tujuh) lembar lampiran.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPPTU) Nomor03
491 — 57
,selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang (BuktiP29);52.Bahwa sedangkan terhadap Kutipan Akte Perceraian PENGGUGAT Nomor03/C/2005 tanggal 23 September 2005 (Bukti P17) harus dan wajib untukdinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh karenaditerbitkan oleh TURUT TERGUGAT VIII selaku Pejabat Tata Usaha Negaraberdasarkan sebab yang bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan sebagaimana telah dijelaskan di atas;G.
150 — 75
TA. 2009 Surat Penawaran Biaya Pelaksanaan ( Masuk ) Nomor03/PNWRIIII/09, Tgl 09 Maret 2009 terlampir RAB Penawaran (SubPekerjaan Kaligrafi, Plafon, Gypsun dan Minaret) Bahwa kontrak yang saksi sepakati dengan Yayasan Masjid Agung LuwuPalopo untuk merenovasi yayasan masjid Agung Luwu Palopo yaitu :a. Tahun 2008 berdasarkan SPPP No: O9/II/M.A.L. PALOPO/08,tanggal 08 Februari 2008 sebesar Rp. 1.518.747.000 danSPPP No:12/II/M.A.L.