Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan Suara dan mengumumkan hasil pemilihan :N. Menetapkan calon kepala desa terpilih; O.

sesuaidengan asli) ;Berita Acara Penelitian dan Penghitungan serta Penetapan JumlahPemilih Terdaftar (Tetap) Pemilinan Kepala Desa Lapetan KecamatanMantangai Kabupaten Kapuas 2017 tanggal 14 Agustus 2017(fotocopy sesual dengan asli) ;Daftar Pemilin Tetap Pemilihan Kepala Desa Lapetan tanggal 17Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan asi) ;Berita Acara Perihal Data Pemilih Desa Lapetan KecamatanMantangai Kabupaten Kapuas tanggal 18 September 2017 (fotocopysesuai dengan fotocopy) ;Berita Acara Perihal Rekapitulasi

Perhitungan Suara hasil PilkadesLapetan Tahun 2017 tanggal 18 September 2017 (fotocopy sesuaidengan asli) ;Halaman 29 dari 53 hal Pkr.

Putusan Nomor 3 P/PAP/2019Menimbang, bahwa perubahan perolehan suara Pemohon adalahberawal didasarkan adanya hasil temuan Sentra Gakkumdu KabupatenSigi mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait tata cara danprosedur pada tahapan rekapitulasi perhitungan suara di tingkatkecamatan berupa ketidaksesuaian pada C1 salinan dan DAA1 DesaRarampandede, Desa Pesaku dan Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat,sehingga menindaklanjuti temuan tersebut, Badan Pengawas PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Tengah memeriksa

Surat keberatan Penggugat tersebut ternyata tidakmendapat tanggapan dari Panitia Pemilihan untuk menyelesaikan keberatanPenggugat tersebut akan tetapi justeru Panitia Pemilihan pada tanggal 24Oktober 2018 telah melayangkan surat undangan kepada Calon Kepala DesaWajageseng termasuk kepada Penggugat, Ketua dan anggota KPPS, semuasaksi dan Ketua dan Anggota BPD Desa Wajageseng untuk menghadiri rapatpleno rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat TPS di Desa pada hari Kamistanggal 25 Oktober 2018.

Nomor : 462/Kep.KDH/A/2013 tanggal 6Nopember 2013 tentang Pengesahan Saudara Hadi Subronto Sebagai Kepala DesaSukoharjo Kecamatan Ngaglik Masa Jabatan 20132019 diterbitlan dengandidasarkan pada Keputusan BPD Sukoharjo Nomor : 05/KptsBPD/Skh/2013 tentangPenetapan Saudara Hadi Subronto Sebagai Calon Kepala Desa Sukoharjo Terpilihyang penerbitannya didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Perolehan SuaraPemilihan Kepala Desa Sukoharjo Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kepala Desa danSertifikat Hasil Rekapitulasi

Perhitungan Suara Calon Kepala Desa Sukoharjo Tahun2013 tertanggal 20 Oktober 2013, yang mana pernerbitan berita acara tersebutmelanggar atau bertentangan dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2007 tentang TatacaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo.

Dan Balai Desa juga sebagai tempatfinalisasi rekapitulasi perhitungan suara dari TPS TPS se Desa Sukoharjo yangdilakukan oleh Panitia Pemilihan sekaligus tempat pembuatan/diterbitkan BeritaAcara Rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala DesaSukoharjo; Bahwa Rekapitulasi perhitungan surat suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa diBalai Desa Sukoharjo, semua calon kepala desa dikumpulkan diruangan lain tidakdipekenankan meninggalkan area balai desa akan tetapi justru Penggugat pesertacalon

(saksi); Bahwa saksi diangkat sebagai Komisioner Pengawascam KecamatanPadaherang berdasarkan surat keputusan Panwaslu Kabupaten Pangandaran;e Bahwa tugas saksi diantaranya mengawasi jadwal dan tahapantahapanpemilihan, tahap DPT, tahap pencalonan, tahap kampanye, tahap pemungutansuara dan penghitungan suara serta rekapitulasi perhitungan suara;e Bahwa ketika Panwascam menerima laporan berdasarkan bukti yang kuat makaPanwascam melakukan kajian dilanjutkan dengan pleno bertujuan untuk tindaklanjut selanjutnya

pelaksanaan kampanye serta pemungutansuara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, danwalikota/wakil walikota ;e menerima pendaftaran pasangan calon sebagai peserta pemilihan;ft meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati,dan walikota/wakil walikota yang diusulkan;g menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;h menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;i melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye ;J. menetapkan hasil rekapitulasi

perhitungan suara dan mengumumkan hasilpemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakilwalikota melalui rapat pleno ;k ~melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA/DPRK terhadappelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, danwalikota/wakil walikota ; danHalaman 53 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 02/G/2014/PTUNBNAlL melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturanperundangundangan ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7, 8, dan

peristiwa tersebut melihat para terdakwa secarabersamasama melakukan pelemparan ke Kantor Camat Ndosomenggunakan batu yang diambil dari sekitar halaman kantortersebut hingga menyebabkan kaca kantor pecah dan merusakpapan nama Kantor Camat Ndoso dengan cara bersamasamamenarik papan nama tersebut hingga jatuh;Bahwa pada saat itu saksi hadir ke lokasi tersebut bersamasauadara FRANS dan saudara WILLI untuk meminta klarifikasiterkait dengan tidak ada undangan terhadap saksi paket nomor 5untuk menjadi saksi rekapitulasi

perhitungan suara hasil pemilukadadi tingkat Kecamatan;Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitarpukul 11.00 Wita, saksi bersama saudara FRANS dan WILLI sajaHalaman 29 dari 46Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Lbjyang datang ke kantor Kecamatan Ndoso untuk meminta klarifikasitetapi tidak lama kemudian datang beramai ramai masyarakat darisekitar Kantor Camat Ndoso dan berkumpul di depan Kantor CamatNdoso;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggerakkanmasyarakat tersebut dan siapakah

bakal calonKepala Desa; Melakukan pendataan pemilih dan penetapan pemilih; Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; Menetapkan tata tertib pelaksanaan kampanye; Membuat berita acara antara lain berita acara hasilpenjaringan, berita acara hasil penelitian kelengkapan danHalaman 13 dari 73 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.PLKkeabsahan administrasi bakal calon, berita acarahasilpenetapan calon, dan perhitungan suara; Melaksanakan pemungutan suara dan perhitungansuara; Menetapkan hasil rekapitulasi

perhitungan suara danmengumumkan hasil pemilihan; Menetapkan calon kepala desa terpilih; Melaporkan pelaksanaan pemilinan kepala desa; Dalam pelaksanaan pemilihnan kepala desa, panitiapemilinan bertanganggung jawab kepada BPD; Menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran ataslarangan pelaksanaan; Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaankegiatan;3.

dandokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapandan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehinggakeputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkandengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebutditetapkan dan/atau dilakukan;Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakanTergugat, yang dengan tidak cermat dan tidak teliti serta tidaksungguhsungguh dalam menganalisa alasan keberatan danpenolakan Penggugat atas kecurangankecurangan PanitiaPilkades dalam rekapitulasi

perhitungan suara;Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dantidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia Negara;Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakanTergugat yang semenjak awal tidak memperhatikan keberatanPenggugat dan masyarakat terkait dengan adanya kecurangankecurangan dalam perhitungan suara serta tindakan panitia

Selama hampir satuminggu menjelang Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara terus terjadidemonstrasi masyarakat yang menuntut KPUD Talaud untukmenindaklanjuti kecurangan pada pelaksanaan Pilkada.

,Bahwa Penggugat telah mengakui proses/tahapan pemilihanBupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud yang dibuktikan denganPenggugat telah mengajukan gugatan kepada MahkamahKonstitusi terkait hasil rekapitulasi perhitungan suara dalampemilinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHP.BUPXVI/2018 diputuskan tertanggal 9 Agustus 2018 yang diajukan olehWelly Titah dan Heber Pasiak selaku Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati dalam Pemilihan

namunsaksi tidak melihat hal tersebut dilakukan di TPS 04; Bahwa anggota KPPS TPS 04 yang bertugas memasukkan surat suarake dalam kotak suara adalah HUSNI MUBARAK; Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian pencoblosan sisasurat Suara yang dilakukan setelah pemilinan selesai atau setelah pukul13.00 WIB namun saksi mendengar ada kejadian tersebut saatrekapitulasi perhitungan suara di Gedung Serba Guna di Dusun Dalam;Putusan Nomor :80/Pid.Sus//2019/PN Srl Halaman 16 dari 48 halaman Bahwa dalam rekapitulasi

perhitungan suara diketahui bahwa suarayang diperoleh di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung tidak sesuai dengandata pada formulir C1; Bahwa saksi hanya mendengar isu yang berkembang di masyarakatbahwa yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kalidiantaranya terdakwa III.

halamanpenghitungan dan selanjutnya dimasukkan dalam kotak suara, namunsaksi tidak melihat hal tersebut dilakukan di TPS 04; Bahwa anggota KPPS TPS 04 yang bertugas memasukkan surat Suarake dalam kotak suara adalah HUSNI MUBARAK; Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian pencoblosan sisasurat Suara yang dilakukan setelah pemilinan selesai atau setelah pukul13.00 WIB namun saksi mendengar ada kejadian tersebut saatrekapitulasi perhitungan suara di Gedung Serba Guna di Dusun Dalam; Bahwa dalam rekapitulasi

perhitungan suara diketahui bahwa suarayang diperoleh di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung tidak sesuai dengandata pada formulir C1; Bahwa saksi hanya mendengar isu yang berkembang di masyarakatbahwa yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kalidiantaranya saksi NASRUN dan saksi AL MAZNI; Bahwa saksi mengetahui jika suara yang diperoleh dalam pemilihanDPRD Kabupaten lebih banyak dari suara yang diperoleh dalampemilinan yang lainnya pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungansuara di Gedung

Pemilihan Kabupaten dipimpin olehKetua PPK mengadakan musyawarah penyelesaian sengketa pilkades serentakDesa Posso Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 (Bukti T11), yang kemudiandituangkan dalam Hasil Pleno Laporan Pengaduan Pelanggaran Desa Posso Kecamatan Kwandang (Bukti T12);Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pleno Laporan Pengaduan PelanggaranDesa Posso Kecamatan Kwandang dalam keputusannya ditetapbkan membatalkankeputusan panitia pemilihnan Desa Posso Kecamatan Kwandang tentang penetapanhasil rekapitulasi

perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan Kepal Desa,dan memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Desa Posso Kecamatan Kwandanguntuk melakukan perhitungan suara ulang (Bukti T12), yang kemudian dituangkandalam surat Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor :04/XII/2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilinan Dan Perselisihan HasilPemilinan Kepala Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 (Bukti T13).

legislatif Tahun 2009, menurut hematPenggugat sangat prematur, salah alamat serta bertentangan denganUndangUndang, karena yang melakukan Rekapitulasi Perhitungan/perolehan suara hasil Pemilihan Umum legislatif Tahun 2009, baikperolehan suara/kursi partai politik peserta Pemilu maupun perolehan suaraperorangan Calon Anggota Legislatif Provinsi Sulawesi Tenggara adalahKomisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkankewenangan yang diberikan UndangUndang bukan Penggugat, dimanahasil rekapitulasi

/perhitungan suara tersebut sah secara hukum dan memilikikekuatan mengikat, oleh karena itu haruslah terlebih dahulu dibuktikansecara hukum melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap bahwa ada kekeliruan/kesalahan dalam rekapitulasiperhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum ProvinsiSulawesi Tenggara aquo, dan harus pula dibuktikan ada perananPenggugat dalam rekapitulasi tersebut, barulah Penggugat diberikan sanksidan diberhentikan sebagai Anggota PartaiDemokrat

Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkanhasil pemilihan;q. Bertanggung jawab terhadap semua permasalahan dalam prosesPemungutan Suara dan Perhitungan Suara;Halaman 7 dari 65 Hal. Putusan Perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mdor. Membuat semua berita acara yang berhubungan dengan prosespemilinan Sangadi; dans. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;4.

Sigi mengenai hasil perolehan suara yang tidak sesuai denganhasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK Kec. Dolo Barat Kab. Sigi;Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl= Bahwa yang menjadi dasar laporan saksi adalah formulir C1salinan tidak sesuai dengan formulir DAA1 salinan dan formulir DA1; Bahwa ketidaksesuaian data yang saksi maksud adalah sebagaiberikut:a. Perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Luku Kec. DoloBarat Kab. Sigi, untuk data jumlah suara Caleg an.

Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasilpemilihank. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan.

Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasilpemilihan;j Menetapkan calon Kepala Desa terpilih;k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;I. Membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangankepada BPD.3.

Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suarayang sah dan surat suara yang tidak sah ;Dengan memperhatikan fakta hukum dimana pada tanggal 10 september2008 rekapitulasi perhitungan suara baru pada tingkat Kecamatansehingga sudah tepat apabila yang melakukan perhitungan ulangterhadap surat suara tidak sah adalah PPK.