Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukanoleh Termohon pada tanggal 01 Agustus 2006 yang dituangkan dalam suratpenetapan No.31/KEP/KPUBTN/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentangPenetapan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilinan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sultra dengan rinciansebagai berikut :a.Lasalimu1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar Qamar, MT La Ode Alirman = 718, 2.Kasim, SH. H. Sumardin, S.lp, M. Kes = 2.063, 3. H.

Bahwa pemohon menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara yangditetapkan termohon tersebut pada point 2 di atas, karena hasil rekapitulasiuntuk Kecamatan Lakudo, Kecamatan Gu, Kecamatan Mawasangka,Hal. 3 dari 23 hal. Put.

Menetapkan bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan olehTermohon berdasarkan penetapan No.31/kep/KPUDBTN/2006 tanggal 1Agustus 2006 tidak benar, cacat yuridis dan batal demi hukum;Hal. 8 dari 23 hal. Put.

perhitungan suara yang didalamnya terdapat pemilih yang tidak bernakMemilih karena selain tidak terdaftar dalam daftar pemilin tetap maupundaftar pemilin tambahan, terdapat pemilih yang masih di bawah umur yangmelakukan pencoblosan dan terdapat pemilih yang melakukan pencoblosanlebih dari 1 kali adalah tindakan sewenangwenang dan bertentangandengan hukum;Menyatakan hukum bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telahditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan No.31/Kep/KPUDBTN/2006

Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Surat KeputusanTentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Provinsi SulawesiTenggara Tahun 2006 sesuai petitum butir 6;9.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukanoleh Termohon pada tanggal 01 Agustus 2006 yang dituangkan dalam suratpenetapan No.31/KEP/KPUBTN/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentangPenetapan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Provinsi Sultra dengan rinciansebagai berikut :a.Lasalimu1. Ir. H. L.M. Sjamsul Qamar Qamar, MT La Ode Alirman = 718, 2.Kasim, SH. H. Sumardin, S.lp, M. Kes = 2.063, 3. H.

Bahwa pemohon menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara yangditetapkan termohon tersebut pada point 2 di atas, karena hasil rekapitulasiuntuk Kecamatan Lakudo, Kecamatan Gu, Kecamatan Mawasangka,Hal. 3 dari 23 hal. Put.

Menetapkan bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan olehTermohon berdasarkan penetapan No.31/kep/KPUDBTN/2006 tanggal 1Agustus 2006 tidak benar, cacat yuridis dan batal demi hukum;Hal. 8 dari 23 hal. Put.

perhitungan suara yang didalamnya terdapat pemilih yang tidak bernakMemilih karena selain tidak terdaftar dalam daftar pemilin tetap maupundaftar pemilin tambahan, terdapat pemilih yang masih di bawah umur yangmelakukan pencoblosan dan terdapat pemilin yang melakukan pencoblosanlebih dari 1 kali adalah tindakan sewenangwenang dan bertentangandengan hukum;Menyatakan hukum bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telahditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan No.31/Kep/KPUDBTN/2006

Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Surat KeputusanTentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Provinsi SulawesiTenggara Tahun 2006 sesuai petitum butir 6;9.

P161Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Di TPS Il Desa/KelurahanBende Kecamatan Kadia Kota Kendari. 170!P162Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Di TPS XIIl Desa/KelurahanBende Kecamatan Kadia Kota Kendari. 171P163Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Di TPS 14 Desa/KelurahanBende Kecamatan Kadia Kota Kendari 172!

P179 Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Hal. 78 dari 180 hal. Put.

Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Hal. 79 dari 180 hal.

Kendari Barat Kota Kendari. 221P213Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PemilihanGubernur dan Wakil Gubemur Di TPS 06 Desa/KelurahanSanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. 222P214Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Di TPS 01 Desa/KelurahanBenuBenua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. 223 P215 Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Hal. 81 dari 180 hal.

Perhitungan Suara PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Di TPS 01 Desa/KelurahanWundu Dopi Kecamatan Baruga Kota Kendari. 234P226Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Di TPS Il Desa/KelurahanAndounohu Kecamatan Poasia Kota Kendari. 235 P227 Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Hal. 82 dari 180 hal.

Pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sampai hari Jumat tanggal 6 Juli2018 pelapor RUSLI melaksanakan tugas sebagai pengawasan dalamrangka rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Gubernur/WakilGubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan pemilihan Walikota/WakilWalikota Makassar tahun 2018 yang dilaksanakan oleh KPU KotaMakassar di Hotel Max One Jin. Taman Makam Pahlawan Makassar.

Hotel tersebut dalam rangka rekapitulasi Suarapemilihnan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikotatahun 2018; Bahwa yang menghadiri undangan tersebut sebanyak 20 (dua puluh)orang; Bahwa 20 (dua puluh) orang tersebut terdiri dari 5 (lima) orang dariPanwaslu Kota Makassar dan 15 (lima belas) orang dari Panwascamyang mewakili kecamatannya masingmasing namun kemudianditambah sebanyak 15 (lima belas) orang lagi; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi mengawasi berjalannya seluruhtahapan rekapitulasi

perhitungan suara tingkat KPU Kota Makassarpada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan WakilWalikota tahun 2018 sesuai perintah dari Ketua Panwas Kota Makassaryaitu Nursari, SH, MH; Bahwa saksi bertugas di Hotel Max One Kota Makassar sejak hari Rabutanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018; Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018berlangsung rekapitulasi perhitungan suara kemudian dilanjutkanHalaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Mksproses

rekapitulasi perhitungan suara pemilihnan Walikota dan WakilWalikota sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;Bahwa saksi ditugaskan untuk mengawasi bagian operator bersamadengan Panwascam Mamajang;Bahwa yang menugaskan saksi adalah Ketua Panwas Kota Makassaryaitu Nursari, SH, MH;Bahwa posisi saksi saat itu berdiri dibelakang saksi tepatnya sekitarkurang lebih 1 (Satu) meter dari operator;Bahwa saksi berdiri dibelakang operator yang selanjutnya Terdakwamelakukan penganiayaan kurang lebih 5 (lima) menit

perhitungan suara;Bahwa benar, KPU Kota Makassar pernah melaksanakan rekapitulasiperhitungan suara pada Pilkada serentak tahun 2018;Bahwa Pilkada serentak dilaksanakan di Hotel Max One lantai 3 di JalanTaman Makam Pahlawan No.5 Kel.Tello Baru Kec.Panakkukang KotaMakassar sejak hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan hariJumat tanggal 6 Juli 2018;Bahwa saksi bertugas sebagai operator SITUNG bersama denganYuswita;Bahwa saksi tidak melihat korban saat itu berada di Hotel Max One;Bahwa saksi melihat

Plano hasil rekapitulasi perhitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 10, dan TPS 11 pada Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.;- 12 (duabelas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota pada TPS 1 s / d TPS 12 Desa Hitulama Kabupaten Maluku Tengah.; Asli 12 (duabelas) rekapan model C beserta lampiran berita acara pemungutan

;Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Leihitu dalampelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK KecamatanLeihitu yakni, jumlah suara yang diperoleh Yusuf Uweng, SE Als. Ucuadalah caleg nomor urut 1 dari Partai PDI Perjuangan sebanyak 153Suara dari hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat TPS yangberjumlah 12 TPS di Negeri Hitu Lama, dialinkan olen PPK KecamatanLeihitu kepada caleg nomor urut 4 dari Partai PDI Perjuangan yakniJohanis Herman Serang, S.Pd. Als.

Herman yang mana yangbersangkutan telah memperoleh jumlah suara dari rekapitulasiperhitungan suara tingkat TPS (12 TPS) di Negeri Hitu Lama sebanyak 1Suara, sehingga berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPKKecamatan Leihitu sesuai data yang Saksi peroleh berupa formulir DAyang telah terisi. ; 202020 2 202202222 2Bahwa jumlah suara Johanis Herman Serang, S.Pd. Als.

;Bahwa setelah selesai rekapitulasi perhitungan suara Negeri Hitu Lama,dan proses rekapitulasi perhitungan suara diskorsing oleh pihak PPKKecamatan Leihitu dengan alasan melaksanakan ibadah sholat magrib,saat itu Saksi Muhammad Nunlehu langsung mendatangi salah satuAnggota PPK Kecamatan Leihitu yang nama sebenarnya SaksiMuhammad Nunlehu tidak tahu, namun nama panggilannya yakniSaharban Mony Als. Buang. ;Bahwa Saksi Muhammad Nunlehu kemudian memberitahukan kepadaSaharban Mony Als.

;Bahwa pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan keberatan adalahpihak yang mendapat mandat dari partai politik (Saksi partai) pada rapatrekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK Kecamatan Leihitu sedangkancaleg tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan pada saat rapatpleno rekapitulasi perhitungan suara.

;e Bahwa berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat PPKKecamatan Leihitu, suara Saksi berubah dari 153 Suara menjadi 1 Suaradan perolehan suara Johanis Herman Serang, S.Pd. Als. Hermanberubah dari 1 Suara menjadi 153 Suara.

perhitungan suara diseluruh PPS dalam wilayah kerjanya, membuat berita acara, dan sertifikathasil perhitungan suara, dan (b) membantu tugastugas KPUD dalammelaksanakan pemilihan ;Bahwa berdasarkan hasil rakapitulasi jumlah pemilih tetap di wilayah KotaSorong berjumlah 117.529 (seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluhsembilan) pemilih, sementara yang mengikuti pemilihan sebanyak 83.447pemilih ;Hal. 3 dari 24 hal.

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini memiliki buktibukti hukumyang kuat dan sah dalam perkara ini, maka mohon Pengadilanmenyatakan batal dan tidak sah Rekapitulasi Perhitungan Suara SesuaiRapat Pleno KPUD Kota Sorong (Termohon) tertanggal 3 April 2007karena telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Termohon (KPUD KotaSorong) dalam perhitungan suara Pemohon, dan karenanya mohonPengadilan menetapkan suara sah Pemohon yang benar adalah 27.823(dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga)

Menyatakan batal atau tidak sah hasil rekapitulasi perhitungan suara sesuaiPleno KPUD Kota Sorong tanggal 3 April 2007, dikarenakan Ketua danSekretaris KPUD Kota Sorong tidak berwenang dalam melaksanakanPilkada Kota Sorong karena tidak memiliki SK (Surat Keputusan) ;3. Menetapkan perhitungan suara sah Pemohon yang benar adalah 27.823(dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga) ;4.

Disamping itu) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yangmemeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan kekeliruan yang dibuat olehKPUD Kota Sorong yang dengan sengaja menahan dan tidak memberikanhasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah ditetapkan pada tanggal 3Hal. 18 dari 24 hal. Put.

No.17 PK/KPUD/2007April 2007 dan seharusnya dibuat pemberitahuan serta menyerahkan hasilperhitungan suara tersebut kepada masingmasing kandidat WalikotaSorong pada saat itu juga, namun mereka yang menyebutkan diri sebagaiKetua dan Sekretaris KPUD Kota Sorong telah dengan sengaja menahanhasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut selama sepuluh hari,sedangkan bagi pasangan kandidat Walikota Sorong yang disebut sebagaipemenang hari itu juga diserahkan hasil rekapitulasi perhitungan ;Tindakan dan

;Bahwa selain dari tidak diberikannya berita acara pemungutan suara danperhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara (FormulirC1) kepada saksi, tempat Rekapitulasi perhitungan suara dipindahkandari lokasi TPSI ke rumah ketua PPS An.

;Bahwa lokasi rekapitulasi perhitungan suara dipindahkan dari lokasi TPSIke rumah saksi sebagai ketua PPS. ;Bahwa pemindahan tersebut dilakukan karena hari sudah mulai gelap dan diTPSI desa Hilialitosaua tidak ada lampu atau penerangan sehingga petugasKPPS memindahkan tempat rekapitulasi perhitungan suara.

perhitungan suara dipindahkan dari lokasi TPSI kerumah ketua PPS an.

diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim tidak akanmempertimbangkan terhadap barang bukti. ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. ; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan halhalyang meringankan dan memberatkan Hukuman Terdakwa Majelis secara khususmempertimbangkan sebagai hal yang memberatkan Hukuman Terdakwa yaituselain Terdakwa tidak memberikan C.1 kepada saksi/PPL, juga Terdakwa telahmemindahkan tempat Rekapitulasi

perhitungan suara dari lokasi TPS.

perhitungan suara pemilihanBupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;Bahwa sepengetahuan Saksi rapat pleno tidak memungkinkan dilakukandi kantor KPU, sehingga menggunakan GSG Selalaw;Bahwa Saksi berada di lokasi dan bertugas sebagai pengamananterhadap rapat pleno tersebut berdasarkan Surat Perintah yangdikeluarkan oleh Kapolres Lampung Barat tertanggal 14 Desember 2020;Bahwa aksi unjuk rasa tersebut terjadi dari pukul 10.00 WIB dan hinggapukul 16.00 WIB dengan kronologis sebagai

perhitungan suara pemilihanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;Bahwa sepengetahuan Saksi rapat pleno tidak memungkinkan dilakukandi kantor KPU, sehingga menggunakan GSG Selalaw;Bahwa Saksi berada di lokasi dan bertugas sebagai pengamananterhadap rapat pleno tersebut berdasarkan Surat Perintah yangdikeluarkan oleh Kapolres Lampung Barat tertanggal 14 Desember 2020;Bahwa aksi unjuk rasa tersebut terjadi dari pukul 10.00 WIB dan hinggapukul 16.00 WIB dengan kronologis sebagai

Saksi Sudirman bin Nahawi:Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena menyaksikan Terdakwadiduga telah melakukan perbuatan yang memicu/menghasut terjadinyakerusuhan oleh pengunjuk rasa sehingga melawan pejabat yang sedangmenjalankan tugas karena Undangundang pada hari Selasa tanggal 15Desember 2020 di depan GSG Selalaw Pantai Labuhan Jukung KencamatPesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;Bahwa pada hari itu KPU Kabupaten Pesisir Barat sedang melakukan rapatpleno dalam rangka rekapitulasi perhitungan suara

Saksi April Alamsyah bin Ade:Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena menyaksikan Terdakwadiduga telah melakukan perbuatan yang memicu/menghasut terjadinyakerusuhan oleh pengunjuk rasa sehingga melawan pejabat yang sedangmenjalankan tugas karena Undangundang pada hari Selasa tanggal 15Desember 2020 di depan GSG Selalaw Pantai Labuhan Jukung KencamatPesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;Bahwa pada hari itu KPU Kabupaten Pesisir Barat sedang melakukan rapatpleno dalam rangka rekapitulasi perhitungan

Salinan Berita Acara hasil Pelno Tingkat TPS dan Salinan Formulir C1( Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat TPS ).;2. Salinan Berita Acara hasil Pelno Tingkat kelurahan dan Salinan FormulirDAA 1 ( Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat kelurahan). ;3. Salinan Berita Acara hasil Pelno Tingkat Kecamatan dan Salinan Formulir DA1 ( Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kecamatan).

dan data yang Saksi miliki, baik data rekapan pribadi berdasarkan data rekapan C1( Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perhitungan suara tingkat TPS) dari 197 (seratus sembilanpuluh tujuh ) TPS DAPIL kecamatan Manokwari Barat terjadi perubahan pada sidangpleno tingkat Kelurahan, dimana untuk hasil perolehan suara pribadi Saksi (Caleg nomorurut 3 atas nama JOHANI BRIAN A..

Perhitungan suara pada tingkatKecamatan) yang Saksi miliki adalah Formulir yang di bacakan oleh Komisioner PPD/PPKpada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit.

MANDACAN ) sebagai Saksi Partai dalam mengikuti SidangPleno Tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Manokwari, dan saat itu KomisonerPPK Manokwari Barat membacakan jumlah hasil perolehan suara sesuai denga data yangtertuang pada formulir DAA I, selanjutnya KPU Kabupaten manokwari merekap ataumenyalinnya dalam Formulir DB ( Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat KPUKabupaten Manokwari ).

ISHAK MARAN, danTerdakwa AMROS EDISON MNAO, selaku AnggotaKomisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat hendak melaksanakanRapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten di kantor KomisiPemilihan Umum ( KPU ) Manokwari, dan karena pada saat itu sidang pleno tersebut dibatalkan atau di tunda oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Manokwari.,sehingga Terdakwa bersama dengan dengan Terdakwa.

Bahwa yang melakukan rekapitulasi perhitungan suara adalahPPK Kecamatan Mutiara Timur. Bahwa saksi tidak dilibatkan saat rekapitulasi perhitunganSuara tersebut. Bahwa yang memberikan rekapitulasi hasil perhitungan suarapada saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Mutiara Timur. Bahwa ada saksi mencocokkan dengan rekapitulasi yang adapada saksi ternyata sama. Bahwa saksi pulang ke kantor kecamatan bersama sama PakBasri ( Ketua PPK ). Bahwa saksi tidak menerima apa apa dari Ketua PPK.

Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai ketua KIP Kab.Pidieadalah bertindak untuk menyelenggarakan kegiatan Pemilutahun 2014 di Wilayah Kab. pidie, Membentuk Badan badan Halaman 25 dari 44 No. 114/Pid.PML/2014/PNSgi.penyelenggara Pemilu tahun 2014, mensosialisasikan tahapanpemilu tahun 2014, melakukan monitoring sekangkaian kegiatanpenyelenggaraan pemilu, memutahirkan data pemilih dalam kab.Pidie.Bahwa Kip tidak pernah menerima laporan dari panwaslu.Bahwa Setahu saksi rekapitulasi perhitungan suara

Bahwa Terdakwa tidak dilibatkan oleh Ketua PPK atau tidakikut serta dalam rekapitulasi perhitungan suara; Bahwa menurut ketentuan terdakwa harus ikut serta dalamrekapitulasi suara atau mengisi form DA.1 ; Bahwa seharusnya ke 5 orang anggota PPK harus ikut terlibatdalam rekapitulasi akan tetapi dalam kasus ini Ketua PPK yangmelakukan rekapitulasi perhitungan suara; Bahwa Setelah istirahat Ketua PPK mengatakan biar Ketua PPKSaja sendiri saja yang merekap suara kamu enggak usah ikut; Bahwa Terdakwa

tidak ingat lagi berapa lembar berita acararekapitulasi suara yang ditanda tangani; Bahwa rekapitulasi suara dibuat oleh Ketua PPK di Ruang kerjaPak Camat ; Bahwa tugas terdakwa adalah pada saat sidang pleno adalahmembaca rekapitulasi perhitungan suara; Bahwa Kotak suara dibawa ke kantor Camat dari tanggal 10April 2014 s/d tanggal 12 April 2014; Bahwa DAPIL 3 meliputi 4 (empat) kecamatan, yang terdiri dariKembang Tanjong, Glumpang Baro, Glumpang Tiga dan MutiaraTimur ; Bahwa kasus ini Terdakwa tidak

Bahwa yang melakukan rekapitulasi perhitungan suara adalahPPK Kecamatan Mutiara Timur. Bahwa yang memberikan rekapitulasi hasil perhitungan suarapada saksisaksi, kepada Panwas, kepada partai pesertapemilu adalah PPK Kecamatan Mutiara Timur. Bahwa pada saat saksi Marzuki mencocokkan denganrekapitulasi yang ada pada saksi ternyata sama. Bahwa yang memegang kunci saat diantar kotak suara kekantorkecamatan adalah Ketua PPK atau Anggotanya.

Bahwa setelah warga masyarakat yang berdomisili di Kampung Toroa selesaimenggunakan hak pilihnya di TPS 01, Terdakwa YOHANIS WAROMI selakuKetua KPPS Kampung Toroa membagikan 10 (Sepuluh) lembar surat Suara sisakepada masingmasing saksi pasangan calon yaitu ROSALINA FONATABA,FRANSEN WAROMI, NATALIA FONATABA, MARTHEN KARUBABA, danAMSAL YOWEI, yang selanjutnya surat suara tersebut dicoblos dandimasukkan kembali ke dalam kotak suara, Surat Suara tersebut selanjutnyadihitung sebagai surat Suara sah pada rekapitulasi

perhitungan suara pada TPSKampung Toroa.e Bahwa perbuatan Terdakwa YOHANIS WAROMI yang menyuruh saksisaksipasangan calon untuk menggunakan suara sisa sebanyak 10 (Sepuluh) lembartersebut mengakibatkan jumlah perolehan suara pasangan calon BupatiHal. 2 Putusan No. 66/Pid.Sus/2017/PT JAP.

Putusan No. 66/Pid.Sus/2017/PT JAP.Ketua KPPS Kampung Toroa membagikan 10 (Sepuluh) lembar surat Suara sisakepada masingmasing saksi pasangan calon yaitu ROSALINA FONATABA,FRANSEN WAROMI, NATALIA FONATABA, MARTHEN KARUBABA, danAMSAL YOWEI, yang selanjutnya surat suara tersebut dicoblos dandimasukkan kembali ke dalam kotak suara, Surat Suara tersebut selanjutnyadihitung sebagai surat Suara sah pada rekapitulasi perhitungan suara pada TPSKampung Toroa.e Bahwa perbuatan Terdakwa YOHANIS WAROMI yang

Bahwa keberatan terhadap Termohon sehubungan dikeluarkannyaKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 52 Tahun2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara PemilihanBupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2008 dan Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 53 Tahun 2008 tentangPenetapan Pasangan Calon Terpilin Bupati dan Wakil Bupati KabupatenKolaka Periode 2008 2013 dalam Pemilihnan Umum Bupati dan WakilBupati tahun 2008 ;.

Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut di atas adalahberasal dari hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh PanitiaPemilinan Kecamatan diseluruh Kecamatan yang berada dalam wilayahhukum Kabupaten Kolaka, sebagaimana tabel dibawah ini ;Hasil Perhitungan KPUD (Termohon) No. Nama Kecamatan No. No. No. No.

No. 02 PK/KPUD/2009dimasukkan dalam hasil rekapitulasi perhitungan suara padapelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2008tanggal 23 Oktober 2008 untuk pasangan Calon Bupati dan WakilBupati Kolaka dengan nomor urut 2 ;c.

Menyatakan batal Surat Keputusan Termohon Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kolaka No. 53 Tahun 2008 tentang Penetapan PasanganCalon Terpilin Bupati dan Wakil Bupati Periode 2008 2013 dalamPemilinan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2008 tertanggal28 Oktober 2008 dan Surat Keputusan Nomor 52 Tahun 2008 tentangPenetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupatidan Wakil Bupati Kolaka tahun 2008 ;4.

Perhitungan Suara Calon Kepala Desa21.Sukoharjo Tahun 2013 tertanggal 20 Oktober 2013, sebagaimana terlihat dalamkonsideran bagian membaca.

Sedangkan Berita Acara Rekapitulasi PerolehanSuara Pemilihan Kepala Desa Sukoharjo Tahun 2013 di Panitia PemilihanKepala Desa dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon KepalaDesa Sukoharjo Tahun 2013 tertanggal 20 Oktober 2013 tersebut telah dibuatsecara tidak benar karena melanggar atau bertentangan dengan ketentuanpasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 3Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa jo.

DALAMe Bahwa dasar BPD Sukoharjo membuat Surat Keputusan Nomor : 05/KptsBPD/Skh/2013 adalah Berita Acara Rekapitulasi Perolehan SuaraPilkades Desa Sukoharjo tahun 2013 di Panitia Pilkades (Model P) dansertipikat hasil rekapitulasi perhitungan suara Calon Kepala DesaSukoharjo tahun 2013 (Lampiran Model P1) kepada BPD dan jugamengacu ke Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 3 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi

perhitungan suara di TPS 15 ditunjukkankepada saksi, menurut ketua KPPS yang tanda tangan hanya (satu) orangsaksi saja, yaitu Pak Yulianto, walaupun dalam surat tugas ada 2 (dua) orang3.

Bahwa Kapasitas BPD Sukoharjo dalam proses Pilkades hanya sebatasmembentuk Panitia Pilkades secara musyawarah mufakat, dasar BPD dalammenerbitkan obyek gugatan in casu adalah Berita Acara RekapitulasiPerolehan Suara Pilkades Desa Sukoharjo Tahun 2013 (Model P) danSertifikat Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Kepala DesaSukoharjo Tahun 2013 (Lampiran Model P1) sehingga proses pemilihansampai diterbikannya Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara PilkadesDesa Sukoharjo Tahun 2013 menjadi ranah

TPS V tidak ada suaraSehingga keseluruhan perolehan suara Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota atas nama BERNHARD DAMANIK, SE 18 Suara.Bahwa setelah Terdakwa menerima Dokumen Model C1, dan kotaksuara dari ke 5 (Lima) TPS tersebut, selanjutnya Terdakwa bersamaanggota PPS melakukan pleno Rekapitulasi perhitungan suara darikelima TPS dimaksud, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal10 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan Hari Jumattanggal 11 April 2014 sekira pukul 02.00 Wib di Kantor PPS/

TPS V tidak ada suaraPutusan Nomor : 345/PID/2014/PT.MDNHalaman 19 dari 34Sehingga keseluruhan perolehan suara Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota atas nama BERNHARD DAMANIK, SE 18 Suara.Bahwa setelah Terdakwa menerima Dokumen Model C1, dan kotaksuara dari ke 5 (Lima) TPS tersebut, selanjutnya Terdakwa bersamaanggota PPS melakukan pleno Rekapitulasi perhitungan suara darikelima TPS dimaksud, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal10 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan Hari Jumattanggal

dapat diterima;Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingtanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksadan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusannya telah keliruPutusan Nomor : 345/PID/2014/PT.MDNHalaman 24 dari 34dalam menerapkan ketentuan perundangundangan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 265 ayat(1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012tentang Pemilihan Umum DPR,DPD,DPRD karena sebagai berikut:1.Rekapitulasi

perhitungan suara di KPUKabupaten Simalungun dilakukan pada tanggal21 April 2014 ,pada pembacaan rekapitulasi saatPanel terjadi interupsi dari salah satu saksi PartaiPolitik terhadap perolehan suara Caleg PartaiPolitik Nasdem atas nama Benhard Damanik,SEyang sesuai dengan C1 yang dipegang olehsaksisaksi Partai Politik dan Ketua KPPSmendapatkan suara 18, namun saat dibacakanmemperoleh 25 suara.Selanjutnya setelahdilakukan pembukaan kotak suara ternyata benarCaleg atas nama Benhard Damanik,SEmemperoleh

Adapun rekapitulasi perhitungan suara hasil Pleno KPUD Provinsi PemilihanGubernur Sulawesi Tenggara periode tahun 20082013 (bukti P2) adalahsebagai berikut :Hal. 3 dari 85 hal. Put. No 01 P/KPUD/2008Tabel 2 PEROLEHAN SUARAProf.ir.HMAHMUD Drs.H.MANSYUR ALI MAZI SURNO KABUPATEN/KOTA HAMUNDU, MSc. & MASIE STP, & SH &H. te = JUNEDrs.H.

ABDUL SAMAD selakupasangan calon nomor urut 3 maupun berupa penggelembungan (penambahan)suara bagi pasangan calon nomor urut 4 dapat dilihat pada tabel RekapitulasiPerolehan Hasil suara sebagal berikut(1) Kabupaten KolakaBahwa sesuai dengan bukti rekapitulasi perhitungan suara di KabupatenKolaka, maka perolehan suara di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada Tabel berikut :Tabel 6PEROLEHAN SUARAPASANGAN CALON HASIL PASANGAN RURANG GELEMBUNGNO KECAMATAN pENO KPUD KAB.KOLAKA CALON HASIL PLENO KPUD SUARA

ABDUL SAMADsebesar 17.500,(2) Kabupaten KonaweBahwa sesuai dengan bukti rekapitulasi perhitungan suara di KabupatenKonawe, maka perolehan suara di Kabupaten Konawe dapat dilihat padaTabel berikut : Tabel 7HASIL REKAP TPS EEE KURANG GELEMBUNGNo) KECAMATAN SUARA SUARANOMOR3 NOMOR41 2 3 4 12 3 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 WAWOTOBI 553 4310 3210 6171 339 4310 2995 6600 (215) 4292 ABUKI 227 1765 2486 3865 229 1596 2254 4264 (232) 3993 ROUTA 36 53 288 424 10 27 243 521 (45) 974 UEPAI 171 534 2165 3201

Sehingga diperoleh selisin suara berupa penggelembungan untukpasangan calon nomor urut 4 sebesar 4.563,.(7) Kota BauBauBahwa sesuai dengan bukti rekapitulasi perhitungan suara di Kota BauBau,maka perolehan suara di Kota BauBau dapat dilinat pada Tabel berikut :Hal. 11 dari 85 hal. Put. No 01 P/KPUD/2008 Tabel 12 PEROLEHAN SUARA DITPS PEROLEHAN SUARAPADA KURANG GELEMBUNGNo KECAMATAN PLENO KPUD SUARA SUARANOMOR3 NOMOR41 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangansebagaimana kami uraikan pada butir nomor 9 dan nomor 10 tersebutdi atas, maka terbukti hasil Rekapitulasi perhitungan suara/perolehansuara pasangan calon yang dibuat oleh KPUD Provinsi SulawesiTenggara dalam hal ini oleh Termohon Keberatan/TermohonPeninjauan Kembali sebagaimana tertulis dalam Surat Bukti T.6/T.7Terbukti Cacat Hukum karena berdasarkan hasil perolehan suarayang tidak benar.

nyatanyata berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) UndangUndangNomor 4 Tahun 2016 Tentang Desa merupakan kewenangan Bupati/Walikotayang jangka waktunya sesuai ayat (5) Pasal 37 UndangUndang Nomor 4 Tahun2016 Tentang Desa jo Pasal Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah KabupatenKatingan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 Pemilihan Kepala Desa, makaperbuatan Panitia Pengawas Kecamatan Sanaman Matikei yang telah menetapkandan memutuskan bahwa hasil Rekapitulasi

Perhitungan Suara Calon Kepala DesaNomor Urut 2 (dua) Sdr.

Berita Acara Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, DesaDehes Kecamatan Sanaman Mantekei Kabupaten Katingan (surat bukti T 5)Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas surat buktiT 7 dibuat berdasarkan atas Keputusan Tim Panitia Pengawasan Kecamatanyang tidak berwenang untuk memutuskan sengketa pemilinan kepala desa, makadengan demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemilihan ulang,demikian pula terhadap

Bahwa saat terjadi perhitungan suara banyak ditemukan kejanggalankejanggalan saat rekapitulasi perhitungan suara yang mana telahterjadi penggelembungan suara di TPS 1, yang seharusnya jumlahhak pilih berjumlah 2.494 menjadi 2.520 dan ada kelebihan menjadisuara 26 (duapuluh enam) (Bukti P1); 7.

nyatanyata berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) UndangUndangNomor 4 Tahun 2016 Tentang Desa merupakan kewenangan Bupati/Walikota yangjangka waktunya sesuai ayat (5) Pasal 37 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2016Tentang Desa jo Pasal Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten KatinganNomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenKatingan Nomor 1 Tahun 2016 Pemilihan Kepala Desa, maka perbuatan PanitiaPengawas Kecamatan Sanaman Matikei yang telah menetapkan dan memutuskanbahwa hasil Rekapitulasi

Perhitungan Suara Calon Kepala Desa Nomor Urut 2(dua) Sdr.

Berita Acara Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, DesaDehes Kecamatan Sanaman Mantekei Kabupaten Katingan (Surat bukti T 5)Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas surat buktiT 7 dibuat berdasarkan atas Keputusan Tim Panitia Pengawasan Kecamatanyang tidak berwenang untuk memutuskan sengketa pemilihan kepala desa, makadengan demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemilihan ulang,demikian pula terhadap

Sel.Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut,Tergugat Ill telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal27 Februari 2018 sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:LL.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadiliperkara ini:Bahwa setelah membaca dan menyimak dalildalil posita gugatanPenggugat, pokok permasalahan yang didalilkannya adalah tentangadanya dugaan terjadinya kecurangan dan atau salah perhitungansuara sah pada tanggal 2 Mei 2014, pada waktu pelaksanaan rapatpleno rekapitulasi

perhitungan suara sah Partai Politik dan suara sahcalon Anggota DPRD Kota Jayapura, seperti tertuang dalam beritaacara hasil perolehan sah suara Partai Politik dan suara sah AnggotaDPRD Kota Jayapura, sdr.

Sel.sah Partai Politik dan suara sah Anggota DPRD Kota Jayapura,sesuai rekapitulasi perhitungan suara sah Partai Politik dan suara sahcalon Anggota DPRD Kota Jayapura tahun 2014 yang tertuang dalamberita acara hasil perolehan suara sah Partai Politik dan suara sahcalon anggota DPRD Kota Jayapura;Bahwa sesuai peraturan perundangundangan yang berwenangmelakukan perhitungan suara sah adalah KPU, oleh karenanya jikayang dipermasalahkan adalah perhitungan rekapitulasi perhitungansuara sah yang dianggap

;Bahwa Tergugat III menolak dalil posita poin 6 dan 7 gugatan denganalasan sebagai berikut:Bahwa seperti telah diuraikan diatas, tidak benar terjadi Kecuranganatau salah hitung pada rekapitulasi perhitungan suara sah PartaiPolitik dan suara sah calon Anggota DPRD Kota Jayapura tahun2014 yang tertuang dalam berita acara hasil perolehan suara sahPartai Politik dan suara sah calon anggota DPRD Kota Jayapura,seperti di dalilkan oleh Penggugat, dan jika ada dugaan kecuranganserta KPU Kota Jayapura mengabaikan

Sel.Penggugat pada posita gugatan poin 4 dan 5, menyatakan bahwa padatanggal 2 Mei 2014 KPU Kota Jayapura melakukan kecurangan dan atausalah menghitung suara sah Partai Politik dan suara sah Anggota DPRDKota Jayapura, sesual rekapitulasi perhitungan suara sah Partai Politik dansuara sah calon Anggota DPRD Kota Jayapura tahun 2014 yang tertuangdalam berita acara hasil perolehan suara sah Partai Politik dan suara sahcalon anggota DPRD Kota Jayapura, bahwa Sdr.