Ditemukan 84 data
40 — 26
anakanak tersebut dibawah asuhan PENGGUGATREKONVENSI, terlebin ada pengakuan secara tertulis dari PENGGUGATREKONVENSI melalui percakapan Whatapps yang kami kutip denganscreenshoot sebagai berikut :Ayah sy minta maaf ya, sy banyak salah sma ayah, symau kita tetap pisah yah, kita pisah baik2 aja, sy gak akanambil anak2 yah, sy jga tau klu sy gak bisa biayai lutfi smaCalistasy mau pergi biar bisa tenang yah, sy mau selesaikansecepatnya yah, biar sy klu pergi bisa tenang yah, maaf sysudah yakin dgn kepusan
PT. ARMINAREKA PERDANA
Tergugat:
SUBAEBASNI, SE.,
Turut Tergugat:
1.PT. LIMA UTAMA SUKSES
2.Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur
3.Notaris PPAT R. HENDRO, N. ASMORO, SH
4.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM
110 — 41
Bukti T6.a : Foto Copy surat Kepusan Menkumham RI No.AHU52944.AH.01.01 Tahun 2012 ( Copy dariFoto Copy );7. Bukti T6.b : Foto Copy surat Keputusan Menkumham RINo.
419 — 37
Parigi Moutong sejak tahun 2004dengan jabatan sebagai staf Polhut dan saat ini saksi sebagai pejabat pengesahlaporan hasil produksi (P2LHP) sejak tahun 2014.e Bahwa saksi memiliki SK. penetapan petugas penatausahaan hasil hutan sebagaiP2LH sesuai surat kepusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Propinsi SulawesiTengah, wilayah tugas mencakup Kec.Tinombo, Kec. Palasa, Kec. Tomini,Kec. Mepanga, Kec. Ongka, Kec. Bolano, Kec. Lambunu, Kec. Taopa,danKec. Moutong Kab.
76 — 33
Bahwa perihal di atas sesuai denganJawaban Tergugat II dalam Jawabannya tanggal 14 Agustus 2012 pada perkara gugatanNomor: 12/G/2012/PTUNMTR yang mengatakan bahwa Bupati Lombok Barat seharusnyadilibatkan sebagai Tergugat bersama Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T)sekarang Badan Pelayanan dan Penanaman Modal (BPMP2T) Kabupaten Lombok Barat danbersesuaian pula dengan petunjuk dari Majelis Hakim pada Sidang Persiapan Perbaikan;Bahwa obyek sengketa tersebut di atas adalah Kepusan Tata Usaha
221 — 36
persidangan, sehingga dengan nyataMajelis Hakim telah tidak memperhatikan dan mempertimbangkanketerangan saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi/Para Pembanding, oleh karena pertimbangan putusan hakimtidak mempertimbangkan semua faktafakta yang muncul dipersidanganmaka pertimbangan putusan yang demikian seyogianya dibatalkan.2. ..dan bukti P11,P12,P13 berupa surat keterangan pajak dan percil C1490atlas nama Ledianto P14,P16,P17,P19,P20,P21,P22,P23 berupaIPEDA yang berdasarkan kepusan
MUH. GILANG RAMADHAN
Tergugat:
1.PT. HM Sampoerna, Tbk Cq PT. HM Sampoerna, Tbk Cabang Palu
2.Toko NISA
140 — 57
Sampoerna, Tbk dalam prakteknyasebahagian besar terjadi sebelum berlakunya Permenakertrans No.19 tahun 2012maka berlaku Kepusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.101.
RAJA GODANG
Tergugat:
REKTOR UIN SUSKA RIAU
249 — 152
Penjatuhan sanksi oleh Dekan atau Direktur ditetapkandengan Surat Kepusan Dekan atau Direktur;Maka Surat keputusan yang di keluarkan oleh Tergugatdalam Perkara Aquo tidak sesuai dengan Tata carapenjatuhan sanksi pada peraturan yang berlaku dilingkunan UIN Sultan Syarif Kasim Riau karena Tergugattidak pernah di panggil untuk memberi keterangan sesuaidengan ketentuan surat keputusan Rektor di atas;6.
Terbanding/Tergugat I : NURKA
Terbanding/Tergugat II : JUNAIDI
Terbanding/Tergugat III : PARINO
Terbanding/Tergugat IV : MARSONO
Terbanding/Tergugat V : RUSLAN
Terbanding/Tergugat VI : SAFARI
Terbanding/Tergugat VII : SYAHBUDIN
Terbanding/Tergugat VIII : AMANSYAH SIAGIAN
37 — 15
(P12).Surat Kepusan Akhir Penyelesaian Sengketa Tanah antara SamsulBahri Hasibuan dengan Nurka Dkk nomor : 470/479/PEM/2017tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Camat Kualuh Hulu.
ISKANDAR
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
Intervensi:
AHMAD
207 — 112
menguatkan dalildalil bantahannya Tergugatmengajukankan bukti surat yang diberi tanda Bukti T 1 sampai dengan T 13,telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya danfotokopinya, terperinci sebagai berikut:1.wo5.6.Bukti T1Bukti T 2Bukti T 3Bukti T 4Bukti T5Bukti T 6Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan GubernurJawa Timur Nomor: 171.435/151/011.2/2018 TentangPeresmian Pemberhentian Anggota DPRD KabupatenSumenep, tanggal 2 Pebruari 2018;Foto copy sesuai dengan aslinya Kepusan
45 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepusan KPU No. 89 tahun 2003 Pasal 25 ayat (1) dinyatakan bahwaAtasan Langsung Bendaharan mengadakan pemeriksaan terhadapBendaharawan sekurangkurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan yangtidak bertepatan dengan akhir bulan dan menuangkan dalam BeritaAcara Pemeriksaan, ayat (3) Apabila dalam pemeriksaan terdapat halhal yang menimbulkan dugaan bahwa akan atau telah mengakibatkankerugian Negara maka harus segera dilakukan langkahlangkah pencegahan, penertiban dan pengamanan ;.
110 — 24
persidangan, sehingga dengan nyataMajelis Hakim telah tidak memperhatikan dan mempertimbangkanketerangan saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi/Para Pembanding, oleh karena pertimbangan putusan hakimtidak mempertimbangkan semua faktafakta yang muncul dipersidanganmaka pertimbangan putusan yang demikian seyogianya dibatalkan.2. ..dan bukti P11,P12,P13 berupa surat keterangan pajak dan percil C1490atlas nama Ledianto P14,P16,P17,P19,P20,P21,P22,P23 berupaIPEDA yang berdasarkan kepusan
52 — 7
Namun saksi sendiri pada saat melakukanpengukuran dan pengambilan titik koordinat juga sudahmengetahui bahwa lahan yang kami ukur/ ambil titikkoordinat adalah berada didalam kawasan hutan denganFungsi Lindung sesuai dengan Surat Kepusan MenteriKehutanan nomor:44/ Menhutll/ 2005, tanggal 16 Februari2005 karena terdakwa selaku Petugas Pengukur danPerpetaan kawasan Hutan di wilayah Simalungunmemahami betul kawasan hutan yang berada diwilayahKab.
65 — 7
Fotocopy Surat Kepusan Kepangkatan terakhir, (11)Fotocopy KTP & KK;10.
99 — 105
Fotocopi Surat Kepusan Kepangkatan terakhir,(11) Fotocopi KTP & KK.Fotocopi Surat Pernyataan Bersedia Membeli Rumah,11.Bahwa permohonan yang diajukan para Penggugat terhadap pengalihan statusrumah dinas tersebut telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana yangdiamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1994 tentang RumahNegara sebagaimana telah dirobah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun2005, yang berbunyi: adanya hak dari penghuni rumah Negara untuk dapatmemiliki rumah Negara yaitu dengan
69 — 47
., MH 5110Bahwa 90 hari yang dimaksud dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah dalam rangka menjamin kepastian hukum para pihak, untukmengidentifikasi dan melindungi masyarakat dan fungsifungsi pemerintahan,UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenjelaskan bahwa bagi mereka yang tidak dituju langsung oleh keputusan tatausaha negara yang disengketakan maka 90 hari dihitung sejak dia tahu ataumengetahui adanya surat kepusan objek sengketa dimaksud ;Bahwa keputusan
456 — 63
(fotokopi sesuai dengan Salinan); Kepusan Menteri Kehutanan No. 88/KptsII /1996 tanggal 14Oktober 1999, Tentang Penetapan Batas Areal Kerja HakPengusaan Hutan Tanaman Industri PT.
MOH. ANDY SOFYAN, SH.
Terdakwa:
AGUS Bin SAMUDDIN
18 — 14
Basar Sepaso timur sepaso Bengalon Kutai timur;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Surat Kepusan Kepala Desa Sepaso Timur nomor : 140/005/09.2006/SK-KADES/SPT/III/2013, tagal 01 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sepaso Timur Kecama Bengalon Kabupaten Kutai Timur, terdiri dari 3 (tiga) lembar yang telah dilegalisir;
- 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Kutai Timur yang telah dilegalisir dengan Nomor : 141.1/K.135/2013, 14 Pebruari 2013, tentang
62 — 5
Manggala Mulya No. 3, KotaMadiun ;Bahwa Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) adalah suatu lembaga keuangan nonBank di tingkat Kelurahan di Kota Madiun yang modal awalnya berasal dari porgramBantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dipergunakan untuk Perguliran ModalUsaha (PMU) dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah KotaMadiun yang selanjutnya menjadi kekayaan/asset Pemerintah Daerah yang berada diKelurahan, sebagaimana rumusan Pasal 1 Kepusan Walikota Madiun No. 28 tahun2004 tentang
ISKANDAR MURYANTO ; Bahwa dasar operasional Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Mulya Sejahteraadalah Kepusan Walikota Madiun No. 28 tahun 2004 tentang Lembaga KeuanganKelurahan (LKK) yang berlaku sejak tanggal 15 Juli 2004 ; Bahwa menurut Bab VII Pasal 10 Keputusan Walikota Madiun No. 28 tahun 2004tersebut, tugas dan tanggung jawab Pengurus LKK, adalah sebagai berikut : (a).
IRMA ARRIANI, SH
Terdakwa:
1.SITTI HASRAH, Bsc
2.AKBAR ACHMAD, SE
111 — 43
dalam rapat komite pinjaman/pembiayaan adalah DirekturUtama, Direktur Bisnis, Direktur Pengembangan Usaha, Kepala DivisiHukumdan Humas beserta jajarannya, KEPALA Divisi beserta jajarannya, KepalaHalaman 53 dari 101 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2018/PN MksDivisi Manajemen Resiko beserta jajarannya, Sekretaris KomitePinjaman/pembiayaan;Bahwa putusan anggota Komite pinjaman/pembiayaan diambil melalu rapat,dengan mengedarkan proposal dan dokumen kelengkapannya kepadaanggota komite pinjaman/pembiayaan, kepusan
50 — 772 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Tergugat pada T1 dkVI/P drVISurat Kepusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenTapanuli Selatan No. 460.132/IL//1996 tentang izin lokasi berdasarkan poin 3tentanggang waktu, dan poin 5.apa bila peralihnan fungsi areal yangdimohonkan dari kawasan budi daya hutan menjadi kawasan budi dayaperkebunan tidak dapat diwujudkan pada RUTR Kabupaten dan atau RUTRPropinsi maka izin lokasi ini batal dengan sendirinya:Instruksi Menteri Negara Agraria/ Kepala