Ditemukan 65 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : poyk pou puk pok ptun poek pouw pauk piuk pook puuk pmuk pojk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-10-2017 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR 531/PDT.G/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 3 April 2018 — PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN MIMIKA (“PC F SPKEP SPSI Kabupaten Mimika”) vs 1. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.,dKK
199 — 243
  • Pimpinan Unit Kerja4.1Mempunyai Wewenang :a.Menerbitkan surat keputusan pengukuhan dan melantikkomisariat/perwakilan anggota unit kerja SP KEP SPSI.Menempatkan perwakilan PUK SP KEP SPSI dalam LembagaKerjasama Bipartit, Panitia Pembina Keselamatan dan KesehatanKerja (P2K3) dan Badan Pengawas Koperasi Karyawan.Membuat peraturan organisasi Unit Kerja (POUK) melalui MUSNIK,Halaman 98 dari 105 Pts.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 97/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: VINCENSIUS HENDRY WIRJOPRASETYO Anak Dari TAN KIAN HIAN
611 — 427
  • tindakpidana perbankan;Bahwa apabila di dalam SOP tidak terdapat undangundang lainyang mengatur berarti hanya melanggar SOP maka sanksinyaadministratif;Bahwa yang berhak menguji benar atau tidaknya SOP adalahpengawas bank dalam hal ini BI atau OJK, dan satusatunya yangmempunyai kewenangan hanya itu, selain pengawas internal;Bahwa dalam SOP itu menyebutkan dasar dibuatnya SOP misalnyaPBI, POJK, maka SOP ini merupakan peraturan pelaksanaan dariHalaman 58dari 106 hal.Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN SktPDI dan POUK
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 98/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: MELIAWATI, SE anak dari AJI SUSANTO
474 — 151
  • tindakpidana perbankan;Bahwa apabila di dalam SOP tidak terdapat undangundang lainyang mengatur berarti hanya melanggar SOP maka sanksinyaadministratif;Bahwa yang berhak menguji benar atau tidaknya SOP adalahpengawas bank dalam hal ini BI atau OJK, dan satusatunya yangmempunyai kewenangan hanya itu, selain pengawas internal;Bahwa dalam SOP itu menyebutkan dasar dibuatnya SOP misalnyaPBI, POJK, maka SOP ini merupakan peraturan pelaksanaan dariHalaman 58 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN SktPDI dan POUK
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: NATALIA GO, SE anak dari GO SIANG SAN
443 — 158
  • sanksinya bukan hanya administratif tapi menyangkut tindakpidana perbankan;Bahwa apabila di dalam SOP tidak terdapat undangundang lainyang mengatur berarti hanya melanggar SOP maka sanksinyaadministratif;Bahwa yang berhak menguji benar atau tidaknya SOP adalahpengawas bank dalam hal ini BI atau OJK, dan satusatunya yangmempunyai kewenangan hanya itu, selain pengawas internal;Bahwa dalam SOP itu menyebutkan dasar dibuatnya SOP misalnyaPBI, POJK, maka SOP ini merupakan peraturan pelaksanaan dariPDI dan POUK
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 01-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 6 September 2016 — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkaraPraperadilanpada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : RIKY CHANIADI, partikelir, beralamat di Jl. Kencana Indah I J.4/38A, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Leonard Arpan Aritonang, SH., Immanuel Sianipar, SH., dan Ando C. Girsang, SH., Para Advokat pada Kantor ArpanLaw, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2016,untuk selanjutnya disebut sebagai……………..…………………..…..PEMOHON ;
155 — 87
  • Kalau di Pasar Modal Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 09/POUK.04/2015 disebutkan bahwa setiap Transaksi Repo wajib berdasarkan padaperjanjian tertulis, kalau tidak ada perjanjian repo maka dasar hukumnya adalahperdata.Tidak dapat disamakan karena Repo Efek adalah kontrak jual atau beli Efekdengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan,sedangkan DFOP adalah salah satu mekanisme penyelesaian atas suatu transaksiEfek dimana termasuk penyelesaian transaksi Repo Efek.Konsekwensi