Ditemukan 1138 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-01-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Mbl Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 15
37 — 15
Hal inipenting mengingat persoalan nusyuz atau tidaknya seorang isteri berpengaruhterhadap berhak atau tidaknya dia mendapatkan nafkah dari suaminyasebagaimana yang telah Majelis singgung di atas;Menimbang, bahwa terkait nusyusz tidaknya pada kepergian PenggugatRekonvensi ke Batu) Sangkar yang pertama, majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukanPenggugat Rekonvensi yang bernama NAMA SAKSI 2 TERMOHONmenjelaskan bahwa saksi saat itu
Register : 27-03-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 37/Pdt.G/2014/PN Bna Tanggal 11 Nopember 2014 — DARKASYI, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT.JAYA BERSAMA DAN SONS MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
28 — 8
28 — 8
Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena TergugatIll adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdata karenamasalah perdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi(privat) dalam lapangan harta kekayaan.
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bna Tanggal 13 Oktober 2014 — HENDRA
melawan
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
63 — 12
63 — 12
Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat HII adalah pengawasan danfungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untuk menetapkan danmengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut secara perdata karena masalahperdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalamlapangan
Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180 K/Pdt/2017 Tanggal 13 Juli 2017 — Tuan IWAN SUTADI SIDARTA VS PT BINTANG NUSA PERSADA DKK
124 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung samasekali karena persoalannya sulit unpamanya",Pasal 189 ayat (2) RBG, yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:la wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya";Pasal 50 Rv, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Para hakim dalam musyawarahnya karena jabatan wajibmenambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan olehpara pihak.
Register : 07-10-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 14-03-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2016/PTUN-SRG Tanggal 14 Maret 2017 — MANGSUR BIN GOMANG
MELAWAN:
1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
2. ARIFIN WIJAYA
129 — 41
129 — 41
Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentang KompetensiAbsolut:Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalameksepsinya mendalilkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannya secara substansial materipermasalahannya menitik beratkan pada titik singgung mengenai siapa yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat.
Register : 25-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Pkj Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Misrawaty Alwin Djafar, SH
Terdakwa:
Teguh Adi Susilo Alias Ego Bin Sutono. S
33 — 4
Misrawaty Alwin Djafar, SH
Terdakwa:
Teguh Adi Susilo Alias Ego Bin Sutono. S
33 — 4
Sehubungandengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan ataupenguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dantujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah dan konstruksi hukum yangbersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka jelasbahwa titik singgung atau parameter untuk penentuan penguasaan narkotikajenis sabusabu pada diri pelaku adalah
Register : 02-05-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 31-05-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 119/Pdt.G/2017/MS.Bna Tanggal 1 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 16
51 — 16
Saya juga sedih kalau saya singgung masalah mas maharHalaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 0119 /Pdt.G/2017/MS.Bnakawin saya sekedar nyicil aja 1.000.000/bIn beliau tersinggung padahal kalauuntuk bantu/meminjamkan uang ke saudara selalu ada bahkan tanpa dimintabeliau sendiri menawarkan bantuan begitu juga saat mengutangkan barangdagangannya terhadap pembeli percaya sajaMertua saya juga bilang ke Ruli dan sangat meyakinkan Ruli bahwa sayabilang ke orangorang masalah saya sudah slama minta cerai
Register : 08-03-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN BUOL Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN Bul. Tanggal 20 Maret 2017 — 1. Ruslan Abd Muin alias Ut, Tempat tanggal lahir: Leok/30 September 1971, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: RT.019/RW.011 Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan: Petani,
Dalam hal ini dikuasakan kepada:
1. H. Fadly Is. Suma, S.H., M.H.
2. Muhammad Ismail, S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Syarif Mansyur Nomor Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/SKK-Pidum/III-2017, tanggal 4 Maret 2017,
Sebagaimana surat kuasa yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dengan Nomor W21-U6/07/Hk.03.06/III/2017, tanggal 7 Maret 2017,
Sebagai Pemohon.
Lawan:
1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Cq. Kepala kepolisian Resort Buol, Berkedudukan di Jalan bhayangkara No. 09 Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi Tugas kepada Sigit Suhartanto, Dkk, sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin. Gas/75/III/2017/Reskrim, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;
135 — 38
135 — 38
Mendengar hal tersebut, kami menghentikan kegiatanpengukuran yang sedang kami lakukan, kemudian Tersangka sempatberkata kenapa langsung main ukurukur, dan tidak berapa lamakemudian pak Ledo sempat berkata kepada Tersangka dengan katakatajangan singgung saya, jangan sampe keluar yang ada dalam badansaya sambil menepuknepuk dadanya dan sempat juga pak Ledo berkatatorang baku liat, lalu Tersangka pergi kKerumahnya sambil mengatakannanti tunggu disini, disusul dengan perintah KASI Trantib kepada kamisemua
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Bna Tanggal 13 Oktober 2014 — IR.H.T. SAIFUL BAHRI
Lawan
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
37 — 4
37 — 4
melanggar hukum (videposita point 13) yang dijadikan dasar hukum dalam perkara a quo, sebagaimanatelah Tergugat HI kemukakan diatas, Tergugat II sama sekali tidak berperanatau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehinggatidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat II telah melakukanperbuatan melanggar hukum; Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat IJ dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Register : 16-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Pkj Tanggal 9 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FAKHRIYANTI, S.H
Terdakwa:
Abdullah Als Aso Als Noval Bin Sattuang Dg. Ngawing
19 — 2
FAKHRIYANTI, S.H
Terdakwa:
Abdullah Als Aso Als Noval Bin Sattuang Dg. Ngawing
19 — 2
Sehubungandengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan ataupenguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dantujuannya atau kontekstualnyva dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah dan konstruksi hukum yangbersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, makajelas bahwa titik singgung atau parameter untuk penentuan penguasaannarkotika jenis sabusabu pada diri pelaku
Register : 20-05-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Bna Tanggal 4 Nopember 2014 — H.TB NURDIN AB
MELAWAN
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH.
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. GUBERNUR ACEH.
3.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
99 — 19
99 — 19
Karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukumPenggugat dengan Tergugat Il kaitannya dengan petitumtersebut ;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasandan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembagalegislatif yang tidak dapat dituntut perdata karena masalah perdata adalah masalahyang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan
Register : 29-11-2012 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Tbh Tanggal 11 Desember 2013 — - KOPERASI INDONESIA RAYA BERSATU (KOPERASI INDORATU), (Penggugat).
- 1. P.T. SUMATERA RIANG LESTARI (Tergugat I).
- 2. PEMERINTAH R.I. Cq MENTERI KEHUTANAN R.I (Tergugat II.).
52 — 12
52 — 12
Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpokok perkara tentang titi singgung antara Penggugat dengan Tergugat I danTergugat II, sebagai berikut:1. Apakah tanah/lahan obyek perkara benar ada, dan bagaimana keadaan obyekperkara tersebut?2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukumdan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian? 3.
Register : 12-03-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 7/PDT.G/2014/PN.BTG Tanggal 1 Juli 2014 — Penggugat:
1.H.MUHAMMAD YUSUF
2.MUHAMMAD AMIN
3.PASSE
4.Hj.Norsehan
5.HATIPAH
Tergugat:
1.H.A.SYAIFUL BACHRI
2.H.SATRIANSYAH ALIAS SA'AT
3.Pemerintah Daerah Kota Bontang Cq.Dinas Kesehatan Daerah Kota Bontang Cq.Walikota Bontang
101 — 29
101 — 29
Sayid MuhammadRizal Wahyudi yang muncul setelah adanya Sertifikat Hak Milik diterbitkan olehBPN.Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hal yang menjadi titiksinggung adalah bukti alas hak/asal usul tanah yang dimiliki oleh Penggugatdengan alas hak/asal usul tanah yang menjadi pembuatan Sertifikat Hak Milik atasnama Tergugat dan Tergugat II yang diterbitkan oleh BPN adalah tepat, bukansah tidaknya penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh BPN.Menimbang, bahwa titik singgung pembuktian dalam perkara
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pdt.g/2014/PN Bna Tanggal 13 Oktober 2014 — WIWIN TEDDY VERNANDO
MELAWAN
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
65 — 8
65 — 8
Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasandan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembagalegislatif yang tidak dapat dituntut secara perdata karena masalah perdata adalahmasalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan hartakekayaan, atau Badan Hukum Publik yang memiliki hubungan perdata denganpersoon atau Badan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat
Register : 12-02-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
HUSNI TAMRIN, S.P.d
Tergugat:
BUPATI LOMBOK BARAT
93 — 51
HUSNI TAMRIN, S.P.d
Tergugat:
BUPATI LOMBOK BARAT
93 — 51
Bahwa sebagaimana Penggugat singgung di atas, bahwa terhadap premispenggugat mengenai sengketa hasil pemilihan kepala desa, maka sudahsepatutnya untuk dinyatakan hukum untuk ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak apat diterima.
Register : 04-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 54/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
Marihot Nababan
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
Jasa Tarigan
141 — 77
Marihot Nababan
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
Jasa Tarigan
141 — 77
mengenai kepemilikan/sengketa hak perdatasehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tata usaha negara, yang dalam hal inimenurut Majelis Hakim adalah apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalambidang tata usaha negara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketa kepemilikan);Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hakkepemilikan sehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung
Putus : 17-07-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 17 Juli 2017 — AHMAD FUAD SIAGIAN VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
82 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal 28Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Bahwa terlihat titik singgung antara alasan niet onvoldoendegemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian,pada kasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan jelasdan saksama bagian mana keterangan para saksi itu salingbersuaian, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut;g.
Register : 12-09-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 15 Januari 2014 — 1.Ir. H. SARIMUDA, MT,.2.Ir. Hj. NELLY RASDIANA, M.Si;1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,2.H. ROMI HERTON, S.H., M.H,3.H. HARNO JOYO, S.Sos.
86 — 21
86 — 21
(videMakalah SENGKETAKEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DAN HUKUMACARANYA Titik Singgung Kewenangan PTUN dan MK hal1416);Bahwa berdasarkan uraian dan dalil hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup alasan dan dalil hukumnya bila Objek Gugatan ParaPenggugat bukan merupakan objek (Keputusan TUN) yang dapatdigugat dan oleh karenanya kami memohon Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat ;3 GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KELIRUATAU KABUR (OBSCUUR)Bahwa Gugatan
Tentang Penetapan Calon Walikota dan WakilWalikota Palembang Terpilih Masa Bhakti 20132018 karena tidakmempunyai dasar hukum ;Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada fakta dan alatbukti yang disampaikan oleh para pihak ;Bahwa titik singgung antara Hukum Administrasi dengan Hukum Tata Negarasudah jelas, tetapi terhadap halhal tertentu hukum harus memberikan celahterhadap persoalan hukum yang nyata dalam kehidupan masyarakat ;Bahwa untuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bermasalah
Register : 13-05-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18 / G / 2015 / PTUN.BJM Tanggal 17 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT MANGKALAPI HATIâ≢IF
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
BUPATI TANAH BUMBU
PT. BORNEO INDOBARA
166 — 73
166 — 73
Sehingga titik singgung antara kepentinganwarga masyarakat dan pemerintah dalam konteks administrasi senantiasabermuara pada terbit dan berlakunya sebuah KTUN. Sebagai negarahukum, setiap KTUN yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara dapatdipersoalkan atau digugat apabila merugikan kepentingan seseorang ataubadan hukum perdata.
danproduk formal dari sebuah prosedur Administrasi Pemerintahan adalahHalaman 9 dari 127 halaman Putusan Nomor: 18/G/2015/PTUN.BJM.10keputusan administrasi yang memuat mengenai ketentuan hak dan kewajibanyang diperoleh oleh individu atau anggota masyarakat lainnya dalam satuAdministrasi Pemerintahan.Keputusan tersebut dapat berupa Keputusan TataUsaha Negara (KTUN).Setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negaramenggambarkan relasi pemerintah dengan masyarakat atauwarganya.Sehingga titik singgung
Register : 17-05-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Bjb Tanggal 25 Januari 2018 — Penggugat :
- IR.H.SUGIAN NOOR,
Tergugat :
- ARDIANSYAH
- Turut Tergugat :
- Kantor Kelurahan Landasan Ulin Barat
126 — 62
126 — 62
menjabat pernah menandatangani pengajuan suratketerangan hak milik tanah yang sudah lengkap ditandatangani oleh Rtdan saksisaksi;Bahwa seingat saksi selama menjabat selaku Lurah Gambut banyakmenandatangani surat semacam itu;Bahwa dari sekian banyaknya tersebut, apakah ada yang atas nama Sdr.EFFENDI, saksi tidak ingat, apakah pernah atau tidak;Halaman 40 dari 97, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa pada saat saksi menjabat keadaan Banjarbaru saat saksi menjabatsudah ada pemukiman;Bahwa untuk titik singgung
HERLIWATI TEDJA tidak masuk batas singgung;Bahwa benar saksi sebelumnya menjadi Kasi Pemerintahan di KelurahanLandasan Ulin Barat;Bahwa pada pengajuan sporadik pada tanah tersebut saksi sebagai Lurah;Halaman 59 dari 97, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa ketika melakukan pengecekan ke lapangan Kasi Pemerintahan,Ketua Rt, Pemohon, Ketua Rw;Bahwa saksi ada sekali ikut bersama tim kelapangan;Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke lapangan saksi sangatyakin masuk Banjarbaru ;Bahwa saksi yang