Ditemukan 1094 data
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
MSi. adalah sama sekali tidak dipertimbanganoleh Hakim Tingat Pertama oleh karenanya maka sangatlah beralasan hukum apabilaPemohon Kasasi/Penggugat mempermasalahkan bukti yang tidak dipertimbangkantersebut;Namun dengan demikian di saat Pemohon Kasasi/Penggugat mencari kebenaran atasperkara a quo, malah justru Judex Facti telah menilai bahwa bukti tersebut irrelevenuntuk dipertimbangkan dan harus di kesampingkan.
Terbanding/Tergugat III : BASALINA P SIAHAAN SH
Terbanding/Tergugat I : PT SRIMAS RAYA INTERNASIONAL
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATAM
Terbanding/Tergugat II : NOVANY YOSEPH PANGALILA
254 — 60
Nomor: 148/Pdt.Plw/2016/PN Bim, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingat banding;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan sekarang Pembandingtetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalamperadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan dibebankan kepada Pembanding /Pelawan yang dalam tingkat bandingbesarnya ditetapkan sebagaimana terdapat pada amar putusan dalam perkara ini;Mengingat, selain pada Pasal 199 sampai dengan
Terbanding/Tergugat : WIWIN, S.ST.,M.Kes
Terbanding/Turut Tergugat : SANGKALA
175 — 115
dalam Memori Banding tersebut, sebab denganmencermati pertimbanagn dan amar putusan hakim tingkat pertamatersebut sudah tepat dan benar sebab apa yang telah dipertimbangkanoleh Hakim tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan faktafaktayang terungkap dipersidangan, dan lagi pula tidak ada halhal baruyang belum dipertimbangkan dan hakim tingkat pertama tersebut tidakmencerminkan adanya kekeliruan kesalahan dalam menerapkanhukum yang dapat berdampak dibatalkannya putusan.Bahwa pertimbangan Hakim tingat
340 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten KudusNomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa yang dibentuk olehTermohon, keberadaan mana tetaplan tercakup sebagai bentukPeraturan Perundangundangan yang harus selalu tunduk kepadaPeraturan Perundangundangan tingkat di atasnya, sehingga jikaterdapat dugaan keberadaanya yang diduga menentang PeraturanPerundangundangan tingat
1.ANDI HERNAWATI, S.H.
2.IRWAN BAHARUDDIN, SH
Terdakwa:
Isman Alias Man Bin Alm. Tamin
53 — 38
kelaminnya kedalamkemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya sekitar 5(lima) menit lalu sperma terdakwa keluar dan ditumpahan diatas kasursetelah itu anak korban dan Terdakwa tertidur dan terbangun pukul 02.00Wita kemudian terdakwa mengantar Anak Korban pulang sampai didepanlorong dan Anak Korban pulang kerumah demikian pula terdakwa pulangkerumahnya;Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN UnhBahwa Terdakwa sudah menyetubuhi anak korban di Kos 77 berkali kalidan anak korban sudah tingat
41 — 26
pailit harus diajukanoleh atau terhadap Kurator ;Bahwa dengan demikian maka Para Penggugat yang bertindak sebagaiDirektur dan Komisaris dari PT Cipaganti Asia Perkasa secara hukum tidaklagi mempunyai legal standing karena PT Cipaganti Asia Perkasa sudahdinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 8 Oktober 2015 ;Menimbang, oleh karenanya terhadap memori banding dari ParaPembanding oleh karena tidak ada halhal baru yang dapat membatalkan putusanMajelis Hakim Tingat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ROZALI AFIFUDIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ESTER WATTIMURY, SH.
Terbanding/Terdakwa : IRFAN TAWAINELLA alias FANO
106 — 23
doch nog niet voltooid misdrijf)(Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, , Kumpulan Kuliah, Balai LekturMahasiswa, tanpa tahun, hal.362), hal ini mengandung maksud bahwapelaku kejahatan telah melakukan suatu perbuatan pendahuluan,perbuatan mana tidak selesai, bukan dari pelaku kejahatan, akan tetapikarena sesuatu hal di luar diri pelaku kejahatan;Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2021/PT AMB Bahwa untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpandangan bahwaputusan Majelis Hakim Pengadilan Tingat
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingat pertama yang telah diubahpada tingkat banding memutuskan: mengubah Putusan PengadilanNegeri Lubuk Pakam tanggal 30 Maret 2017 +#Nomor38/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut : Menyatakan Terdakwa M.
31 — 14
T.Saiful (Nopol tidak tingat) dengantujuan ke Krueng Raya untuk menagihhutang milik teman Sdr. T. Saiful,namun kami tidak menemukan yang punyahutang tersebut dan akhirnya kamikembali, selanjutnya dalam perjalananSdr. TT. Saiful menyuruh~ saksi Iluntuk mengambil sesuatu dari bawahkursi ternyata sepucuk pistol warnahitam kemudian diserahkan kepada Sadr.T. Saiful dan Terdakwa bertanya, apa itu) ? dijawab oleh Sdr. T.Saiful, emang tentara aja yangpunya senjata , kemudian Sadr.
36 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2293 K/Pid.Sus/2017ratus enam ribu tiga ratus rupiah) telah memenuhi kualifikasi Pasal 3Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai beratringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang judex factidan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, alasanalasan semacam itutidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,karena pemeriksaan pada tingat kasasi hanya
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
menerangkanbahwa tanah seluas 550 (lima ratus lima puluh) meter persegi yang menjadiobyek sengketa berdasarkan letter C 238 merupakan harta peninggalanDjoyosuparti yang belum dibagi waris sampai saat ini;Dengan demikian hakim tingkat banding telah mengesampingkan buktibuktiyang telah diajukan Para Pemohon Kasasi dan tidak pernah mempertimbangkan saksisaksi dari Para Pemohon Kasasi yang konsisten dansaling berkaitan dalam memberikan keterangan yang didasari dan dikuatkanoleh bukti yang otentik, terlebin hakim tingat
155 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
undangundang sebab, pertimbangan JudexFacti dalam perkara a quo sangat sumir, sebab tanpa memberikan alasan/pertimbangan yang cukup;Karena Judex Facti hanya dengan menguatkan dan membenarkan putusanPengadilan Tingkat Pertama secara bulatbulat serta mengambil alihpertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan putusan Judex Factisemacam itu tidak dapat dibenarkan baik berdasarkan kaidah hukummaupun yurisprudensi Mahkamah Agung RI, karena tanopa menyebutkanmaupun membahas tentang pertimbangan putusan tingat
Terbanding/Terdakwa : EFRATUS NIFANNGELJAU
185 — 28
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu ribu rupiah);
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu kamimohon kepada Hakim Agung yang mulia yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi denganmembatalkan putusan Pengadilan tingat pertama maupun Pengadilantingkat banding dan menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama danpada tingkat banding adalah pertimbangan hukum yang keliru, dimanaterhadap buktibukti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yangbersesuaian dengan dalil
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H.
156 — 71
diperbaiki.Menimbang, bahwa karena Para Tergugat berada pada pihak yangkalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggungrenteng dalam dua tingkat peradilan.Menimbang, bahwa mengenai memori banding Tergugat Il tidak halbaru. dan hanya merupakan pengulangan saja dan semuanya telahdipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu lagiuntuk dipertimbangkan dalam tingkat banding.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim Tingat
102 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana telah dikukuhkan dalamPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/G/2008/PTUNJKT yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2008;Bahwa batasbatas kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk kepentingandan atas nama Penggugat, telah pula ditetapkan dengan sah dan mengikat,dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tertanggal 29 Desember 1997yang dibuat oleh Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingkat IIIndragiri Hilir dan Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingat
Terbanding/Penggugat : RATNA SARY
Turut Terbanding/Tergugat I : MAIDIN RAHMAD
96 — 25
., berbeda pendapat (dissenting opinion), denganpertimbangan sebagai berikut:Dalam Ekesepsi:Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertamadalam putusannya tersebut yang menolak eksepsi Tergugat IlsemulaPembanding sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui, dan untukselanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangandan pendapat sendiri, sehingga putusan Hakim Tingat Pertama dalam eksepsiini dapat dikuatkan;Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa perkara
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BAKRI SYAMSUDDIN A.Ma. Bin SYAMSUDDIN
100 — 44
kerugian keuangan Negara sebesar Rp130.203.400, (Seratus tiga puluh juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makaputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor 47/Pid.SusTPK/2016/PN Pal tanggal 9 Nopember 2016 atas namaTerdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbanganpertimbangan hukumPengadilan Tingat
1.I GEDE SIWA ARTA
2.I Made Sada
3.I Gede Darta
4.I Nyoman Subrata
5.I Ketut Mudita
6.I Gede Suandita, ST
7.I Made Sura Wiadnyana
8.I MADE ASTI SUKARTIKA
9.I GEDE WIJAYA SAPUTRA, SE
10.I Ketut Ardana, SE,.
11.I NYOMAN SUJIARTHA
Tergugat:
1.I GEDE DARMA MINGGU
2.I NYOMAN BANGSING
298 — 209
bahwa pensertifikatan tanah sengketa oleh MadeMinggoe (almarhum) pada tahun 1982 sebagalmana terbit SHMNo. 516, Desa Tianyar, luas 13.730 M2, atas nama MadeMinggoe adalah tidak sah dan cacat hukum ;Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor : 516, Desa Tianyar,luas 13.730 M2, atas nama Made Minggoe tidak mempunyaikekuatan berlaku ;Menolak gugatan Para penggugat/ Pembanding untuk selain danselebihnya ;Membebankan biaya perkara kepada para tergugat/ Terbandingdalam kedua tingkat peradilanyang untik tingat