Ditemukan 1091 data
H. AMIRUDDIN BIN H. LANAFI
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULAWESI SELATAN
65 — 24
Hal ini terbukti ketikaPemohon dijinkan pulang pada 16 Juli 2018, Pemohon kembali hadir kekantor Termohon keesokan harinya.14.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut, maka terlihat jelas perkarayang terjadi nyatanya tidak termasuk kedalam kategori perkara sulit dansangat sulit sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Perkap14/2012 karena kriteriakriteria yang terdapat pasal tersebut tidak terpenuhi.Dengan demikian Termohon sebagai kepolisian tingat daerah tidakberwenang untuk memeriksa
Terbanding/Tergugat XI : ELISEBA KARAMOY
Terbanding/Tergugat XXVI : FONNY TANGKABIRINGAN
Terbanding/Tergugat IX : EMMA PONTOH
Terbanding/Tergugat XXIV : SANDRA HAMBER
Terbanding/Tergugat VII : WANUA PONTOH
Terbanding/Tergugat XXII : LINDA HAMBER
Terbanding/Tergugat V : FIN RUMUAT
Terbanding/Tergugat XX : ZUCHRY SPAER
Terbanding/Tergugat III : CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
Terbanding/Tergugat XVIII : HENGKY LANGELO
Terbanding/Tergugat I : CQ. DEPOT BBM PT. PERTAMINA BITUNG
Terbanding/Tergugat XVI : ALBERT LANGELO
Terbanding/Tergugat XXXI : THERESIA SUDJANI LANGELO
Terbanding/Tergugat XIV : DEKY ROMPIS
Terbanding/Tergugat XXIX : MARIA DOODOH
Terbanding/Tergugat XII : ANCE WAROUW
Terbanding/Tergugat XXVII : SUANEN LABAENG
Terbanding/Tergugat X : PETRUS PONTOH
Terbanding/Tergugat XXV : OCTAVIANI HAMBER
Terbanding/Tergugat VIII : JOUTJE MARTINUS PONTOH
Terbanding/Tergugat XXIII : STELLA HAMBER
Terba
151 — 133
sertaBerita Acara Persidangan dan juga Memori Banding serta Kontra MemoriBanding, ternyata tidak ada halhal baru yang perlu dipertimbangkan karenasemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan memuatkeadaankeadaan dan alasanalasan yang menjadi dasar pertimbanganputusan Hakim Peradilan Tingkat Pertama, dan oleh karenanya MajelisHakim Peradilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alihpertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut menjadipertimbangan hukum hakim peradilan tingat
59 — 17
.* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdatagugatan dalam tingat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaraantara ;WILHELMINA WADOE, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di JalanDharma Putra Rt. 026/ Rt. 001 Desa/Kelurahan Baning Kota, Kecamatan SintangKabupaten Sintang sebagai PENGGUGAT, yang dalam hal ini memberikan kuasakepada H. KHAIRUL SONY, SH.
Terbanding/Tergugat : WIWIN, S.ST.,M.Kes
Terbanding/Turut Tergugat : SANGKALA
154 — 99
dalam Memori Banding tersebut, sebab denganmencermati pertimbanagn dan amar putusan hakim tingkat pertamatersebut sudah tepat dan benar sebab apa yang telah dipertimbangkanoleh Hakim tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan faktafaktayang terungkap dipersidangan, dan lagi pula tidak ada halhal baruyang belum dipertimbangkan dan hakim tingkat pertama tersebut tidakmencerminkan adanya kekeliruan kesalahan dalam menerapkanhukum yang dapat berdampak dibatalkannya putusan.Bahwa pertimbangan Hakim tingat
44 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H.
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu kamimohon kepada Hakim Agung yang mulia yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi denganmembatalkan putusan Pengadilan tingat pertama maupun Pengadilantingkat banding dan menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama danpada tingkat banding adalah pertimbangan hukum yang keliru, dimanaterhadap buktibukti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yangbersesuaian dengan dalil
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingat pertama yang telah diubahpada tingkat banding memutuskan: mengubah Putusan PengadilanNegeri Lubuk Pakam tanggal 30 Maret 2017 +#Nomor38/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut : Menyatakan Terdakwa M.
82 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
menerangkanbahwa tanah seluas 550 (lima ratus lima puluh) meter persegi yang menjadiobyek sengketa berdasarkan letter C 238 merupakan harta peninggalanDjoyosuparti yang belum dibagi waris sampai saat ini;Dengan demikian hakim tingkat banding telah mengesampingkan buktibuktiyang telah diajukan Para Pemohon Kasasi dan tidak pernah mempertimbangkan saksisaksi dari Para Pemohon Kasasi yang konsisten dansaling berkaitan dalam memberikan keterangan yang didasari dan dikuatkanoleh bukti yang otentik, terlebin hakim tingat
Terbanding/Penuntut Umum : RIDHO SEPPUTRA, S.H
44 — 32
hanya merupakanpengulangan terhadap fakta fakta hukum yang telah dipertimbangkan MajelisHakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tidak memuat hal hal baru yang samasekali belum dipertimbangkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambiberpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan yang diberikan MajelisHakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut sudah benar dan tepat, danpertimbangan hukum tersebut diambil alin menjadi pertimbangan hukumPengadilan Tinggi Jambi dalam mengadili perkara aquo di tingat
76 — 29
Karena uraian dalam dakwaanPrimair maupun dalam dakwaan Subsidair dikwalifikasikan sama samasebagai tindak pidana korupsi, demikian juga dengan keberatan keberatankedua selebihnya pertimbangan Hakim Pengadilan Tingat Pertama dalamputusan selanya telah tepat dan benar ;3.
22 — 9
sepengetahuan Terdakwa terjadi di RT.10 yaitusebelumnya ada permasalahan mengenai perwakilan yang ditunjuk tingkatRT.10, dan waktu itu yang terpilin hanya 1 (satu) orang yaitu pak HARTOYO,namun kemudian ada yang protes lagi yaitu pak R DJOKO PURNOMO yangkatanya pemilihan tersebut tidak sah karena di daftar hadir ada tanda tangannyayang dipalsukan, dan dengan adanya protes tersebut akirnya sesuai kesepakatanbersama dilakukan pemilihan ulang sehingga akhirnya yang ditunjuk sebagaiperwakilan anggota BPD tingat
63 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Judex Facti Pada Tingkat Banding harus dibatalkan karenaJudex Facti tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap perkaraaquo baik dari segi fakta maupun penerapan hukumnya, namun JudexFacti Tingat Banding langsung menguatkan begitu saja PutusanJudex Facti Tingkat Pertama; Bahwa Judex Facti di pengadilan tingkat banding dalampertimbangan hukumnya pada halaman 12 menguraikan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmembaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama
Terbanding/Penggugat : RATNA SARY
Turut Terbanding/Tergugat I : MAIDIN RAHMAD
86 — 25
., berbeda pendapat (dissenting opinion), denganpertimbangan sebagai berikut:Dalam Ekesepsi:Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertamadalam putusannya tersebut yang menolak eksepsi Tergugat IlsemulaPembanding sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui, dan untukselanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangandan pendapat sendiri, sehingga putusan Hakim Tingat Pertama dalam eksepsiini dapat dikuatkan;Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa perkara
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BAKRI SYAMSUDDIN A.Ma. Bin SYAMSUDDIN
94 — 40
kerugian keuangan Negara sebesar Rp130.203.400, (Seratus tiga puluh juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makaputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor 47/Pid.SusTPK/2016/PN Pal tanggal 9 Nopember 2016 atas namaTerdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbanganpertimbangan hukumPengadilan Tingat
93 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana telah dikukuhkan dalamPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/G/2008/PTUNJKT yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2008;Bahwa batasbatas kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk kepentingandan atas nama Penggugat, telah pula ditetapkan dengan sah dan mengikat,dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tertanggal 29 Desember 1997yang dibuat oleh Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingkat IIIndragiri Hilir dan Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingat
34 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2293 K/Pid.Sus/2017ratus enam ribu tiga ratus rupiah) telah memenuhi kualifikasi Pasal 3Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai beratringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang judex factidan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, alasanalasan semacam itutidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,karena pemeriksaan pada tingat kasasi hanya
14 — 1
Bahwa anak kandung Pemohon (CALON ISTRI) dengan anakkandung dan Pemohon II dan Pemohon Ill (CALON SUAMI) tidaksedang menjalani pendidikan formal di sekolah, karena anak kandungPemohon telah diberhentikan dari Sekolah Menegah Kejuruan Negri 01Kartika, Padang, pada bulan Mai 2021, begitupun dengan anak kandungPemohon II dan Pemohon Ill tidak sedang dalam masa pendidikansetalah berhenti sekolah di Sekolah Lanjutan Tingat Atas 01 Sutera padabulan Juli 2021;10.
132 — 61
diperbaiki.Menimbang, bahwa karena Para Tergugat berada pada pihak yangkalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggungrenteng dalam dua tingkat peradilan.Menimbang, bahwa mengenai memori banding Tergugat Il tidak halbaru. dan hanya merupakan pengulangan saja dan semuanya telahdipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu lagiuntuk dipertimbangkan dalam tingkat banding.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim Tingat
1.I GEDE SIWA ARTA
2.I Made Sada
3.I Gede Darta
4.I Nyoman Subrata
5.I Ketut Mudita
6.I Gede Suandita, ST
7.I Made Sura Wiadnyana
8.I MADE ASTI SUKARTIKA
9.I GEDE WIJAYA SAPUTRA, SE
10.I Ketut Ardana, SE,.
11.I NYOMAN SUJIARTHA
Tergugat:
1.I GEDE DARMA MINGGU
2.I NYOMAN BANGSING
273 — 182
bahwa pensertifikatan tanah sengketa oleh MadeMinggoe (almarhum) pada tahun 1982 sebagalmana terbit SHMNo. 516, Desa Tianyar, luas 13.730 M2, atas nama MadeMinggoe adalah tidak sah dan cacat hukum ;Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor : 516, Desa Tianyar,luas 13.730 M2, atas nama Made Minggoe tidak mempunyaikekuatan berlaku ;Menolak gugatan Para penggugat/ Pembanding untuk selain danselebihnya ;Membebankan biaya perkara kepada para tergugat/ Terbandingdalam kedua tingkat peradilanyang untik tingat
332 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten KudusNomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa yang dibentuk olehTermohon, keberadaan mana tetaplan tercakup sebagai bentukPeraturan Perundangundangan yang harus selalu tunduk kepadaPeraturan Perundangundangan tingkat di atasnya, sehingga jikaterdapat dugaan keberadaanya yang diduga menentang PeraturanPerundangundangan tingat