Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-05-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 4 Nopember 2014 — H.TB NURDIN AB MELAWAN 1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH. 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. GUBERNUR ACEH. 3.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
101 — 19
  • Karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukumPenggugat dengan Tergugat Il kaitannya dengan petitumtersebut ;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasandan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembagalegislatif yang tidak dapat dituntut perdata karena masalah perdata adalah masalahyang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Pkj
Tanggal 9 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FAKHRIYANTI, S.H
Terdakwa:
Abdullah Als Aso Als Noval Bin Sattuang Dg. Ngawing
21 — 2
  • Sehubungandengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan ataupenguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dantujuannya atau kontekstualnyva dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah dan konstruksi hukum yangbersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, makajelas bahwa titik singgung atau parameter untuk penentuan penguasaannarkotika jenis sabusabu pada diri pelaku
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — IR.H.T. SAIFUL BAHRI Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
40 — 4
  • melanggar hukum (videposita point 13) yang dijadikan dasar hukum dalam perkara a quo, sebagaimanatelah Tergugat HI kemukakan diatas, Tergugat II sama sekali tidak berperanatau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehinggatidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat II telah melakukanperbuatan melanggar hukum; Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat IJ dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PN NABIRE
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-11-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN NABIRE Nomor 81/Pid.B/2011/PN.NBE
Tanggal 7 Nopember 2011 —
36 — 12
  • TRI NUGROHO, sampai didepan Pertokoan lalu kami minta uang samaanakanak yang duduk didepan Pertokoan, pada saat minta uang ada salah satu darianak yang kami mintai pada saat berbicara masak bawa motor ninja mintamintauang, mendengar hal itu saksi korban langsung memukul anak yang bicara pada saatitu, saksi korban pukul 2 (dua) orang anakanak yang duduk didepan pertokoan, saksikorban pukul dengan menggunakan kedua tangan saksi korban secara bersamaan,tangan kiri saksi korban mengenai orang yang singgung
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 25-08-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 06-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 44/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 26 Nopember 2014 — TAN ENG HOK, YAKUF. DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG; SURYATI. DKK
84 — 34
  • gugatanmengenai sengketa hak perdata sehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tatausaha negara, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim adalah apakah yangdipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam bidang tata usaha negara (sengketa TUN)atau bidang perdata (sengketa kepemilikan); Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristikyaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikansehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titikk singgung
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Putus : 12-02-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 35/G/2008/PTUN-PBR
Tanggal 12 Februari 2009 — BAKIR DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU DKK
77 — 39
  • Bahwa pokok gugatan Penggugat tidak jelas, karenafakta fakta yang dijadikan dasar gugatan tidakjelas/kabur dan tidak menggambarkan adanya hubunganhukum atau titik singgung antara kepentingan hukumPenggugat dengan pihak Tergugat Intervensi diatastanah yang dimiliki dan dikuasai masing masingpihak.Bahwa pokok gugatan adalah merupakan fakta yangdijadikan dasar gugatan.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 14-01-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 04/G/2013/PTUN.DPS
Tanggal 30 Juli 2013 — PENGGUGAT:
- MADE KOCOH ;
TERGGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR ;
- I WAYAN DARSA
109 — 37
  • Darsa ( bukti T1=T IL intervensi8 ) yang menurut Majelis Hakim telahmemenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal butir 9 tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah memiliki sisi ganda sepertisekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi, disatu sisi sebagai Keputusan TataUsaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda hakkepemilikan seseorang atas tanah, maka dalam gugatan yang berkaitan dengan sertipikatsering terjadi persoalan titik singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — DEDI MULYADI Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
33 — 5
  • Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau BadanHukum Publik yang memiliki hubungan perdata dengan persoon atauBadan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-05-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 58/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 18 Desember 2014 — T. HERI SUHADI, PT. AGRAWISESA WIDYATAMA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
68 — 13
  • tidak berperan atau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkanSPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat IITtelah melakukan perbuatan melanggar hukum ; Bahwa dalam petitum point 4 halaman 8, Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran......... dst, namunpenggugat tidak cermat, karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apahubungan hukum penggugat dengan tergugat III kaitannya dengan petitumtersebut ; Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 20-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 19 Juni 2017 — TAUFIQ BAHASAN, dkk ; PD. PASAR JAYA
57 — 75
  • deadlock, 2 bulan kemudian diputuskan harga 68 oleh PD PasarJaya ; Bahwa harga tersebut pedagang pinginnya win win solution saja maunya,takutnya kalau kita tidak mau menerima nantinya dibongkar apakahdibangun hotel atau lainnya. maka dari itu kita melakukan negosiasi; Bahwa Saksi menggunakan perbandingan antara Blok A dan Blok B; Saksi tahu perbedaan perjanjian tahun 2004 sampai 2024 karena ada 35meter /juta; Bahwa dilantai 4, 35 juta permeter; Bahwa dilantai 4 tidak ada perwakilan karena kita tidak singgung
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 25-02-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 9/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
Jusni Surya Chandra dan Dwi Fitri Indra
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
Cik Ali Salim, S.H
445 — 313
  • Hal.49Apabila terjadi sengketa atas sertifikat dengan basis KeputusanDeklaratoir maka menjadi wewenang Pengadilan Negeri karenaterdapat titik singgung antara peradilan perdata; 10.4.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 01-09-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 5 Januari 2017 — 1. Masenah, 2. Sri Kencana, DKK;Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
695 — 4251
  • Karakternya memang menekankanpada perlindungan individu masyarakat, sehingga sebenarnya tidak adaperubahan apapun pada konteks titik singgung mengenai perlindungan hakkarena bila dalam peradilan TUN ya memang titik singgung peradilannyapada perlindungan individu. Artinya hak individu inilah yang menjadiparadigma utama dalam perlindungan.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 69/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
181 — 87
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kohod,Gambar Situasi tanggal 26 Januari
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 30-08-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 88/PDT/2016/PT BTN
Ir. RM. PUNTO WIBISONO, Perkerjaan Swasta, Alamat Taman Asri B1/II Rt. 005 Rw. 002 Desa Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Tangerang, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : SUJUDI REKSO PUTRANTO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Perumahan Jangkang Jl. Nusa B 78 Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; L A W A N 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2.KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN, yang beralamat di Jl. Syeh Nawawi Albantani, KP3B, Curug, Serang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; 3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, yang beralamat di Jl. H. Abdul hamid No. 8 Tigaraksa Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Jl. Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4 Jakarta 10740, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV; 5.PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk., yang beralamat di CBD Emerald Blok CE/A, Boulevard Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : SABAR M. SIMAMORA, S.H., M.H., GALANG SIMATUPANG, S.H., ARMAN PRIYO PRASOJO, S.H., dan MEINAR LAMURIA, S.H., Para Advokat dan atau Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SABAR SIMAMORA & PARTNERS, beralamat di Wisma Daria Lt. 3 #302, Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I; 6.ALBERT TOBING, beralamat di Jl. Petojo Binatu No. 7/b, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II; 7.WARTIANA, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat di Bintaro Jaya GR I No. 18, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;
117 — 42
  • Bahwa maksud dan tujuan pada pengajuan surat gugatan Penggugatadalah Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi, tetapimateri dalam Posita gugatan Penggugat membahas halhal yangberkaitan dengan titik singgung tindakan hukum tata administrasi negara,yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Tergugat Ill..
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 30/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
5.SARIATI
6.SUPRIZAL
7.HAMZAH
8.ADNAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
1.ASNI JUSMAN
2.TUMINI
3.JAAFAR
4.SAMAD Alias ACENG
5.TUTI
6.SUSANA
7.TONI GUNAWAN
8.DIANA NITAMI
9.JAAFAR
10.SURYANI
121 — 42
  • Nomor51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada ParaPenggugatdihukum untuk membayar biaya perkara in casu, dan oleh karenapenyelesaian sengketa ini merupakan perkara prodeo atau dengan kata lainpembiayaan sengketa ini dibiayai olen Negara, maka kepada Negaradibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkandalam amar putusan ini;Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.PbrMenimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 PK/Pdt/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PT.PERTAMINA (PERSERO) vs HANDOKO SOELAYMAN
197 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 67 Huruf f UndangUndang Mahkamah Agung;Sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas,syarat materiil permohonan peninjauan kembali yang diajukan terdiri darialasan yang dirumuskan dalam:1. Pasal 67 huruf e UndangUndang Mahkamah Agung , dan2.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 03-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 34/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 9 Maret 2017 — ERNAWATI, S.Pd.I melawan Bupati Kutai Kartanegara
259 — 69
  • Negeri Sipil;Selain hal tersebut diatas, pemberhentian Penggugat sebagai CalonPegawai Negeri Sipil dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo jugasesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengandaan Pegawai NegeriSipil sebagaimana tercantum didalam objek sengketa a quo, sehinggaTindakan Tergugat jelas untuk menjalankan perintah perundangundangan dibidang kepegawaian demi terciptanya kepastian hukum.Disisi yang lain, sebagaimana telah penggugat singgung
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-01-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 43/PID.B/2013/PN.SLMN
Tanggal 11 April 2013 — IRENE ARYANTI
31 — 3
  • Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung atau setidaktidaknyabertitik singgung dengan sengketa perdata ;4. Membebaskan atau melepaskan terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMO AGUSSUHARTO (alm) dari segala Tuntutan hukum ;Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selapada tanggal 19 Februari 2013 yaitu : 1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMOAGUS SUHARTO (alm) tidak dapat diterima.2.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 01-10-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 241/Pdt.G/2018/PN SDA
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
1.SAFRISA TJAHYANI
2.Drh. DWI TJAHJA ARI MOERTI
Tergugat:
HELENA MARGARET
Turut Tergugat:
1.Notaris Kabupaten Gresik RADITYA EKO HARTANTO, SH. M.Kn.
2.Notaris Kabupaten Sidoarjo ARIANA YANUATRIZANTI, SH.
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
116 — 42
  • Dan bilamanadiperlukan dengan akta ini pula Pihak Pertama memberiKUAS@.......... untuk dan atas nama Pihak Pertama melaksanakanpenjualan tersebut diatas..... . artinya Tergugat diberikan kKewenanganoleh Para Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan tersebutkepada pihak lain bukan untuk dimiliki dan dibeli oleh Penggugat sendiridengan melakukan Akta Jual Beli dihadapan Turut Tergugat II tanpasepengetahuan dari Para Penggugat dan hal tersebut juga tidak pernahdi singgung dan tidak pernah diberitahukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-04-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/TUN/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — SITTI SUGIHARTATY LOANATA OEI VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO., II. HOWARD EVAN CHANDRA, SH., SE;
48 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memalsukan surat yang dapat menerbitkansuatu hak (in casu objek sengketa berupa Serrtifikat Hak Milik Nomor : 208/Malendeng/2008, tanggal 17 November 2008, Surat Ukur Nomor180/ Malendeng, tanggal 17 Juni 2008, atas nama Joice Benadin Gosalkemudian dialinkan kepada Howard Evan Chandra luas 29. 790 m2);Pada halaman halaman 104 alinea keempat Putusan Nomor 43/G/2014/PTUN.MDO tanggal 10 Maret 2015, yang menyatakan :Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung