Ditemukan 1136 data
101 — 19
Karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukumPenggugat dengan Tergugat Il kaitannya dengan petitumtersebut ;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasandan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembagalegislatif yang tidak dapat dituntut perdata karena masalah perdata adalah masalahyang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan
FAKHRIYANTI, S.H
Terdakwa:
Abdullah Als Aso Als Noval Bin Sattuang Dg. Ngawing
21 — 2
Sehubungandengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan ataupenguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dantujuannya atau kontekstualnyva dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah dan konstruksi hukum yangbersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, makajelas bahwa titik singgung atau parameter untuk penentuan penguasaannarkotika jenis sabusabu pada diri pelaku
40 — 4
melanggar hukum (videposita point 13) yang dijadikan dasar hukum dalam perkara a quo, sebagaimanatelah Tergugat HI kemukakan diatas, Tergugat II sama sekali tidak berperanatau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehinggatidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat II telah melakukanperbuatan melanggar hukum; Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat IJ dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
36 — 12
TRI NUGROHO, sampai didepan Pertokoan lalu kami minta uang samaanakanak yang duduk didepan Pertokoan, pada saat minta uang ada salah satu darianak yang kami mintai pada saat berbicara masak bawa motor ninja mintamintauang, mendengar hal itu saksi korban langsung memukul anak yang bicara pada saatitu, saksi korban pukul 2 (dua) orang anakanak yang duduk didepan pertokoan, saksikorban pukul dengan menggunakan kedua tangan saksi korban secara bersamaan,tangan kiri saksi korban mengenai orang yang singgung
84 — 34
gugatanmengenai sengketa hak perdata sehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tatausaha negara, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim adalah apakah yangdipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam bidang tata usaha negara (sengketa TUN)atau bidang perdata (sengketa kepemilikan); Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristikyaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikansehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titikk singgung
77 — 39
Bahwa pokok gugatan Penggugat tidak jelas, karenafakta fakta yang dijadikan dasar gugatan tidakjelas/kabur dan tidak menggambarkan adanya hubunganhukum atau titik singgung antara kepentingan hukumPenggugat dengan pihak Tergugat Intervensi diatastanah yang dimiliki dan dikuasai masing masingpihak.Bahwa pokok gugatan adalah merupakan fakta yangdijadikan dasar gugatan.
- MADE KOCOH ;
TERGGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR ;
- I WAYAN DARSA
109 — 37
Darsa ( bukti T1=T IL intervensi8 ) yang menurut Majelis Hakim telahmemenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal butir 9 tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah memiliki sisi ganda sepertisekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi, disatu sisi sebagai Keputusan TataUsaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda hakkepemilikan seseorang atas tanah, maka dalam gugatan yang berkaitan dengan sertipikatsering terjadi persoalan titik singgung
33 — 5
Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau BadanHukum Publik yang memiliki hubungan perdata dengan persoon atauBadan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat
68 — 13
tidak berperan atau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkanSPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat IITtelah melakukan perbuatan melanggar hukum ; Bahwa dalam petitum point 4 halaman 8, Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran......... dst, namunpenggugat tidak cermat, karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apahubungan hukum penggugat dengan tergugat III kaitannya dengan petitumtersebut ; Sebagaimana telah Tergugat III singgung
57 — 75
deadlock, 2 bulan kemudian diputuskan harga 68 oleh PD PasarJaya ; Bahwa harga tersebut pedagang pinginnya win win solution saja maunya,takutnya kalau kita tidak mau menerima nantinya dibongkar apakahdibangun hotel atau lainnya. maka dari itu kita melakukan negosiasi; Bahwa Saksi menggunakan perbandingan antara Blok A dan Blok B; Saksi tahu perbedaan perjanjian tahun 2004 sampai 2024 karena ada 35meter /juta; Bahwa dilantai 4, 35 juta permeter; Bahwa dilantai 4 tidak ada perwakilan karena kita tidak singgung
Jusni Surya Chandra dan Dwi Fitri Indra
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
Cik Ali Salim, S.H
445 — 313
Hal.49Apabila terjadi sengketa atas sertifikat dengan basis KeputusanDeklaratoir maka menjadi wewenang Pengadilan Negeri karenaterdapat titik singgung antara peradilan perdata; 10.4.
695 — 4251
Karakternya memang menekankanpada perlindungan individu masyarakat, sehingga sebenarnya tidak adaperubahan apapun pada konteks titik singgung mengenai perlindungan hakkarena bila dalam peradilan TUN ya memang titik singgung peradilannyapada perlindungan individu. Artinya hak individu inilah yang menjadiparadigma utama dalam perlindungan.
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
181 — 87
Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kohod,Gambar Situasi tanggal 26 Januari
117 — 42
Bahwa maksud dan tujuan pada pengajuan surat gugatan Penggugatadalah Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi, tetapimateri dalam Posita gugatan Penggugat membahas halhal yangberkaitan dengan titik singgung tindakan hukum tata administrasi negara,yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Tergugat Ill..
5.SARIATI
6.SUPRIZAL
7.HAMZAH
8.ADNAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
1.ASNI JUSMAN
2.TUMINI
3.JAAFAR
4.SAMAD Alias ACENG
5.TUTI
6.SUSANA
7.TONI GUNAWAN
8.DIANA NITAMI
9.JAAFAR
10.SURYANI
121 — 42
Nomor51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada ParaPenggugatdihukum untuk membayar biaya perkara in casu, dan oleh karenapenyelesaian sengketa ini merupakan perkara prodeo atau dengan kata lainpembiayaan sengketa ini dibiayai olen Negara, maka kepada Negaradibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkandalam amar putusan ini;Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.PbrMenimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
197 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 67 Huruf f UndangUndang Mahkamah Agung;Sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas,syarat materiil permohonan peninjauan kembali yang diajukan terdiri darialasan yang dirumuskan dalam:1. Pasal 67 huruf e UndangUndang Mahkamah Agung , dan2.
259 — 69
Negeri Sipil;Selain hal tersebut diatas, pemberhentian Penggugat sebagai CalonPegawai Negeri Sipil dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo jugasesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengandaan Pegawai NegeriSipil sebagaimana tercantum didalam objek sengketa a quo, sehinggaTindakan Tergugat jelas untuk menjalankan perintah perundangundangan dibidang kepegawaian demi terciptanya kepastian hukum.Disisi yang lain, sebagaimana telah penggugat singgung
31 — 3
Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung atau setidaktidaknyabertitik singgung dengan sengketa perdata ;4. Membebaskan atau melepaskan terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMO AGUSSUHARTO (alm) dari segala Tuntutan hukum ;Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selapada tanggal 19 Februari 2013 yaitu : 1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMOAGUS SUHARTO (alm) tidak dapat diterima.2.
1.SAFRISA TJAHYANI
2.Drh. DWI TJAHJA ARI MOERTI
Tergugat:
HELENA MARGARET
Turut Tergugat:
1.Notaris Kabupaten Gresik RADITYA EKO HARTANTO, SH. M.Kn.
2.Notaris Kabupaten Sidoarjo ARIANA YANUATRIZANTI, SH.
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
116 — 42
Dan bilamanadiperlukan dengan akta ini pula Pihak Pertama memberiKUAS@.......... untuk dan atas nama Pihak Pertama melaksanakanpenjualan tersebut diatas..... . artinya Tergugat diberikan kKewenanganoleh Para Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan tersebutkepada pihak lain bukan untuk dimiliki dan dibeli oleh Penggugat sendiridengan melakukan Akta Jual Beli dihadapan Turut Tergugat II tanpasepengetahuan dari Para Penggugat dan hal tersebut juga tidak pernahdi singgung dan tidak pernah diberitahukan
48 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
memalsukan surat yang dapat menerbitkansuatu hak (in casu objek sengketa berupa Serrtifikat Hak Milik Nomor : 208/Malendeng/2008, tanggal 17 November 2008, Surat Ukur Nomor180/ Malendeng, tanggal 17 Juni 2008, atas nama Joice Benadin Gosalkemudian dialinkan kepada Howard Evan Chandra luas 29. 790 m2);Pada halaman halaman 104 alinea keempat Putusan Nomor 43/G/2014/PTUN.MDO tanggal 10 Maret 2015, yang menyatakan :Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung