Ditemukan 8237 data
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
275 — 74
petaeksekusijurusitapengadilan Negeri Padang 17 Maret 2016 H.Hendrik SH;
- 1 (satu) rangkap Salinan Surat KetuaPengadilan Negeri Padang kepadaKepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No:W3.Ul.998/HK.02/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihaltembusanberita acara tunjukbatasobjekperkara No.90/9131 yang telahdilakukaneksekusitahun 1982;
- 1 (satu) rangkap Salinan PutusanPengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Pdg
Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang perihaltindaklanjutpemblokiran dan pembatalansertifikat;
- 1 (satu) rangkap Scan Surat Kantor Wilayah BPN Provinsi SumateraBaratNo.637/18-13/IV/2018 tanggal 18 April 2018 kepadakantor BPN Kota Padang perihaltindaklanjutpengamananpengukuranbidangtanahmelaluipihakPolresta Padang dan PoldaSumbar;
- 1 (satu) rangkapsalinansuratKetuaPengadilan Negeri Padang No.W3UI531/HK/.02/PN.PDG
Tangah Kota Padang;
- 1 (satu) rangkap AsliSuratKepalaKantorBPNKotaPadangNo.1046/300-13.71/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 kepadadirekoratJendralpenangananmasalahAgraria, pemanfaatanruang dan tanahKementrianAgraria dan tata ruang /BPN perihalmohonpetunjukpenyelesaianpendaftarantanahatasnamaLehar;
- 1 (satu) rangkap Salinan PutusanPengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg
Air Pacahterletak di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- 1 (satu) rangkapPenetapanPengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg, Nomor 166166/Pdt./2018/PT.Pdg, AktaNomor 7/2019/PN.PdgtentangPenetapanPermohonanKasasi tanggal14 Juni2 019 dariPemohonKasasi Forum Nagari TigoSandiangtidakdapatditerima;
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No: MP.01/707/13.71/VII/2019 tanggal
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEDDY ARIHAN,SH
151 — 35
- MENGADILI :- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;- Mengabulkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- Memperbaiki putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 22/Pid.Sus.TPK/ 2020/PN.Pdg., tanggal 10 September 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana tambahan uang pengganti, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut;
72 — 31
Jati Baru, KecamatanPadang Timur Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus dan telahdidaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri PadangPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;Telah membaca: Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 39/.Pid.SusTPK/2016/PN Pdg,tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo; Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 39/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG
189 — 37
Kantor Cabang Pemasaran) PT.Sang Hyang Seri Cabang Lubuk Alung.Pendidikan : Sarjana (tamat).Terdakwa ditahan berdasarkan surat / penetapan penahanan dari :Penahanan Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;Penahanan Penuntut Umum Tahanan Kota di Kota Padang Sejaktanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;Penahanan Kota Majelis Hakim Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang berdasarkan surat perintah penahanankota tanggal 31 Maret 2017 Nomor 06/Pen.Pid.SusTPK/2017/PN.Pdg
73 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.M membayarbiaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang No. 25/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg, tanggal 25 September 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Realson, S.H.,M.M terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersamasama Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam suratdakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG tanggal 25September 2015 yang dimintakan banding tersebut;Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan sepenuh dengan pidana yang dijatuhkan;5.
Sesuai pada ketentuan Pasal 253 KitabUndang Undang Hukum Acara Pidana) yang salah satunya ialah :Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya yakni dalam hal : Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap pidanapokok yang dijatuhkan pada Terdakwa terlalu ringan jika di bandingkandengan tuntutan pidana, sehingga tidak membuat jera pelaku Tindak PidanaKorupsi; Majelis hakim juga tidak mempertimbangan terhadap putusan pidana kasuskorupsi No.51/Pid.SusTpk/2014/Pn.Pdg
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
115 — 34
Yani No. 99Kelurahan VI Suku, Kota Solok, Sumatera Barat.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;Setelah membaca: Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2019/PN.PDGtanggal Rabu, 27 Feb. 2019, tentang penunjukkan Majelis Hakim yangmengadili perkara a quo; Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2019/PN.PDG,tanggal Rabu, 27 Feb. 2019, tentang Penetapan Hari
70 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 599 K/Pid.Sus/2016Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang No. 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg, tanggal 25 September 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:ieMenyatakan Terdakwa Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan bersalah melakukan tindak Pidana Secarabersamasama Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam suratdakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG tanggal 25September 2015 yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;5.
alasan (sesuai pada ketentuan Pasal 253 KitabUndang Undang Hukum Acara Pidana) yang salah satunya ialah :Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya yakni dalam hal : Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap pidanapokok yang dijatunkan pada Terdakwa terlalu ringan jika di bandingkandengan tuntutan pidana, sehingga tidak membuat jera pelaku tindakKorupsi; Majelis hakim tidak mempertimbangan terhadap putusan pidana kasuskorupsi No.52/Pid.SusTpk/2014/Pn.Pdg
Terbanding/Terdakwa : RAFLIUS MEGA
212 — 48
M E N G A D I L I
- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg., tanggal 19 Januari 2023 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah uang pengganti serta kalimat penutup putusan sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut :
1.
191 — 80
Sus/ 2016 tanggal 1 Pebruari 2016;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;Telah membaca:Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang Nomor: 03/Pid.SusTPK/2016/PN Pdg tanggal 14 Januari 2016, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor: 03/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 14 Januari 2016,tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan perkara A quo
117 — 131
(PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas PekerjaanUmum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 ;1 (satu) lembar slip setoran rekening BPD dari Wahyu Budi Ananto ;1 (satu) lembar slip setoran rekening BRI dari Wahyu Budi Ananto ;1 (satu) lembar Surat pernyataan Wahyu Budi Ananto;1 (satu) rangkap surat pernyataan Rizal Feli;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang No: 235/P.II/Pen.Pid/2009/PN.PDG
78 — 19
Sus/ 2016 tanggal 1Pebruari 2016;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;Telah membaca:Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang Nomor: 04/Pid.SusTPK/2016/PN Pdg tanggal 14 Januari 2016, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor: 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 14 Januari2016, tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan perkara A quo
1.ALDRIN
2.INTAN EVANNITA EVANDRY
Tergugat:
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) SUMATERA BARAT
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA PADANG
67 — 24
.: No.222/Pdt.G/2022/PN.Pdg ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu Rupiah) ;
3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencatat pencabutan pendaftaran perkara tersebut didalam buku register yang tersedia untuk itu ;
Terbanding/Terdakwa : EIYANDA OMARIA,ST
223 — 193
MENGADILI:
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA Nomor 6/Pid-Sus.TPK/2021/PN.Pdg., tanggal 5 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara, denda, kurungan pengganti denda, status barang bukti nomor 199 dan 200 dan kalimat penutup putusan tersebut, sehingga amar lengkapnya adalah sebagai berikut :
- Menyatakan
Terbanding/Tergugat : Darmha Yudi
Terbanding/Turut Tergugat I : Farid Kurniawan
Terbanding/Turut Tergugat II : Frionesco
Terbanding/Turut Tergugat III : Fitra Nadya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ria Satriana Armando, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat V : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
109 — 116
Maka dari itu berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan d iatas, maka Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat;
MENGADILI SENDIRI
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor : 201/Pdt.G/2022/PN.Pdg
72 — 23
TPK/2018/PN.Pdg, tanggal 13 September 2018 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Budi Santoso, B BA tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budi Santoso, B BA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00
95 — 25
Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang No : 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PDG tanggal 07 Mei 2015,tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara terdakwa ;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PDGtanggal 12 Mei 2015 tentang Penetapan hari sidang ;3.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NADIA PUTRI PRATIWI S.H.M.H,DKK
156 — 0
- MENGADILI- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 3 November 2023 Nomor 23/Pid.Sus.TPK/ 2023/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut, mengenai amar putusan angka 1, 2, 3, 4 dan 5 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1.