Ditemukan 845 data
1087 — 861
MH.Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 4/Pdt.SusGugatan LainLain/2020/PN Niaga Smg jo Nomor 1/Pat.SusPKPU/2015 Jo Nomor 11/Padt.SusPailit/2017/ PN Niaga SmgCatatan :Salinan putusan Nomor 4/PdtSus/Gugatan lainLain/2020/PN Smg diberikandan atas permintaan Kuasa Penggugat dan kuasa: Tergugat, tanggal 14 September2020.Pengadilan Negeri SemarangPANITERAR.
AKHMAD KHUSAINI
Tergugat:
PT. ABADI NYLON ROPE dan FISHING Mfg
91 — 19
SBY , tertanggal 20 Mei 2019adalah NEBIS IN IDEM dengan perkara No. 109/PdtSus/2017/PN. Sby.yang telah diputus pada tanggal 20 Februari 2018. Dan sudahmempunyai kekuatan hukum yang tetap. DAN HARUSLAHDINYATAKAN DITOLAK KARENA NEBIS IN IDEM;9.
Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor65/Pdt.SusPHI/2019/PN.Sby tertanggal 20 Mei 2019 adalah nebis inidem dengan Perkara Nomor : 109/PdtSus/2017/PN.Sby yang diputustanggal 20 Februari 2018 dan sudah mempunyai kekuatan hukum yangtetap, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak karenanebis in idem;5.
113 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan cetak miring)sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas:Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonana quo adalah diajukannya keberatan oleh Pemohon atas Putusan BadanPenyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor249/P3K/JSIII/BPSKBB/IV/2016, tanggal 16 Juni 2016, keberatan mana telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Rantauprapat dibawah register perkaraNomor 68/PdtSus
65 — 24
DirgantaraIndonesia SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 diamdiam sebagaimana yangdiatur dalam ketentuan Pasal 1327 KUHPerdata, dengan demikian dalil paraPenggugat yang mendalilkan adanya kekurangan manfaat pensiun yang dilakukanoleh Tergugat kepada para Penggugat tidak terbukti, dengan demikian petitumangka 2,angka 3 angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 tentang Putusan Nomor 184/PK/PDtSus/2012 tertanggal 30 April 2012 atas perkara HAMZAH dan kawankawan yangdiperkuat
149 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan KPPU No. 02/KPPUL/2006 tentang Logo Pertamina yangdikuatkan oleh Putusan MA No. 03 K/KPPU/2007 tanggal 4 Oktober2007 ;8.14.Putusan KPPU No. 07/KPPUL/2007 tentang kelompok usaha Temasekyang dikuatkan oleh Putusan MA No. 496 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 9September 2008;8.15.Putusan KPPU No. 21/KPPUL/2007 tentang pelanggaran Pasal 22pada proses lelang Pengadaan Pipa PVC 6", 4", dan 2" oleh DinasPekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Propinsi Kepulauan Riau,yang dikuatkan oleh Putusan MA No. 35 K/PDTSUS
110 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bhineka Karya Manunggal untuk tahun 2013 dan tahun2014 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2015 yang menerangkankerugian perusahaan;Paragraf ke3,.....Menimbang, bahwa vide bukti T7 yaitu berupa SalinanPutusan PKPU dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/PDTSUS/PKPU/2016/PN.Niaga JKT.PST;Bahwa atas bukti P14, T3, dan T7 tidak pernah ditunjukan aslinya olehTermohon Kasasi/Tergugat dalam persidangan, melainkan hanya copy daricopy sesuai tercantum dalam putusan pada halaman 120 dan 126,sedangkan
839 — 1371
Oleh karena itu Majelis tidak akan mempertimbangkan alasanalasan tersebutkarena merupakan materi pokok perkara yang sudah dipertimbangkan dan diputusoleh BANI.Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/PdtSus/2011, tanggal 21Maret 2012 mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :Bahva alasan banding dapat dibenarkan karena Judex facti/Pengadilan Negeri yangmengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan putusan BANI telah salah dalammenerapkan hukum karena telah memeriksa alasan atau pertimbangan
580 — 448
:No.14/PdtSus pan/2>16/EN Naga vit.GugatanLain/2016/PN.Nia P300000.000,ga.Jkt.PstSurat No.08/MS&RI/II/17, tglNo.05B/MS&R/Prop.PK/II/2017tanggal 07022017, KontraMemori PK atasputusanNo.03/Pdt.SusActio 13022017, pembayaranPendaftaran KontraMemori PK atas putusanNo.03/Pdt.SusActioPauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst sebesarRp.300.000.000.
264 — 108
sebagai TERGUGATPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut.Setelah membaca berkas perkara.Setelah memperhatikan alat bukti surat dan alat bukti saksi, yang diajukan oleh keduabelah pihak berperkara ;Setelah mendengar kedua belah pihak.TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2015yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Manokwari tanggal 26 Mei 2015 dibawah register Nomor : 02 / PDTSUS
135 — 144
::::ccececeeseeeeeeeeeeees Panitera Pengganti.Bahwa selanjutnya dikarenakan adanya mutasi/perpindahan tugas terhadap2 (dua) orang Hakim Anggota yaitu SAPRUDDIN,SH.MH dan MUHAMMADDAMIS,SH.MH maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Makassar No. 03/PdtSus. G.Lainlain/2015/PN. Niaga. Mkstertanggal 01 Maret 2016 telah ditunjuk Hakim Anggota yang barumenggantikan Hakimhakim anggota yang telah pindah tugas sehinggasusunan Majelis Hakim yang baru selengkapnya sebagai berikut :H. MUH.
278 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan KPPU No. 09/KPPUL/2008 tentang pelanggaran padatender give away haji Garuda Indonesia 2007 yang dikuatkan olehPutusan MA No. 582 K/PDTSUS/2009 tanggal 28 September2009;b. Putusan KPPU No. 01/KPPUL/2009 tentang Tender di DirjenListrik ESDM yang dikuatkan dengan Putusan MA No. 721K/PDT.SUS/2010 tanggal 30 November 2010;c. Putusan KPPU No 15/KPPUL/2009 tentang Tender PLNDisjateng yang dikuatkan dengan Putusan MA No, 157K/PDT/SUS/2011 tanggal 23 Maret 2011;d.
169 — 101
TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalahpara pengurus dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangSementara yang telah ditunjuk dan ditetapbkan berdasarkan PutusanNomor 42/PdtSus/PKPU/2014/PN.JKT.PST tertanggal 1 September 2014;4.
Dimana pada tanggal 1 September 2014 Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan PutusanNomor 42/PdtSus/PKPU/2014/PN.JKT.PST yang menetapkanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ("PutusanPKPUS") terhadap TERGUGAT I;8.
Dimana pada tanggal 1 September 2014 Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan PutusanNomor 42/PdtSus/PKPU/2014/PNJKT.PST yang menetapkanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ("PutusanPKPUS") terhadap TERGUGAT ;.
539 — 943 — Berkekuatan Hukum Tetap
Merekmerek tersebut adalah sebagai berikut:1) 1IDM000213772, tanggal pendaftaran 13082009) IDM000213773, tanggal pendaftaran 13082009) IDM000213771, tanggal pendaftaran 13082009) IDM000213823, tanggal pendaftaran 13082009) IDM000039978, tanggal pendaftaran 20052005)))ona fF W PDNIDMO00006990, tanggal pendaftaran 06052004IDM000219742, tanggal pendaftaran 051020098 IDM000221930, tanggal pendaftaran 12102009Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Mei 2015, denganregister perkara Nomor 25/PdtSus
1.JOSEP GULTOM
2.BAIJO GULTOM
3.PARGAULAN SINAGA
4.DASLON SAMOSIR
5.JOHANNES SAMOSIR
Tergugat:
1.YAYASAN PERGURUAN KATOLIK SANTO YOSEPH MEDAN
2.YAYASAN PUTRI HATI KUDUS
54 — 17
PUTUSANNomor : 171/PdtSus PHI/2018/PN.MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri MedanKelas A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubunganindustrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :JOSEP GULTOM, seorang lakilaki, yang lahir di Tapanuli Utara,pada tanggal 27 Januari 1960, beragama Katolik, yangberdomisili hukum di Sibutar, Desa Pardomuan, KecamatanOnan Runggu,
127 — 27
BHINEKA KARYAMANUNGGAL;T5 Daftar Para Pekerja yang mengambil Jaminan Hari Tua ;T6 Surat dari Bank Negara Indoneswia ;T7 Salinan Putusan PKPU dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor71/PDTSUS/PKPU/2016/PN.Niaga JKT.PST;T8 Pengumuman pengurus PT.
139 — 56
Atas alasan itu hubungan hukum mereka sesuai dengan yang diaturdalam Pasal 59 (1) a UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan SK Kepmenakertans RI No.Kep: 10Q/MenM/2004;48.Bahwa gugatan SUHARIAWAN dan kawankawan (putusan perkara No. 145K/ PdtSus/ 2010) adalah gugatan yang pada pokoknya adalah sama persisdengan gugatan Saepuloh dan kawankawan 35 orang yang pada pokoknyamempermasalahkan status PKWT yang dianggap sebagai pekerjaan yangsifatnya terusmenerus (padahal menurut MA tidak).
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Kasasi Nomor263K/Pdt.Sus/2011 pada tanggal 28 Juli 2011, dengan demikian putusantersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)adalah pertimbangan hukum yang sangat menyesatkan dan hanyaberdasarkan asumsi Judex Facti bukan berdasarkan fakta dan bukti yangterungkap di persidangan sendiri karena dalam konsideran Surat Direksitersebut hanya menyebutkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RINomor 14 PK/PdtSus/2014 tidak pernah ada bukti putusan yangsebenarnya tentang putusan
199 — 77
Kurator Pengganti telahmembayarkan dan melaksanakan sebagian Putusan Mahkamah Agung RI No.022 K/N/2005tanggal 29 Nopember 2005 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.021/PK/PDTSUS/2009tanggal 25 Maret 2009, dengan membayarkan kepada Para Tergugat sebesarRp.22.000.000.000, ( dua puluh dua milyar rupiah), sementara sisanya sebesar Rp.4.057.896.064,85, (empat milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enamribu enam puluh empat rupiah delapan puluh lima sen) belum dibayarkan oleh KuratorPengganti
857 — 526
Pengadilan Niaga, akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa di dalam pasal 303 Undangundang No.37 tahun 2004 telah diatur:Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yangterikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan peernyataanpailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1;Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.45 K/PdtSus
285 — 72
PUTUSANNomor 21/PdtSus/G LainLain/2019/PN Niaga Sby JoNomor 18/Pdt.Sus/PKPU/201 8/PNNiaga SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa danmemutus perkara Gugatan Lainlain pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam permohonan:PT. BANKJTRUST INDONESIA, Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat diJakarta, Sahid Sudirman Center, Jl.