Ditemukan 843 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transparan tapparan taspiran taparan tasaran
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-06-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 01/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 20 Juni 2013 — Pidana - SAMUEL THIMOTIUS BAIT, STh. PAk
55 — 29
  • bilajumlahnyamelebihikebutuhan harus segera dikembalikan ke rekening TimManajemen BOS Propinsi NTT, tetapi kewenangan itu telah salahdigunakan Terdakwa dengan tidak mengembalikan kelebihan dana sebesarRp67.644.378,00(enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ributiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan kemudian menggunakannya tidaksesuai peruntukan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010;Bahwa Terdakwa berwenang menetapkan, mengelola, dan menggunakanDana BOS secara bertanggungjawab dan trasparan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 04-09-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 13 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Bona Lambok Pandapotan Parapat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ELLY SUPAINI
1581 — 669
  • Infomedia Nusantara yang palingbertanggungjawab dalam pengadaan barang tersebut telah menyimpangiprinsipprinsip efiensi, efektifitas dan trasparan dengan secara disengaja ; Bawa perbuatan terdakwa tersebut termasuk kejahatan luar biasa (extraordinase crime) yang harus dihukum berat agar menimbulkan efek jera;Menimbang, bahwa mengenai halhal yang dikemukan Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya dalam memori banding dan kontra memoribandingnya yang minta Terdakwa dibebaskan dan Penuntut Umum minta agarpidana
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tdn
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUSTAR, S.AP bin DERANI
2.MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR Alm
178 — 31
  • Kepala SMKNegeri 1 Selat Nasik di Selat Nasik beserta isinya dan brosus dalambungkus plastik trasparan langsung dibawa ke PANWASCAM; Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepadaSaksi di persidangan; Bahwa Saksi mengetahui ada amplop yang berisi selebaran yangmengandung unsur Kampanye berada di SMK Negeri 1 Selat Nasik setelahmendapat informasi dari saksi Suhendi; Bahwa Saksi dari Panwaslu Kecamatan Selat Nasik tidak pernahmelakukan mencegahan terhadap TerdakwaTerdakwa karena
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 11-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.MUH. JUFRI TABAH, SH
2.MUHAMMAD ISRAQ, SH
3.RIZAL PRADATA, SH
4.SYAIFUL ANWAR, SH
5.NOVY SAPUTRA, SH
Terdakwa:
SYUKUR MUN HI. SOLEMAN
151 — 51
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 22-11-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.SUPARDI, SH. 2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 3.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH 4.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: RULIANTO LAHIPE Alias RULIANTO
232 — 101
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perobuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 13-02-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum: 1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH 2.LULU MARLUKI 3.YASSER SAMAHATI, SH 4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH 5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH 6.ZULKARNAIN BASO HAKIM, SH Terdakwa: KHAIRIL ABDURAHMAN Alias AFU
321 — 167
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 13-02-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum: 1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH 2.LULU MARLUKI 3.YASSER SAMAHATI, SH 4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH 5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH 6.ZULKARNAIN BASO HAKIM, SH Terdakwa: BUNYAMIN HI. KAHAR Alias PA MEMET
257 — 169
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-12-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Psp
Tanggal 8 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.SULAIMAN HARAHAP, SH.
2.SRI MULYATI SARAGIH, SH
Terdakwa:
1.Roni Lesmana alias Roni
2.Andri Kurniawan
81 — 13
  • - 7 (tujuh) bungkus plastik klip trasparan
    - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip trasparan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 7 Mei 2015 — - JAMALUDIN,S.pd.Mpd
89 — 47
  • bantuansesuai ketentuan; Rusdi memotong/meminta uang bantuan yang tidakdapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 77.000.000, dan Herman pihakperantara pengurusan bantuan memotong/meminta uang bantuan untukpenggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesarRp.14.000.000, serta Kurniawan pihak LSM yang meminta uang bantuanuntuk pribadi sebesar Rp.10.000.000,; JUBAIDAH, Kasie Sarana danPrasarana Dinas Pendidikan Pemudan Dan Olah Raga Kabupaten Bima,tidak menjalannkan tupoksi dengan benar tidak trasparan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 7 Mei 2015 — - MURTALIB,Spd.M.pd
102 — 36
  • bantuan sesuaiketentuan; Rusdi memotong/meminta uang bantuan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan sebesar Rp. 130.000.000, dan Herman pihakperantara pengurusan bantuan memotong/meminta uang bantuan untukpenggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesarRp.13.750.000, serta Kurniawan pihak LSM yang meminta uang bantuanuntuk pribadi sebesar Rp.10.000.000,; JUBAIDAH, Kasie Sarana danPrasarana Dinas Pendidikan Pemudan Dan Olah Raga Kabupaten Bima,tidak menjalannkan tupoksi dengan benar tidak trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 15-01-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 7 April 2020 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.ARIYA SATRIA, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.M. NUFI YUNANDRI, SH Terdakwa: MOHBIR FATARUBA,S.PdI
183 — 79
  • dirumuskansecara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengandipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 7 Mei 2015 — - ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd.
91 — 61
  • mempertanggungjawabkan bantuansesuai ketentuan; Rusdi memotong/meminta uang bantuan yang tidakdapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 81.000.000, dan Herman pihakperantara pengurusan bantuan memotong/meminta uang bantuan untukpenggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesarRp.9.750.000, serta Kurniawan pihak LSM yang meminta uang bantuanuntuk pribadi sebesar Rp.8.200.000,; JUBAIDAH, Kasie Sarana danPrasarana Dinas Pendidikan Pemudan Dan Olah Raga Kabupaten Bima,tidak menjalannkan tupoksi dengan benar tidak trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 17-12-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 2 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.NOVANTORO CATUR PRABOWO, SH
2.DERI FUAD RACHMAN. SH
3.GALIH MARTINO DWI C, SH
4.AFAN BENI ARSENO, SH
Terdakwa:
SEFIYANTO TANGONO
117 — 61
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 04-04-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte
Tanggal 26 Juni 2018 — THAMRIN ROBO
170 — 166
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perouatan yang didakwakan, bukandengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat(2) menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 25-10-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 11 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH 2.LULU MARLUKI 3.SYAFRUDDIN, SH 4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH 5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH Terdakwa: TAMRIN Hi. AYUB
153 — 53
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 26-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum: 1.MOKHSIN UMALEKHOA, SH 2.AKBAL PURAM, SH 3.IWAN CAUNANG, SH 4.BUDI HERMANSYAH, SH Terdakwa: SAMSUDIN DJAFAR, SE Alias SUDIN
213 — 126
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukandengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat(2) menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
128 — 34
  • timbul berkaitandengan penyalahgunaan hukum yang terjadi dapat Ahli berikanpandangan bahwa di dalam kepentingan hukum kepada merupakansuatu pertanggung jawaban penuh atau mutlak, sedangkan katakataoleh tidaklah merupakan sebuah pertanggung jawaban tetapi sebagaipelaksanaan dari sebuah atau Suatu perbuatan.Kemudian apabila ditindak lanjuti lebih jauh begitu juga di dalam pasal10 ayat 6 Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 bahwa penggunaandana harus persetujuan komite sekolah, dipertanggung jawabkandengan trasparan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg
Tanggal 26 Januari 2017 — Ir. Imran
145 — 38
  • Pdgsenilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yangmenjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserah terimakan, sesuai denganketentuan yang terdapat dalam kontrak dan pasal 3 ayat (1) uu No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara yang berbunyi tentang perbendaharaan negaradinyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, trasparan, dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-11-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 14 April 2020 — Penuntut Umum: 1.FADIL REGAN. SH. MH 2.AKBAL PURAM, SH 3.ABDUL RAHMAN, SH 4.KAREL SAMPE, SH 5.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH 6.GAMA PALIAS, SH 7.GALIH MARTINO DWI C, SH 8.FITRIAN YURISTYAWAN, SH Terdakwa: RAHMAD, SE
294 — 150
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 21-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum: 1.MELIYAN MARANTIKA, SH 2.BUDI HERMANSYAH, SH 3.REZKI BENYAMIN PANDIE, SH 4.ARIYA SATRIA, SH Terdakwa: BASIR DUWILA Alias OM BA
182 — 70
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perobuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan