Ditemukan 9250 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : unggahan unggalan unggawan ungaran ungkara ungkalan unggaran unggasan
Pengadilan PN KUNINGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-05-2015 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 08/Pdt.G/2015./PN.Kng
Kesatuan Masyarakat " Akur Sunda Wiwitan" sebagai Penggugat Lawan R.D. Djaka Rumantaka Sebagai Para Tergugat
173 — 318
  • Tedja Buana Alibassa (alm) selakusesepuh Adat Sunda Cigugur Kuningan, yang mana pada saatpembangunan dimulai, diadakan upacara adat sebagai ungkapan rasasyukur yang merupakan pengumuman kepada masyarakat CigugurKuningan, yang mana upacara adat di ikuti olen warga sekitar, beberapakeluarga P. Tedja Buana Alibassa (alm), Sumadihardja (alm), TurutTergugat dan Turut Tergugat Il, termasuk P.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 04-07-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2011
Tanggal 4 Juli 2011 — PT. INDONESIA UNGGUL BERSATU vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA.dkk
101 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inimembuktikan betapa Hakim Banding tidak cermat, dan hanya merekareka, berandaiandai, dan menyimpulkan sendiri luas tanah tersebut,kemudian Hakim Banding merasa terkejut sendiri lalu menuduhnuduhPemohon Kasasi dengan menyatakan, Pemohon Kasasi memilikitanah dengan luas yang fantastis, sangat tidak wajar, tidak masuk akaldan ungkapan lain yang terkesan emosional.Bahwa bukti Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No.02/Pdt.G/2007/PN.Mu. tanggal 26 Maret 2007, yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-11-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 37/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 11 April 2017 — ARMIN DIDIN Melawan 1.BUPATI KATINGAN 2.CAMAT TEWANG SANGALANG GARING 3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARYA UNGGANG 4.KETUA PANITIA PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA, DESA KARYA UNGGANG
105 — 55
  • Selain daripada itu keberatan atas sejumlah + 300 orang pemilih adalahsebuah ungkapan yang jauh dari konkrit dan masih bersifat mendugaduga dengan tidak berdasarkan data atau bila dikaitkan dengan syaratsebagai calon pemilih apakah ada bukti riil sejumlah 300 orangtersebut benarbenar bertempat tinggal dan sah sebagai penduduk pada RT VII?Pada bagian lain keberatan penggugat pada poin 6 halaman 9 tentangkeberatan undangan tidak diberikan/disalurkan kepada pemilih + 300Hal. 30 dari 118 hal. Put.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2393 — 695
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Tidakmengherankan jika timbul ungkapan sinis yang menyatakan bahwaIndonesia itu adalah negara yang paling korup namun dengan sedikit atautidak ada koruptor, dan bahwa di Indonesia korupsi itu sudah membudaya.Sementara itu Indonesia juga termasuk negara yang miskin, atau termasuknegara yang paling miskin, dan cukup jelas bahwa kemiskinan itu juga turutdisebabkan oleh korupsi besarbesaran.
    Dikaitkan dengan ungkapan pemeriksaandi sidang pengadilan dalam Pasal 1 butir 3 UU KPK dalam kaitannya Pasal53 UU KPK yang menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor itu bertugas danberwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yangpenuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, makapengadaan Pengadilan Tipikor dengan dan dalam UU KPK menyebabkanPengadilan Tipikor itu dipandang atau tertempatkan sebagai sarana KomisiPemberantasan Korupsi untuk melaksanakan tugastugasnya dalammencapai tujuan
    Dengan ungkapan yang berbeda,telah terjadi kesesatan dalam penalaran hukum (fallacy) Pemohon a quo.Karena, sesuatu yang oleh Pemohon dianggap sebagai penyebabketidakpastian (in casu Pasal 72 UU KPK) namun jika penyebab itu ditiadakanmaka yang didapat justru ketidakpastian;bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, tampak bahwa maksudsesungguhnya dari Pemohon jika dikonstruksikan adalah sebagai berikut: UUKPK, menurut Pasal 72, mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 27Desember 2002.
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum
Register : 28-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bnr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
PURNA NUGRAHADI, S.H.
Terdakwa:
WALUYO PRASETYO Bin AHMAD KHOLIDI
158 — 15
  • Hal ini dikenal pula sebagai nulla poenaHalaman 78 dari 93 Putusan No.85/Pid.B/2020/PN Bnrsine culpa (culpa dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukanterbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalambahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai Tiada pidana tanpakesalahan.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 03-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 29-03-2019
Putusan PT AMBON Nomor 15/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 4 Juni 2018 — Penggugat:
1.EVA ETWIORY
2.TRENCY KILAY
Tergugat:
1.PAULUS A LAIPENY
2.JIMI LAIPENY
3.RIDOLFO LAIPENY
4.MOSES, OKTOVIANUS GERETS LAIPENY
5.FINICIFNOF LEOPARD ERENAN LAIPENY
6.SUANTHIE JHON LAIPENY
7.HENGKY JEFRI SEFNAT LAIPENY
8.ERNY WASTI LAIPENY
9.BENSELINA SUSANA DOLFINA LAIPENY
10.AGATHA LAIPENY
11.RODE KILYKILY
12.NIKO RAFEL KILYKILY
13.AGUSTINUS KILYKILY
14.SALOMINA KILYKILY
15.MARKUS KILYKILY
16.AGUSTINUS SAILOLIN
17.AGATHA SAILOLIN
18.SUSANA SAILOLIN
19.MARTHEN LAIPENY
20.LENORA KILYKILY
21.HERNY LAIPENY
22.NORCE KILYKILY
62 — 18
  • Negara dan masyarakat diaturHal 67 dari 88 Putusan Nomor Nomor 15/PDT2018/PT AMBdan diperintah oleh hukum, bukan oleh manusia sesuai dengan ungkapan agovernment of laws and not of men. Oleh karena itu, meskipun yangmelakukan penganiayaan dan perkosaan hak itu penguasa, hakim sebagaiwali masyarakat, harus tegas melaksanakan proses penyelesaian sesuaidengan yang dituntut hukum (due process of law) berdasar : Perlakuan yang sama di depan hukum atau equal treatment or equaldealing before the law.
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama
Register : 03-10-2017 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Pkp
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
211 — 123
  • mendasar dan apa alasannyasehingga dapat dikatakan Gugatan Waris Penggugat tidak mendasardalam mengajukan gugatan, apakah masalah kedudukan subyek hukumdalam gugatan, obyek hukum dalam gugatan,kedudukan kausalaitassubyek hukum dan obyek hukum dalam gugatan atau maksud dantujuan yang tidak jelas, tidak hanya cukup dengan mengatakan GugatanWaris Para Penggugat Tidak mendasari dalam mengajukan gugatan,makanya eksepsi para Tergugat dalam point 1 (Satu) ini tidak dapatdimaknai melainkan hanyalah sekedar ungkapan
    TergugatKonpensi adalah: Tidaklah tepat dan sangat keliru apa yang diajukan oleh PihakPenggugat Rekonpensi karena obyek perkara ada dalam kekuasanPihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I,IIl & III Sampaldengan saat ini dan mereka pula yang mendapatkan manfaat danmenikmati atas pendapatan dalam pemanfaatan obyek tersebutsampai sekarang.semestinya haruslah dipahami juga oleh Penggugat dalamRekonpensi/Tergugat Konpensi dalam menentukan besarnya jumlahkerugian meteril tidaklah sekedar hanya dengan ungkapan
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 30-03-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 01-10-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 391/Pdt.G/2017/PA.LLG
Tanggal 28 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
89 — 92
  • No: 391/Pat.G/2017/PA.LLGseorang suami dimana pada saat itu Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi (istri) baru saja melahirkan anak ketiga masih dalam keadaannifas dan baru dua minggu selesai melahirkan anak ketiga AlpainaAnindita yang sampai sekarang tidak perna mendapatkan nafkah dariPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;Ungkapan ini sudah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi utarakanpada memori banding dan kontra memori kasasi dalam perkara gugatcerai.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 20-04-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 38/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
AGIL TRIMULYO
Tergugat:
Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati
Intervensi:
DAVID SILVIANTO
231 — 118
  • Pasal 5, Pasal 28, Pasal 30,Halaman 81 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMGPasal 39 a, dan Pasal 63, dan tidak ada kaitannya dengan Objek sengketamaupun Penerbitan Surat Keterangan dari Kepala Desa;Bahwa tidak disebutnya Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 dalamKeputusan Objek Sengketa tidak menimbulkan kebatalan terhadapKeputusan aguo, Keputusan Objek Sengketa adalah sah dan berkekuatanhukum mengikat;33.Bahwa dalil Penggugat posita E angka 18 mengenai terbitnya ObjekSengketa hanyalahn ungkapan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
81 — 17
  • Yk.Adagium ini diterjemahkan juga sebagai : An act does not make a personlegally guilty unless the mind is legally blameworthy (Jones dan Card, 1998:55).Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu non est reusnisi men sit rea (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagiumtersebut dikenal dengan ungkapan Geen sitraft zonder schuld, atau dalambahasa Jerman Keine straf ohne schuld (Moeljatno, 1985:5).
    Hal ini dikenalpula sebagai nulla poena sine culpa (culpa dalam ungkapan ini adalah dalamartinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasukkesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagaiTiada pidana tanpa kesalahan.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 27-05-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 82/PDT.SUS- PHI/2015/PN. BDG
Tanggal 19 Agustus 2015 — AHMAD SUBUR; TAJUDIN M.NUR; SETYORINI; JADI RAHARJO; AGUS SUDRAJAT, DKK; LAWAN; PT. K A R U N A;
67 — 18
  • Sepihak kepadaPARA PENGGUGAT, yang terjadi adalah bahwa PARA PENGGUGAT telahmelakukan Mogok Kerja Tidak Sah dikarenakan telah Melanggar Pasal 140 142Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep 232 /Men/2003 Tentang Akibat Mogok Kerja yang Tidak Sah.Bahwa Para PENGGUGAT mendalilkan Mogok kerja yang dilakukan adalahMogok Kerja Spontan, bahwa didalam Aturan PerundangUndanganKetenagakerjaan tidak ada dikenal dengan Ungkapan
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 07-08-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 146-K/PM I-01/AD/VIII/2014
Tanggal 16 September 2014 — PRATU ANDIKA CHANDRA KIRANA SURYANTA
82 — 137
  • pidana pokoknya Majelis Hakimtidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sendiri yang akan diuraikan lebih lanjutdalam putusan ini.Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum maupun permohonanTerdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa yangpada prinsipnya tidak membantah keterbuktian tindak pidana yang diuraikan oleh Oditur Militerdalam Tuntutannya dan hanya ungkapan
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Penipuan
Register : 06-08-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Pbm
Tanggal 30 Oktober 2014 — BURRA MUZEBA bin IRWAN YUNADA
119 — 70
  • Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitunon est reus nisi men sit rea (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasaBelanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan Geen straft zonderschuld, atau dalam bahasa Jerman Keine straf ohne schuld (Moeljatno,1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai nulla poena sine culpa (culpa dalamungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaansaja, tetapi juga termasuk kesengajaan).
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum
Register : 28-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 86/Pid.B/2020/PN Bnr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
YUNIATI, SH.
Terdakwa:
HERLAMBANG HARI WIBOWO Bin RAKIMAN
116 — 18
  • Hal ini dikenal pula sebagai nullapoena sine culpa (culpa dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas,bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan).Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenalasebagabar eda pidanatanpa kesalahan.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 13 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK. Diwakili Oleh : Wiwin Ariesta, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DIMAS RANGGA AHIMSA, S.H.
118 — 112
  • Ungkapan itu sering diucapkan masyarakat yang tidakpaham hukum dan ternyata masih berlaku di Republik ini, karenaputusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun tersebut telah melebihi2/3 tuntutan, sehingga terkesan proses persidangan merupakanformalitas sebagai jJembatan menuju kepastian untuk dihukum lebihdari 2/3 tuntutan dan bukan sebagai jembatan untuk mencarikeadilan.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM
Tanggal 19 Juni 2017 — DR. H. IRHAMI RIDJANI RAIS, S.Sos.,M.Si Bin M. RAIS
126 — 114
  • Terdakwa/TimPenasihat Hukum yang menyatakan bahwa perkara Terdakwa ini, adalah bentukrekayasa kriminalisasi terhadap Pembanding dengan motif politik dalam kaitannyadengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kotabaru Periode2015 2020, yang berujung dengan diperiksanya Pembanding sebagai Tersangkaoleh Direskrimsus Polda Kalsel, dengan tujuan mengganjal Pembanding ikut pestademokrasi sebagai calon Bupati, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwapendapat/alasan tersebut hanyalah sebuah ungkapan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 132/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 26 Februari 2014 — IR. H. PRIYAMBODO PRAWIROHARDJO, MM., Bin IR. ISMOYO PRAWIROHARDJO
66 — 59
  • Oleh karena ini kami hohon MajelisHakim untuk membuat putusan yang seadiladilnya berdasarkan fakta persidangan, peraturan perundangundanganyang berlaku dan juga kebenaran ;Atas segala perhatian dan kesabaran Majelis Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum serta semua yang hadirdalam persidangan yang telah mendengarkan Nota Pembelaan ini yang merupakan ungkapan dari suatu perasaanseorang Terdakwa yang ingin menjelaskan secara gamblang kepada siapa saja yang dapat mendengarkan danmenyerap kebenaran fakta,
Pengadilan PN MASOHI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-12-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN MASOHI Nomor 1/PDT.G/2014/PN.MSH
Tanggal 8 Desember 2014 — Penggugat: NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Tergugat: 1.NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. 2.PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI 3.PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
326 — 484
  • dalil gugatan pada poin 12, ketika terjadi peperangan diGamrange (Halmahera, Maluku Utara) beberapa wilayah antara lainWeda, Patani, Maba melakukan eksedus ke Utara Pulau Seram danmenetap sementara, dan oleh karena peperangan tersebut usai dandinyatakan aman maka para eksedus tersebut kembali ke Maluku Utaratanah asal mereka, namun ada sebagian dari mereka yang memilihtinggal menetap di Utara Pulau Seram, antara lain Kobi dan Pasahari,(Buku Pemberontakan Nuku karangan Muridan Widjojo) ; Bahwa dari ungkapan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-06-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 29/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 29 Oktober 2015 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT
94 — 44
  • Bahwa pada saat perselisihan tidak bisa diselesaikan ditingkat Kecamatan,sebagaimana ungkapan yang disampaikan pihak Kecamatan Muntok.Muntok adalah perselisihan ini akan dibawa ke tingkat Bupati, bukanmemberikan pengertian Bupati mengeluarkan keputusan sendiri tanpa kajianyang diharuskan dalam Permendagri No.27 Tahun 2006 Pasal 6 ayat 1 b.Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukumlain...dalam hal ini seharusnya Bupati melakukan fasilitasi musyawarah untukmenyelesaikan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-03-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk.
Tanggal 28 April 2016 — -
60 — 24
  • puladiperhatikan faktorfaktor intern yaitu berupa kepribadian si pelaku denganmelihat umurnya, tingkat pendidikannya, jenis kelamin, lingkungannya, latarbelakang kehidupannya, bakat jahat / tidaknya dan sebagainya agar dalammenjatuhkan pidana Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkanrasa keadilan yang diyakininya, tidak hanya mempertimbangkan faktor yuridisakan tetapi juga faktor psikologis, sosiologis dan filosofis ;Menimbang, bahwa didalam putusan ini Majelis Hakim akan membukahati nurani dengan ungkapan