Ditemukan 9250 data
1.EVA ETWIORY
2.TRENCY KILAY
Tergugat:
1.PAULUS A LAIPENY
2.JIMI LAIPENY
3.RIDOLFO LAIPENY
4.MOSES, OKTOVIANUS GERETS LAIPENY
5.FINICIFNOF LEOPARD ERENAN LAIPENY
6.SUANTHIE JHON LAIPENY
7.HENGKY JEFRI SEFNAT LAIPENY
8.ERNY WASTI LAIPENY
9.BENSELINA SUSANA DOLFINA LAIPENY
10.AGATHA LAIPENY
11.RODE KILYKILY
12.NIKO RAFEL KILYKILY
13.AGUSTINUS KILYKILY
14.SALOMINA KILYKILY
15.MARKUS KILYKILY
16.AGUSTINUS SAILOLIN
17.AGATHA SAILOLIN
18.SUSANA SAILOLIN
19.MARTHEN LAIPENY
20.LENORA KILYKILY
21.HERNY LAIPENY
22.NORCE KILYKILY
62 — 18
Negara dan masyarakat diaturHal 67 dari 88 Putusan Nomor Nomor 15/PDT2018/PT AMBdan diperintah oleh hukum, bukan oleh manusia sesuai dengan ungkapan agovernment of laws and not of men. Oleh karena itu, meskipun yangmelakukan penganiayaan dan perkosaan hak itu penguasa, hakim sebagaiwali masyarakat, harus tegas melaksanakan proses penyelesaian sesuaidengan yang dituntut hukum (due process of law) berdasar : Perlakuan yang sama di depan hukum atau equal treatment or equaldealing before the law.
211 — 123
mendasar dan apa alasannyasehingga dapat dikatakan Gugatan Waris Penggugat tidak mendasardalam mengajukan gugatan, apakah masalah kedudukan subyek hukumdalam gugatan, obyek hukum dalam gugatan,kedudukan kausalaitassubyek hukum dan obyek hukum dalam gugatan atau maksud dantujuan yang tidak jelas, tidak hanya cukup dengan mengatakan GugatanWaris Para Penggugat Tidak mendasari dalam mengajukan gugatan,makanya eksepsi para Tergugat dalam point 1 (Satu) ini tidak dapatdimaknai melainkan hanyalah sekedar ungkapan
TergugatKonpensi adalah: Tidaklah tepat dan sangat keliru apa yang diajukan oleh PihakPenggugat Rekonpensi karena obyek perkara ada dalam kekuasanPihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I,IIl & III Sampaldengan saat ini dan mereka pula yang mendapatkan manfaat danmenikmati atas pendapatan dalam pemanfaatan obyek tersebutsampai sekarang.semestinya haruslah dipahami juga oleh Penggugat dalamRekonpensi/Tergugat Konpensi dalam menentukan besarnya jumlahkerugian meteril tidaklah sekedar hanya dengan ungkapan
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tidakmengherankan jika timbul ungkapan sinis yang menyatakan bahwaIndonesia itu adalah negara yang paling korup namun dengan sedikit atautidak ada koruptor, dan bahwa di Indonesia korupsi itu sudah membudaya.Sementara itu Indonesia juga termasuk negara yang miskin, atau termasuknegara yang paling miskin, dan cukup jelas bahwa kemiskinan itu juga turutdisebabkan oleh korupsi besarbesaran.
Dikaitkan dengan ungkapan pemeriksaandi sidang pengadilan dalam Pasal 1 butir 3 UU KPK dalam kaitannya Pasal53 UU KPK yang menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor itu bertugas danberwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yangpenuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, makapengadaan Pengadilan Tipikor dengan dan dalam UU KPK menyebabkanPengadilan Tipikor itu dipandang atau tertempatkan sebagai sarana KomisiPemberantasan Korupsi untuk melaksanakan tugastugasnya dalammencapai tujuan
Dengan ungkapan yang berbeda,telah terjadi kesesatan dalam penalaran hukum (fallacy) Pemohon a quo.Karena, sesuatu yang oleh Pemohon dianggap sebagai penyebabketidakpastian (in casu Pasal 72 UU KPK) namun jika penyebab itu ditiadakanmaka yang didapat justru ketidakpastian;bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, tampak bahwa maksudsesungguhnya dari Pemohon jika dikonstruksikan adalah sebagai berikut: UUKPK, menurut Pasal 72, mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 27Desember 2002.
89 — 92
No: 391/Pat.G/2017/PA.LLGseorang suami dimana pada saat itu Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi (istri) baru saja melahirkan anak ketiga masih dalam keadaannifas dan baru dua minggu selesai melahirkan anak ketiga AlpainaAnindita yang sampai sekarang tidak perna mendapatkan nafkah dariPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;Ungkapan ini sudah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi utarakanpada memori banding dan kontra memori kasasi dalam perkara gugatcerai.
AGIL TRIMULYO
Tergugat:
Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati
Intervensi:
DAVID SILVIANTO
231 — 118
Pasal 5, Pasal 28, Pasal 30,Halaman 81 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMGPasal 39 a, dan Pasal 63, dan tidak ada kaitannya dengan Objek sengketamaupun Penerbitan Surat Keterangan dari Kepala Desa;Bahwa tidak disebutnya Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 dalamKeputusan Objek Sengketa tidak menimbulkan kebatalan terhadapKeputusan aguo, Keputusan Objek Sengketa adalah sah dan berkekuatanhukum mengikat;33.Bahwa dalil Penggugat posita E angka 18 mengenai terbitnya ObjekSengketa hanyalahn ungkapan
PURNA NUGRAHADI, S.H.
Terdakwa:
WALUYO PRASETYO Bin AHMAD KHOLIDI
158 — 15
Hal ini dikenal pula sebagai nulla poenaHalaman 78 dari 93 Putusan No.85/Pid.B/2020/PN Bnrsine culpa (culpa dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukanterbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalambahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai Tiada pidana tanpakesalahan.
81 — 17
Yk.Adagium ini diterjemahkan juga sebagai : An act does not make a personlegally guilty unless the mind is legally blameworthy (Jones dan Card, 1998:55).Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu non est reusnisi men sit rea (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagiumtersebut dikenal dengan ungkapan Geen sitraft zonder schuld, atau dalambahasa Jerman Keine straf ohne schuld (Moeljatno, 1985:5).
Hal ini dikenalpula sebagai nulla poena sine culpa (culpa dalam ungkapan ini adalah dalamartinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasukkesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagaiTiada pidana tanpa kesalahan.
67 — 18
Sepihak kepadaPARA PENGGUGAT, yang terjadi adalah bahwa PARA PENGGUGAT telahmelakukan Mogok Kerja Tidak Sah dikarenakan telah Melanggar Pasal 140 142Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep 232 /Men/2003 Tentang Akibat Mogok Kerja yang Tidak Sah.Bahwa Para PENGGUGAT mendalilkan Mogok kerja yang dilakukan adalahMogok Kerja Spontan, bahwa didalam Aturan PerundangUndanganKetenagakerjaan tidak ada dikenal dengan Ungkapan
119 — 70
Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitunon est reus nisi men sit rea (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasaBelanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan Geen straft zonderschuld, atau dalam bahasa Jerman Keine straf ohne schuld (Moeljatno,1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai nulla poena sine culpa (culpa dalamungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaansaja, tetapi juga termasuk kesengajaan).
YUNIATI, SH.
Terdakwa:
HERLAMBANG HARI WIBOWO Bin RAKIMAN
116 — 18
Hal ini dikenal pula sebagai nullapoena sine culpa (culpa dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas,bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan).Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenalasebagabar eda pidanatanpa kesalahan.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DIMAS RANGGA AHIMSA, S.H.
118 — 112
Ungkapan itu sering diucapkan masyarakat yang tidakpaham hukum dan ternyata masih berlaku di Republik ini, karenaputusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun tersebut telah melebihi2/3 tuntutan, sehingga terkesan proses persidangan merupakanformalitas sebagai jJembatan menuju kepastian untuk dihukum lebihdari 2/3 tuntutan dan bukan sebagai jembatan untuk mencarikeadilan.
126 — 114
Terdakwa/TimPenasihat Hukum yang menyatakan bahwa perkara Terdakwa ini, adalah bentukrekayasa kriminalisasi terhadap Pembanding dengan motif politik dalam kaitannyadengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kotabaru Periode2015 2020, yang berujung dengan diperiksanya Pembanding sebagai Tersangkaoleh Direskrimsus Polda Kalsel, dengan tujuan mengganjal Pembanding ikut pestademokrasi sebagai calon Bupati, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwapendapat/alasan tersebut hanyalah sebuah ungkapan
66 — 59
Oleh karena ini kami hohon MajelisHakim untuk membuat putusan yang seadiladilnya berdasarkan fakta persidangan, peraturan perundangundanganyang berlaku dan juga kebenaran ;Atas segala perhatian dan kesabaran Majelis Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum serta semua yang hadirdalam persidangan yang telah mendengarkan Nota Pembelaan ini yang merupakan ungkapan dari suatu perasaanseorang Terdakwa yang ingin menjelaskan secara gamblang kepada siapa saja yang dapat mendengarkan danmenyerap kebenaran fakta,
326 — 484
dalil gugatan pada poin 12, ketika terjadi peperangan diGamrange (Halmahera, Maluku Utara) beberapa wilayah antara lainWeda, Patani, Maba melakukan eksedus ke Utara Pulau Seram danmenetap sementara, dan oleh karena peperangan tersebut usai dandinyatakan aman maka para eksedus tersebut kembali ke Maluku Utaratanah asal mereka, namun ada sebagian dari mereka yang memilihtinggal menetap di Utara Pulau Seram, antara lain Kobi dan Pasahari,(Buku Pemberontakan Nuku karangan Muridan Widjojo) ; Bahwa dari ungkapan
82 — 137
pidana pokoknya Majelis Hakimtidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sendiri yang akan diuraikan lebih lanjutdalam putusan ini.Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum maupun permohonanTerdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa yangpada prinsipnya tidak membantah keterbuktian tindak pidana yang diuraikan oleh Oditur Militerdalam Tuntutannya dan hanya ungkapan
94 — 44
Bahwa pada saat perselisihan tidak bisa diselesaikan ditingkat Kecamatan,sebagaimana ungkapan yang disampaikan pihak Kecamatan Muntok.Muntok adalah perselisihan ini akan dibawa ke tingkat Bupati, bukanmemberikan pengertian Bupati mengeluarkan keputusan sendiri tanpa kajianyang diharuskan dalam Permendagri No.27 Tahun 2006 Pasal 6 ayat 1 b.Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukumlain...dalam hal ini seharusnya Bupati melakukan fasilitasi musyawarah untukmenyelesaikan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
169 — 119
Tanggal 15 Oktober 2020 dinyatakan Batal DemiHukum dan sekaligus menyatakan membebaskan Terdakwa / Pembanding dariseluruh tuntutan hokum;Tiada ungkapan rasa syukur yang paling patut untuk dipersembahkan yangterutama dan yang pertama sekali, selain diperuntukkan keharibaan TuhanYang Maha Esa.
95 — 27
Sering sekali Tergugat mendatangaiPenggugat untuk meminta uang dan memberontak, bahkan ibuPenggugat yakni nenek dari Para Tergugat tahun 2012 pernah diajakoleh Penggugat untuk tinggal dan menemani Penggugat di rumahobjek sengketa Ill, namun akhirnya menjadi tidak nyaman karenadikatakatai kasar oleh Tergugat dengan ungkapan: ngana somokuasai kita pe mama pe harta...??
775 — 984
datadata lengkap bahwa ini sama dan tidak memilikikebaruan maka sertifikat desain industri yang sudah terdaftar bisadibatalkan tergantung dari pembuktian, setelah dibuktikan bahwa itutidak lagi baru.Bahwa datadata pembanding tidak jadi masalah baik dari negaranegara anggota konvensi paris atau dari negara negara non anggotakonvensi paris, dapat dijadikan bukti.Bahwa ada keterbatasan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektualuntuk melakukan yang namanya penelusuran untuk pembanding,bahkan pernah ada ungkapan
102 — 31
Dengan demikian, terdakwa telah memilikikesengajaan dalam bentuk sengaja sebagai maksud yaitu untuk menghilangkan nyawakorban Senen Als Gondrong dalam melakukan perbuatannya ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsurdengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah menuruthukum ;Tentang unsur dengan direncanakan terlebih dahuluMenimbang, bahwa di dalam aturan hukum formal tidak dijelaskan apa yangdimaksud dengan ungkapan direncanakan terlebih