Ditemukan 1014 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cigar caar carai camat catur camar cagak cagat cakar cadar cagur
Penelusuran terkait : Cagar budaya Dengan sengaja tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/ Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bdg
Tanggal 30 Maret 2015 — TATA SUPARTA Bin ENDANG SUKRIYADI
64 — 13
  • Rencana pembinaan gedung cagar budaya.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-05-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 01/Pid.Tipikor/2015/Pn Smr
Tanggal 26 Mei 2015 — ARBASAH Bin SAMSUDIN
72 — 22
  • Cagar alam dan cagar budaya.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 25-04-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 28/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 20 Oktober 2014 — LEMBAGA NEGERI SIBAGANDING TUA (LNST),DKK VS GUBERNUR SUMATERA UTARA
226 — 162
  • Tempat pemakaman, tempat yang diangap suci, tempatumum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagarbudaya, serta tanah milik masyarakata dat, b. Lapangan dan bangunan pertahanan Negara serta tanah disekitarnya; c. Bangunan bersejarah dan simbolsimbol Negara; d. Bangunan, rumah tinggal, atau pabrk beserta tanah pekarangan sekitarnya;e. Tempatlain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usahasesuai dengan ketentuan peraturan perundangudangan yang berlaku;(4).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — NUR SAEPUDIN, DKK VS GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, DK
232 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dampakdampak ini yangkemudian menjadi instrumen amdal yang sudah terstruktur dicobauntuk dikaji dan dicoba dicarikan jalan keluarnya untuk dikajidampaknya, tetapi yang cukup menonjol di Teluk Jakarta adalahdampak terhadap prosesproses fisik di perairan laut terkait denganarus, terkait dengan batri metri, Kemudian juga dengan kualitas air lautkemudian terhadap biotabiota yang hidup didalamnya dan jugamasalahmasalah lainnya, karena di darat juga area yang dilindungikonversi ada hutan lindung, ada cagar
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 4 Juni 2015 — EDY FAHRIANSYAH Bin HINDUAN (Alm)
77 — 22
  • priode sejaktahun 1999 dimana sebelumnya (3 periode) dari PIDP, sekarang dari Partai Demokratsekaligus terdakwa selaku Ketua Fraksi Demokrat juga selaku anggota Banggar dananggota Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan dan mitranya adalah;Hukum, perundangundangan, Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindunganmasyarakat, Kependudukan dan catatan sipil, Penerangan dan komunikasi/pers,Kepegawaian dan aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi masyarakat,Kebudayaan, Kerjasama Internasional, Cagar
    Zulkarnain, AhmadZahidi, Noni Emirawati, Edy Fahriansyah, Berinto, Poetry Gita Oktanovianti.Adapun bidang yang menjadi mitra adalah; Hukum, perundangundangan,Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat, Kependudukandan catatan sipil, Penerangan dan komunikasi/pers, Kepegawaian danaparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi masyarakat, Kebudayaan,Kerjasama Internasional, Cagar Budaya, Kepemudaan dan olahraga; Komisi II membidangi Ekonomi dan keuangan dengan ketua H.
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus
Register : 09-10-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 103/Pid.B/LH/2018/PN Lbs
Tanggal 10 Desember 2018 — Penuntut Umum:
Therry Gutama, SH.MH
Terdakwa:
Zulkifli, A.Md pgl Zul Alias Pili
92 — 5
  • olahan,atau kayu pecahan yang berasal dari kawasan hutan;i Bahwa Berdasarkan fungsinya, jenis kawasan hutan terbagi kedalam (3) tiga bagian sebagai berikut:a) Kawasan Hutan ProduksiYakni kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokokmemproduksi hasil hutanb) Kawasan hutan LindungYakni kawasan hutan yang mempunyai fugsi pokok sebagaisistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegahbanjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, danmemelihara keseburan tanah.c) Kawasan Hutan Konservasi (Cagar
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus
Register : 09-10-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 103/Pid.B/LH/2018/PN Lbs
Tanggal 10 Desember 2018 — Penuntut Umum:
Therry Gutama, SH.MH
Terdakwa:
Zulkifli, A.Md pgl Zul Alias Pili
106 — 10
  • olahan,atau kayu pecahan yang berasal dari kawasan hutan;i Bahwa Berdasarkan fungsinya, jenis kawasan hutan terbagi kedalam (3) tiga bagian sebagai berikut:a) Kawasan Hutan ProduksiYakni kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokokmemproduksi hasil hutanb) Kawasan hutan LindungYakni kawasan hutan yang mempunyai fugsi pokok sebagaisistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegahbanjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, danmemelihara keseburan tanah.c) Kawasan Hutan Konservasi (Cagar
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-12-2010 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 207 / Pid.B / 2010 / PN Mgl
Tanggal 27 Desember 2010 — NICKY HERYANTO BIN GUNAWAN
88 — 46
  • Menhut Nomor: 256/ 2000 mengenai Cagar Alam Lautdengan Luas keseluruhan di Propinsi Lampung adalah 1.475.000ha, sedangkan luas Register 42 adalah 13.150 ha;Bahwa sejak tahun 1994 sampai dengan 2009, saksi sering datangke lokasi tersebut sekitar 30x ;Bahwa di area tersebut masih ada pohon akasia mangeum yangmerupakan bekasbekas tanaman yang ditanam oleh PT.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014
315 — 133
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • KhususPasal 360Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentuyang bersifat strategis bagi kepentingan nasional,Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khususdalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhanbebas;kawasan hutan lindung;kawasan hutan konservasi;kawasan taman laut;kawasan buru;kawasan ekonomi khusus;kawasan berikat;kawasan angkatan perang;kawasan industri;kawasan purbakala;kawasan cagar
    alam;kawasan cagar budaya;. kawasan otorita; dankawasan untuk kepentingan nasional lainnya yangdiatur dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Peo pp mo AOSUntuk membentuk kawasan khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusatmengikutsertakan Daerah yang bersangkutan.Dalam kawasan khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1), setiap Daerah mempunyai kewenangan Daerahyang diatur dengan peraturan pemerintah, kecualikewenangan Daerah tersebut telah diatur dalam ketentuanperaturan perundangundangan.Daerah
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 14-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
I MADE RAI JONI ARTHA, SH
Terdakwa:
I MADE SUSILA PUTRA, S.Pd
108 — 30
  • ., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan, sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2011 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi AdatIstiadat dan Tradisi pada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali dan tahun2017 menjabat sebagai Kepala Seksi Cagar Budaya pada BidangCagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Kebudayaan PropinsiBali sampai dengan sekarang; Bahwa saksi terhadap Dana Bantuan Keuangan Khusus PropinsiBali adalah saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan);Hal.50 dari 102 halaman putusan Nomor 27
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pemerintahan Daerah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1136 — 284
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • KhususPasal 360Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentuyang bersifat strategis bagi kepentingan nasional,Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khususdalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhanbebas;kawasan hutan lindung;kawasan hutan konservasi;kawasan taman laut;kawasan buru;kawasan ekonomi khusus;kawasan berikat;kawasan angkatan perang;kawasan industri;kawasan purbakala;kawasan cagar
    alam;kawasan cagar budaya;. kawasan otorita; dankawasan untuk kepentingan nasional lainnya yangdiatur dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Peo pp mo AOSUntuk membentuk kawasan khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusatmengikutsertakan Daerah yang bersangkutan.Dalam kawasan khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1), setiap Daerah mempunyai kewenangan Daerahyang diatur dengan peraturan pemerintah, kecualikewenangan Daerah tersebut telah diatur dalam ketentuanperaturan perundangundangan.Daerah
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/PDT.G/2016/PN Yyk
Tanggal 1 Juni 2016 — KPH. H. ANGLINGKUSUMO disebut juga KANGJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYA PAKU ALAM IX melawan RADEN MAS WIJOSENO HARIO BIMO atau disebut juga KANGJENG BENDORO PANGERAN HARIO (KBPH) PRABU SURYODILOGO
168 — 40
  • Yogyakartaadalah salah alamat, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakartaseharusnya tidak berwenang menangani, mengadili perkara incasukarena perkara in casu masuk kedalam wilayah hukum adat(hukum yang diakui dan berkembang dalam masyarakat khususnyaKadipaten Pakualaman Yogyakarta dan Kesultanan Yogyakarta),sehingga yang berhak dan berkompeten menyelesaikan perkaraTahta Kadipaten Pakualaman Yogyakarta adalah melalui Paugerandan Adat yang berlaku dan mengikat pada Hukum AdatKadipaten Pakualaman (bagian dari Cagar
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 186/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — DHENY AKBAR, ST.
60 — 14
  • Panjang Jaringan distribusi titik lokasi pembangkitterhadap penerima daya (beban) tidak lebin dari 5 KM untuk teganganmenengah dan 2 KM untuk tegangan rendah, tidak pada kawasan konservasidan cagar budaya.Pada saat survey awal kita sudah melibatkan masyarakat melalui informasimulai dari tanah yang akan digunakan milik siapa sampai mengijinkan atautidak tanah tersebut dipakai, apakah menggangu tidak dengan irigasimasyarakat, melihat dari permasalahan tersebut maka kita mengkajipotensi dan kelayakan
    Lebih jelas tetang debit dan analisanyadapat dilihat di Pedoman Studi Kelayakan HidrologiPembangunan PLTMHBuku2A.Jalan akses menuju lokasi dapat dijangkau atau dapatditempuh dengan teknologi yang tidak mahal.Lokasi pembangkit tidak merusak lingkungan dan atau beradadi kawasan cagar alam atau budaya sesuai dan denganmengikuti ketentuan yang berlaku.Bahwa usulan tersebut disampaikan secara informal kepada Kepala BidangListrik dan Pemanfaatan Energi, selanjutnya Kabid LPE memerintahkan KepalaSeksi Pengembangan
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
860 — 579
  • induk;c. studi kelayakan; dand. penyusunan rancangan detail.Halaman 18 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKT38.39.Bahwa Rencana Induk Reklamasi harus memperhatikan Kajian LingkunganHidup Strategis, kesesuaian dengan RZWP3K Provinsi dan/atau RTRWProvinsi, sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yangdi reklamasi), akses publik, kondisi ekosistem pesisir, kepemilikan dan/ataupenguasaan lahan, pranata sosial, aktivitas ekonomi, kependudukan,kearifan lokal, dan daerah cagar
    Daerah cagar budaya dan situs sejarah;Bahwa terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 11 Perpres 122Tahun 2012 karena tidak didahului kajian lingkungan hidup strategis,menutup akses publik, dan mengancam keberadaan salah situs sejarah diHalaman 19 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKT40.41.Pulau Onrus yang terletak di Teluk Jakarta;Bahwa Pasal 15 Perpres 122 Tahun 2012 menyebutkan persyaratan bagipemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakanreklamasi,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/LH/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — 1. NUR SAEPUDIN, DKK., 2. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)., 3. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. MUARA WISESA SAMUDRA;
645 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dampakdampak ini yangkemudian menjadi instrumen amdal yang sudah terstruktur dicobauntuk dikaji dan dicoba dicarikan jalan keluarnya untuk dikajidampaknya, tetapi yang cukup menonjol di Teluk Jakarta adalahdampak terhadap prosesproses fisik di perairan laut terkait denganarus, terkait dengan batri metri, Kemudian juga dengan kualitas air lautkemudian terhadap biotabiota yang hidup didalamnya dan jugamasalahmasalah lainnya, karena di darat juga area yang dilindungikonversi ada hutan lindung, ada cagar
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 17-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 19 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SILFANUS ROTUA SIMANULLANG
Terdakwa:
WINNES SINAGA alias PAK WIRNA
425 — 69
  • Hutan Konservasi terdiri atas :Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.2. Hutan Pelestarian Alam yang terdiri atas :a. Taman Nasional.b Taman Hutan Raya. danCc Hutan Wisata Alam.d. Hutan buru.e Hutan Lindung.3. Hutan Produksi yang terdiri atas :a. Hutan Produksi Terbatas.b. Hutan Produksi Biasa.C. Hutan Produksi yang dapat Dikonservasi. Bahwa Hutan yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah :1. Taman Nasional Tesso Nilo.2 Suaka Margasatwa Kerumutan.3 Suaka Margasatwa Tasik Serkap.4.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
752 — 849
  • dilakukanmelalui kegiatana. penentuan lokasi;b. penyusunan rencana induk;c. studi kelayakan; dand. penyusunan rancangan detail.Bahwa Rencana Induk Reklamasi harus memperhatikan Kajian LingkunganHidup Strategis, kesesuaian dengan RZWP3K Provinsi dan/atau RTRWProvinsi, Sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yang direklamasi), akses publik, kondisi ekosistem pesisir, kepemilikan dan/ataupenguasaan lahan, pranata sosial, aktivitas ekonomi, kependudukan, kearifanlokal, dan daerah cagar
    Daerah cagar budaya dan situs sejarah;Bahwa terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 11 Perpres 122Tahun 2012 karena tidak didahului kajian lingkungan hidup strategis, menutupakses publik terhadap sumber daya perikanan, mengancam pranata sosialmasyarakat dimana nelayan menghormati laut sebagai sumber daya yang harusdilindungi dan mengancam keberadaan salah situs sejarah di Pulau Onrus yangterletak di Teluk Jakarta;Bahwa Pasal 15 Perpres 122 Tahun 2012 menyebutkan persyaratan bagipemerintah
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 07-02-2022 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 26-04-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bgl
Tanggal 25 April 2022 — Penuntut Umum:
FAHMILUL AMRI, SH
Terdakwa:
1.JONSON MANIK ANAK DARI SAULUS MANIK
3.FERDINAN LUMBAN RAJA ANAK DARI KOSTAN LUMBAN RAJA
4.ALEXANDER SILABAN ANAK DARI SIMON SILABAN
51 — 23
  • Seluma berada di luar Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Pasar Ngalam dan TWA Pantai Panjang Pulau Baai, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
  • 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengolahan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang di tanda tangankan oleh Hasan Slamet S selaku penanggung jawab atas Pengolahan Lingkungan dari PT. Agri Andalas yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 185 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — Drs. ACEP TURISNO, M.Si
92 — 17
  • apabila itu layak maka akan di buat DetailEnginering Desain (DED), layak dalam artian kebutuhan akan listrik darimasyarakat, Ketersediaan air sepanjang tahun musim hujan dan musimkering yang dimaksud adalah musim kemarau yang sama sekali atausangat sedikit turun hujan, Potensi daya listrik terbangkit mencukupi.Panjang Jaringan distribusi titik lokasi pembangkit terhadap penerima daya(beban) tidak lebih dari 5 KM untuk tegangan menengah dan 2 KM untuktegangan rendah, tidak pada kawasan konservasi dan cagar
    Jalan akses menuju lokasi dapat dijangkau atau dapat ditempuhdengan teknologi yang tidak mahal.Lokasi pembangkit tidak merusak lingkungan dan atau berada dikawasan cagar alam atau budaya sesuai dan dengan mengikutiketentuan yang berlaku.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 10 Februari 2020 — Penggugat:
ANDI SATRIAWAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT ,
2.HARRY UTAMA
3.WONG KRISYANTI
Intervensi:
DJAMBURI
165 — 113
  • tersebut dan yang pertamasaksi lakukan adalah melakukan pengukuran;Bahwa saksi belum berani memperbaiki rumah tersebut, karena belumadanya IMB, dari awal 2018 baru melakukan pengukuran, pengurusan kekecamatan dan sidangsidang yang berhubungan untuk mendapatkan IMB ;Bahwa Setelah saksi dilakukan pengukuran, saksi membuat planning danlay out seperti apa bentuk dan design rumah tersebut, dan di sidangsidangtersebut dibahas ;Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 sidang yang harus diikuti, sidang TSPtentang Cagar