Ditemukan 10620 data
101 — 27
dibayar, hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 178ayat (3) HIR ex aequo et bono (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Mei1930 No.610 K/Sip/1968) ;13.13.Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur sebagai berikut :beens tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu mengganti kerugian tersebut....... j13.14.Bahwa lebih lanjut perbuatan melawan hukum dalam arti luas sesuai denganputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919
99 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa menurut Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 di NegeriBelanda yang dianut juga oleh HakimHakim di Indonesia perbuatanmelawan hukum dalam arti yang luas diartikan sebagai:a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;Hal. 45 dari75 hal. Put. No. 571 PK/Pdt/2012d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehatihatian atau keharusandalam pergaulan masyarakat yang baik;4.
140 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Juanda Nomor 41 Bandung sudah sepatutnyamemenuhi kualifikasi:Suatu perbuatan melawan hukum diawali dari suatu perbuatan sipelakunyaBerdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Adanya suatu perbuatansudah terpenuhi.Perbuatan tersebut melawan hukum;Bahwa perbuatan dimaksud haruslah perbuatan yang melawan hukum.Bahwa sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam artiyang seluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut:Halaman 59 dari 130 hal. Put.
22 — 3
16326350rsid 1633984 1 rsid 16350290rsid 16385177rsid 16454602rsid 16464294 rsid 16465003 rsid 1654298 3rsid16585667rsid 16590363rsid 16672770rsid16677152 mmathPrmmathFont34mbrkBin0mbrkBinSub0msmallFrac 1mdispDef1mIMarginOmrMarginOmdefJc 1mwrapIndent1440mintLim0mnaryLim info uprauthor ACER ASPIRE*uducOauthor ACER ASPIRE uproperator USER 08 *uduc0 operator USER08 creatimyr2014mo1 2dy27hr17min18 revtimyr2014mo12dy27hr17min18printimyr2014mo9dy20min9 version2 edmins0 nofpages 18 nofwords5474 nofchars3 1919
104 — 8
sebagaimanatermaksud dalam poin dan 2 posita gugatan ;Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat dalam Konpensi jugamendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalamKonpensi karena menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar dan alasan hukum sehinggaMajelis Hakim in casu juga akan mempertimbangkan aspek yuridis mengenai perbuatanmelawan hukum ;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata lahirsejak adanya Arrest Lindenbaum Cohen pada tahun 1919
1.TRI AMBARWATI
2.RANDY DIANTO
3.FABIOLA RAVENSKA
Tergugat:
1.TEGUH IMAM TJAHYONO
2.DR. WINAHYU ERWININGSIH, SH., M.Hum.
Turut Tergugat:
PT. BANK BUKOPIN Tbk. KANTOR CABANG YOGYAKARTA
53 — 16
Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;Menimbang, bahwa kriteria perbuatan yang melanggar hukum sesualdengan yurisprudensi yaitu Arrest H.R. tanggal 31 Januari 1919, bahwa suatuperbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah apabilaperbuatan tersebut : a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau b.Halaman 65 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 230/Pat.G/2018/PN SmnMelanggar hak subyektif orang lain, atau c.
287 — 152
;Merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata, dan perluasanpengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan putusanHoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v.Lindembaum, serta pendapat hukum yang disampaikan olehProf. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul HukumPerikatan (Law of Obligation), Pustaka Larasan, Bali, halaman811, maka suatu perobuatan adalah merupakan perbuatanmelawan hukum, apabila memenuhi unsurunsur sebagaiberikut:a.
394 — 230
atau tidak berbuat bertentangandengan kesusilaan maupun sifat berhatihati, Kepantasan dan kepatutanyang ada dalam masyarakat.Pengertian perbuatan melawan hukum, yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata (pasal 1401 BW Belanda) jika hanya ditafsirkan secara sempitmaka Yang dikatakan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatanyang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena UndangUndang .Perbuatan melawan hukum dalam arti luas bisa dilihat pada putusanArrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919
198 — 68
Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v.Lindenbaum, serta doktrin hukum yang dikemukakan oleh R.Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokokpokok HukumHalaman 54 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Padt.G/2020/PN Pti46.Perikatan, cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994,halaman 75, yang menyatakan sebagai berikut:a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum oranglain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, ataubertentangan dengan kesusilaan
413 — 274
PERBUATAN MELAWAN HUKUM:Majelis Hakim yang mulia, perouatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata merujuk kepada putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 dalamperkara antara Lindenbaum melawan Cohen, dimana suatu perbuatan dapatdikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebutmemenuhi kriteriakriteria sebagai berikut:1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; atau2. perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain ; atau3.
118 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya kerugian bagi korban;e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;Bahwa, sejak tahun 1919 dengan adanya putusan HogeeRaad dankemudian diadopsi oleh Mahkamah Agung RI sebagai Yurisprudensi,pengertian unsur perbuatan tersebut melawan hukum diartikan dalam artiyang luas, yaitu meliputi:Perbuatan yang melanggar Undangundang yang berlaku;Dan, yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Perbuatan yang bertentangan
90 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa, pengertian melawan hukum sebagaimana yang Majelis HakimJudex Facti jelaskan dalam putusannya pada halaman 73 yaitu tahun 1999, Hoge Raad Belanda melalui Arrestnya tertanggal 31Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artianluas dan sampai sekarang telah menjadi Yurisprudensi dalamPeradilan di Indonesia, bahwa yang dinamakan perbuatan melawanhukum ialah perbuatan yang meliputi:1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2.
171 — 138
Pelaku menyadari pula bahwa saranayang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatanyang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.Sedangkan mengenai keuntungan sebagai tujuan, berarti keuntungan yangdiharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.Bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum, menurut Yurisprudensi (ArrestHooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut : Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu
Pembanding/Penggugat VIII : HADIATUN
Terbanding/Tergugat : PT KIDECO JAYA AGUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : DIDIN DIDAYADI
Turut Terbanding/Penggugat III : NOR HIDAYAT, SE.,Msi.
Turut Terbanding/Penggugat IV : NOOR SUSILAWATI, S.St.
Turut Terbanding/Penggugat V : NOR SUMIATI
Turut Terbanding/Penggugat VI : NURUL WAHIDAH
Turut Terbanding/Penggugat VII : LUSSY MARLIA SARI
Turut Terbanding/Penggugat IX : HAMPIUN
Turut Terbanding/Penggugat X : SYAMSUDIN MAULANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : BADRIANSYAH
Turut Terbanding/Penggugat XII : PUSAIDI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SYAMSURI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : ARIPINSYAH
Turut Terbanding/Penggugat XV : JUMIATI
153 — 77
milikPenggugat Rekonvensi yang sah serta melanggar hak subyektifPenggugat Rekonvensi yang seharusnya dihormati oleh Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi;Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi dengan caramengganggu, menghalanghalangi bahkan merintangi/melakukanpenyetopan kegiatan usaha pertambangan Penggugat Rekonvensi dapatdikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh UU No. 4 Tahun2009 Tentang Minerba, khususnya pada Pasal 162.Sesuai dengan Hoge Raad Dalam Arrest 31 Januari 1919
171 — 106
Namun berdasarkanYurisprudensi dalam perkara Lindenbaum Cohen di negeri Belanda padatahun 1919 telah ditentukan 4 ( empat ) macam kriteria perouatan melawanhukum yakni:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tata susila;4.
174 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa posita point 19, sebagai berikut:Bahwa menurut Hoge Raat Tahun 1919, Perbuatan Melawan Hukumdiartikan sebagai berikut : Bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku; Melanggar subjektif orang lain; Melanggar kaedah tata susila; Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hatihati yangharus dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakatatau terhadap harta benda orang lain;Bahwa dahulu posita point 18, menjadi posita point 20;Bahwa dahulu posita point 19, menjadi posita
63 — 18
Moeljatno, SH, dalam bukunya Asasasas HukumPidana, bahwa "formulering VOS tersebut dipengaruhi oleh Arrest HRNederland Tahun 1919 yang terkenal dengan nama Lindenbaum CohenArrest.
HDM Tampubolon, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Harjianto
93 — 57
Yang menjadi sandaran ialahsejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwatentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atauakibatakibatnya) yang mungkin terjadi.Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan(gradasi) yang pertama yaitu si pelaku/ Terdakwa itu) sudahmempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatanbeserta akibatnya.Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31Desember 1919 tentang Pasal 1364 BW mengenai pengertian"tindakan
176 — 302
Menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919,suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila:Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Dpk1. Melanggar hak orang lain, atau2. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, atau3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau4.
DIAN NOVITA, SH
Terdakwa:
ADE LIANSYAH Bin MUSLIMIN
43 — 7
dengan menguntungkan diri sendiri atauorang lain adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar si pelakuatau orang lain memperoleh keuntungan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkaraa quo, Majelis mengartikannya sebagai berikut berdasarkan Arrest Hooge Raadyaitu: Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: melawan hukum harus ditafsirkansebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ataumelanggar hak orang lain Arrest HR 31 Januari 1919