Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2);Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanyakeinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan besertaHalaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN.Pblakibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknyasebagai maksud, sadar

,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat;Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukanbahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkanharus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, dimanapersyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk sediaan farmasi yangberupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakopeatau buku standar

Menyatakan Terdakwa DEDY PRIYONO bin SURADItelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat yang harus memnuhi standar mutu pelayananfarmasi yang ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintahmelanggar Pasal 196 Undangundang RepublikIndonesia No. 36 Tahun 2009

Banjarbaru Utara, KotaBanjarbaru. atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerahHukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obat dextrosebanyak 318(tiga ratus delapan belas) biji, 1445(seribu empat ratus6empat puluh lima) butir obat carminofein atau jumlah sekitar itu.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 196 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani,dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan danmenanggapi keterangan saksisaksi serta dapat menanggapi pertanyaan yangdiajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaMajelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;Tentang unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

pil doubel L tersebut dengan maksud dan tujuan untuk melayanitemanteman terdakwa dan untuk mendapatkan keuntungan.Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian dandi dalam menyimpan, memiliki serta menjual Pil LL tersebut terdakwa tidakmempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaMajelis berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya danberjanji tidak mengulangi lag ;Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupasurat keterangan dari Dealer HARI MOKAS yang isinya menerangkan bahwaharga pasar / harga standar untuk 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha JupiterNomor register kendaraanN 6820 ES warna hitam tahun 2007 apabila disertalSurat surat yang lengkap dan sah (STNK dan BPKB) adalah berkisar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah

motor tersebut pada tahun 2015 (jam, hari,tanggal dan bulan lupa) dari teman terdakwa yaitu saksi Mustofa Bin Hadhoridengan harga Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertaiBPKB hanya STNK asli, yang saat itu transaksi jual beli sepeda motor tersebutterjadi di rumah saksi Mustofa Bin Hadhori yang beralamat di Desa Kidal RT. 41RW. 04 Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ;Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan dari Dealear motorHari Mokas yang menerangkan harga pasar / harga standar

tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa awal dari perbuatan Terdakwa adalah diawali denganperbuatan saksi Mustofa Bin Hadhori (pleger) yang memperoleh sepeda motortersebut dari saudara Fauzan (alm) untuk melunasi hutang dengan harga yangtidak layak dan tanpa disertai suratsurat kepemilikannya, sehingga meskipunpelaku utama adalah saksi Mustofa Bin Hadhori namun tindakan Terdakwayang tidak lagi mengecek kejelasan sepeda motor tersebut dan membayarharga yang disepakati ternyata dibawah harga standar

Ikhlas Kelurahan Labuh Baru TimurKecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Riau , atau pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru,percobaan untuk melakukan kejahatan bila maksud sipembuat sudah nyatadengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesaihanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, setiaporang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Ali memproduksi menjual /mengedarkan berupa Narkotika jenis pilekstasy yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiatatau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memenuhi peraturan BPOM No 34tahun 2018 tentang Pedaman cara Pembuatan Obat yang baik (CPOB) danjuga tidak terdaftar didalam buku farmakope Indonesia atau buku standarlainnya yang diatur oleh Menteri Kesehatan, terdakwa mengakui mendapatkanperalatan membuat dan pencetak Narkotika jenis pil ekstasy dari saksi Arif FauziAls Arip

legal harus jelas dosis, kegunaan/khasiat, izinproduksi, dan izin edar termasuk cara pembuatan obat yang baik dan carapengedaran obat yang baik.Bahwa Berita Acara contoh pengujian Barang Bukti Nomor : 080/BPKOM/IV/21tanggal 23 April 2021 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Balai BesarPengawas Obat dan Makanan Jakarta.Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.Bahwa terdakwa selaku pemilik mengaku mengetahui tidak boleh menjual/mengedarkan produk pil ekstasy tersebut, memenuhi standar

besar farmasi , kepada lembaga pendidikanguna kepentingan ilmu pengetahuan;Bahwa benar Narkotika yang termasuk Golingan I hanya di gunakan untukilmu pengetahuan yaitu di laboratorium dan tidak dapat diperjualpergunakan untuk medis atau pengobatan;Bahwa benar Narkotika yang termasuk dalam golongan I tidak dapatdipergunakan untuk pengobatan, Narkotika golongan I hanya dapatdipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;Bahwa benar serbuk sabu tidak dapat disebut sebagai obat karena tidakmemenuhi standar

Bahwa benar serbuk sabu tidak dapatdisebut sebagai obat karena tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan farmakope Indonesia dan buku standar lain.

.;> Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 17.00WIB, saksi kembali ke rumah dari kegiatan berkebun denganmengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra FitS warna HitamSilver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF dan langsung memarkir sepedamotor tersebut di Samping teras rumah dengan posisi standar 1menghadap dapur, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah untukberistirahat.

;Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Srl> Bahwa dari keterangan saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARIJUARA SIBURIAN pada hari Senin tanggal 31 Desember 2017 sekirapukul 17.00 WIB, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARASIBURIAN kembali ke rumah dari kegiatan berkebun denganmengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra FitS warnaHitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF dan langsung memarkirsepeda motor tersebut di samping teras rumah dengan posisi standar 1menghadap dapur,

Mandiangin Kab.Sarolangun;> Bahwa dari keterangan saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARIJUARA SIBURIAN pada hari Senin tanggal 31 Desember 2017 sekirapukul 17.00 WIB, saksi TUMBUR RIO SIBURIAN ANAK DARI JUARASIBURIAN kembali ke rumah dari kegiatan berkebun denganmengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra FitS warnaHitam Silver dengan Nomor Polisi : BK 4235 ZF dan langsung memarkirsepeda motor tersebut di samping teras rumah dengan posisi standar 1menghadap dapur, selanjutnya saksi TUMBUR RIO

tahanan;

Jember atau pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 23 September 2018sekitar jam 17.00 Wib terdakwa RAHMAT WAHYUDI Als YUDI BinAHMAD HERI JAELANI telah membeli obat jenis Trex kepada LUIS(daam lidik

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut:Ad. 1.

memperhatikan rumusan unsur pasal di atas makaunsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilin salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktayuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Kriminalistik POLRI Cabang Palembang NomorLAB : 109/BSF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh KombesPol NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan bahwa:1.Barang Bukti tersebut diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan(home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 9mm modifikasi dan kaliber 38 special serta 5.56 mm yang dimodofikasi.SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.2.Barang Bukti tersebut diatas (PB) adalah amunisi senjata api (pelurutajam) standar

Forensik POLRI Cabang Palembang Nyoman Sukena,S.IK yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadapbarang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis patahan, yangselanjutnya disebut senjata api bukti (SAB) dan 1 (satu) butir peluru kaliber 9mm yang selanjutnya disebut peluru bukti (PB) disimpulkan bahwa barang buktiSAB adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan, SABdapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti PBadalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar

pokoknyamenerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) pucuk senjata apirakitan jenis patahan, yang selanjutnya disebut senjata api bukti (SAB) dan 1(satu) butir peluru kaliber 9 mm yang selanjutnya disebut peluru bukti (PB)disimpulkan bahwa barang bukti SAB adalah senjata api genggam rakitan (homeHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Pbmmade) jenis patahan, SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untukmenembak dan barang bukti PB adalah amunisi senjata api (peluru tajam)standar

.- 1 (satu) bundel Standar Dokumen Pengadaan Nomor : 01.2/aldok/APBD/2011 tanggal 30 Maret 2011 untuk Pengadaan Alat Kedokteran Umum Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan RSUD Banjarmasin TA.2011.- 37.5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Nomor : 188.4/0122/Kep-KUM/2010 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa serta Pengelola Teknis di RSUD Ulin Banjarmasin yang bersumber APBN dan APBD TA.2011.- 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalsel

Menetapkan dokumen pengadaan,yaitu :Panitia telah menetapkan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasadengan Pascakualifikasi sesuai surat Nomor : 01.2/Aldok/APBD/2011tanggal 30 Maret 2011, yang diberikan kepada peserta lelang untuk acuandalam penyusunan dan pemasukan surat penawaran.c.

Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran :Sesuai dengan standar dokumen pengadaan barang/jasa ditetapkanjaminan penawaran/Surety Bond yang dikeluarkan oleh Asuransi sebesarRp.41.192.000. (3 % dari total HPS), surat jaminan penawaran berlaku 57hari kalender dari tanggal 26 April 2011 s/d tanggal 21 Juni 2011 yangditujukan kepada KPA RSUD Ulin Banjarmasin.d.

CV.Internasional, masa berlaku jaminan penawaran mencantumkan82 hari kalender seharusnya sesuai standar dokumen pengadaan57 hari kalender.b. CV.Krens, masa berlaku jaminan penawaran mencantumkan 82hari kalender seharusnya sesuai standar dokumen pengadaan 57hari kalender.Putusan Nomor 39/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 79 dari 129c CV.Melinda Prima Jaya, surat penawaran mengajukan penawaranCatlab seharusnya sesuai standar dokumen pengadaan untukpekerjaan pengadaan peralatan kedokteran umum.d.

CV.Century Medikatama, tujuan jaminan penawaran kepada PanitiaPengadaan seharusnya sesuai standar dokumen pengadaankepada Kuasa Pengguna Anggaran.Adalah barang bukti yang dalam pengadaan alat kesehatan Rumah SakitUmum UlinTerdakwa menyimpulkan bahwa ke4 perusahaan tersebut memenuhipersyaratan admnistrasi karena dokumen administrasi CV. Internasionaldan CV.

Krens dianggap bahwa apabila jaminan penawaran lebih daripada yang ditentukan sesuai standar dokumen pengadaan maka dapatdibenarkan, tetapi untuk CV. Century Medikatama dan CV. MelindaPrimajaya tersangka mengakui karena kurang ketelitian dalam melakukanevaluasi sehingga menyimpulkan memenuhi persyaratan administrasi.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Yatin Bin Marjuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama.1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000,00

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah blok kupon togel yang telah berisikan angka-angka tebakan, 1 buah pulpen merek standar warna biru dan 1 rekap togel yang berisikan angka-angka tebakan yang telah dibeli oleh orang lain kepada terdakwa ;Dirampas untuk dimusnahkan ;- uang tunai sebesar Rp.160.000.-Dirampas untuk Negara ; 6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

sengajamemberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judisebagaimana dalam dakwaan Primair ;Menghukum Terdakwa BREMA SEMBIRING oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;Menetapkan barang bukti berupa : (satu) buah blok kupon togel yang telah berisikan angkaangka tebakan, 1 buahpulpen merek standar

Bahwa peristiwa itu awalnya disebabkan beban rumah tangga yangharus ditanggung Pemohon semakin berat pasalnya Termohon selalu menuntutnafkah yang diluar batas kemampuan Pemohon yang penghasilannya dariHalaman 2 dari 7 halamanbertani namun demikian pada umumnya nafkah dari Pemohon cukup bahkanlebih dari cukup jika hidup dengan standar di desa, namun permintaanTermohon terlalu mulukmuluk yang jelas memberatkan Pemohon ;5.

SOP pengelolaan terminal nomor : 800/6.A /DISHUBI/2019 tertanggalO07 januari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) CaraMelakukan Pemungutan Uang Retribusi Pos TPR Terminal.Penarikan uang retribusi haruslah sesuai dengan jumlah uang yangtertera pada karcis retribusi yang disertai dengan penyerahan karcis retribusikepada pengemudi mobil angkutan barang sebagai tanda telah membayarretribusi.

SOP pengelolaan terminal nomor : 800/6.A /DISHUBI/2019 tertanggalO7 januari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) CaraMelakukan Pemungutan Uang Retribusi Pos TPR Terminal.Penarikan uang retribusi haruslah sesuai dengan jumlah uang yangtertera pada karcis retribusi yang disertai dengan penyerahan karcis retribusikepada pengemudi mobil angkutan barang sebagai tanda telah membayarretribusi.

Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2020/PT PDG SOP pengelolaan terminal nomor : 800/6.A /DISH UBI/2019 tertanggalO07 januari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) CaraMelakukan Pemungutan Uang Retribusi Pos TPR Terminal.Penarikan uang retribusi haruslah sesuai dengan jumlah uang yangtertera pada karcis retribusi yang disertai dengan penyerahan karcis retribusikepada pengemudi mobil angkutan barang sebagai tanda telah membayarretribusi.

Operasional Pemungutan atau SOP); Memungut retribusi Sesuai dengan tarif karcis tapi tidak menyerahkan karcis(tidak sesuai dengan Standar Operasional Pemungutan atau SOP)selanjutnya memberikan kesempatan kepada angkutan barang tersebutuntuk melewati Terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang; Memungut/menerima retribusi di bawah tarif karcis dengan tidak menyerahkan karcis (tidak Sesuai dengan Standar Operasional Pemungutan atauHalaman 70 dari 80 hal.