NGGONDANG Bin SUMINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Maman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

1. Menyatakan terdakwa Imam Muklis Bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Imam Muklis Bin Slamet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti

laporan UPK Bulan September PNPM-MP Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Batulicin Kabupetan Tanah Bumbu. 29. 1 (satu) berkas copy laporan UPK Bulan Oktober PNPM-MP Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Batulicin Kabupetan Tanah Bumbu. 30. 1 (satu) berkas copy laporan UPK Bulan November PNPM-MP Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Batulicin Kabupetan Tanah Bumbu. 31. 1 (satu) berkas copy laporan UPK Bulan Desember PNPM-MP Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Batulicin Kabupetan Tanah Bumbu. 32. 1 (satu) eksemplar copy Standar

Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Masalah & Pinjaman bermasalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 05 Februari 2014. 33. 1 (satu) eksemplar copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Perguliran SPP & UEP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 05 Februari 2014. 34. 1 (satu) eksemplar copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Verifikasi

SPP & UEP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 05 Februari 2014. 35. 1 (satu) eksemplar copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Panduan Prosedur Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 05 Februari 2014. -36. 1 (satu) eksemplar Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Badang Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Batulicin Kabupaten

Tanah Bumbu tanggal 05 Februari 2014.37. 1 (satu) eksemplar Standar Operasional Prosedur Badan Pengawas UPK (BP-UPK) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 05 Febrauri 2014.38. 1 (satu) buku Kas SPP warna hijau. 39. 1 (satu) buku Bank SPP warna hijau. 40. 1 (satu) buku Kas UEP warna merah dan. 41. 1 (satu) buku Bank UEP warna kuning42. 1 (satu) berkas Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas usulan T.A 2013 dan Prioritas & Penetapan Perguliran 12 SPP dan UEP. 10 Januari 2013. 43.

Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Masalah& Pinjaman bermasalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMPd) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 05Februari 2014.1 (satu) eksemplar copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Perguliran SPP & UEPProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd)Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 05 Februari 2014.1 (satu) eksemplar copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Verifikasi SPP &UEP Program

2014.1 (satu) eksemplar Standar Operasional Prosedur Badan Pengawas UPK (BPUPK)Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 05 Febrauri 2014..

Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Masalah &Pinjaman bermasalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMPd) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 05 Februari 2014.1 (satu) eksemplar copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Perguliran SPP & UEPProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) KecamatanBatulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 05 Februari 2014.1 (satu) eksemplar copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Verifikasi SPP & UEPProgram

Dokumen : KODOPRO7, tanggal01032003 111 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar ProsedurOperasi Pembukaan Rekening Giro No. Dokumen SOPDOPR07.01, tanggal 01032003112 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar ProsedurOperasi Penerimaan Data Nasabah Baru No. Dokumen SOPDOPR05.01, tanggal 01092003113 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar ProsedurOperasi Pemeliharaan Data Nasabah No.

Dokumen SOPDOPR05.02, tanggal 01052003114 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar ProsedurOperasi Pembukaan Rekening Deposito Berjangka No. DokumenSOPOPSD08.01, tanggal 03012011115 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar ProsedurOperasi Perpanjangan Deposito Berjangka No. Dokumen SOPOPSD08.02, tanggal 03012011116 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar ProsedurOperasi Pencairan Bunga Deposito Berjangka No.

Dokumen : KODOPR07, tanggal 01032003 111 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar Prosedur OperasiPembukaan Rekening Giro No. Dokumen SOPDOPR07.01, tanggal 01032003112 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar Prosedur OperasiPenerimaan Data Nasabah Baru No. Dokumen SOPDOPR05.01, tanggal 01092003113 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Standar Prosedur OperasiPemeliharaan Data Nasabah No.

Sungguhsungguh ingin menikah,menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, danSiap bertanggung jawab lahir batin; Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmendan iktikad Sungguhsungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anakPemohon dan calon suaminya tersebut, dan masyarakat lingkungan sekitarpun dapat menerima rencana peristiwa perkawinan tersebut;Menimbang, bahwa fakta tersebut telah jelas mengungkap umur anakPemohon dan calon suaminya yang masih di bawah standar

Dan untuk melaksanakan perintahperkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (muqayyad) oleh suatu ataubeberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (al baah) dalamberbagai dimensinya;Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usiakawin bergulir seputar standar akil baligh dan tidak berdiri sendiri sebagaisebuah tema pokok syariat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pengadilan dalam hal inihakim pemeriksa perkara, cukup memaknai alasan dispensasi kawin sebatasdalam pengertian adanya faktor pendukung kesiapan, kematangan pendidikandan mental, kesehatan, dan kesungguhsungguhan dari kedua belah pihakdalam standar yang proporsional;Menimbang, bahwa meski demikian, ketentuan usia kawin yang diaturdalam UndangUndang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalamrangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi

Kesehatan.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa TOFANI Alias CEPOT Bin NATA, pada hari Jumat tanggal 26Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Juli tahun 2019, bertempat di teras rumah Desa Arjasari Blok A Rt. 01 Rw.01 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaktidaknya di tempatlain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar

AdeSopyan yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yang didugamenjual serta mengedarkan obatobatan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan memiliki ijin edar ;Bahwa pada hari Jum,at, tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 19.30 WIB.bertempat di teras rumah Terdakwa, di Desa Patrol Blok A Rt. 001 Rw. 001,Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu ;Bahwa sewaktu melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di terasrumahnya di Blok A Rt. 001 Rw. 001 Desa Patrol ;Bahwa saksi bersama rekan Sdr.

YusupSutanto yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yang didugamenjual serta mengedarkan obatobatan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan memiliki ijin edar ;Bahwa pada hari Jum,at, tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 19.30 WIB.bertempat di teras rumah Terdakwa, di Desa Patrol Blok A Rt. 001 Rw. 001,Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu ;Bahwa sewaktu melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di terasrumahnya di Blok A Rt. 001 Rw. 001 Desa Patrol ;Bahwa saksi bersama rekan Sdr.

tentangKesehatan.ATAUKedua:Bahwa Terdakwa ALEX YUDO PRAYUGO bin SADI pada hari Rabutanggal 11 April 2018 sekira jam 23.30 wib, atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan April pada tahun 2018, bertempat di sebuah Warnet beralamatdi Dusun Gesing Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atausetidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalahbahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendakiserta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

beratnetto 2,370 gram milik terdakwa ALEX YUDO PRAYUGO bin SADI disimpulkanbahwa barang bukti dengan Nomor: 3789/2018/NOF adalah benar tablet denganbahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidaktermasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas MajelisHakim berpendapat bahwa unsur hukum " Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

. : 418/Pid.B/2015/PN.Pbu1010Bahwa yang menyerahkan uang sebesarRp. 4.000.000, (empat juta rupiah) keSaudara FAHMI adalah Terdakwa sendiri;Bahwa harga pasaran atau standar hargasepeda motor tersebut sekitarRp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah)sampai dengan Rp. 13.000.000, (tigabelas juta rupiah);Bahwa alasan Terdakwa membeli sepedamotor tersebut karena harganya murah dansebelumnya Terdakwa sudah mengetahuijika sepeda motor tersebut didapat darihasil kejahatan oleh Saksi FAHMI;Bahwa Terdakwa membeli

Mesin : 3C11074810;e Bahwa benar sepeda motor tersebut masih Terdakwa pakai sendiri sebelumTerdakwa jualbelikan;e Bahwa benar pada waktu Saudara FAHMI tidak ada membuat Surat TandaTerima atau Kwitansi dan tidak dilengkapi surat surat kendaraan yaitu SuratTanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor(BPKB);e Bahwa benar yang menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah)ke Saudara FAHMI adalah Terdakwa sendiri;e Bahwa benar harga pasaran atau standar harga sepeda

Menthobi Raya, Kab.Lamandau (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam tersebut milikSaudara berupa FAHMI dan yang membeli Terdakwa sendiri dan Terdakwa membeliseharga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah);Menimbang, bahwa harga pasaran atau standar harga sepeda motor tersebutsekitar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 13.000.000, (tigabelas juta rupiah);Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karenaharganya murah dan sebelumnya Terdakwa sudah

2015 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktuyang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di JalanBasuki Rahmad RT. 03 RW. 07 Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediriatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimanamaksud pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor : 36 tahun2009, sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut: Barang siapa Dengan sengaja Tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

Menyatakan Terdakwa MOHAJI BIN ROSIM tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DANKEWENANGAN MENGEDARKAN' SEDIAAN FARMASIYANG TIDAKSESUAI DENGAN STANDAR DAN ATAU MUTU, KHASIAT DANPERUNUTUKANNYA , sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;2.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut = akandipertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1 Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyekhukum selaku pemangku hak = dan kewajiban yang dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yangdisangka atau didakwa sebagai pelaku

sebagai sebagai subjek dari peristiwapidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa danmengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjutmengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatanperbuatansebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsurbarangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN PsrMenimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dimana pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar

mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa standar mutu pelayanan farmasi dimaksudsebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009tentang Pekerjaan Kefarmasian yang moeliputi pembuatan termasukpengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahanobat dan obat tradisional;Menimbang

Kediri atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili "dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat(2) dan ayat (8) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan

, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat, yang ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan yang ditetapbkan dengan PeraturanPutusan Nomor 488/Pid.Sus/2017/PN Gpr.

tablet dengan bahanaktif Trineksifenidil HC1 yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidaktermasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obatkeras; Bahwa barang bukti pil berwarna putih dengan logo LL sebanyak 14.980(empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh) butir dalam plastik kresekwarna hitam tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat dan tidakboleh diedarkan karena sediaan farmasi tersebut dalam kemasannya tidakada tanda atau labelnya, sehingga tidak memenuhi standar

kamar tidur rumahterdakwa.Menimbang, bahwa pil jenis LL yang dijual oleh terdakwa adalahtermasuk sebagai sediaan farmasi yang berupa obat (positip mengandungtrihneksifenidil HCl) yang termasuk dalam daftar obat keras;Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan juga terbuktibahwa pil jenis LL yang diperoleh terdakwa dari MJ lalu dijual olehterdakwa kepada SUMO dan MUNIR tidak boleh diedarkan karenasediaan farmasi tersebut dalam kemasannya tidak ada tanda ataulabelnya, sehingga tidak memenuhi standar

Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akanmengulagi perbuatannya lagi.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum jugatelah mengajukan barang bukti berupaa. 4 (empat) lembar foto coppy suratorder, 1 (satu) eksemplar buku kerjaCap Glatik kembar yang didalamnyaterdapat catatan buku penjualan, 15(lima belas) lembar nota penjualan/regular, 8 (delapan) lembar notapenjualan/ standar elektronik (BSE)dan 3 (tiga) lembar nota return.b.

Barang bukti berupaa. 4 (empat) lembar foto coppy suratorder, 1 (satu) eksemplar buku kerjaCap Glatik kembar yang didalamnyaterdapat catatan buku penjualan, 15(lima belas) lembar nota penjualan/regular, 8 (delapan) lembar notapenjualan/ standar elektronik (BSE)dan 3 (tiga) lembar nota return.b.

dijalaniterdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yangdijatuhkan.Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan cukupalasan untuk dilakukan penahanan maka mengingat pasal 193 : 2KUHAP terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalamtahanan.Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupaa. 4 (empat) lembar foto coppy suratorder, 1 (satu) eksemplar buku kerjaCap Glatik kembar yang didalamnyaterdapat catatan buku penjualan, 15(lima belas) lembar nota penjualan/regular, 8 (delapan) lembar notapenjualan/ standar

Menyatakan barang bukti berupaa. 4 (empat) lembar foto coppy suratorder, 1 (satu) eksemplar buku kerjaCap Glatik kembar yang didalamnyaterdapat catatan buku penjualan, 15(lima belas) lembar nota penjualan/regular, 8 (delapan) lembar notapenjualan/ standar elektronik (BSE)dan 3 (tiga) lembar nota return.b. Barang bukti yang disita dari SaksiMOHAMMAD NATSIR, SE, MM, berupa1 (satu) lembar surat Tugas No.: 24/ST KDW/VI/2010,tanggal 10 Juni 2010, 1 (satu) lembar kwitansitertanggal 13.

.-1 (satu) Exampar poto copi Standar Operasional Prosedur Deposito PT BPR Salido Empati.-1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Komisaris PT BPR Salido Empati Painan Pesisir Selatan No. 08 / Kom / BPR-SE / IV / 1996 Tanggal 01 April 1996.-1 (satu) lembar Surat Keputusan No.02 / DIR / BSE / 2007 Tanggal 23 Januari 2007 Tentang Standar Operasional Prosedur PT BPR Salido Empati.-1 (satu) lembar Surat Pernyataan BPR Salido Empati tanggal 23 Oktober 2010.

No : 004 / DIRBSE / / 2008Tanggal 10 Januari 2008 Tentang Struktur,Personalia, Uraian Tugas Organisasi PT BPRSalido Empati yang telah disahkan poto copisesual dengan aslinya.18) 1 (satu) Exampar poto copi StandarOperasional Prosedur Deposito PT BPR SalidoEmpati.19)1 (satu) lembar Surat Keputusan DewanKomisaris PT BPR Salido Empati PainanPesisir Selatan No. 08 / Kom / BPRSE /IV / 1996 Tanggal 01 April 1996.20)1 (satu) Jlembar Surat Keputusan No.02 /DIR / BSE / 2007 Tanggal 23 Januari 2007Tentang Standar

Bahwa berhubung karena personil yang mengisi jabatanKhasanah dan teller tersebut tidak ada maka dalampelaksanaan tugas khasanah dan teller dipegang langsungoleh terdakwa; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor02/DIR BSE/I/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentangStandar Operasi Prosedur (SOP) PT BPR Salido EmpatiPutusan No: 55/Pid.B/2011/PN.Pin. hlm. 7 dari 64disebutkan bahwa Standar Operasi Prosedur PembukaanDeposito Tunai adalah1.

Selanjutnya terdakwamengambil sendiri blanko bilyet deposito yang disimpan padaKhazanah bank dan diketik serta ditandatangani sendiri olehterdakwa, kemudian terdakwa memberikan bilyet depositokepada nasabah sesuai dengan nominal setorannya yang telahada tandatangan kuasa bank dan telah adastempel bank.Seharusnya yang menyerahkan bilyet deposito kepada nasabahberdasarkan Standar Operasi Prosedur (SOP) PembukaanDeposito Tunai PT BPR Salido Empati adalah petugaspelayanan, bukan teller.Bahwa dana setoran

Nasabah Deposito di BPR Salido Empati;Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkantelah menerima uang setoran Deposito milik ELYA SUSANTI yangdiserahkan oleh MELISA GUSMAN;Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan danketerangan Saksi Saksi di persidangan tersebut, membuktikanbahwa Terdakwa telah menerima uang setoran Deposito dantelah pula menyerahkan bilyet Deposito, namun Saksi saksitersebut pada kenyataannya tidak tercatat sebagai NasabahBPR Salido Empati;Menimbang, bahwa berdasarkan Standar

SE sebagai Kepala BagianKas PT BPR Salido Empati, yang telah disahkan poto copisesuai dengan aslinya. 1 (satu) Examplar poto copi Surat Keputusan No : 004 /DIRBSE / / 2008 Tanggal 10 Januari 2008 TentangStruktur, Personalia, Uraian Tugas Organisasi PT BPRSalido Empati yang telah disahkan poto copi sesuaidengan aslinya. 1 (satu) Exampar poto copi Standar Operasional ProsedurDeposito PT BPR Salido Empati. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dewan Komisaris PT BPRSalido Empati Painan Pesisir Selatan No.

Bahwa lokasi pertambangan yang dikerjakan oleh Terdakwabersama anak buahnya tidak memenuhi standar keamanan kerja karena lokasitersebut adalah tanah bekas yang sudah pernah dikerjakan oleh orang lainsehingga rentan terhadap bahaya longsor, selain itu Terdakwa dalam usahamenjalankan pertambangan emas tidak memenuhi standar Keselamatan Kerjadan Kesehatan Kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriPertambangan dan Energi No. 55.K / 26/ N.PE/ 1995), yaitu :1.

Barang bukti tersebut pada Bab butir 2 di atas (PB) adalah amunisisenjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm. PByang diuji masih aktif dan dapat meledak.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut : Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul04.00 Wib bertempat di Desa Parit Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan llirsaksi M. Azhil Bin Hidayat, Saksi M.

Barang bukti tersebut pada Bab butir 2 di atas (PB) adalah amunisisenjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 mm.

Menyatakan Terdakwa IBNU FACHRU ROZI als BENU BinMOKHAMAD SURADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan danmutu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 UU R.I.No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakwaan JaksaPenuntut Umum.2.

Jombang atau setidaktidaknya padaSuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatanterdakwa tersebut dilakukan dengan caracara antara lain sebagaiberikut:e Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira jam12.30 WIB terdakwa IBNU bertemu

tanggal 02 April 2012, sekira pukul 05.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu lainnyaantara bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2012, di Dusun Kenton RT.01 RW.033Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang sebagaimana pasal 84 ayat(2) KUHAP Pengadilan negeri Kediri berwenang mengadili atau setidaktidaknya ditempatlainnya yang masih beradfa didaerah hukum pengadilan Negeri Kediri, tidak memilikikeahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar

melakukan transaksi jual beli pil double L dan telah diperlihatkankepada saksisaksi dan terdakwa, dimana saksi dan terdakwa membenarkannya ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaanTunggal yaitu melanggar Pasal 196 UndangUndang Republik Indonesia No.36 Tahun2009 ;Menimbang, bahwa Pasal 196 UndangUndang No.36 Tahun 2009,mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar