Akta Kuasa Nomor 81 tanggal28 Desember 2007, keduanya dibuat pada I Nyoman Suryawan, sarjana hukum, notaris diKabupaten Badung, sehingga pengalihan / pembaliknamaan sertifikat tersebut hanyauntuk kepentingan peminjaman dana di Bank BCA saja, dan apalagi Penggugat saat itu1112131415tidak menerima wang pembayaran penjualan tanah tersebut selain sebagaimana rinciandiatas ;Bahwa tindakan Tergugat telah melakukan pengalihan tanah tersebut diatas, telahdidasarkan pada itikad buruk baik adanya kesesatan (dwaling

Sehingga alasanPenggugat yang mendalilkan bahwa pembalikan nama sertifikat hanya untuk kepentinganpinjam nama adalah hal yang mengadaada dan semata hanya upaya Penggugat untukmencoba kembali mengambil asset yang telah dimiliki oleh Tergugat yang perolehannyatelah sah sesuai prosedur aturan yang berlaku.6 Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat sebagaimana pada poin 11 dalam suratgugatannya adalah sangat berlebihan, justru Penggugatlah yang beritikad buruk dengankesesatannya ( dwaling ), paksaan ( dwang

Sehingga dari situ sangattampak gamblang siapa yang telah beritikad buruk dengan kesesatannya ( dwaling ),dengan paksaan ( dwang ) ingin mengambil alih aset yang bukan miliknya lagi dengancara penipuan ( bedrog ) setelah SHM nomer 1571/Desa Bugbug, KabupatenKarangasem tersebut diselesaikan oleh Tergugat sehingga tidak jadi disita oleh BankDanamon.7 Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana pada poin 12 ( duabelas ) suratgugatan sebagai bukti bahwa Penggugatlah yang nampak melakukan upaya

Yangoleh Tergugat diakui sebagai miliknya dan/atau telah melakukan pengalihan tanahtersebut diatas, yang didasarkan pada itikad buruk baik adanya kesesatan (dwaling),paksaan (dwang), Penipuan (bedrog), dan juga penyalahgunaan keadaan baik karenakeunggulan ekonomi dan kejiwaan, sehingga Penggugat berhasil telah mengalihkantanah dan bangunan tersebut berdasarka Akta Ikatan Jual Beli Nomor 80 tanggal 28Desember 2007 dan Akta Kuasa Nomor 81 tanggal 28 Desember 2007.

JPU hingga tahun 2010.Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya adalah sangatberlebihan, justru Penggugatlah yang beritikad buruk dengan kesesatannya ( dwaling ),paksaan ( dwang ), penipuan ( bedrog ) dengan mengajukan gugatan terhadapkepemilikan atas SHM nomer 1571/Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem kePengadilan Negeri Amlapura.

Baban(Pembanding/semula Penggugat) sehingga terhadap segala perlihan hak ObjekSengketa dari atas nama Pemohon banding kepada Termohon banding yangdibuat atas dasar Melawan Hukum (DWANG DWALING BEDROG) dari ParaTerbanding/semula Terguggat kepada pembanding/semula Penggugat makaHalaman 61 dari 96 Putusan Nomor 520/PDT/2019/PT.BDG.demikian haruslah dinyatakan TIDAK SAH DAN SEHINGGA MENURUTHUKUM HARUS DINYATAKAN BATA.4.

BEDROG).Bahwa, mengenai syarat sah nya perjanjian dalam hal ini terhadapPejanjian Jual beli dan Perpindahan Objek Sengketa adalah sebagaiamanadalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mana salah satu syarat terpentingnyaadalah KATA SEPAKAT , sedangkan Sepakat yang menajdi syarat sahnyaperjanjian atau perikatan menurut Pasal 1321 KUHPerdata tidak didasariatas halhal: Kehilafan ( dwaling ) Paksaan ( geveld ) Penipuan ( Bedrog )Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 520/PDT/2019/PT.BDG.Bahwa, oleh karena Peralihan

Bahwa Para Pembanding mendalilkan peralinan hak atas tanah (Sengketa)dalam perkara ini merupakan peralihan hak yang cacat hukum karenadilakukan secara melawan hukum dengan adanya dwang, dwaling, bedrog,NAMUN tidak ada satu pun keterangan saksi yang diajukan ParaPembanding di depan persidangan tingkat pertama yang bernilai sebagaialat bukti saksi, karena tidak ada satu pun saksi yang melihat langsungataupun mendengar langsung mengenai peristiwa dwang, dwaling, bedrogdalam peralihan hak atas tanah

Kehilapan (Dwaling) ;2. Paksaan (Dwang) dan3. Penipuan (Bedrog) ;Menimbang, bahwa dalam perkembangannya cacat kehendak juga dapatterjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan = (misbruik vanomstandigheiden).

Apakah benar peralinak Hak Atas Tanah para Pembanding semulapara Penggugat didasarkan adanya peralihan yang cacat hukumkarena adanya cacad kehendak atau dwang, dwaling dan bedrogatau misbruik van omstandigheiden?2. Apakah benar adanya take over hutang sekaligus jaminan Hak atastanah nya harus beralih kepada yang menjamin ( para Terbandingsemula para Tergugat) ?

Syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :I Kesepakatan para pihak dalam perjanjian ;II Kecakapan para pihak dalam perjanjian ;III Suatu hal tertentu ;TV Suatu sebab yang halal ;Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang membuatperjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada paksaan,kekhilafan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog).

Syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :a Kesepakatan para pihak dalam perjanjian ;b Kecakapan para pihak dalam perjanjian ;c Suatu hal tertentu ;d Suatu sebab yang halal ;Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang membuatperjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada paksaan,kekhilafan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog).

Oleh hukumumumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidakterjadinya salah satu unsurunsur sebagai berikut.a) Paksaan (dwang, duress)b) Penipuan (bedrog, fraud)c) Kesilapan (dwaling, mistake)Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa katasepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh denganpaksaan atau penipuan;Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berartibahwa kedua pihak haruslan mempunyai kebebasan kehendak.

Kesilapan (dwaling);2. Didalam perjanjian terjadi unsur paksaan (dwang);3. Penipuan (bedrog);4. Penyalahhgunaan keadaan (misbruik van omstandigheiden)maka terhadap perjanjian tersebut tidak terpenuhi syarat kesepakatankehendak.;. Bahwa ketentun pasal 1320 mengenai kecakapan bertindak tidak terpenuhidalam perjanjian tersebut, dikarenakan hanya dilakukan oleh Tergugatsendiri tanpa adanya keterlibatan dari para hali waris yang lainnya, sehingga Halaman 9 dari 15 hal.

sebagai bukti untuk menilai tingkah laku atau sifat burukPenggugat/Terbanding yang tidak perhatian terhadap anak Penggugat danTergugat bernama Alreescha Qienzi, sehingga pertimbangan Majelis HakimPengadilan Agama Ambon tersebut hanya berdasarkan asumsi yangsubyektif yang sama sekali tidak berdasarkan pada alasan hukum yangtepat;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambontersebut suatu bentuk kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karenatelah tidak mempertimbangkan fakta (fietelijkke dwaling

) sehinggaHal 3daril7 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Abpertimbangan tersebut adalah tidak tepat secara hukum (dwaling omtrent hetrecht) baik dilihat dari sisi peraturan perundangan maupun yurisprudensi.Pada hal maksud dan tujuan Tergugat/Pembanding mengajukan alatalatbukti T1 s/d T4 dan saksisaksi tersebut dalam rangka melumpuhkan dalildan alasan Penggugat/Terbanding untuk mendapatkan hak asuh anak sertamembuktikan bahwa Penggugat/Terbanding adalah sebagai ibu yangbertabiat buruk serta tidak bertanggung

Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian diketemukan keadaan CacatKehendak Dalam Perjanjian karena kekhilafan ( dwaling ) dan adanyapenyalahgunaan keadaan ( misbruik Van Omsstandigheden/undueinfluence ) sebagai berikut :3.1. Bahwa Penggugat selaku Direktur CV. INDO ARAB INTERPRISEberkedudukan di Kabupaten Kendal yang bergerak di bidang ProduksiBriquette Batok Kelapa sudah menjalankan produksinya jauh harisebelum menjalin kerjasama dengan Pihak Tergugat dan sudahmelakukan pemasaran sendiri ;3.2.

Menyatakan Perjanjian Antara Penggugat dengan Tergugat batal demihukum dan berakhir karena Keadaan Cacat Kehendak DalamPerjanjian karena kekhilafan ( dwaling ) dan adanya penyalahgunaan keadaan ( misbruik Van Omsstandigheden/undue influence ) ;3. Menyatakan tidak sahnya Pelaksanaan Perjanjian terhitung sejakpenetapan ini dibacakan ;4.

Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 3 adalah dalil yang sesat dantidak jelas (obscure libel) dimana dalam gugatannya Penggugatmendalilkan bahwa dalam Perjanjian a quo diketemukan cacat kehendakHalaman 7 dari 29 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Kdldikarenakan Kekhilafan (dwaling) & adanya penyalahgunaan keadaan,bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas secara tegas Tergugattolak & membantahnya;.

Dari keadaan tersebutPenggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan keadaancacat kehendak dalam perjanjian karena kekhilafan (dwaling) dan adanyapenyalahngunaan keadaan (misbruk van omsstandingheden/undueinfluence) dan dalam petitumnya mohon (1) agar dinyatakan Perjanjianantara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum dan (2) menyatakan tidaksahnya perlaksanaan perjanjian terhitung sejak penetapan dibacakan;Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatanPenggugat dengan

Bahwa ada 3 (tiga) alasan untuk pembatalan perjanjian yaitu:1. kekhilafan/kesesatan (dwaling) jo. Pasal 1322K.U.H.Perdata;2. Paksaan (dwang) jo. Pasal 1323, 1324, 1325, 1326, dan13827 K.U.H.Perdata;3. Penipuan (bedrog) jo. Pasal 1328 K.U.H.Perdata;g.

Bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi) karena pengaruhkesesatan (dwaling) dan apabila perjanjian itu dibuat dan sudahdapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian yang demikiandapat dibatalkan suatu tuntutan pembatalan atas kesesatan(dwaling) dapat dipenuhi bila memenuhi persyaratan : HubunganKausal antara kesesatan dan terjadinya perjanjian.Menurut KUH. Perdata suatu perjanjian tidak akan dibuat tanpaadanya pandangan yang sesungguhnya;Dalam perkara a quo, bahwa Sdr.

danbenar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, berdasarkan buktisurat T1 berupa Akta Jual Beli Nomor 60/Sawah Besar tanggal 9 September1993 bahwa Tergugat telah melakukan jual beli atas tanah obyek sengketadengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Sawah Besar di hadapan PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah):Bahwa dalam transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa antara Penggugatdengan Tergugat tidak ditemukan adanya dwang, dwaling

., adalah sah, dan tidak ada buktibahwa jual belli a quo dilakukan dengan adanya dwang, dwaling,bedrog; Bahwa dugaan tentang adanya pemalsuan surat harus dibuktikanterlebin dahulu dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi:ACHMAD MUDHOFIR

No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckryang diatur oleh perjanjian tersebut agar suatu perjanjian dianggap saholeh hukum.Kesepakatan kehendak tersebut dianggap tidak pernah terjadi apabilaperjanjian diadakan atas paksaan (dwang), penipuan (bedrog), ataukesilapan (dwaling).Pasal 1321Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan Jika diberikan karenakekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuanMengenai paksaan (dwang), Pasal 1323 KUH Perdata mengatursebagai berikut :Paksaan yang dilakukan terhadap orang

No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckrtentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut agar suatuperjanjian dianggap sah oleh hukum.Kesepakatan kehendak tersebut dianggap tidak pernah terjadiapabila perjanjian diadakan ataspaksaan (dwang), penipuan (bedrog), atau kesilapan (dwaling).14.3.Pasal 1321Tiadasuatupersetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikankarena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan14.4.Mengenai paksaan (dwang), Pasal 1323 KUH Perdata mengatursebagai berikut :Paksaan yang dilakukan

Kedua belah pihak harus sepakattentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut agar suatuperjanjian dianggap sah oleh hukum.Kesepakatan kehendak tersebut dianggap tidak pernah terjadiapabila perjanjian diadakan atas paksaan (dwang),penipuan (bedrog), atau kesilapan (dwaling).c. Pasal 1321Tiada suatu persetujuan pun mempunyal kekuatan jika diberikankarena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuand.

Kedua belah pihak harus sepakattentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut agar suatu perjanjiandianggap sah oleh hukum (Pasal 1320 KUHPerdata), Kesepakatankehendak tersebut dianggap tidak pernah terjadi apabila perjanjiandiadakan atas paksaan (dwang), penipuan (bedrog), atau kesilapan(dwaling). Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jikadiberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan ataupenipuan. (Pasal 1321 KUHPerdata).

Kesepakatan kehendaktersebut dianggap tidak pernah terjadi apabila perjanjian diadakan ataspaksaan (dwang), penipuan (bedrog), atau kesilapan (dwaling). (Pasa/ 1320KUHPerdata) dan pada Pasal 1321 KUHPerdata, yang berbunyi : Tiada suatupersetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan ataudiperoleh dengan paksaan atau penipuan.Him. 46 dari 56 Put.

Tembak(KM.35) Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tk II Balikpapan,dilakukan sesuai dan menurut cara serta syaratsyarat yang secara formil danmateriel sah menurut hukum tanpa adanya cacat menurut hukum baik yangdisebabkan adanya unsur dwang (paksaan), dwaling (kekhilafan), dan unsurbedrog (tipuan));. Bahwa adapun dokumendokumen pendukung sebagai dasar atau alas hakmemiliki dan menguasai objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletakdi lingkungan wilayah RT.8 Gn.

Bahwa dengan demikian,cukup berdasar dan beralasan hukum bagiPemohon Banding semula Para Penggugat memohon kepada YangMulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk melakukan pemeriksaanulang dan membatalkan putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PN.BPP sertamengadili sendiri perkara a quo;putusan JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MERUPAKANPUTUSANPENGADILAN YANG SESAT,1) Bahwa amar putusan judex facti tingkat pertama merupakan putusanperadilan yang sesat,dengan adanya kesesatan fakta (Feitelijke Dwaling)maupun kesesatan

hukumnya (Dwaling Omtrent Het Recht);2) Bahwa adanya kesesatan fakta (Feitelijke Dwaling) berasal dari faktahukum dalam persidangan yang tentu sangat merugikan PemohonBanding yakni sengaja memasukan/menambah keterangan atau materidiluar fakta persidangan contohnya:Pada halaman 53 putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PN.Bpp bagianatas menyatakan bahwa Pak Darman dan Istrinya dinaikan Haji olehPak Walikota (keterangan Saksi Mananding Abdul Gani) padahalHalaman 34 dari 56 putusan Nomor 157/PDT/2020/PT SMRdalam

(kekhilafan), danunsur bedrog (tipuan), hal mana Bukti T2 peranan walikota Balikpoapansaat itu Asnawi Arbain menandatangani Bukti T2 serta ditandatangani olehCamat Balikpapan Timur dan Lurah Teritip Kecamatan Balikpapan Timur,hal mana menunjukkan bahwa Bukti T2 tidak ada unsur dwang (paksaan),dwaling (kekhilafan), dan unsur bedrog (tipuan) dimana Pak Darmanmenyerahkan secara jelas dan nyata kepada Tergugat;e Bahwa perbuatan Tergugat menerima Penyerahan Sebidang Tanah objekSengketa berdasarkan Surat

objek dalampenyerahan, terjadi kesepakatan anatar Darman sebagai Pihak yangmenyerahkan dan Tergugat sebagai Pihak yang menerima Penyerahanserta Perbuatan Penyerahan objek merupakan kausa / sebab yang halaldan tidak dilarang oleh hukum.Bahwa tindakan tergugat yang memiliki danmenguasai bidang tanah objek sengketa tidak mengandung pelanggaranterhadap kewajiban hukum yang ada pada Tergugat maupun yang adapada Almarhum Darman oleh karena penyerahan tersebut tidakmengandung cacat kehendak kekhilafan (dwaling

(harta lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1311 dan 1312KUHPerdata;Demikian Akta Perdamaian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani olehPARA PIHAK secara sadar, dengan Itikad baik, tanpa ada paksaan, kekeliruandan penipuan (dwang, dwaling dan bedrog) dari pihak manapun serta halhallain yang dapat membatalkan Akta Perdamaian ini;Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut.Kemudian

,tersebut dipertahankan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial tersebut haruslah dibatalkan;Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum di dalam perkara a quo jelastidak mencerminkan tuntutan rasa keadilan dan sangat tidak sesuai dengankeadaan dan fakta yang sebenarnya;Bahwa kekeliruan hukum (rechts dwaling) yang dilakukan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan di dalamPutusannya Nomor 65/Pdt.SusPHI/2016/PN Mdn., tanggal 29 Juni 2016,khususnya

Nomor 96 K/Pdt.SusPHI/2017dasar yang merupakan alasanalasan putusan tersebut yang berhubungandengan amar putusan yang bersangkutan (vide Pasal 195 Rbg/184 HIR danPasal 189 Rbg/178 HIR); Bahwa sebagai konsekuensi dari kekeliruan hukum (rechts dwaling) di dalamperkara a quo, karena Judex Facti salah menerapkan hukum, maka PutusanPengadilan Negeri Medan Nomor 65/Pdt.SusPHI/2016/PN Mdn, tanggal 29Juni 2016, haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat

., tersebut dipertahankan, olehkarenanya putusan Majelis Hakim PHI tersebut haruslah dibatalkan;Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum di dalam perkara a quo jelastidak mencerminkan tuntutan rasa keadilan, dan sangat tidak sesuai dengankeadaan dan fakta yang sebenarnya;Bahwa kekeliruan hukum (rechts dwaling) yang dilakukan Majelis Hakim PHIPengadilan Negeri Medan di dalam Putusannya Nomor 191/PdtSusPHI/2015/PN.Mdn., tanggal 25 Januari 2016, knususnya meliputi penerapandan pelaksanaan hukum, di dalam

Nomor 1065 K/Pdt.SusPHI/2016Rbg/184 HIR dan Pasal 189 Rbg/178 HIR); Bahwa sebagai konsekwensi dari kekeliruan hukum (rechts dwaling) didalam perkara a quo, karena Judex Facti salah menerapkan hukum makaPutusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 191/Pdt.SusPHI/2015/PN.Mdn.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 9 posita gugatan yang menyatakanPerjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki unsure keterbukaandilakukan dengan suatu causa yang tidak halal ;Bahwa perjanjian antar penggugat dan tergugat telah memenuhi persyaratansebagaimana disyaratkan sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan dalamperjanjian tersebut tidak adanya dwang dwaling bedrog tidak melanggar kesusilaandan ketertiban umum, dibuktikan Penggugat oleh Tergugat telah diberi suratsuratyang

Dengan tidak adanya unsure dwang dwaling bedrogdiwujudkan telah berjalan dan sampai beberapa bulan penggugat mengangsurhutangnya kepada Tergugat, meskipun selanjutnya penggugat berhenti tidakmengangsur. Atas dasar hal tersebut maka menurut hukum nomor 2 petitumpenggugat haruslah ditolak ;9. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 10 posita gugatan penggugat, karena,Penggugat telah berasumsi yang keliru terhadap perbuatan hukum yang telahdilakukan penggugat dan Tergugat.

23Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Kuasa Tergugatdalam jawabannya, yaitu sebagai berikut :Bahwaperjanjian antara penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratansebagaimana sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan dalam perjanjiantersebut tidak adanya dwang dwaling bedrog tidak melanggar kesusilaan danketertiban umum, dibuktikan penggugat oleh tergugat telah diberikan suratsuratyang berhubungan dengan perjanjian kredit tersebut yang tentunya telah dimengertioleh penggugat

Adanya unsur kekeliruan/kesesatan (Qualing), kekeliruan/kesesatan tersebutdilakukan dan atau terjadi dalam 2 (dua) hal yaitu adanya KEKELIRUAN/KESESATAN (DWALING) DALAM HAL ORANG/PIHAK (PENJUALNYA) yaituTergugat tidak pernah menunjukkan bukti yang berkenaan dengankepemilikan maupun izin kepada Penggugat, bahkan pada saat pengecekanPenggugat hanya melihat kayukayu milik orang lain dan adanyaKEKELIRUAN/ KESESATAN (DWALING) DALAM HAL OBYEK JUAL BELTyaitu kayu bulat yang diklaim dimiliki dan ditawarkan

oleh Tergugat kepadaPenggugat dengan jenis merbau ternyata tidak qualified karena diketahui padasaat pengecekan jumlahnya tidak ada kayu yang berjumlah 12.000 CBM dantidak ada pula kualitas yang fresh cut/tebangan baru dengan jumlah sebanyak80% dengan usia 1 (Satu) tahun yang berjumlah sebanyak 20%, secara yuridisterbukti adanya suatu kekeliruan/kesesatan (dwaling) terhadap SuratPerjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor: 79/APSPJKB/XV/2003 tanggal 20112003 sebagaimana dimaksudkan yang dimaksudkan dalam

/Pdt/2010, tanggal 25 Maret2011 tersebut adalah berupa :Kekeliruan atas Fakta (FEITELIJKE DWALING, ERREUR DE FEIT) :e Bahwa berdasarkan Fakta Hukum, Judex JurisMahkamah Agung RI. dalam menjatuhkan PutusanKasasi Reg.

Kekeliruan atas Hukum (RECHTS DWALING) :Bahwa Judex Juris dalam menjatuhkan PutusanKasasi Reg. Nomor : 2711 K.

/Pdt/2010, tanggal 25Maret 2011 yang dimohonkan Upaya HukumPeninjauan Kembali ini, selain tidakmempertimbangkan Fakta Fakta yangsesungguhnya benar dan cukup lengkap (Voilleding)dalam Putusannya, juga telah melakukan Kekeliruanatas Hukum (Recht dwaling).Bahwa Kekeliruan atas Hukum (Recht dwaling) yang dilakukan oleh Judex Juris Mahkamah AgungRl. dalam Putusannya yang jatuh pada hari Jumattanggal 25 Maret 2011 Reg. Nomor : 2711 K.

C 1201, Persil 589 KelasS. ditambah dari keterangan Kantor Pertanahan bahwa telah terbit sertifikatatas nama TJIA UN NIO diatas tanah dengan kikitir tanah Letter C 1201 Persil589 Kelas S. hal ini dibuktikan ketika penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I,I dan Ill KONVENSI pada waktu diumumkan tidak ada orang/manusia yangmengajukan keberatan karena memang yang menjual tanah tersebut adalahsipemilik dari tanah tanah dimaksud, sehingga peralihannya sah secara hukumkarena tidak ada unsur dwang, dwaling

jika perbuatan itu melawan (melanggar) hak orang lain, bertentangandengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan kesusilaan,bertentangan dengan kepentingan umum, dan berdasarkan seluruh uraianjawaban Tergugat , Il dan IIl KONVENSI pada point point terdahulu diatasmerupakan uraian peristiwa hukum yang didukung bukti bukti otentik yangmerupakan bukti sempurna, karena kepemilikan dan penguasaan tanahsengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Ill KONVENSI adalah tanpaadanya unsur dwang, dwaling

Bahwa dengan terbitnya sertifikat sertifikat tanah atas nama Tergugat ,Il dan Ill menjadi fakta fakta hukum proses kepemilikan atas tanahtersebut tanpa adanya unsur dwang, dwaling atahu bedrog dan sudahsesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur olehUndangUndang No.5 Tahun 1960, jo. PP No.10 Tahun 1961, jo. PPNo. 24 tahun 1997, sehingga membuktikan Tergugat , Il dan IllKONVENSI tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalammemproses kepemilikan atas tanahtanah sengketa;2.

Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban pada point point diatas sudahsangat jelas dan terdapat fakta fakta hukum yang dapat dibuktikan yaitu :341.4.3.4.Bahwa beralihnya sertifikat sertifikat tanah atas nama Tergugat IV KONVENSImenjadi fakta fakta hukum proses kepemilikan atas tanah tersebut tanpaadanya unsur dwang, dwaling atahu bedrog dan sudah sesuai dengan aturanhukum yang berlaku sebagaimana diatur oleh UndangUndang No.5 Tahun1960

Bahwa Tergugat IV KONVENSI menolak dengan tegas apa yang didalilkan olehPenggugat KONVENSI sebagaimana tertuang dalam posita gugatan pada point 15yang meminta untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa tidak adaalasan maupun dasar hukumnya yang harus mengabulkan, karena kepemilikanterhadap tanah tanah sengketa tersebut sudah melalui prosedur hukum yangberlaku dengan bukti sertifikat tanah yang merupakan akta otentik tanpa adanyaunsur dwang, dwaling atahu bedrog, sehinggga sebagai pembeli

dapat dibenarkan denganpertimbangan pertimbangan sebagai berikutBahwa pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak adabadanarbitrase dan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidakdibenarkan untuk bertindak menjadi arbiter ;Bahwa klausula arbitrase yang disebutkan dalam pasal 12 ayat(2) perjanjian tersebut bersifat contra legem karena tidakHalaman 5 dari 9 halamanPutusan Nomor : 65/PDT/2011/PT.BJMsesuai dengan keadaan sehingga tidak mungkin akanterlaksana ;Bahwa telah terjadi kekhilafan, kekeliruan, kesalahan(dwaling

Muammad Manggus/Tergugat I), adalahperbuatan yang dilarang undangundang, maka akibat ukumnya adalahbatal demi hukum);3 Bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata disebutkan terdapat 3 (tiga) alasan untuk membatalkan perjanjian adalah sebagai berikut:e = =6Kekhilafan/kesesatan (dwaling) Jo. Pasal 1322 KUH Perdata;e@ =6Paksaan (dwang) Jo. Pasal ; 1323, 3124, 1326, 1327 KUH Perdata ;@ ~=Penipuan (bedrog) Jo.

Notaris/PPAT di Bogor antara Penggugat dan Tergugat I dibuatberdasarkan Kekhilafan/kesesatan (dwaling) Jo. Pasal 1322 KUH Perdatadan/atau Penipuan (bedrog) Jo.