Tenggan waktu antara masingmasing tindakan tidakterlalu lama;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yangdiperoleh terdakwa melakukan perbuatannya memang sudah diniatkandimulai karena korban mau saja memberikan uang kepada terdakwayang mengaku sebagai petugas pengawas barangbarang bersubsiditermasuk gas elpiji, Kemudian terdakwa menawarkan bahwa terdakwabisa membantu korban menjadi agen gas elpiji,kkarena memiliki koneksiatau. orangorang dekat di Pertamina pusat, dari kesepakatanpembayaran

Atas tenggan waktu tersebut, ternyata Penggugat tidakmemberikan tanggapan atau tindakan apaapa, oleh karena itu,Penggugat secara hukum telah melakukan wanprestasi,dangugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak, hal ini sesuaidengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung dalamputusan No. 438 K/Pdt/1995, tanggal 30 September 1996 yangisinya sebagai berikut:"Dalam suatu gugatan apabila terbukti bahwa Penggugat yangwanprestasi maka gugatan Penggugat sepanjang mengenaiwanprestasinya pihak lawan harus

Untuk unsur perencanaan itu tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktumerencanakan dan waktu melakukan perbuatan pembunuhan itu.SEBALIKNYA, walaupun ada tenggan waktu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapatdikatakan ada rancangan lebih dahulu secara tenang, ini semua tergantung dari keadaankonkret dari setiap peristiwa.

Menyatakan tenggan waktu Perjanjian Kredit antar Pelawan Eksekusi (Hajjah Ernawati) dengan Terlawan Eksekusi (PT.Bank Ekonomi Raharja Tbk Cabang Pekanbaru) berdasarkan Akte Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 03 September 2007 yang dibuat dihadapan ZULFAKHRI,SH selaku Notaris dan PPAT di Pekanbaru yang masih belum jatuh tempo ;

4. Menetapkan suku bunga kredit antara Pelawan Eksekusi dengan Terlawan Eksekusi ditetap sebesar 12.5 % pertahun sesuai denga Perjanjian kredit semula ;

5.

pasal 3 ayat68( 2 ) Undang undang No. 5 tahun 1986 jo Undangundang No.9 tahun 2004 menyatakan : Jika suatu Badan atau PejabatTata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yangdimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukandalam peraturan perundang undangan dimaksud telah lewat,maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebutdianggaptelah telah menolak mengeluarkan Keputusan yangdimaksud; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwaperhitungan tenggan

Pengadilan Negeri Garut, akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukantanggapan yang pada pokoknya eksepsi kewenangan absolut yang diajukanTergugat dan Tergugat III adalah merupakan ketidakcermatan dalammemahami gugatan Penggugat dengan berdasar pada Pasal 55 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggan

Kbr Bahwa dasarnya adalah setiap orang yang akan mengajukanSertifikat kepihak Kantor Badan Pertanahan (BPN ) haruslahdilakukan Survei serta melakukan pengukuran tanah terlebih dahulu,setelah itu dalam masa tenggan 90 (sembilan puluh hari) kalau tidakada masalah Gugatan, baru sertifikat tersebut bisa diterbitkan olehpihak Kantor Badan Pertanahan (BPN ) seadainya ada masalahataupun Gugatan mengenaisertifikat tersebut maka pihak KantorBadan Pertanahan (BPN ) harus mengembalikannya kebawahyaitu kepada

BirobulliUtara;TENGGANG WAKTU:Bahwa Objek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 14 Juli 2018,oleh karena objek sengketa tersebut telah dibawah ke rumah Penggugatoleh seseorang seruan dari Halija yang mengaku kepada Penggugatbahwa lokasi dan rumah milik Penggugat telah dibeli olen atas namaHalija;Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55, menyebutkan:Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor: 18/G/2018/PTUN.PLGugatan dapat diajukan hanya dalam tenggan

Thn/P.L.L No. 1965 ;2,Tenggan ktu Pengajuan n:Bahwa untuk tenggang waktu pengajuan gugatan ini diajukan disebabkan adanyasurat tembusan dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat I (H.SyarifuddinSembiring, BA) tertanggal 28 Pebruari 2014.

Atas tenggan waktu tersebut,ternyata Penggugat tidak memberikan tanggapan atau tindakan apaapa, oleh karena itu, Penggugat secara hukum telah melakukanwanprestasi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak, halini sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agungdalam putusan No. 488 K/Padt/1995, tanggal 30 September1996 yang isinya sebagai berikut:"Dalam suatu gugatan apabila terbukti bahwa Penggugat yangwanprestasi maka gugatan Penggugat sepanjang mengenaiwanprestasinya pihak lawan

Perbuatanperbuatan itu harus sama atau sejenis3: Tenggang waktu diantara perbuatanperbuatan itutidak teerlalu lama atau tidsk hsrus dalam tenggan waktu yanglamaMenimbang bahwa pengertian tindak pidana yang berlanjut atauberkelanjutan dalam pasal 65 ayat (1) KUHP adalah bahwaserangkaian tindak pidana dimaksud harus memenuhi beberapa syaratutama antara lain:a. Dalam melakukan beberapa perbuatan itu) Terdakwamempunyai hanya satu niat atau kKehendak yang mendasar.b.

Bahwa berkaitan dengan tenggan g waktu mengajukanGugatan,Tergugat menolak dalil Para Penggugat yangmenyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya darianggota panitia dan Ketua Panitia Pengisian Perangkat DesaBunderan yaitu tanggal 11 Agustus 2018, kemudian ParaPenggugat mengirim surat kepada Ketua Panitia PengisianPerangkat Desa Bunderan tanggal 14 Agustus 2018 yang dibalas tanggal 16 Agustus 2018;3.

Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu :Menimbang, bahwa tenggan waktu 90 hari merupakan salah satusyarat yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata untukdapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan TataUsaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaN@

Bahwa Secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalahdapat ditempuh melalui.beberapa cara diantaranya :a Penjadwalan Kembali (rescheduling)Perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran danatau jangka waktu termasuk masa tenggan, baik meliputi perubahanbesarnya angsuran maupun tidak.b Persyaratan Kembali (reconditioning)Perubahan sebagian atau seluruh syaratsyarat kredit yang tidakterbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan ataupersyaratan lainnya sepanjang

TENGGAN WAKT BJEK ATAN DIKETAHUI ;Bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktusebagaimana dianjurkan dalam Pasal 55 UndangUndang RI No. 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat barumengetahui objek gugatan pada tanggal 30 Oktober 2013, yaitu padaSaat Surat tersebut diajukan sebagai bukti Surat pada persidanganperkara Perdata register No. 09/Pdt.G/2013/PNLP di Pengadilan NegeriLUDUK Paka); 220m nn nnn nnn nn nn nnn nnn ne nescence nnC.

.514/PHL/IPHH/HPL.4/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 daan bukti P 30 = T.2 berupa Surat Nomor S.911/SEKJEN/ROKEU/SET.0/8/2016 tanggal 4 Agustus2016 permohonan Penggugat telah ditolak;Menimbang, bahwa Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat dalambantahannya menyatakan bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) PeraturanMahkamah AgungNomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ( ad informandum) ( bukti T.ll & TTI ) bahwa berlakunya putusan Mahkamah Agung RI Nomor12P/HUM/2015 tangal 29 Mei 2015 berlaku dalam tenggan

harga yang sangat murah dibawah harga pasaran ;Hal ini telah membuktikan bahwa Tergugat I telah sewenangwenang dengan tidakmenentukan harga lelang secara layak dan sesuai dengan harga pasaran ;Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan penawaran win win solution ;Secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melaluibeberapa cara diantaranya :1 Penjadwalan Kembali (rescheduling)Perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktutermasuk masa tenggan

No. 6/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKSIMENGENAI TENGGAN AKTBahwa TERGUGAT telah menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. MUNA,NO. 57/KPTS/KPUKAB026.43354 1/2015 TENTANG PENETAPANPASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHISYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATIKABUPATEN MUNA TAHUN 2015 PADA TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 ; Bahwa atas Keputusan TERGUGAT tersebut (Obyek Sengketa) diatas,PENGGUGAT mengajukan Upaya Administratif pada Panitia Pengawas Pemilihan(Panwas) Kab.

Dengandemikian bahwa dalil penggugat yang menganggap gugatan diajukan masihdalam tenggan waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum, oleh karena mohonkepada Mejelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan telah lewatwaktu; .

Pelaksanaan KetentuanPeralinan UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara pada angka V Tenggang Waktu (Pasal 55) Point 3dinyatakan Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TataUsaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan makatenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secarakasuistik sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KeputusanTata Usaha Negara dan mengetahui tentang adanya Keputusantersebut;Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggan