Ditemukan 147 data
9 — 8
Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belumdikaruniai anak: Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belumdikaruniai anak: Bahwa, saksi tahu Penggugat sejak sekitar bulan Janari 2021sedang mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat di PengadilanAgama umber; Bahwa, sepengetahuan saksi selama rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mereka telah memiliki bangunan rumah permanenyang berdiri di atas tanah milik bawaan Tergugat Rekonvensi yangteletak di Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan batasbatas
170 — 45
/KUM.1/5/2018 Tentang Kawasan Hutan Dengan TujuanKhusus ada pada Pasal 1 adalah:Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor. 337/Pid.BLH/2020/PN MpwBahwa KHDTK Litbang Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan olehMenteri untuk penelitian dan pengembangan kehutanan guna peningkatanpengurusan hutan dan peningkatan nilai tambah hutan serta hasil hutan;Bahwa KHDTK Diklat Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan olehMenteri untuk pendidikan dan pelatihan kehutanan guna mendorong peningkatankualitas umber
16 — 10
No. 66 /Pdt.G/2020/PA Bbdan dicap pos dan tidak dibantah oleh Pemohon, merupakan bukti surat otentikmempunyai bukti yang sempurna, terbukti anak Pemohon dan Termohon yangbernama Anak III telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2016;Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Daftar Gaji Pegawai Gol IIIBalai Konservasi S umber Daya Alam S ulawesi Tenggara Balai KS DA Sultra GajiInduk Bulan Februari 2020 tidak ditanda tangani dan tidak dicocokkan denganasli bermaterai dan dicap pos dan tidak dibantah
136 — 57
B yangmenghadap ke Timur (sekarang ini karena usia bangunan sebagian sudahrubuh sendiri) dan dari Pemda DKI Jakarta/Tergugat belum ada jalankeluaryang ditawarkan sehingga umber kesulitan pelaksanaanpembangunan ada di pihak Tergugat.4.
1.neny wuri handayani
2.WIDHI JADMIKO, S.H.
Terdakwa:
SULIANTO al WIE Bin SUMBER
51 — 3
WieBinSumbertersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenguasaiNarkotika Golongan IBukan Tanaman Secara Melawan Hukum sebagaimana dalam dakwaanalternatif kedua;
2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
Pembanding/Penggugat II : TRI PENA SETIATI K
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK BUKOPIN Tbk
Terbanding/Tergugat IV : JENNY
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan KPKNL
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pertanahan Kab Cirebon
Terbanding/Tergugat III : PT. Balai Mandiri Prasarana
52 — 22
., Advokat dan/atauKonsultan Hukum pada kantor hukum MULY ANA& DAROE Advocate & Legal Consultant yangberalamat di Graha Iskandarsyah Lt. 10 Jl.Iskandarsyah Raya No. 66 C, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri S umber tanggal20 Agustus 2018 di bawah register Nomor190/P/S.KH/2018, selanjutnya dalam disebutsebagai Terbanding Isemula Tergugat I;2.
Wakil Panitera Pengadilan Negeri S umber, pada hari Senin,tanggal 9 J uli 2018, Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat IRekonvensi dan Pembanding II semula Penggugat I Konvensi/Tergugat IRekonvensi disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/ParaT ergugatRekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 57Pdt.G/2017/PN.S br.tanggal 6 J uni 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding 57/Pdt.G/2017
150 — 90
KURNAIN HAVIZI sebagaimana disebut pada No. halaman 2 Surat Gugat tgl. 22 Mei 2008 secara hukumtidak berhak untuk mengajukan gugatan terhadapp Tegugat PT.KODECO UMBER dan Tergugat VI YUDISTIRA RANA PUTRA PemegangSaham PT. KODECO UMBER, karena dalam Anggaran Dasar PT KODECO TIMBER, Pernyataan Keputusan Rapat Akta No.83tgl.27 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan Ny.
37 — 15
Bangkep denganPagu anggaran sebesar Rp. 351.772.000, (tiga ratus limapuluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)dangan volume benih/bibit kacang sebanyak 26.350Kilogram, yang s umber dananya dari KementerianPembangunan Daerah Tertinggal RI/APBN Pusat dalamProgram Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi DaerahTertinggal (P2KPDT) yang, alokasi dananya diperuntukkanbagi 7 (tujuh) kelompok Tani yang tergabung dalam KaderPenggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSBUP) Kabupaten
74 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
UKG merupakan bagian daripengembangan umber daya manusia pendidikan dan pelaksanaanpengembangan sumber daya manusia pendidikan merupakan bagian daripenyelenggaraan urusan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan MenteriPendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, Permendikobud Nomor 57 Tahun2012 dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaansehingga Permendikbud tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukummengikat.B.
257 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 990/B/PK/PJK/2013yaitu dengan tidak menerapkan tarif pajak 20% sesuai dengan Pasal 26ayat (1) UU PPh, hanya oleh sebab penghasilan bunga dimaksudditerima oleh resident Belanda, yang menurut Pasal 11 ayat (2) P3BIndonesiaBelanda, Indonesia sebagai negara umber dapatmengenakan pajak atas penghasilan bunga dengan tarif pajak tidakmelebihi 10%;Bahwa pihak yang memperoleh bunga, yakni Indosat Finance CompanyBV Belanda, memang telah dapat mengindikasikan bahwa dirinyaadalah resident Belanda
66 — 45
Putusan nomor :31/G/2012/PTUN.Smg.Bahwa saksi sebagai PNS di Kementrian PU sejak tahun 1992tetapi nama BPPS Pemali Juana itu sejak tahunBahwa Saksi bertugas di Satker pelaksana administrasi tetapiSaksi juga bertugas sebagai PPNS umber dayaBahwa saksi mengetahui ada sengketa di sungai Gelis DesaPanjang karena informasi dari Kuasa Hukum Tergugat dansecara tidak langsung saya pernah meninjau kondisi disanasehubungan dengan tugas Saksi pada waktu itu untukmengukur debit air sungai;Bahwa Berdasarkan PP
110 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Tergugat jauh Lebih Bersih Dan Berwibawa sertatidak sewenangsenang melanggar hukum ; Mencegah terjadinya tindakan sewenangwenang yang dilakukanPenjabat yang baru dalam memimpin Kabupaten Konawe Utaramaupun Penjabat Bupati Konawe Utara nanti lainnya, agar tidakberbuat semenamena tanpa prosedur dan dasar hukum yangjelas mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapatmerugikan Penggugat sebagai investor yang serius danbersungguhsungguh bekerja dalam bidang pertambangan yangdapat meningkatkan umber
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembuat Undang undang tidak memberikanpenjelasan apa yang dimaksud dengan denganmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatubadan, akan tetapi bila dihubungkan dengan denganPasal 37 ayat 4 4=dimana Terdakwa berkewajibanmemberikan keterangan tentang umber kekayaaannyasehingga kekayaan yang tidak seimbang denganHal. 53 dari 48 hal. Put. No. 819K/Pid.Sus/2010 penghasilan atau penambahan dapat digunakan sebagaialat bukti.
65 — 18
bernamaROSDIANA KADILI, bangunan rumah tersebut belumselesai baru tahap selesai di atap; Bahwa Saksi tidak mengetahui umber dan tahunperolehan objek tersebut; Bahwa objek tersebut sudah bersertifikat, Saksipernah melihat sertifikat tersebut; Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek tersebutdiagunkan di Bank atau tidak; Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut milikPenggugat dan Tergugat pada tahun 1982 sebelumSaksi menjabat Kepala Desa objek tersebut sudahbersertifikat;Sawah berukuran 1412 m?
644 — 861
perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraanfungsi pemerintahan antar kabupaten/kota di wilayah provinsi yangbersangkutan;Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 10 disebutkan:(1) Dalam menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/ kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c gubernurmelakukan langkah antara lain:a. persuasi dan negosiasi; danb. membangun kerja sama antar daerah;(2) Perselisihan antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencakup antara lain:s otaasan aan bankas5 umber
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
memberikanhukuman yang bersifat edukatif dan preventif serta setimpal denganperbuatan yang dilakukan Terdakwa.Bahwa benar akibat perobuatan penyalahgunaan dana ADD dan danaBantuan Keuangan Untuk Percepatan Pembangunan Desa yang dilakukanoleh Terdakwa tersebut hanya menimbulkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 43.253.650,, akan tetapi dana ADD dan dana BantuanKeuangan Untuk Percepatan Pembangunan Desa sangat besar manfaatnyabagi pembangunan masyarakat desa khususnya di Desa Banioro sebabmerupakan umber
93 — 41
Surat Perintah Pembayaran (SPP) ProvisiS umber Daya Hutan PSDH) danSPP Dana Reboisasi (DR) Nomor 020114 tanggal 24 Januari 2014, olehPejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Paser ; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Sanksi Atas Denda AdministrasiNomor 020114 tanggal 24 Januari 2014, oleh Pejabat Penagih DinasKehutan Kabupaten Paser; Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan Nomor020114 tanggal 24 Januari, oleh Pejabat Penagih Dinas KehutananKabupaten Paser; Surat Kepala Dinas Kehutanan
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lembaga Reponsibel.2.Yayasan lembaga pengembangan umber dayamanusiaIndonesia (IPSDM)..LPP Budi Mulia Gama..LPK Al Hidayah.. LSM Semburat .. Yayasan Gama persada.. PKBM Kartint..Institut Masyarakat Pengetahuan..Citra Bangsa Mandiri . ON OO fF W W0.Sistem daya Mandiri .2.2.2.
112 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan pada Asas Fungsi dan Tujuan Kepariwisataansebagaimana yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009tentang Kepariwisataan sesungguhnya merupakan penjelmaan dari nilainilaiPancasila dan UndangUndang Dasar 1945 dimana posisi Negaramengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan kelompokmaupun golongan hal itu dapat ditandai dengan adanya kesesuaian tujuanpenguasaan umber daya alam oleh Negara yakni denganmendayagunakan kepariwisataan untuk sebesarbesarnya demi kepentinganrakyat
56 — 17
Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah menerima bantuan sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) dari pemerintah Desa Mertan atau pundari terdakwa yang umber dananya dari Bantuan KeuanganPembangunan Desa Kabupaten Sukoharjo;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.9.