Ditemukan 1136 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-10-2011 — Putus : 02-02-2012 — Upload : 24-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 49/G/2011/PTUN-PLG Tanggal 2 Februari 2012 — SUMALI, SH.,MH; RODJAI S IRAWAN, SH.,MH
Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
77 — 46
77 — 46
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat cukup alasan hukum untuk menyatakan eksepsi eksepsi ParaTergugat ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena kedua Objek Sengketa merupakan Keputusan TataUsaha Negara yang terkait dengan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 UangKehormatan atau Tunjangan bagi Hakim Ad Hoc, terdapat titik singgung
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 1459 — 713
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Yang ketiga, saksimenyampaikan sejak tahun 1994, saksi sudah dipercaya untuk berdakwahdari lapas ke lapas, rutan ke rutan.Pertama, saksi ingin sampaikan dengan pelaku pembunuh yangsesungguhnya Gunawan Santoso atau Ahin, bekas istrinya Ang Shui Yinatau Alis Anggono, juga teman baik. saksi terakhir ketemu di Singapura,tiga bulan lalu, satu bulan lalu masih ketemu di Pantai Mutiara lagi makan.saksi pernah singgung tanya masalah kasus pembunuhan, Alah sudahlahKoh Anton.
Register : 03-08-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.Pyk Tanggal 28 Februari 2018 — - PENGGUGAT
- TERGUGAT
80 — 40
80 — 40
NAMA ada 4 orang sebagaimana yang telahdipertimbangkan diatas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terbuktianak dari NAMA binti Harun ada 4 orang yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III danANAK IV yang dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris dariAYAH PENGGUGAT dan NAMA atau dengan sebutan yang lazim ahli warispengganti sesuai dengan maksud pasal 185 Kompilasi Hukum Islam diatas;Menimbang, oleh karena ada ahli waris dari AYAH PENGGUGAT danNAMA yaitu ahli waris pengganti tersebut yang belum di singgung
Register : 26-02-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PA TILAMUTA Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Tlm Tanggal 27 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 47
107 — 47
terbit sesuaidengan aturan perundangundangan yang berlaku adalah benar,pada sebenarnya turut tergugat tidak perlu memberikan jawabanseperti itu karena dalam sengketa ini bukan untuk membatalkansertipikat melainkan sengketa waris yang objek warisan telahbersertipikat sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan pihakBPN harus didudukan sebagai pihak, apalagi pada opbjek sengketatelah terdapat pembuatan jalan sehingga akan menimbulkanperistiwa hukum yang berbeda dengan sertipikat; Bahwa adapun titik singgung
Register : 18-10-2013 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pdt.G/2013/PN Bna Tanggal 10 September 2014 — BACKHTIAR SYARBINI
MELAWAN
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH, CQ.KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA)
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEPALAKANTOR BADAN PENANGGULANAGN BENCANA ACEH(BPBA) CQ. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENAGGULANAGN BENCANA ACEH (BPBA)
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIACQ. GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS MT,
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS, MT
5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PENANGGULANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH.SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
84 — 17
84 — 17
Contohnya beberapa ketentuan peraturan perundangundangan yang secarakhusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan upayaperbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usahanegara;Menimbang, bahwa pada titik singgung antara hukum privat dan hukumpublik inilah, pemerintah/penguasa dalam kedudukannya sebagai badan hukumterkadang dengan maksud ataupun lalai, dengan berdalih atas jabatan, kekuasan dankewenangannya untuk mengatur (regulator), telah
Putus : 17-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 718/Pdt.G/2016/PN Tng Tanggal 17 Juli 2017 — JAMILAH binti MUSTOFA lawan SUKMA HIDAYAT, Dkk
222 — 83
222 — 83
Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secarasubtansial sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milikPenggugat.Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebin dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukum hakkeperdataan dari kepemilikan
Register : 17-04-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 14/Pid.Tipikor/2014/PN Tte Tanggal 21 Juli 2014 — ROSDIYANA PORA, ST
69 — 30
69 — 30
Dakwaan subsidairdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidanatersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidair tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudahterbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaanHalaman 64
Register : 22-09-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 11/PDT.G/2015/PN AGM Tanggal 22 September 2016 —
81 — 418
81 — 418
perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku,melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, sertabertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki oleh si pelaku, sehingga perouatanperbuatan tersebutmembawa kerugian pada orang lain dan mewajibkan orang yang karenakesalahannya untuk mengganti kerugian yang timbul ; Menimbang, bahwa dari halhal tersebut di atas Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok perkara tentang titik singgung
Register : 12-11-2007 — Putus : 01-04-2008 — Upload : 07-06-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 283 / Pid.B/ 2007/ PN. Smp Tanggal 1 April 2008 — MUHTAR HADI,ST
97 — 33
97 — 33
empatpuluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk biayapemasangan sejumlah Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah) ;e Bahwa dengan diajukannya perkara ini, meskipun belum ada putusan, seolahterdakwa telah dinyatakan bersalah dalam pemberitaan ;e Bahwa terdakwa menyadari bahwa kejadian tersebut adalah akibat perbuatandari Gandhi ;e Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum, sopan di persidangan, masih mudadan diharapkan hidup lebih baik ;e Bahwa perkara terdakwa tersebut bertitik singgung
Putus : 07-06-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 38/Pid.B/2013/PN.Mab Tanggal 7 Juni 2013 — -Zohiri als Heri bin Zikwan
-Yusmizar als Yus bin Hamdan
-Alek Mubin Samidar als Alek bin Mubin Samidar
112 — 28
112 — 28
Bidin bin Miril ;Menimbang, bahwa terhadap Pledooi / pembelaan dan eksepsi dari PenasehatHukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa mengenai status kepemilikan suatu) benda yangdiperselisihkan oleh dua orang atau lebih tentunya yang berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan siapa yang berhak terhadap status kepemilikan tersebutadalah Hakim perdata;Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi bila ada titik singgung antara perkarapidana dengan
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 14 Desember 2016 — DRS. ALI IMRON Bin AMIR RASYAD
81 — 16
81 — 16
PN.Pgp 238Ayo belajar Transformasi 239 Tempat KedudukanBelajar Matematika melalui Film Animasi240 Edukasi Matematika241 Belajar Matematika dari lingkungan sekitar242 Siapa bilang Matematika itu sulit243 Generasi Matematika Cerdas244 Pintar Matematika seri 1245 Pintar Matematika seri 2246 Pintar Matematika seri 3247 Pintar Matematika seri 4248 Mengenal bentukbentuk Bangun249 Menemukan Posisi dan Mengolah Data250 Perbandingan senilai dan berbalik nilai251 Asyiknya bermain Bangun Segitiga252 Garis Singgung
Matematika gaul207 Generasi Matematika CerdasPenerapan KPK dan FPB dalam kehidupan208 seharihari209 Keliling dan Luas Bangun Datar210 Ayo mengenal Diagram211 Ayo menghitung Luas permukaan Benda212 Mengenal Bilangan213 Penjumlahan dan Pengurangan214 Mengenal bentukbentuk bangun215 Peluang216 Ayo belajar Transformasi217 Tempat Kedudukan218 Ayo mengenal Lingkaran219 Ayo Belajar Aritmatika Sosial220 Perbandingan senilai dan berbalik nilai221 Kupas tuntas Matematika222 Belajar Persamaan Garis Lurus223 Garis Singgung
Register : 02-03-2016 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 74/PID.B/2015/PN Pms Tanggal 2 Maret 2016 — . Pidana
- ROBINSON BAKARA
- SITI MARTITI MANULLANG SH JPU
98 — 23
98 — 23
Yayasan Harapan Romoradengan total sebesar Rp.1.700.000.000 oleh CU Cinta Mulia, maka sifatmelawan hukumnya perlu untuk dinilai berdasarkan hukum perdatatentang siapakah yang bertanggungjawab terhadapnya sesuai denganperjanjian (kesepakatan) maupun anggaran rumah tangga Kopdit CUCinta Mulia serta undangundang perkoperasian, yang menurut MajelisHakim menjadi konteks keperdataan yang dapat dituntut pemenuhannyaoleh pihak Yayasan Harapan Romora melalui jalur gugatan Perdata;Menimbang, bahwa titik singgung
Register : 13-09-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 14-02-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2018/PTUN.SRG Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
PT SINAR MULIA BINA PERSADA diwakili oleh Ir TONY WITJAKSONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
HINTORO YAHYA
185 — 92
PT SINAR MULIA BINA PERSADA diwakili oleh Ir TONY WITJAKSONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
HINTORO YAHYA
185 — 92
semula;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsieksepsitersebut dan terhadap eksepsieksepsi yang juga merupakan syarat formal gugatansebagaimana di atas, maka untuk tidak mengulang pertimbangan hukum, eksepsitersebut tidak dipertimbangkan lagi akan tetapi secara mutatis mutandis denganpertimbangan formal pengajuan gugatan di atas;e Eksepsi tentang kewenangan absolut PengadilanMenimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang padapokoknya bahwa substansi atau titik singgung
Putus : 24-02-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/TUN/2013 Tanggal 24 Februari 2014 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, DK
116 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
LR 19/D/VIIV52/1974, terhadapsebagian bekas tanah partikelir tersebut/tanah terperkara telah dilakukanredistribusi landreform kepada para pemegang hak, serta telahdipenuhi/dibayarnya kewajiban kepada Negara sehubungan penerbitansertipikat obyek sengketa;Bahwa oleh karena itu telah secara jelas dan terang benderang tersiratbahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalahmerupakan gugatan yang menitik beratkan pada titik singgung dalamperistiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaan
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 14 Desember 2016 — YUGIARTI Binti SUKARDI
85 — 11
85 — 11
Animasi240 Edukasi Matematika 5241 Belajar Matematika dari lingkungan sekitar 5242 Siapa bilang Matematika itu sulit 5243 Generasi Matematika Cerdas 5244 Pintar Matematika seri 1 5245 Pintar Matematika seri 2 5246 Pintar Matematika seri 3 5 Putusan Perkara no.24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp Hal 108 dari 248247 Pintar Matematika seri 4 5 248 Mengenal bentukbentuk Bangun 5249 Menemukan Posisi dan Mengolah Data 5250 Perbandingan senilai dan berbalik nilai a251 Asyiknya bermain Bangun Segitiga 5252 Garis Singgung
Cerdas 2Penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan208 seharihari 2209 Keliling dan Luas Bangun Datar 2210 Ayo mengenal Diagram 2211 Ayo menghitung Luas permukaan Benda 2212 Mengenal Bilangan 2213 Penjumlahan dan Pengurangan 2214 Mengenal bentukbentuk bangun 2215 Peluang 2216 Ayo belajar Transformasi 2217 Tempat Kedudukan 2218 Ayo mengenal Lingkaran 2219 Ayo Belajar Aritmatika Sosial 2220 Perbandingan senilai dan berbalik nilai 2221 Kupas tuntas Matematika 2222 Belajar Persamaan Garis Lurus 2223 Garis Singgung
Register : 20-03-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIBOLGA Nomor 93/Pid.B/2019/PN Sbg Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.SYAKHRUL EFFENDY HARAHAP, SH, MH
2.DONNY M DOLOKSARIBU, SH
Terdakwa:
SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM.
248 — 102
1.SYAKHRUL EFFENDY HARAHAP, SH, MH
2.DONNY M DOLOKSARIBU, SH
Terdakwa:
SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM.
248 — 102
alternatif, apakah perbuatan TPPUdilakukan oleh setiap orang, menghapuskan perbuatan pidana danpertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang yang melakukanTPPU, menurut Ahli secara teori tidak mengahapuskan pidana cumansaudara merepotkan Hakim, karena Hakim memilih 372 atau 378 atauTPPU, misalnya TPPU yang mulia harus membuktikan tindak pidana asalitu, maka dianya harus kumulatif, jadi dibuktikan 378 baru dan nempeldengan pembuktian itu, karena sifat alternatif itu bahwa memang dari diatitik singgung
Register : 26-03-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kfm Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat:
ANTONIUS MEKO
Tergugat:
1.ANDRE MANDALA
2.VINSENSIA WATO
3.YULIANUS WATO
4.YANTO WATO
5.OKTOVIANUS WATO
104 — 53
ANTONIUS MEKO
Tergugat:
1.ANDRE MANDALA
2.VINSENSIA WATO
3.YULIANUS WATO
4.YANTO WATO
5.OKTOVIANUS WATO
104 — 53
orang mempunyai kepentingan,maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi kesatuGugatan Error In Persona yang diajukan Para Tergugat sudah selayaknyamenurut hukum untuk ditolak;Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi kedua yakni terkait Objek Gugatan Tidak Jelas(Error In Objecto), bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketatanah sangat perlu kehatihatian didalam menentukan suatu luas, batasbatastanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung
Register : 07-08-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2017/PTUN-SRG Tanggal 4 Desember 2017 — NANI LANI BINTI NASIUN, SAMAN BIN NASIAN
MELAWAN :
1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, 2. DRS. H. MUSA MAâÃÂÃÂRUF, M.M., 3. IWAN PRATAMA SUSANTO, 4. EL VIRA GUNA, 5. A R I F I N
194 — 146
194 — 146
Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat lembar ke6 pointalasan menggugat butir 2 sampai dengan lembar ke12 butir 10 dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan:1.Surat Keputusan Pejabat
Register : 01-04-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DAVID SIEMENS KURNIAWAN
746 — 809
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DAVID SIEMENS KURNIAWAN
746 — 809
Dengan kata lain Tergugat tidak memiliki keterkaitan dengansengketa kepemilikan saham antara Penggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa terlepas dari dalildalil tersebut di atas, denganmemperhatikan kemungkinan titik singgung kewenangan antara PeradilanTUN dengan Peradilan Umum dalam permasalahanpermasalahan yangbersumber dari tindakantindakan hukum organ pemerintah atas aktaaktaotentik yang diterbitkan oleh Notaris sebagai pejabat umum, seperti dalammasalah pertanahan dan pendaftaran badan hukum, maka
Register : 10-09-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 111/PDT/2018/PTBTN Tanggal 4 September 2018 — PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk, beralamat di Jl. KH. E.Z. Mutaqien No.94 RT. 004/RW. 002 Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Tangerang, dalam hal ini memilih kediaman hukumnya di kantor kuasanya bernama Tantawi J. Nasution, SH., Emmanuel Christianto, SH., Boby Roganda P. Manalu, SH., Agus Abadi, SE.,SH. dan Iqmal Dawami, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum, WJN TANTAWI & PARTNERS, beralamat di Menteng Square Blok AR-18 Jl. Matraman Raya No.30 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat.
M E L A W A N
1. HANDOYO SANTOSO, beralamat di Jl. Kebayoran Lama No.557 Rt.006/Rw.001, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya bernama Andi Agus Ismawan, S.H.,M.H., Hosland Benjamin Hutapea, S.H., Christien Agung, S.H.,M.H., Alfi Noormansyah, S.H., dan Yopy Firman Rizki, S.H., M.H.para Advokat pada JUSTITIA AGUNG Law Firm, beralamat di Jl. Dharmawangsa XI No. 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.003/SK-JA/III/18 tanggal 29 Maret 2018, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat.
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, berkedudukan di Jl Perintis Kemerdekaan Kav.5 Cikokol, Kota Tangerang Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imbiar, SH., Saleh Yahya, SH.MKn, Rahma, SH., Marlin Ardiningsih, S.Kom, Esther Lina, S.Si., dan Romlih, Keenamnya Warga Negara Indonesia memilih domisii pada kantor Pertanahan Kota Tengerang, Jl. Perintis Kemerdekaan Kav.5 Cikokol, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.502/600.7.36.13/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, selanjutnya disebut Turut Terbanding-I/Pembanding-II semula Turut Tergugat-I.
3. PT BANK CENTRAL ASIA,berkedudukan di Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. M.H Thamrin No.1 Jakarta 10310, yang dalam hal ini diwakii oleh Kuasanya Bibit Gunawan, Edward Sulistyo Nugroho, Adityo Bagus Rihandono, Filisa Konifianti, Gunito Wicaksono, Joko Bandung Pamungkas, Frank Hizkia Pebrianto Purba, Ivna Adisurya, Christy Natalia Br. Tampubolonberdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 467/ST/DIR/2017 tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut Turut Terbanding-II/Pembanding-III semula Turut Tergugat-II.
217 — 80
217 — 80
Bahwa berdasarkan materi atas permasalahan peristiwa hukum yangdiuraikan Penggugat pada bagian Perbuatan Melawan Hukum, telahjelas dan nyata menitik beratkan dalam titik singgung mengenai prosesprosedur dari tata kerja administrasi dalam penerbitan surat keputusanberupa setipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT.