Disisi yang lain,sebagaimana telah Penggugat singgung didalam Gugatannya bahwasebelum terbitnya obyek sengketa a quo Penggugat dan 6 orang lainnyasebelumnya telah dihentikan sementara untuk pembayaran gajinyamengingat hasil temuan dari Inspektorat sehingga dengan terbitnya obyeksengketa a quo maka tercipta kepastian hukum bahwa Penggugat memangHal. 48 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor 38/G/2016/PTUN.SMDtidak berhak untuk mendapatkan gajikarena Penggugat telah berbuat tidakjujur dengan merekayasa

., dan MS.LUMME, SH.) dalam putusannya, melainkan sebaliknya diduga kuat HakimKasasi tersebut akan membenarkan Judex Facti yang membebaskanTerpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dari perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan PertamaSubsidair;Bahwa dalam memori peninjauan kembali ini perlu juga Terpidana/PemohonPeninjauan Kembali singgung bahwa sesungguhnya keterangan JOHANWINATA (saksi mahkota) yang berusaha melibatkan Terpidana/PemohonPeninjauan Kembali dalam hal korupsi

MOHAMAD ASIKIN, SH., (Hakim Anggota) sebagaimanatersebut di atas, yang selanjutnya Hakim Kasasi akan membebaskanTerpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dari Dakwaan Pertama Primairdan Pertama Subsidair;Bahwa perlu Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali singgung, kalaupunJudex Facti dalam membahas unsurunsur dari pasal tentang tindak pidanapencegahan pencucian uang sebagaimana Dakwaan Kedua LebihSubsidair ada menyebutkan, yang pada intinya setelah lelang dilakukan,Rekening No. 8235040138 atas nama TONO

perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku,melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, sertabertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki oleh si pelaku, sehingga perouatanperbuatan tersebutmembawa kerugian pada orang lain dan mewajibkan orang yang karenakesalahannya untuk mengganti kerugian yang timbul ; Menimbang, bahwa dari halhal tersebut di atas Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok perkara tentang titik singgung

Bidin bin Miril ;Menimbang, bahwa terhadap Pledooi / pembelaan dan eksepsi dari PenasehatHukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa mengenai status kepemilikan suatu) benda yangdiperselisihkan oleh dua orang atau lebih tentunya yang berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan siapa yang berhak terhadap status kepemilikan tersebutadalah Hakim perdata;Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi bila ada titik singgung antara perkarapidana dengan

empatpuluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk biayapemasangan sejumlah Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah) ;e Bahwa dengan diajukannya perkara ini, meskipun belum ada putusan, seolahterdakwa telah dinyatakan bersalah dalam pemberitaan ;e Bahwa terdakwa menyadari bahwa kejadian tersebut adalah akibat perbuatandari Gandhi ;e Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum, sopan di persidangan, masih mudadan diharapkan hidup lebih baik ;e Bahwa perkara terdakwa tersebut bertitik singgung

Yang ketiga, saksimenyampaikan sejak tahun 1994, saksi sudah dipercaya untuk berdakwahdari lapas ke lapas, rutan ke rutan.Pertama, saksi ingin sampaikan dengan pelaku pembunuh yangsesungguhnya Gunawan Santoso atau Ahin, bekas istrinya Ang Shui Yinatau Alis Anggono, juga teman baik. saksi terakhir ketemu di Singapura,tiga bulan lalu, satu bulan lalu masih ketemu di Pantai Mutiara lagi makan.saksi pernah singgung tanya masalah kasus pembunuhan, Alah sudahlahKoh Anton.

namun demikian, supaya menjadi bahan referensi bersama,penggugat menanggapi bahwa awalnya memang tidak ada hubungan hukumantara penggugat dan tergugat , jika saja tergugat taat pada azasperjanjian kerja yang ditanda tangani sendiri, akan tetapi hubungan hukumitu menjadi ada oleh karena tergugat telah melakukan tindakan yangmerugikan penggugat yang didalamnya terselip kewenangan tergugat Il yangmestinya menjadi beban tergugat ternyata dibebankan secara tidak sahkepada penggugat, disinilah titik singgung

Penggugat, sehinggaeksepsi Tergugat harus ditolak:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur karena mencampur adukkanantara perbuatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum, MajelisBahwa benar beberapa Putusan Pengadilan memang tidak dapat menerimagugatan yang mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum (PMH)dengan wan prestasi sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat;Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatan wan prestasidengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung

PN.Pgp 238Ayo belajar Transformasi 239 Tempat KedudukanBelajar Matematika melalui Film Animasi240 Edukasi Matematika241 Belajar Matematika dari lingkungan sekitar242 Siapa bilang Matematika itu sulit243 Generasi Matematika Cerdas244 Pintar Matematika seri 1245 Pintar Matematika seri 2246 Pintar Matematika seri 3247 Pintar Matematika seri 4248 Mengenal bentukbentuk Bangun249 Menemukan Posisi dan Mengolah Data250 Perbandingan senilai dan berbalik nilai251 Asyiknya bermain Bangun Segitiga252 Garis Singgung

Matematika gaul207 Generasi Matematika CerdasPenerapan KPK dan FPB dalam kehidupan208 seharihari209 Keliling dan Luas Bangun Datar210 Ayo mengenal Diagram211 Ayo menghitung Luas permukaan Benda212 Mengenal Bilangan213 Penjumlahan dan Pengurangan214 Mengenal bentukbentuk bangun215 Peluang216 Ayo belajar Transformasi217 Tempat Kedudukan218 Ayo mengenal Lingkaran219 Ayo Belajar Aritmatika Sosial220 Perbandingan senilai dan berbalik nilai221 Kupas tuntas Matematika222 Belajar Persamaan Garis Lurus223 Garis Singgung

NAMA ada 4 orang sebagaimana yang telahdipertimbangkan diatas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terbuktianak dari NAMA binti Harun ada 4 orang yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III danANAK IV yang dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris dariAYAH PENGGUGAT dan NAMA atau dengan sebutan yang lazim ahli warispengganti sesuai dengan maksud pasal 185 Kompilasi Hukum Islam diatas;Menimbang, oleh karena ada ahli waris dari AYAH PENGGUGAT danNAMA yaitu ahli waris pengganti tersebut yang belum di singgung

terbit sesuaidengan aturan perundangundangan yang berlaku adalah benar,pada sebenarnya turut tergugat tidak perlu memberikan jawabanseperti itu karena dalam sengketa ini bukan untuk membatalkansertipikat melainkan sengketa waris yang objek warisan telahbersertipikat sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan pihakBPN harus didudukan sebagai pihak, apalagi pada opbjek sengketatelah terdapat pembuatan jalan sehingga akan menimbulkanperistiwa hukum yang berbeda dengan sertipikat; Bahwa adapun titik singgung

Yayasan Harapan Romoradengan total sebesar Rp.1.700.000.000 oleh CU Cinta Mulia, maka sifatmelawan hukumnya perlu untuk dinilai berdasarkan hukum perdatatentang siapakah yang bertanggungjawab terhadapnya sesuai denganperjanjian (kesepakatan) maupun anggaran rumah tangga Kopdit CUCinta Mulia serta undangundang perkoperasian, yang menurut MajelisHakim menjadi konteks keperdataan yang dapat dituntut pemenuhannyaoleh pihak Yayasan Harapan Romora melalui jalur gugatan Perdata;Menimbang, bahwa titik singgung

Dakwaan subsidairdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidanatersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidair tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair sudahterbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaanHalaman 64

Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secarasubtansial sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milikPenggugat.Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebin dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukum hakkeperdataan dari kepemilikan

semula;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsieksepsitersebut dan terhadap eksepsieksepsi yang juga merupakan syarat formal gugatansebagaimana di atas, maka untuk tidak mengulang pertimbangan hukum, eksepsitersebut tidak dipertimbangkan lagi akan tetapi secara mutatis mutandis denganpertimbangan formal pengajuan gugatan di atas;e Eksepsi tentang kewenangan absolut PengadilanMenimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang padapokoknya bahwa substansi atau titik singgung

LR 19/D/VIIV52/1974, terhadapsebagian bekas tanah partikelir tersebut/tanah terperkara telah dilakukanredistribusi landreform kepada para pemegang hak, serta telahdipenuhi/dibayarnya kewajiban kepada Negara sehubungan penerbitansertipikat obyek sengketa;Bahwa oleh karena itu telah secara jelas dan terang benderang tersiratbahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalahmerupakan gugatan yang menitik beratkan pada titik singgung dalamperistiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaan

Contohnya beberapa ketentuan peraturan perundangundangan yang secarakhusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan upayaperbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usahanegara;Menimbang, bahwa pada titik singgung antara hukum privat dan hukumpublik inilah, pemerintah/penguasa dalam kedudukannya sebagai badan hukumterkadang dengan maksud ataupun lalai, dengan berdalih atas jabatan, kekuasan dankewenangannya untuk mengatur (regulator), telah

alternatif, apakah perbuatan TPPUdilakukan oleh setiap orang, menghapuskan perbuatan pidana danpertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang yang melakukanTPPU, menurut Ahli secara teori tidak mengahapuskan pidana cumansaudara merepotkan Hakim, karena Hakim memilih 372 atau 378 atauTPPU, misalnya TPPU yang mulia harus membuktikan tindak pidana asalitu, maka dianya harus kumulatif, jadi dibuktikan 378 baru dan nempeldengan pembuktian itu, karena sifat alternatif itu bahwa memang dari diatitik singgung

orang mempunyai kepentingan,maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi kesatuGugatan Error In Persona yang diajukan Para Tergugat sudah selayaknyamenurut hukum untuk ditolak;Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi kedua yakni terkait Objek Gugatan Tidak Jelas(Error In Objecto), bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketatanah sangat perlu kehatihatian didalam menentukan suatu luas, batasbatastanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung

kepentingan yang lain, kalaudigunakan untuk kepentingan yang lain dilihat dari sisi administrasi sudahterjadi Sewenang wenang dan mengarah pada penyalahgunaanwewenang karena menggunakan untuk tujuan yang lain; Bahwa mengenai suatu putusan TUN yang telah menjatuhkan keputusanyang amarnya menyatakan membatalkan suatu sertipikat secarasertamerta dapat dijadikan adanya peralihan hak terhadap sertipikattersebut ini adalah persoalan TUN yang ada hubungannya dengan Hak,yang menjadi masalah adalah mengenai titik singgung