Pelaksanaan pencatatan tersebut dilakukan oleh BendaharaDesa.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pertama angka 4 dan 5Keputusan Bupati Klaten No. 145/975/2001 tanggal 12 September 2001tentang Pedoman Penyimpanan dan Pengeluaran Uang Tunai Kas Desadi Kabupaten Klaten, telah ditentukan bahwa: "Pengeluaran uang kasdesa baik yang disimpan di desa maupun yang disimpan di Bank,Ad. 3. $3 Perkara Korupsidilakukan oleh bendaharawan Desa dan penggunaannya harusdidasarkan pada besarnya masingmasing pos pada

Pelaksanaan pencatatan tersebut dilakukan oleh BendaharaDesa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pertama angka 4 dan 5Keputusan Bupati Klaten No. 145/975/2001 tanggal 12 September 2001tentang Pedoman Penyimpanan dan Pengeluaran Uang Tunai Kas Desadi Kabupaten Klaten, telah ditentukan bahwa: Pengeluaran uang kasdesa baik yang disimpan di desa maupun yang disimpan di Bank,dilakukan oleh bendaharawan Desa dan penggunaannya harusAd. 3. 95 Perkara Korupsididasarkan pada besarnya masingmasing pos pada

Efendi Hasibuan) untukKecamatan Padangsidimpuan Barat sebesar Rp.75.480.000, tanggal 27 Juli 2005 triwulan I dan II bulanJanuari s/d Juni 2005 sebanyak 34 Desa.Bahwa saksi juga ada menerima TPAPD dari KabagPemdes Tapanuli Selatan (Rustam Efendi Hasibuan) untukKecamatan Padangsidimpuan Barat sebesar Rp.26.490.000, tanggal 17 Nopember 2005 triwulan III bulanJuli s/d September 2005 sebanyak 24 Desa.Bahwa TPAPD yang diterima oleh saksi, seluruhnya telahdiserahkan kepada masingmasing Aparat Pemerintah Desadi

Melaksanakan koordinasi dengan pasilitator Kecamatan / FKdan Tim koordinasi PNPMMpd Kabupaten mengenaipelaksanaan PNPM Mpd didaerahnya .e Melaksanakan Manajemen PNPM Mpd yang meliputi aspekaspek sosialisasi perencanaan pengorganisasian,pelaksanaan dan pengendalian / laporan .e Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersamasama FK danpelaku PNPMMpd lainnya yang bertujuan untuk membahaskemajuan kegiatan .e Mengawasi dan Evaluasi kinerja UPK dan TPK.e Fasilitator kecamatan mempasilitasi kegiatan musyawarah desadi

KerugianKeuangan Negara dan/atau Kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasasebesar Rp. 245.556.654.00, (dua ratus empat puluh lima juta lima ratuslima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara/Daerah atas dugaan Penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana Desadi Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun 2017 NomorLHA.PK082/INSP.D/X/2019.Menimbang, bahwa oleh karena ada kerugian keuangan Negara atauperekonomian

menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik benar;Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang PengembanganUsaha Ekonomi dan Kerjasama Antar Desa di Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sejak 26 Juli 2019sampai dengan sekarang berdasarkan SK Bupati Sumbawa;Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai KepalaBidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Antar Desadi

juga telah mengajukan barangbukti berupa:1.Foto copy Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 TentangPedoman Pengelolaan "Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin MelaluiBadan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program DesaBebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa;Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 512 Tahun 2017tanggal 26 April 2017 Tentang Penunjukan Dan Penetapan BesarnyaBantuan Keuangan Yang Bersifat Knusus Kepada Pemerintah DesaUntuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik DesaDi

Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 512 Tahun 2017tanggal 26 April 2017 Tentang Penunjukan Dan Penetapan BesarnyaBantuan Keuangan Yang Bersifat Knusus Kepada Pemerintah DesaUntuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik DesaDi Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 beserta Lampirannya;3.

pencairanditandatangani oleh Kuasa PPKD dalam hal ini sekertaris BKD;Halaman 18 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby(6) Dari Sekertaris berkas pencairan di bawa ke Kasubid Anggaranuntuk dilihat ketersediaan dananya;(7) Dari Kasubbid Anggaran berkas di register dan distempel untuk dibawa ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk diterbitkan SP2D.(8) Setelah SP2D diterbitkan dan ditandatangani Kuasa BUD dandibuatkan daftar penguji untuk dikirimkan ke Bank Jatim.(9) Setelah pengajuan diterima oleh Bank Jatim, uang Dana Desadi

para Terdakwa atasdana kompensasi SUTET adalah sebesar Rp. 3.449.034.530,19, Sedangkankeuntungan yang dinikmati oleh pihak lain/orang lain (dalam hal iniadalah warga masyarakat yang menerima dana kompensasi SUTET tetapipengurusamnya tidak melalui para Terdakwa) adalah sebesar Rp.350.785.447,04Menimbang , bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan sebagai berikutTerdakwa 1: SUGIYARNO, Spd.Bahwa Terdakwapada tahun 2004 bersama Terdakwa Dwi, Terdakwa Agus,Terdakwa Didik ke desa melalui Kepala Desadi

ASMAWI, S, Ag Bin M.HATTA tidak akan terjadi Kerugian Keuangan Negara dalampembangunan Embung Desa di Desa Babat sebagaimana Embung Desadi Desa Babat tidak sesuai dengan spesifikasiBahwa terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M.

bajak.Bahwa saya angkut semen untuk pekerjaan pembangunan Jembatan,goronggorong dan saluran air, parit jalan tahun 2015.Bahwa semen diangkut dari rumah kepala desa Tihuana, dalam hal initerdakwa Tukiman ke lokasi pekerjaan.Bahwa saya meminta uang upah kerja saya dari bendahara Santosonamun, bendahara mengajak saya untuk ke rumah kepala desa untukmengambil uang dari kepala desa.Bahwa setiap pembayaran uang upah kerja angkut semen kepadasaya, bendahara selalu bersama saya meminta uang dari kepala desadi

(lima ratus ribu rupiah) ;84Bahwa setelah Tersangka menerima titipan /meminta uang pungutan PajakBumi dan Bangunan dari Para Kadus, Kaur Keuangan dan Sekretaris Desadi Desa Sedayu tersebut Tersangka tidak pernah menyetorkan ke Bank yangditunjuk (BKK), melainkan telah habis Tersangka gunakan untuk kepentinganTersangka pribadi ;Bahwa uang pungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah Terdakwaterima dari para Kadus, Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa di Desa SedayuKecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri

PenggunaAnggaran (KPA) karena hanya terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SHyang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa;> Bahwa terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH. menjabat sebagai KepalaBidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang PemberdayaanKawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, KB danPemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung bersama dengansaksi GEMET GAYATRI staf pada dinas BPMPKBPD yang merupakan adikipar saksi THIARTA NINGSIH melakukan peninjauan lokasi ke 3 (tiga) Desadi

PenggunaAnggaran (KPA) karena hanya terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SHyang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa;Bahwa terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH menjabat sebagai KepalaBidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang PemberdayaanKawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB danPemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung bersama dengansaksi GEMET GAYATRI staf pada dinas BPMPKBPD yang merupakan adikipar saksi THIARTA NINGSIH melakukan peninjauan lokasi ke 3 (tiga) Desadi

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa diDesa, yang tertera pada lampiran, BAB Pendahuluan huruf D angka 2yang berbunyi: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab,mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan Desa, serta patuhterhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan.Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA bersamasama denganBOROKHOU GAURIFA, SE dalam melaksanakan kegiatan Dana Desadi

Hilifalago Kecamatan OnolaluKabupaten Nias Selatan, serta adanya perencanaan kegiatan, pembuatanRAB (Rencana Anggaran Biaya), pembentukan team pelaksana kegiatanDana Desa di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatantahun 2016.Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan judexfactie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbanganhukum yang seolaholah Pemohon Banding tidak menghiraukan ketentuanPeraturan PerundangUndangan dalam melaksanakan Kegiatan Dana Desadi

Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PT MDNTahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa diDesa, yang tertera pada lampiran, BAB Pendahuluan huruf D angka 2yang berbunyi: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab,mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan Desa, serta patuhterhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan.Bahwa terdakwa TANO BADODO HAREFA bersamasama denganBOROKHOU GAURIFA, SE dalam melaksanakan kegiatan Dana Desadi

selanjutnyameneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor:140/396/OL/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal penyampaianlaporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung JawabMutlak) Desa Hilifalago ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq.Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Nias Selatan.Bahwa benar setelah pengajuan surat permohonan penarikan danatersebut, tahap selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016terdakwa TANO BADODO HAREFA bersama dengan BendaharaDesa BOROKHOU GAURIFA, SE melakukan penarikan Dana Desadi

melainkan perkarapidana umum, hal ini didasarkan bahwa pelaksanaan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana danSarana Pertanian Tahun Anggaran 2013 Nomor 018.08.1.633656/2013tanggal O05 Desember 2012 yang terdapat program PelayananPembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) dengan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) sebesarRp.350.000.000.000;(tiga ratus lima puluh milyar rupiah) untukkabupaten Sintang tahun anggaran 2013 bagi 53 (lima puluh tiga) Desadi

RehabilitasiRurnah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 KelompokPenerima Bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak400 orang di mana masingmasing orang mendapatkan bantuan sebanyakRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masuk ke dalam rekeningKelompok Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak LayakHuni;Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masingmasingKelompok Penerima Bantuan, kemudian Terdakwa LALU HERMAWAN,SSTP dan ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desadi

menerangkan Terdakwa yang telahmelakukan tindakan kekerasan, dikuatkan oleh keterangan dari Saksi JokoSusilo alias Joko Lembu karena berdasarkan rangkaian tindakan Terdakwabersama dengan Saksi Eko Prasetio alias Eko, Saksi Edi Syahputra alias EdiHalaman 84 dari 94 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Rapdan Saksi Muhammad Safie alias Amad yang bermaksud untuk mengambilsepeda motor yang menemui dan membawa Saksi Muhammad Jefry Yono aliasJefry tidak lain untuk menuju ke rumah orangtua Terdakwa selaku kepala desadi

T14 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319DPMD 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan DanPengangkatan Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilinan Kepala DesaDi Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampiran (Sesuai denganasli) ;15. T15 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat KabupatenBekasi Nomor: 141/898Panpilkadeskab.Bks/2018, tanggal 17September 2018, Perihal: Tanggapan keberatan, yang ditujukan kepada Abdul Darip(Sesuai dengan asli) ;16.

Desa Wijimulyo;Bahwa Bendahara Desa Wijimulyo menyatakan Wijimulyo sanggupmengembalikan selisih uang yang ada dalam Buku Kas Umum pertanggal 24 September 2014;Bahwa Bendahara Desa Wijimulyo sudah mengembalikan selisih uangyang ada dalam Buku Kas Umum per tanggal 24 September 2014 atautidak, saksi tidak tahu karena tidak ada laporan ke Inspektorat DaerahKulon Progo jika Bendahara Desa Wijimulyo sudah mengembalikanselisih uang;Bahwa saksi pernah mewawancara dengan pihak rekanan yangmenyewa tanah kas desadi

Panitia Pemilihan Kepala DesaTingkat Kabupaten Bekasi (Sesuai dengan asli) ;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor:141/Kep.319DPMD 2018 tanggal 28 September2018 tentang Pengesahan Dan PengangkatanKepala Desa Terpilin Hasil Pemilinan Kepala DesaDi Kabupaten Bekasi Tahun 2018 besertalampirannya khusus No. urut 111 atas namaDahlan sebagai Kepala Desa Pantaimekar,Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi (sesuai dengan asli) ;Fotocopy Surat Pernyataan dari Limin tanggal 23Februari 2019 (Sesuai dengan

membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut.e Bahwa ketentuan yang dilanggar dalam pelaksanaan bantuankeuangan ini adalah :UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 (1) Keuangan Negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan,efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Peraturan Gubernur Nomor: 2 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desadi