Ditemukan 1178 data
46 — 10
Melaksanakan koordinasi dengan pasilitator Kecamatan / FKdan Tim koordinasi PNPMMpd Kabupaten mengenaipelaksanaan PNPM Mpd didaerahnya .e Melaksanakan Manajemen PNPM Mpd yang meliputi aspekaspek sosialisasi perencanaan pengorganisasian,pelaksanaan dan pengendalian / laporan .e Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersamasama FK danpelaku PNPMMpd lainnya yang bertujuan untuk membahaskemajuan kegiatan .e Mengawasi dan Evaluasi kinerja UPK dan TPK.e Fasilitator kecamatan mempasilitasi kegiatan musyawarah desadi
41 — 15
oleh para Terdakwa atasdana kompensasi SUTET adalah sebesar Rp. 3.449.034.530,19,Sedangkan keuntungan yang dinikmati oleh pihak lain/orang lain (dalamhal ini adalah warga masyarakat yang menerima dana kompensasiSUTET tetapi pengurusannya tidak melalui para Terdakwa) adalahsebesar Rp. 350.785.447,04Menimbang , bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan sebagaiTerdakwa 1 : SUGIYARNO, Spd.62Bahwa Terdakwapada tahun 2004 bersama Terdakwa Dwi, TerdakwaAgus, Terdakwa Didik ke desa melalui Kepala Desadi
115 — 61
hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat berkaitan dengan materi atau objek perkara;Majelis Hakim Yang Mulia;Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2016 tentangPenetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa Perangkat DesaTunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diLingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, telah dicabut denganPeraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 tentangPedoman Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa PerangkatDesa Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desadi
ABDUL DARIP
Tergugat:
Bupati Bekasi
225 — 379
T14 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319DPMD 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan DanPengangkatan Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilinan Kepala DesaDi Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampiran (Sesuai denganasli) ;15. T15 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat KabupatenBekasi Nomor: 141/898Panpilkadeskab.Bks/2018, tanggal 17September 2018, Perihal: Tanggapan keberatan, yang ditujukan kepada Abdul Darip(Sesuai dengan asli) ;16.
1.REZA SAFETSILA YUSA,SH
2.arin pratiwi quarta SH
3.FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
4.RIKA EKAYANTI SH, MH
5.FERA YUANIKA, SH
6.MAHESTI CAHYA ALIM SH
Terdakwa:
SYUHRIATUL WALIDAINI, SE.,M.A.AKT CA
269 — 214
menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik benar;Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang PengembanganUsaha Ekonomi dan Kerjasama Antar Desa di Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sejak 26 Juli 2019sampai dengan sekarang berdasarkan SK Bupati Sumbawa;Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai KepalaBidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Antar Desadi
juga telah mengajukan barangbukti berupa:1.Foto copy Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 TentangPedoman Pengelolaan "Kredit Sahabat Bagi Petani Miskin MelaluiBadan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program DesaBebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa;Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 512 Tahun 2017tanggal 26 April 2017 Tentang Penunjukan Dan Penetapan BesarnyaBantuan Keuangan Yang Bersifat Knusus Kepada Pemerintah DesaUntuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik DesaDi
Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 512 Tahun 2017tanggal 26 April 2017 Tentang Penunjukan Dan Penetapan BesarnyaBantuan Keuangan Yang Bersifat Knusus Kepada Pemerintah DesaUntuk Disalurkan Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik DesaDi Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 beserta Lampirannya;3.
63 — 62
Pelaksanaan pencatatan tersebut dilakukan oleh BendaharaDesa.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pertama angka 4 dan 5Keputusan Bupati Klaten No. 145/975/2001 tanggal 12 September 2001tentang Pedoman Penyimpanan dan Pengeluaran Uang Tunai Kas Desadi Kabupaten Klaten, telah ditentukan bahwa: "Pengeluaran uang kasdesa baik yang disimpan di desa maupun yang disimpan di Bank,Ad. 3. $3 Perkara Korupsidilakukan oleh bendaharawan Desa dan penggunaannya harusdidasarkan pada besarnya masingmasing pos pada
1.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
TUKIMAN
120 — 57
bajak.Bahwa saya angkut semen untuk pekerjaan pembangunan Jembatan,goronggorong dan saluran air, parit jalan tahun 2015.Bahwa semen diangkut dari rumah kepala desa Tihuana, dalam hal initerdakwa Tukiman ke lokasi pekerjaan.Bahwa saya meminta uang upah kerja saya dari bendahara Santosonamun, bendahara mengajak saya untuk ke rumah kepala desa untukmengambil uang dari kepala desa.Bahwa setiap pembayaran uang upah kerja angkut semen kepadasaya, bendahara selalu bersama saya meminta uang dari kepala desadi
50 — 12
(lima ratus ribu rupiah) ;84Bahwa setelah Tersangka menerima titipan /meminta uang pungutan PajakBumi dan Bangunan dari Para Kadus, Kaur Keuangan dan Sekretaris Desadi Desa Sedayu tersebut Tersangka tidak pernah menyetorkan ke Bank yangditunjuk (BKK), melainkan telah habis Tersangka gunakan untuk kepentinganTersangka pribadi ;Bahwa uang pungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah Terdakwaterima dari para Kadus, Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa di Desa SedayuKecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri
LA ODE TAFRIMADA, S.H.
Terdakwa:
SUPARNOTO.
115 — 61
pencairanditandatangani oleh Kuasa PPKD dalam hal ini sekertaris BKD;Halaman 18 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN.Sby(6) Dari Sekertaris berkas pencairan di bawa ke Kasubid Anggaranuntuk dilihat ketersediaan dananya;(7) Dari Kasubbid Anggaran berkas di register dan distempel untuk dibawa ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk diterbitkan SP2D.(8) Setelah SP2D diterbitkan dan ditandatangani Kuasa BUD dandibuatkan daftar penguji untuk dikirimkan ke Bank Jatim.(9) Setelah pengajuan diterima oleh Bank Jatim, uang Dana Desadi
84 — 20
Sebagai Kuwu Desa Bogor,Terdakwa SUKARTA juga memiliki wewenang yaitu : memimpinpenyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yangditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan Peraturan Desa,menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuanbersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan PeraturanDesa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersamaBPD, membina kehidupan masyarakat Desa, membinaperekonomian Desa, mengkoordinasikan pembangunan Desasecara partisipatif, mewakili Desadi
81 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masingmasingkelompok penerima bantuan, kemudian LALU HERMAWAN, SSTP. danTerdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desadi, Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masingmasing ketuakelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masingmasing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes,Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan danabantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima.
HENDRA SYAHPUTRA DALIMUNTE, SH.,MH
Terdakwa:
MURAT
102 — 32
Landak PBL no. 4 tahun2019 Tentang perubahan atas peraturan Bupati Landak No.40 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desadi kab. Landak. Peraturan Bupati Landak No. 13 tahun 2019 tentang tata carapembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dikab. Landak.. Peraturan Bupati Landak no. 14 tahun 2019 tentang tata carapengalokasian penyaluran dan penggunaan ADD bagi hasipajak, dan retrebusi daerah serta bantuan kKeuangan kepaladesa di kab. Landak tahun anggaran 2019..
52 — 23
para Terdakwa atasdana kompensasi SUTET adalah sebesar Rp. 3.449.034.530,19, Sedangkankeuntungan yang dinikmati oleh pihak lain/orang lain (dalam hal iniadalah warga masyarakat yang menerima dana kompensasi SUTET tetapipengurusamnya tidak melalui para Terdakwa) adalah sebesar Rp.350.785.447,04Menimbang , bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan sebagai berikutTerdakwa 1: SUGIYARNO, Spd.Bahwa Terdakwapada tahun 2004 bersama Terdakwa Dwi, Terdakwa Agus,Terdakwa Didik ke desa melalui Kepala Desadi
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
H. ASMAWI, S. Ag Bin M. HATTA
171 — 168
ASMAWI, S, Ag Bin M.HATTA tidak akan terjadi Kerugian Keuangan Negara dalampembangunan Embung Desa di Desa Babat sebagaimana Embung Desadi Desa Babat tidak sesuai dengan spesifikasiBahwa terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M.
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
I MADE CATUR ADNYANA, SH
137 — 63
PenggunaAnggaran (KPA) karena hanya terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SHyang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa;> Bahwa terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH. menjabat sebagai KepalaBidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang PemberdayaanKawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, KB danPemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung bersama dengansaksi GEMET GAYATRI staf pada dinas BPMPKBPD yang merupakan adikipar saksi THIARTA NINGSIH melakukan peninjauan lokasi ke 3 (tiga) Desadi
PenggunaAnggaran (KPA) karena hanya terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SHyang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa;Bahwa terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH menjabat sebagai KepalaBidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang PemberdayaanKawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB danPemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung bersama dengansaksi GEMET GAYATRI staf pada dinas BPMPKBPD yang merupakan adikipar saksi THIARTA NINGSIH melakukan peninjauan lokasi ke 3 (tiga) Desadi
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
1.DETEN Anak Dari PAULUS D
2.RAMAIYANTO M Anak Dari MIBIT
85 — 19
melainkan perkarapidana umum, hal ini didasarkan bahwa pelaksanaan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana danSarana Pertanian Tahun Anggaran 2013 Nomor 018.08.1.633656/2013tanggal O05 Desember 2012 yang terdapat program PelayananPembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) dengan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) sebesarRp.350.000.000.000;(tiga ratus lima puluh milyar rupiah) untukkabupaten Sintang tahun anggaran 2013 bagi 53 (lima puluh tiga) Desadi
66 — 23
membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut.e Bahwa ketentuan yang dilanggar dalam pelaksanaan bantuankeuangan ini adalah :UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 (1) Keuangan Negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan,efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Peraturan Gubernur Nomor: 2 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desadi
1.Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H.
2.Marthinus Bakka Sampe, S.H.
Terdakwa:
ARDIN SM.
123 — 60
KerugianKeuangan Negara dan/atau Kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasasebesar Rp. 245.556.654.00, (dua ratus empat puluh lima juta lima ratuslima puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara/Daerah atas dugaan Penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana Desadi Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Tahun 2017 NomorLHA.PK082/INSP.D/X/2019.Menimbang, bahwa oleh karena ada kerugian keuangan Negara atauperekonomian
SYMON MORRYS, SH
Terdakwa:
IMAM FIRMADI, SH
68 — 14
menerangkan Terdakwa yang telahmelakukan tindakan kekerasan, dikuatkan oleh keterangan dari Saksi JokoSusilo alias Joko Lembu karena berdasarkan rangkaian tindakan Terdakwabersama dengan Saksi Eko Prasetio alias Eko, Saksi Edi Syahputra alias EdiHalaman 84 dari 94 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Rapdan Saksi Muhammad Safie alias Amad yang bermaksud untuk mengambilsepeda motor yang menemui dan membawa Saksi Muhammad Jefry Yono aliasJefry tidak lain untuk menuju ke rumah orangtua Terdakwa selaku kepala desadi
44 — 8
alasannya untukperumahan ;Bahwa katakata untuk perumahan hanya lisan ;Bahwa kalau tentang administrasi jelas saya tidak tahu, yang penting saya sudahmengajukan kalau ditolak ya sudah terserah desa ;Bahwa permohonan saya disetujui desa, kemudian ada persetujuan Bupati ;Bahwa dalam persetujuan Bupati itu ada katakata Pemohon tidak boleh melakukanaktifitas di atas tanah kas desa sebelum tanah pengganti menjadi atas nama desa ;Bahwa setelah ada persetujuan Bupati kemudian dilakukan pelepasan tanah kas desadi