Ditemukan 1377 data
RASNI ADAM
Tergugat:
1.RITHON D. LIMONU
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Unit Kota Utara Kota Gorontalo
3.Kantor Notaris/PPAT ANDI EKA TUNITA D. TAWIL, SH.,M.Kn
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo
153 — 41
Rithon DLimonu saat ini dalam penguasaan Penggugat, namun secara yuridis hak preferen dariTergugat Il selaku Pemegang Hak Tanggungan masih dilindungi oleh Undangundang,Halaman 21 dari 53 Halaman. Putusan No: 8&/Pdt.G/2021/PN GtoKetua HakimParaf Majelis Anggota 14.
69 — 38
tujuh ratus dua belas riburupiah) sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No.139/2005 tertanggal23 April 2005 dan hak tanggungan peringkat Kedua sebesarRp.5.618.000, (Lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No.347/2006 tertanggal 16Agustus 2006 karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri jika atas Obyek Eksekusi dahulu senyatanya telahdibebani hak tanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukanatau diutamakan hak preferen
107 — 10
MIR Nomor 2444/Sidomulyo atas namaPenggugat, kepentingan hukum Tergugat II selaku kreditur terhadap jaminantersebut telah terlindungi dengan telah dilakukannya pengikatan jaminan yangsah menurut hukum berdasarkan :e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 872/2007 tg1.10September 2007 ;e Sertifikat Hak Tanggungan Peringkatl Nomor 2714/2007 tg1.30 Oktober2007 ;Sehingga secara hukum, apabila Debitur ciders janji/wanprestasi dan fasilitaspinjaman Debitur macet/menunggak, Tergugat II mempunyai hak preferen
AAN RUSWANTO
Tergugat:
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Pusat cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Purwokerto
Turut Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi kanwil Jawa Tengah cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
3.Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Cq Kantor Wilayah (Cabang) Purwokerto
182 — 30
mengemukakanhalhal yang pada pokoknya Tergugat menolak dalildalil gugatan Penggugat.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatanganiperjanjian kredit yang berakibat Penggugat dan Tergugat terikat untukmelaksanakan hak dan kewajiban atau prestasi sebagaimana dirinci dalampasalpasal perjanjian kredit dan untuk menjamin kredit Penggugat kepadaTergugat, Penggugat menyerahkan agunan berupa tanah dan agunan atasnama Jarim yang telah diikat dan dibebani hak tanggungan sehingga Tergugatmemiliki hak preferen
Pembanding/Tergugat IV : Notaris PPAT Ridho Ilhamy, S.H., M.Kn Diwakili Oleh : KANTOR HUKUM TIM HUKUM JUDICIA
Terbanding/Penggugat I : RASYID
Terbanding/Penggugat II : ENI NURHIDAYATI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR ATR BPN KOTA PALEMBANG
Turut Terbanding/Tergugat I : TIKA WULANDARI
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cq Kepala Cabang Palembang PT. BPD JBB Tbk
206 — 99
Barang berada di bawah penguasaan tergugat tanpa hak berdasarjualbeli maupun pinjamSyarat lain barang itu. harus dalampenguasaan tergugat berdasarkan penguasaan tanpa hakPemilikbarang dapat menuntut kembali barang miliknya dari orang lainyang menguasainya, apabila penguasaan itu berdasarkan hasilpencurian atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum,sedangkan Tergugat Il merupakan pemegang hak tanggungansebagaimana prinsip hukum jaminan bahwa hak preferen dariKreditor pemegangnya (Tergugat II
1.DHARMA GUNA.
2.KURNIAWATI,
3.SATHYA DHARMA SANTOSA,
Tergugat:
1.BODHI SENTOSA.,
2.PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk KANTOR CABANG KOTA BOGOR
3.PT. NICHIWA KEMALA SAKTI.,
4.ENDAH SUMIARTI, S.H., selaku Notaris.PPAT
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL . KOTA BOGOR
253 — 218
Bahwa hak Tergugat II untuk menjual atau menyuruh menjualSHM 607 di hadapan umum melalui fiat eksekusi adalah bersesuaidengan ketentuanPasal 6 UUHT, yaitu sebagai berikut:Bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut apabila debitur cidera janjiDalam penjelasan Pasal 6 UUHT, Pemegang Hak Tanggungandiberikan kedudukan didahulukan atau hak preferen,
Terbanding/Tergugat I : PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK Cabang Jambi
Terbanding/Tergugat II : PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK REGION DAN RECOVERY PALEMBANG
Terbanding/Tergugat III : KPKLN JAMBI
Terbanding/Tergugat IV : AGUS WIBOWO
169 — 78
Surat Nomor RMV3/3.3/580A tanggal 02 Juli 2019 perihal Somasi Ke3;Bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana diuraikan di atas, secaranyata dapat dibuktikan bahwa Tergugat dan Tergugat II adalahkrediturHalaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 109/PDT/2021/PT JMB20.21.preferen yang beritikad baik dan benar (te goeder trouw) yang wajibmendapat perlindungan hukum;Bahwa sampai dengan saat ini Penerima Kredit tidak mampu dan tidakberitikad baik untuk melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam PKNomor
79 — 11
Oleh karena itu, carapenyelesaian terbaik guna menghindari kerugian yang semakin besaradalah dengan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan ; 16.Bahwa Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan berdasarkan UU HakTanggungan memiliki hak untuk menjual dengan kekuasaan sendiridan kedudukan yang diutamakan (hak preferen) untuk memperolehpelunasan atas piutangnya dari hasil eksekusi objek Hak Tanggungan.Terlebih berdasarkan Putusan MA No. 394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei1985 dinyatakan barangbarang yang
143 — 95
Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut di atas,.Tergugat sebagai salah satu Kreditor Preferen yang mempunyai hakmendahului untuk utang pajak atas barangbarang milik PT.
1117 — 861
Bahwa kategori kreditur dalam pasal 55 ayat (2) UU Kepailitan & PKPU adalahkreditur preferen dan konkuren, seperti kreditur pemegang polis asuransi.Contohnya adalah kreditur pemegang polis asuransi (tertanggung) yang jenispiutangnya belum jelas saat penagihannya karena polis yang dimiliki tertanggung(kreditur) belum jatuh tempo.e.
346 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
/piutang dan agunan kepada Tergugatdiberikan kesempatan untuk menagih kepada BPPN (sebagai pemilikhak utama) sebelum BPPN akan melaksanakan lelang atas perusahaan/assets (Tergugat) yang diserahkan oleh Keluarga Salim (Obligor BLBI),sehingga Pemenang Lelang (PT Garuda Pancaarta) selaku pembeliberitikad baik membeli assetasset Tergugat melalui Lelang Negaradalam keadaan bersih dari /iens (utang dan agunan);Catatan:Berdasarkan Pasal 28 (2) PP Nomor 17 Tahun 1999, Pemerintah RI cq.BPPN adalah pihak preferen
BPPN maka kreditur/pihak ketiga tersebut hanya dapatmenagih piutangnya kepada BPPN (sebagai pemilik hak utama/preferen)sebelum atau pada saat lelang dilakukan oleh BPPN;Kronologis Rekayasa Dan Sengketaa.
93 — 21
Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor1/2 (Seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah merupakan hartamilik Penggugat, 1/2 (Seperdua) seperdua bagian merupakan harta milikTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UndangUndangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, benda atau harta berupatanah serta benda lain yang berkaitan dengan tanah dapat diikatkan sebagaijaminan dalam bentuk jaminan Hak Tanggungan, yang mana hak tersebutberupa hak previlage (diutamakan) dimiliki oleh kreditor preferen
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk di MAKASSAR
Terbanding/Tergugat II : YAHYA SUHARJO, SH
Terbanding/Tergugat III : MENIK RAHMAWATI
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
64 — 39
Ujung Tanah KotaMakassar, Sulawesi Selatan , sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor20042/Tabaringan, seluas 165 m2 atas nama Jenny Mellie diuraikandaiam surat ukur Nomor 46/1996 tanggal 31 januari 1996 yangterhadapnya telah dibebani dengan Hak Tanggungan selanjutnya disebutAgunan Kredit Terdahulu, sehingga oleh karenanya merupakan suatukebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkin karena AgunanKredit Terdahulu telah dibebani hak tanggungan maka memberikan hakdidahulukan atau diutamakan "hak preferen
164 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU KUP sebagai penafsiran otentikdari aturan tersebut menyatakan bahwa :"Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yangdinyatakan memiliki hak mendahulu atas barangbarang milikPenanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum.Pembayarankepadakrediturlaindiselesaikansetelah utang pajakdilunasi."d.
534 — 185
KARYAWAN PREFEREN Rp. 106.857.650, ISTIMEWA2. PT. BANK SEPARATIS Rp. 20.400.000.000.NUSANTARAPARAHYANGAN,TBK3. PT. BANK KONKUREN Rp. 52.314.980.121,89NUSANTARAPARAHYANGAN,TBK4. PT. WARIS KONKUREN Rp. 40.996.911.808,PT. MINOROCK KONKUREN Rp. 3.500.000.000, Hal 2 dari 63 hal Putusan No. 146/Pdt.SusPKPU/ 201 7/PN.NIAGA.JKT.PST (Dalam Pailit)Renvoi Prosedur MANDIRI TOTAL Rp. 117.318.749.579, BeBahwa setelah diumumkannya Daftar Piutang yang diakui sementara olehTim Kurator PT.
85 — 39
tidakdisebutkan dengan jumlah yang pasti kewajiban debitur sudah diberitahukan kepadadebitur (penggugat) melalui surat SP 1 s/d SP 3 dan telah termuat jelas dalam rangkarisalah Lelang No: 120/2010 tertanggal 24 Juni 2010 maka dalil Penggugat patutditolak dan atau dikesampingkan ; Bahwa Tergugat secara hukum selaku Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hakuntuk menjual lelang atas Agunan Kredit melalui perantaraan Tergugat I karenasecara hukum Tergugat I telah diberikan hak untuk didahulukan atau diutamakanhak preferen
101 — 30
Bahwa Pengikatan Hak Tanggungan mengatur persyaratan dan ketentuanmengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditorsehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan.Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yangdiutamakan kepada kreditor yang bersangkutan (kreditor preferen) dari padakreditorkreditor lain/kreditor konkuren (vide Pasal 1 Undangundang No. 4Tahun 1996 atau "UUHT").7.
62 — 5
Oleh karena itu, carapenyelesaian terbaik guna menghindari kerugian yang semakin besaradalah dengan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan ; 16.Bahwa Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan berdasarkan UU HakTanggungan memiliki hak untuk menjual dengan kekuasaan sendiridan kedudukan yang diutamakan (hak preferen) untuk memperolehpelunasan atas piutangnya dari hasil eksekusi objek Hak Tanggungan.Terlebih berdasarkan Putusan MA No. 394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei1985 dinyatakan barangbarang yang
Joko Mariyanto
Tergugat:
1.Ichdaryatno
2.PPAT WORO INDRIJATI, SE., SH., MKn
Turut Tergugat:
1.Lasmanto
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB SRAGEN
3.PT. BANK DANAMON Tbk. Unit Gondang Sragen
125 — 13
Sragen, yang mempunyai irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,sehingga mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama denganPutusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapsesuai UndangUndang No. 4 tahun 1996, oleh karenanya merupakansuatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri bahwaatas Obyek Sengketa dimaksud senyatanya telah dibebani haktanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen kepada Turut Tergugat III sebagai
RADEN SYAMSURIZAL
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) RONATAMA MANDIRI
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
3.OTORITAS JASA KEUANGAN
4.NELSON SINAGA
132 — 17
Dan telah menghalanghalangi hak TERGUGAT I yang mempunyai hak preferen untukPutusan Nomor : 151/Pdt.G/2020/PN.Jmb Halaman 15mengambil haknya untuk pelunasan hutang Penggugat tersebut dengansegala daya upaya.