Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peceren preferensi preferred preference preseden preheten
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Wanprestasi
Register : 24-08-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 271/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
1.FRANS HOBER
2.KOKENRA DIMAS SAPUTRO
3.NURDIN
4.SENDY HAMDANI
5.HENRY MICHAEL KLAVERT
Tergugat:
1.LEDY SITJO dan HERU SUGIANTO
2.Bank Syariah Bukopin Cabang Makassar
3.PT. Bank Mandiri persero, Tbk., Kantor Cabang Makassar Slamet Riyadi
99 — 45
  • Bahwa Turut Tergugat menolak dengan jelas dan tegas terhadap dalil PenggugatIntervensi terkhusus pada Permohonan Sita Jaminan (ConservatoirBeslag) atasobjek milik Tergugat yang telah dijaminkan dan dibebankan lebih dahulu kepadaTurut Tergugat , dikarenakan prinsip hokum jaminan bahwa hak preferen dariKreditor pemegangnya (KreditorPreferen) terhadap harta kekayaan yang telahsah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit depreference);Bahwa Turut Tergugat memiliki hak untuk melakukan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 07-02-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN MALANG Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Mlg
Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat:
Drs. Paulus Arwalembun
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit
2.Drs.Abdul Cholik Ahmad
Turut Tergugat:
1.Eko Cahyono SH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PENTANAHAN NASIONAL Kota Malang
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MALANG
4.ULMI YUSTIFAH
5.SUBEKHI
6.UDIN WIJAYANTO
7.TOTOK HARIYANTO
8.DIDIK SULISTIYANTO
9.NURELASARI
10.TAUFAN WICAKSONO
11.HARIS SUSILO EFENDI
12.HENDRO WIDIATMOKO
13.SRIANI
14.AGUS IMAM
15.HERU MARDANU
43 — 177
  • APHT oleh TURUT TERGUGAT bernomor : 36/2003tanggal 4 September 2003 dengan nilai Tanggungan Rp 150.000.000 (seratuslima puluh juta rupiah) untuk Pendafataran Hak Tanggungan Kedua Nomor :1553/2003 tanggal 18 September 2003 dimana Pemegang Hak Tanggunganadalah BPR Gunung Ringgit/TERGUGAT ;sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri karena dahulu atas Agunan Kredit dimaksud telahdibebani hak tanggungan maka memberikan hak didahulukan atau diutamakan"hak preferen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 15-09-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 15 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, , DK VS AGUNG SATRYO WIBOWO, S.H.,M.H
467 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 759 K/Pdt.SusPailit/2016Para Tergugat sebagai Kreditur preferen untuk menggunakan hakpenagihannya sebagaimana dijamin UndangUndang untuk mengajukantagihan atas utang pajak PT Tiga Daratan (dalam Pailit). Pasal 21 ayat(1) UU KUP menyatakan sebagai berikut:Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barangbarang milik Penanggung Pajak.;Hak mendahulu ini meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupabunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak;5.
    menimbulkankewajiban menyangkut harta pailit (membebani harta pailit) dan akanmerugikan kreditur lain, sehingga sesuai ketentuan tersebut di atasKurator Berhak Untuk Mengajukan Tuntutan demi mengamankan danmemaksimalkan harta pailit;Bahwa tindakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukangugatan a quo dengan meminta penghentian seluruh prosespemeriksaan dan penagihan atas pajak terutang Wajib Pajak PT TigaDaratan (dalam Pailit) malah menghalangi Para Pemohon Kasasi dahuluPara Tergugat sebagai Kreditur preferen
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 20/P/2020/PTUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
Anita Lie, S.H.
Termohon:
Otoritas Jasa Keuangan Cq Dewan Komisioner OJK
805 — 3024
  • Peradilan Niaga itu ranahdaripada perdata, sehingga Hakim tentunya bersifat pasif walaupun dalamposisi tertentu bisa aktif;Bahwa kreditor itu berstruktur tidak sama, 1) Separatis sifatnya terpisah, diadidahulukan karena ada jaminan kebendaan, 2) Preferen kalau ada UU yangmengatakan dia didahulukan, 3. Konkuren adalah kreditor yang tidak termasukkeduanya;Bahwa pengajuan PKPU mengacu pada Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) sertaPeraturan KMA No.109 Tahun 2020.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 15-02-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 166/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. IRIL NUSANTARA NIAGA
Tergugat:
1.PT. BANK BUKOPIN, Tbk Cq
2.Pemerintah RI Cq Kementerian Keuangan RI Cq Dirjen Kekayaan Negara Cq Kanwil DJKN DKI Jakarta Cq KPKNL
3.ARIFUDDIN MUCHTAR
116 — 85
  • Selain itu juga menyebabkan ketidakpastian hukum bagikreditur yang mempunyai kedudukan preferen dan yang nyatanyatatelah mengeluarkan uang (dalam hal ini kredit) kepada debitur.
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 02-08-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 09-01-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
KHERMANTO LASANGOLI
Tergugat:
1.PT Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang KPKNL Gorontalo
3.Jansen Laude
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango
5.Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo
355 — 235
  • Bank Mega Syariah CabangGorontalo sesuai dengan surat permohonan lelang ulang Nomor :Putusan Nomor : 599/Pdt.G/2018 hal 16 dari 81 hal001/LelangGtlo/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, selaku pemeganghak preferen, dikarenakan debitur (penggugat) telah cidera janji..
Pengadilan PN WONOSARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-06-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN WONOSARI Nomor 17/PDT.G/2014/PN.WNO
Tanggal 5 Februari 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA x PT, Bank Danamon Indonesia , Dkk
220 — 0
  • puluhtujuh juta rupiah) sebagaimana sertipikat Hak Tanggungan No:1373/2010tertanggal 22 Nopember 2010 dibuat berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No.223/2010 tertanggal 10 Nopember 2010 yangdibuat oleh dan dihadapan Kristiana Sri Murdaningsih Sarjana Hukumselaku PPAT di Kabupaten Gunung Kidul;Sehinga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri karena agubab kredit dimaksud telah dibebaniHak Tanggungan maka memberikan hak didahulukan atau diutamakanhak preferen
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 29-10-2018 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 449/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
PT.Fajar Jaya Pratama,
Tergugat:
HERY WIJAYA
Turut Tergugat:
1.Bank DBS KC Bdg Djuanda
2.Bank Danamon BDI KC Bandung Merdeka
3.Bank UOB Indonesia KC Bandung
256 — 80
  • yangmempuyai irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa, sehingga mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yangsama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap sesuai UndangUndang No. 4 tahun 1996, olehHalaman 34 dari 77Putusan No. 449Pdt.G/2018/PN.Bdgkarenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkalatau dipungkiri bahwa atas Obyek Jaminan dimaksud senyatanyatelah dibebani hak tanggungan yang terhadapnya memberikan hakdidahulukan atau diutamakan hak preferen
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
569 — 472
  • sebagaimana diaturdalam Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman No. 9, tertanggal 28November 1995, dibuat dihadapan Notaris Hendra Karyadi, SH.Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatus berdasarkanPasal 3 ayat (1) Kesepakatan Bersama tertanggal 8 November 2000tersebut, terbuktilah kiranya bahwa BankBank Sindikasi telahmelimpahkan kewenangan hak tagih/piutang atas seluruh utangTURUT TERGUGAT, termasuk dan tidak terbatas pada hakhakselaku agen fasilitas, agen jaminan, berikut hakhak atas jaminanberupa hak preferen
    MillenniumAtlantic Securities menjadi pemilik dan yang berhak atas semua haktagih / piutang, termasuk dan tidak terkecuali hakhak selaku agenfasilitas, agen jaminanan berikut hakhak preferen / hak hipotik / haktanggungan, hakhak yang di istimewakan yang menjadi miliknyasebagai Pembeli, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminanperusahaan serta seluruh dokumendokumen dan / atau aktaaktayang dibuat dan ditandatangani, serta berhak untuk menguasaiseluruh asset jaminan berupa sertifikatsertifikat hak
    Securities (MAS) selakuPembeli dialinkan lagi kepada PENGGUGAT berdasarkan AktePENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN, tanggal 17 Januari 2005, Nomor : 65,dibuat dihadapan HILDA SARI GUNAWAN, SH., Notaris di Jakarta, sehinggadengan demikian seharusnya secara hukum TURUT TERGUGAT hanyamemiliki hubungan hukum utang piutang dengan Penggugat sebagai pihakyang menjadi pemilik dan yang berhak atas semua hak tagih / piutang,termasuk dan tidak terkecuali hakhak selaku agen fasilitas, agen jaminananberikut hakhak preferen
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-05-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 242/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 22 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. CECEP MAHYUDIN
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat III : Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : Hj. ENTAT SUTATIAH MUNAWAROH
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BOGOR
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., DSP. Unit Cibadak
Turut Terbanding/Penggugat II : EMI SRI MULYANI
54 — 39
  • tiga puluh tujuh juta lima ratusribu) rupiah) yang mempunyai irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, sehingga mempunyai kekuatan hukumeksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap sesuai UndangUndang No. 4 tahun 1996, olehkarenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri bahwa atas Obyek Sengketa dimaksud senyatanya telah dibebanihak tanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-05-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 318/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 10 Oktober 2017 — Tn.NAJIB >< PT.BANK DKI CS
46 — 16
  • Bahwa Akta Pengikatan Hak Tanggungan mengatur persyaratan dan ketentuanmengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditorsehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan.Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yangdiuttamakan kepada kreditor yang bersangkutan (kreditor preferen) dari padakreditorkreditor lain/kreditor konkuren (vide Pasal 1 Undangundang No. 4Tahun 1996 atau "UUHT").
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 13-03-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat:
ZULFAKAR
Tergugat:
1.KOPERASI CENDERAWASIH ARTHA
2.Nyonya Yoe Indriyani Rahwati
3.Kantor Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
4.Badan Pertanahan Nasional BPN Semarang
5.Otoritas Jasa Keuangan OJK Semarang
72 — 25
  • dilakukan melalui perantaraTergugat Ill adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa lelang eksekusi hak tanggungan yangdialakukan Tergugat Ill atas permohonan Tergugat II dilaksanakan sesuaidengan ketentuan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atastanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan Tanah ( UU HakTanggungan )yang merupakan ketentuan khusus yang memberikan hak relativekepada pemegang Hak Tanggungan perikat pertama ( Kreditur Preferen
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-07-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 333/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 11 Oktober 2016 — Pembanding/Penggugat : TONO SUHARTONO, Drs., M.Si
Terbanding/Tergugat VIII : BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN PUSAT) Cq. KANTOR WILAYAH (KANWIL) BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat VI : ANI NURYANI, SH
Terbanding/Tergugat IV : PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk Cq. KANTOR CABANG BANDUNG PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk Cq. KCP PT. BANK PUNDI INDONESIA KATAPANG KOPO
Terbanding/Tergugat II : H, RASYADIN alias ROYADIN
Terbanding/Tergugat IX : PT. BALAI LELANG ROYAL
Terbanding/Tergugat VII : DYAH ASTUTI PERTIWI, SH, M.Kn
Terbanding/Tergugat V : KARTIKA SAKTI SULENDRA KUSUMA, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. BANK BRI SYARIAH Cq. KANTOR CABANG BANDUNG CITARUM PT. BANK BRI SYARIAH Cq. KCP BANDUNG - KOPO PT. BANK BRI SYARIAH
Terbanding/Tergugat I : FINA FERLITA alias SITI SOFINGATUN alias ATUN
69 — 46
  • B.041.C/SAM/KCBDG/9/2014;Bahwa berdasarkan datadata yang diberikan oleh Tergugat illsebagaimana lampiran surat permintaan penjualan lelang, terbukti bahwaatas objek telah dijaminkan oleh Tergugat dan II selaku debitur kepada PT.Bank BRI Syariah In casu Tergugat Ill selaku kreditur preferen yangdilindungi oleh Undangundang Hak Tanggungan;Bahwa berdasarkan hubungan hukum yang timbul antara Penggugat selakuPenjamin dan Tergugat selaku Debitur itu merupakan suatu hal yangsudah menjadi resiko hukum penjamin
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 05-07-2019 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2471/Pdt.G/2019/PA.JS
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat:
1.Ida Subianto binti Slamet Soenarjo
2.Sri Sayekti N S binti Slamet Soenarjo alias Sri Sayekti Nurjanah Setijawan binti Slamet Soenarjo
3.Jeffry Nugroho Setijawan bin Djoko Martopo Udjiyanto bin Slamet Soenarjo
4.Penny Juwita Setijawan binti Djoko Martopo Udjiyanto bin Slamet Soenarjo
5.Endah Kirana binti Djoko Martopo Udjiyanto bin Slamet Soenarjo
Tergugat:
Hetty Semiati Palgunadi Binti RBG Sumantri
Turut Tergugat:
Nanda Arazi Bin Rusli
232 — 82
  • Hakkebendaan terhadap harta tersebut dimiliki oleh pihak pemegang jaminan, dimanapemegang hak kebendaan tersebut berdasarkan ketentuan hukum, memegang hakprevilage sebagai kreditor Preferen, yang harus diutamakan haknya atas harta yangdijadikan jaminan tersebut ;Menimbang, bahwa, atas keadaan yang demikian pula, maka harta bersamaperkawinan yang sedang dalam kedudukannya sebagai jaminan utang, tidak dapatdijadikan obyek sengketa kepemilikan, ataupun obyek dalam akta perdamaian tanpamelibatkan pihak
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 12-09-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Bna
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat:
RIDWAN MUHAMMAD S H M Hum
Tergugat:
1.Cq PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk KANTOR CABANG BANDA ACEH
2.Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDA ACEH
4.IMRAN AHMAD
63 — 9
  • telah terjadi suatu peristiwa, hubungan dan akibat hukum, dalamhal adanya Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh pihak Penggugat denganTergugat dan mengalami kemacetan, maka tindakan hukum yang dilakukanoleh Tergugat dengan cara tersebut diatas adalah sudah sesuai dengan apayang tercantum dalam perjanjiannya; yaitu ketika Penggugat dinyatakan telahmelakukan wanprestasi, maka oleh karenanya pihak Tergugat berhak untukmengambil pelunasan hutang dari agunan kredit yang telah diserahkanberdasarkan hak preferen
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 272/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Terbanding/Penggugat : FIREWORKS VENTURES LIMITED
Turut Terbanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
369 — 277
  • tertanggal 28 November 1995, dibuat dihadapanNotaris Hendra Karyadi, SH.Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatus berdasarkan Pasal 3ayat (1) Kesepakatan Bersama tertanggal 8 November 2000 tersebut,terbuktilan kiranya bahwa BankBank Sindikasi telah melimpahkankewenangan hak tagih/piutang atas selurunh utang TURUT TERGUGAT,Halaman 9 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI14.15.termasuk dan tidak terbatas pada hakhak selaku agen fasilitas, agenjaminan, berikut hakhak atas jaminan berupa hak preferen
    Millennium AtlanticSecurities menjadi pemilik dan yang berhak atas semua hak tagih /piutang, termasuk dan tidak terkecuali hakhak selaku agen fasilitas,agen jaminanan berikut hakhak preferen / hak hipotik / hak tanggungan,hakhak yang di istimewakan yang menjadi miliknya sebagai Pembeli,hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminan perusahaan serta seluruhdokumendokumen dan / atau aktaakta yang dibuat dan ditandatangani,serta berhak untuk menguasai seluruh asset jaminan berupa sertifikatsertifikat
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 23-09-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby
Tanggal 23 September 2013 — 1. PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR 2. PT. KALTIM MEDIKA UTAMA VS PT. DRIVER KALTIM MELAMINE
303 — 212
  • Jika debitor dinyatakanpailit, maka kepada kreditor nanti akan mendapatkan bagian haknya secaraproporsional, kecuali jika kreditor tersebut ada yang berstatus sebagai krediturseparatis atau preferen; Bahwa di dalam hukum kepailitan juga ada apa yang disebut insolvensi, yaitu ketidakmampuan untuk membayar utang. Tidak mampu disini debitor bisa tidak mau dan bisajuga memang tidak mampu. Tetapi nanti dalam proses pemberesan oleh kurator akanditemukan apakah debitor itu tidak mau atau tidak mampu.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Tanah
Register : 23-04-2013 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 22-08-2014
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 10_PDT_G_2013_PNBT_Kabul_07072014_Tanah
Tanggal 7 Juli 2014 — Chaidir ST Palimo (P) >< Azwir Rang Kayo Sutan (T)
89 — 14
  • Bahwa Bank Mega sebagai pemegang Hak Tanggunganatas obyek perkara mempunya hak preferen (hak untukdidahulukan) dan dilindungi secara hukum berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 4 tahun 2006Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah sehingga dalamhal ini mempunyai hak dan kepentingan secara hukumterhadap obyek sengketa dalam perkara a quo;.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2015 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 582/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Juni 2016 — LIAUW TJHAI DJUN >< Menteri Keuangan Republik indonesia Cq. Direktur Pada Direktorat Jenderal Pajak eq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat,Cs
203 — 73
  • Tergugatsebagai salah satu Kreditor Preferen yang mempunyai hak mendahului untuk utangpajak atas barangbarang milik PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) telah mengajukantagihan utang pajaknya kepada kurator PT.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.Kdr
Tanggal 18 Juni 2014 — Sdr. INDRA WIBISONO WAHYUDI
melawan
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
92 — 9
  • Olehkarena itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Tergugat I telahmenerbitkan Surat Paksa, dan telah pula dilakukan penyitaan terhadap hartakekayaan Wayjib Pajak dan Penanggung Pajak, guna pemenuhan hak tagihnegara berupa utang pajak Penggugat (hak preferen negara).6 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil/alasan Penggugat pada angka7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 gugatannya yang padapokoknya menyatakan bahwa tidak seharusnya Penggugat bertanggungjawabsecara pribadi