Dibagikan Selisil Subsidi Keuanga RetRaskinn NegeraTahun Bulan BulanRTS Pet. dibagik Bun /PM g RTS an Ti ak Kg Rp/kg RpPM Kg dibagikan1 2 3 4 5 6 7 8=46 9 10=8x92012 Januari 852 =12.780 15 Kg 12.780 12.780x 38.340 4.958.00 190.089.720.00s.d Mei x x 3 bulan5 bulan (2bulanJanuarimaret)5 bulan 63.900 25.560 38.340 38.340 4.958.00 190.089.720.002012 Juni 676 10.140 15kg 10.140 12.780x 70.980 5.900.00 418.782.000.00s.d x x 1 7 bulanDesem 8 bulan bulanber + DesemRASKI berN 138 bulan 81.120 10.140 70.980

dalam APBD.(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atasbeban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telahditetapkan dalam APBD.SetiappengeluaranbelanjaatasbebanAPBDyang berasal dari pencairanUP,GU,TU dan LS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sahkarena dasar bendahara pengeluaran mempertanggung jawabkanpenggunaan dana kegiatan yang dibelanjakan adalah buktibuktitransaksi bayar/belanja sebagaimana ditentukan dalam :> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaan keuanga

Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKSDalam Negeri No. 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuanga Daerah yaitu :> Tidak meneliti kelengkapan dokumen SPPGU dan SPPTUyang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD;> Menerbitkan SPM untuk pembebanan pada rekening belanja GUdan TU tidak berdasarkan dokumen SPPGU dan SPPTU yanglengkap dan/atau sah;> Memerintahkan bendahara pengeluaran untuk tetap membuatpertanggungjawaban SPJ belanjaFungsional meskipun mengetahuilaporan

APBD.(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atasbeban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telahditetapkan dalam APBD.Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal daripencairan UP,GU,TU dan LS harus didukung dengan bukti yanglengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaranmempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan yangdibelanjakan adalah buktibukti transaksi bayar/belanja sebagaimanaditentukan dalam :> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaan keuanga

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA (KPKNDL), Jalan Indrapura No.5 (GKNLT I) Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ..........eeeceeeseeeesteeeeeee TERLAWANIIT;4 PEMERINTAH RI MENTERI KEUANGA PT. BANK DANAMPUSAT DI JAKARTA Cq. PT. BANK DANAMON CABANG SURABAYA, beralamat di Jalan Panglima Sudirman Lt.3 No.1117 Surabaya, selanjutnyaCisebut Sebagai ......... cece ceescecesneeceeeeeeteeeeeeeees TERLAWANIV;5 PT. BALINDO (PT.

APBD.(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas bebananggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkandalam APBD.Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal daripencairan UP,GU,TU dan LS harus didukung dengan bukti yanglengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaranmempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan yangdibelanjakan adalah buktibukti transaksi bayar/belanjasebagaimana ditentukan dalam :> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaan keuanga

takalar tidak berdasarkan dokumen SPMGU yang lengkapdan/atau sah dan tidak menelitikelengkapan dokumen SPPGU yangHalaman 44 dari 100 Hal Putusan Nomor 13/PID TPK/2020/PT MKSdiajukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Bapelitbang.Sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Tentang Pengelolaan keuanga

BPD Papua dan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:Bidang Financial/Keuanga: mengembangkan strategi dan rencanabisnis cabang untuk memastikan pertumbuhan dan profitabilitas banksesuai dengan target;Internal Business Processes/Bisnis Proses Intern:a. Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedur dicabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankan danpemerintah;b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan prosedur yangberlaku;c.

Perbuatan Penggugat yang telah melanggar Pasal 37ayat (2) huruf a dan b tersebut adalah sanksi/tindakan yang PUTUSAN PERKARA NOMOR:05/G/2014/PTUN.BKL Page 16dijatuhkan terhadap Penggugat berdasarkan Peraturan Perusahaanserta perbuatan Penggugat yang telah merugikan Perusahaan yangmerupakan Perusahaan Daerah juga akan menanggung resiko proseshukum pidana karena diduga telah merugikan keuanga negaradidasarkan pada UndangUndang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan dalam konteks perkara tindak pidana

program yang di danai dengan menggunakan Dana Desa yangbersumber dari APBN TA 2018, perbuatan Terdakwa bertentangan denganPeraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan PelaksanaanUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Bupati Bogor nomor 60tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan dan Tata CaraPenyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 , Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuanga

pemberdayaanposyandu,PKK, dan pembinaan perikanan sebesar Rp. 47.900.000,(empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)Kegiatan jalan lingkungan Rt.04/04 sebesarRp. 14.608.410, (empat belas juta enam ratus delapan ribu empatratus sepuluh rupiah)Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, KepalaDesa dibantu oleh Pejabat Tekhnis Pengelola Keuangan Desa yaituSekretaris Desa, Kepala Seksi serta Bendahara Desa, yang manaberdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014tentang Pengelolaan Keuanga

Kegiatan jalan lingkungan Rt.04/04 sebesarRp. 14.608.410, (empat belas juta enam ratus delapan ribu empatratus sepuluh rupiah)Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, KepalaDesa dibantu oleh Pejabat Tekhnis Pengelola Keuangan Desa yaituSekretaris Desa, Kepala Seksi serta Bendahara Desa, yang manaberdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014tentang Pengelolaan Keuanga Desa dan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki tugas yaitu sebagaiberikut

bank yang berada di dalam negeri, terdakwaNARMI dan TJEUW NJAN JOENG juga selama ini memiliki Rek. bankyang berada di luar negeri, yaitu : di China bank AGRICULTURALan.ROSWINDA;Selama ini PT Grace Money Changer melakukan transaksi keuanganantara lain dengan Money changer VIP, Logam, PT Asia Ritz, SukaMaju Multi Valas, RIAWIRA, PT Dimanis, Paramas;Bahwa transaksi keuangan dengan Fery Susanto tersebut dalam rangkapinjam meminjam uang, dan saksi kenal dengan Fery Susanto (Suamisaksi);Bahwa transaksi keuanga

Tersebut;Bahwa selama ini PT Grace Money Changer melakukan transaksikeuangan antara lain dengan Money changer VIP, Logam, Suka MajuMulti Valas, RIAWIRA, Paramas;Bahwa saksi tidak begitu tahu karena saksi tugasnya melakukan jualbeli valas yang cash langsung di conter;Bahwa yang melakukan transaksi keuangan dengan transfer bankadalah NARMI dan TJEUW NJAN JOENG;Bahwa terkait transaksi keuanga dengan Rek. ROSWINDA tersebutdalam rangka PT Grace Money Changer memindahkan uangnya keRek. yang dikuasai.

namun saksi kenal dengan Fery Susanto(suami kakak saksi SUNDARI);Bahwa terkait dengan penerimaan pentransferan uang dari SUNDARItersebut dalam rangka PT Grace Money Changer memindahkanuangnya ke Rek. yang dikuasai dan saksi kenal dengan SUNDARI(kakak);Bahwa terkait dengan transaksi keuangan dengan ROSWINDA tersebutdalam rangka tukar valas dengan NARMI melalui Rek. an.ROSWINDA.Karena Rek. saksi tersebut tidak semuanya dikuasai oleh Grace MoneyChanger, tapi hanya dipinjam saja;Bahwa terkait transaksi keuanga

diperiksa saksiselaku Komisi Penatalayanan dan Keuangan, dimana pada saat saksi melakukanpemeriksaan (verifikasi) laporan keuangan yang dibuat terdakwa pada Mei 2016,saksi menemukan kejanggalan, dimana terdakwa tidak membuat bukti kwitansipengeluaran uang pada laporannya, atas temuan tersebut saksi berkesimpulanadanya pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan yang dibuat olehterdakwa, dimana pada saat itu terdakwa memberikan alasan jika sebagianpengeluaran yang tercatat pada laporan keuanga

Ribut Saragih berkesimpulanHalaman 20 dari 56 Putusan Nomor 366/Pid.B/2018/PN Rapadanya pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan yang dibuat olehterdakwa, dimana pada saat itu terdakwa memberikan alasan jika sebagianpengeluaran yang tercatat pada laporan keuanga tersebut belum dibayarkanterdakwa tetapi sudah dimasukkan terdakwa sebagai pengeluaran; Bahwa atas temuan tersebut Majelis Jemaat dimana saksi termasukdidalamnya, memberikan waktu kepada terdakwa untuk memperbaiki laporankeuangan

D pada BantuanHukum Kementerian Keuanga;Halaman dari 33 halaman. Putusan Nomor 63 PK/TUN/20117 Arif Purwadi Satriyono, S.H., Penangan Perkara Tk. II, pada Bagian BantuanHukum I Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;8 Christian, S.H., Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan;9 Sahat B. H. J.

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuanga nomor 130/PMK.010/2012 tahun2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi PerusahaanPembiayaan yang Melakukan Pembtayaan Konsumen untukKendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (PMK130/2012): "Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikanHalama 24 dari 47putusan Nomor 46/Pdt/2019/PT Mnd30;31.32:benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila KantorPendaftaran belum menerbitkan sertifikat Fidusia dan menyerahkankepada Perusahaan Pembiayaan.Bahwa

MulyonoHerlambang,MM,terdakwa dalam perkara terpisah dan bukan dari perananpembanding dalam memperkaya diri sendiri dari kegiatan proses pelelangansecara pormalitas,sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lainatau Suatu korporasi dari kapasitas pembanding dalam perkara aquo tidaktepat; Bahwa,pembanding telah menyelamatkan keuanga negara denganmengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp204.551.500,00,pada tanggal 31 Maret 2016, terkait dengan program Rehabilitasi Hutan danLahan, dengan

MulyonoHerlambang,MM,terdakwa dalam perkara terpisah dan bukan dari perananpembanding dalam memperkaya diri sendiri dari kegiatan proses pelelangansecara pormalitas,sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi dari kapasitas pembanding dalam perkara aquo tidaktepat;Bahwa,pembanding telah menyelamatkan keuanga negara denganmengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp204.551.500,00,pada tanggal 31 Maret 2016, terkait dengan program Rehabilitasi Hutan danLahan, dengan

Lebih sering melakukan rekreasi dengan keluarga istri saya( Penggugat ) dari pada keluarga saya sendiri.Hal tersebut diatas adalah beberapa hal yang dapat dipakaibarometer bahwa saya sangat MENGHARGAI ISTRI SAYA dansebagai wujud keterbukaan dalam membelanjakan dan mengelola KEUANGA . Begitu juga yang dirasakan oleh para tetangga kami( Tetangga rumah ) bahwa keluarga kami dapat dipakai sebagaicontoh keluarga yang baikbaik saja.Seiring dengan perjalanan waktu, tanah garapan dari PT.

BPD Papua dan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: Bidang Financial/Keuanga: mengembangkan strategi danrencana bisnis cabang untuk memastikan pertumbuhan danprofitabilitas bank sesuai dengan target; Internal Business Processes/Bisnis Proses Intern:a. Memastikan adanya kebijakan serta sistem dan prosedurdi cabang yang memadai dan mematuhi ketentuan perbankan danpemerintah;b. Menjalankan bisnis sesuai dengan sistem dan proseduryang berlaku;c.

DEPARTEME KEUANGA REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGPEKALONGAN, alamat Jalan Sriwijaya No. 1 KotaPekalongan, disebut TURUT TERLAWAN ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pelawan datangmenghadap Kuasa Hukumnya H.R.

Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara AtauPerekonomian NegaraMenimbang, bahwa unsur ini terdapat kata katadapat oleh pembentuk undangundang ditempatkan katadapat di depan kalimat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara dalam hal ini menunjukkan bahwa delikkorupsi cukup dipenuhinya unsur unsur perbuatan yangsudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengankata lain tidak harus menimbulkan kerugian keuanga negaratetapi sudah cukup apabila perbuatan telah dilakukan /selesai dilakukan

Tatamulia Nusantara Indah:TAHUN 2013:TanggalKasbon Tanggal JumlahJumlahBulan di Bagian Setor ke disetor ke Selisih (Rp.)Kasbon (Rp.)Keuanga BPJS BPJS (Rp.)nJanuari 25 Jan 13 37.232.032,00 17 Okt13 32.971.161,60 4.260.870,40Pebruari 22 Feb 13 37.232.032,00 9Mar14 41.492.901,60 4.260.869,60Maret 15 Mar 13 37.232.032,00 16 Jun 14 37.232.031,60 0,40April 12 Apr 13 37.232.032,00 18 Agu 14 37.232.031,60 468,40Mei 10 Mei 13 36.845.500,00 15 Sep 14 36.845.031,00 468,40Juni 12 Jul13 44.146.870,00 6 Okt 14

(Rp.) ke BPJS (Rp.)Keuanga BPJSnJanuari 8 Jan 16 78.916.879,00 6 Sep 16 68.393.449,60 10.523.429,40Pebruari 5 Feb 16 78.967.129,00 9 Jani 68.039.350,80 10.927.778,20Maret 4 Mar 16 79.041.604,00 10 Mar 17 73.226.686,44 5.814.917 ,56April 8 Apr 16 78.294.100,00 12Apr 17 61.513.069,20 16.781.030,80Mei 4 Mei 16 78.294.100,00 9 Jun17 60.807.401,37 17.486.698,63Juni 3 Jun 16 96.504.318,00 4Agu 17 64.642.808,40 31.861.509,60Juli 30 Jun 16 86.306.425,00 0,00 86.306.425,00Agustus 5 Agu 16 86.270.983,00 0,00

WayanSuarta.Wewenang terdakwa selaku Kepala Desa yang diatur dalam Peraturanmenteri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desayaitu sebagai berikut :Menetapkan kebijakantentang pelaksanaanAPBDesa.Menetapkan kebijakantentang pengelolaan barangdesa.Menetapkan bendahara desa.Menetapkan petugas yangmelakukan pemungutanpenerimaan desa.Menetapkan petugas yangmelakukan pengelolaanbarang milik desa.Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu olehPelaksana Teknis pengelolaan keuanga

terdakwa selaku Kepala Desa yang diatur dalam Peraturanmenteri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desayaitu sebagai berikut := Menetapkan kebijakantentang pelaksanaanAPBDesa.= Menetapkan kebijakantentang pengelolaan barangdesa.=> Menetapkan bendahara desa.= Menetapkan petugas yangmelakukan pemungutanpenerimaan desa.= Menetapkan petugas yangmelakukan pengelolaanbarang milik desa.Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu olehPelaksana Teknis pengelolaan keuanga

Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milikdesa.Bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangandesa, dibantu oleh Pelaksana Teknis pengelolaan keuanga desa(PTPKD) dengan diterbitkan Surat Keputusan Perbekel DesaTerunyan No. 3 tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 dan SuratKeputusan Perbekel Desa Terunyan No. 3 tahun 2012 tanggal 10 Juli2011 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan KeuanganDesa (PTPKD) tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 2012 yaitu :1.

tersebut dengan sesukanya.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas dapat dinyatakanbahwa disimpulkan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannyaselaku Kepala Desa Trunyan kecamatan Kintamini Kabupaten Bangi,dimana terdakwa tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimanayang telah ditentukan dalam Peraturan menteri No. 37 tahun 2007 tentangPedoman pengelolaan Keuangan Desa kemudian Kepala Desa dalammelaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan tidak memfungsikanPelaksana Teknis pengelolaan keuanga

Pengurang Penghasilan Bruto; Uraian Semula Dikurangi Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)Biaya angkutan impor 3.220.627 3.220.627Biaya pengiriman barang 80.417.937 80.417.937Biaya pemeliharaan bagian keuanga 1.251.000 1.251.000Biaya legal 10.728.000 10.728.000PBB 642.675 642.675Listrik 300.000.000 300.000.000396.260.239 396.260.239 Bahwa Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp.396.260.239,00dapat Pemohon Banding terima;4.