1979, AgamaHindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, KewarganearaanIndonesia, alamat sesuai KTP DISAMARKAN, KabupatenBuleleng.MelawanDISAMARKAN, umur 25 tahun, Lahir di Mendoyo , pada tanggal 05 Mei 1992, AgamaHindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, KewarganegaraanIndonesia, alamat Sesuai KTP DISAMARKAN, KabupatenBuleleng.Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 11April 2018 Nomor : 241/Pdt.G/2018/PNSgr, tentang Penunjukan Majelis Hakim.Menimbang bahwa, pemeriksaan perkara gugatan Nomor241

::::cceeeeeeeteeees PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan= saksisaksi dipersidangan;Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon;TENTANG JALANNYA KEJADIANMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSidoarjo pada tanggal 26 Agustus 2019 dalam Register Nomor241/Pdt.P/2019/PN Sda, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:0 Bahwa Pemohon

Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk olehKetua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor241/Pdt.P/2019/PN.SDA, tanggal 26 Agustus 2019 untuk memeriksapermohonan Pemohon, dibantu Sri Retnowati,S.H., Panitera Pengganti dengandihadiri oleh Pemohon.Panitera Pengganti, Hakim,SRI RETNOWATI, S.H. KETUT SUARTA, S.H.Perincian biaya perkara:1. Biaya PangQilan ..............ccecccececeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 150.000,002.

Pekerjaan : WiraswastaTerdakwa ditahan dalam perkara lain;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor241/PID.B/2020/PT.PBR tanggal 8 Mei 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara inidalam peradilan tingkat banding;Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor241/PID.B/2020/PT.PBR tanggal 8 Mei 2020 tentang penunjukanPanitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim yang akanmemeriksa dan

telah ditetapkan Penggugat,hadir kuasanya sementara Tergugat telah tidak hadir meskipun telah dipanggilsecara sah dan patut berdasarkan risalan panggilan sidang tanggal 29 September2020, 12 Oktober 2020 dan 19 Oktober 2020;Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal2 November 2020 Kuasa Pengugat telah mengajukan surat pencabutan perkarayang disampaikan secara tertulis tanggal 2 November 2020 sehubunganPenggugat akan memperbaiki gugatannya;Menimbang, bahwa karena pencabutan Surat Gugatan Nomor241

Pendidikan SD (tidak tamat), tempat kediaman diXXX, Kabupaten Aceh Besar, sebagai Tergugat;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/MS.JthTelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2021 telahmengajukan gugatan perceraian secara elektronik yang telah didaftar diKepaniteraan Mahkamah Syariyah Jantho dengan Nomor241

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat telah datangmenghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap diHalaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/MS.Jthpersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor241/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 02 Juli 2021

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya diKepaniteraan Mahkamah Syariyah Jantho secara elektronik, hal tersebut telahsesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangandi Pengadilan Secara Elektronik;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor241

Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassartanggal 28 April 2021, Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mks, Penuntut Umum telahmenyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar padatanggal 5 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor241/Pid.B./2021/PN Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukansecara saksama oleh Jurusita Pengadilan

tersebutPenuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonanbandingnya tersebut;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum, telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut Sesuai dengan Suratpemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 241/Pid.B/2021/PN Mks,yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Mei 2021dan Para Terdakwa tanggal pada tanggal 06 September 2021 Nomor241

Menyatakan secara hukum terhadap Kutipan Akta Perkawinan Nomor241/1994, tanggal 29 Desember 1994, antara Penggugat denganTergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil KotaBandung adalah tidak sah;4.

Menyatakan secara hukum terhadap Kutipan Akta Perkawinan Nomor241/1994 tanggal 29 Desember 1994 antara Penggugat dengan Tergugatyang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung adalahtidak sah;4.

,MH, Penasihat HukumdariLembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum & Hak AsasiManusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya BelilasPematangReba Nomor 48, Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor241/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 29 Juli 2020;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;Telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor496/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 30 September 2020 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadailiperkara atas nama Terdakwa tersebut di atas ;Penetapan

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim Tinggi membaca danmempelajari berkas perkara demikian juga dengan Berita AcaraPersidangan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor241/Pid.Sus/2020/PN Rgt. tanggal 9 September 2020, dikaitkan denganmemori banding dari Penuntut Umum.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 496/PID.SUS/2020/PT.PBRMENGADILIMenerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;Memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor241/Pid.Sus/2020/PN.Rgt. tanggal 9 September 2020 yangdimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidanayang dijatunkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyaberbunyi

,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARAVi.il.Iv.Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal hari yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor241/Pdt.G/2022/PA.Tgrs , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang PengadilanAgama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili didalamyurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengancara yang telah ditentukan oleh Undangundang, maka Majelis berpendapatPengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut:Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor241

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata (Permohonan)pada tingkat pertama telah menjatuhnkan penetapan sebagai berikut sehubungandengan permohonan yang diajukan oleh:MARSAYANI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/ tanggal lahir:Saureinu 23031974, Agama: Kristen, Alamat domisili:Dusun Sikereine, Desa Saureinu, Pekerjaan: MengurusRumah TanggaSelanjutnya disebut PEMOHON.Pengadilan Negeri tersebut ;Telanh membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor241

/Pdt.P/2020/PN Pdg. tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor241/Pdt.P/2020/PN Pdg. tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;Telan mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan permohonan ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERMOHONANMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 5Oktober 2020 yang terdaftar

Syamsul Falah, M.H.Panitera PenggantiGilang Kharisma Nirwana, S.SyPerincian biaya:Pendaftaran Rp 30.000,00Biaya Proses/ ATK Perkara Rp 50.000,00Panggilan Penggugat Rp ,00Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor241 1/Pdt.G/2020/PA.SmdgPanggilan Tergugat Rp 280.000,00 PNBP Panggilan Penggugat Rp 10.000,00PNBP Panggilan Tergugat Rp 10.000,00Redaksi Rp 10.000,00Materai Rp 6.000,00Jumlah Rp 421.000,00Dicatat disini: Putusan initelah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal: Putusan initelah berkekuatan

hukum tetap pada tanggal:Panitera,Rohili, SH.Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor241 1/Pdt.G/2020/PA.Smdg

suatu putusan Pengadilanmerupakan arsip Negara, sehingga dengan fakta intTermohon/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Palu kiranya dapat mempertimbangkan dalammemberikan putusan nantinya ;Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas,Penggugat/Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranyaBapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Paluberkenan memutuskan : Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembandingtersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor241

bahwa perkara int termasuk bidangperkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat(1) Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan Undangundang No. 3 Tahun 2006, maka semua biayaperkara di tingkat pertama dibebankan kepada PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensi dan kepada Pembandingditingkat banding ;Mengingat segala ketentuan perundang undangan danhukum syari yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor241

Bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Pembanding/Tergugatyakni saksi Wahyu yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan sama sekali tidak dicantumkan dalam putusan Nomor241/PDT.G/2014/PN.MKS tanggal 20 Agustus 2015.4.

. 316 K/Pdt/2009, tanggal 2 September 2009.KEBERATAN KETIGAYudexfactie Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus perkara a quo secaranyata melanggar hukum acara dan diduga ada keberpihakan kepadaTerbanding/Penggugat.Alasan hukumnya adalah sebagai berikut:Hal. 6 dari 18 Putusan No.319/PDT/2016/PT.MksBahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangn oleh Pembanding/Tergugatyakni saksi Wahyu yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan sama sekali tidak dicantumkan dalam putusan Nomor241

Oleh karena putusan serta merta (uitvoerbaar bijvorrad) dalamperkara a quo tidak sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) HIR/ Pasal 191 Ayat (1)RBG serta tidak sesuai dengan SEMA No. 3 tahun 2000.Berdasarkan dalildalil diatas, dimohon pada Majelis Hakim Tinggi yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan :Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding.Dalam Pokok Perkara Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor241/PDT.G/2014/PN.MKS tanggal 20 Agustus 2015.

Sekarang Tidak Diketahui Lagi Di WilayaRepublik Indonesia. sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Maret 2016telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan Nomor241/Pdt.G/2016/PA.LLG, tanggal 01 Maret 2016, dengan dalildalil padapokoknya

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor241/27/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame, Kota BandarLampung (bermeterai cukup), kKemudian dicocokkan dengan aslinya danternyata sama lalu diberi kode ( P 2 ); Saksisaksi :1.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebuttanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara inidapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkanPasal 149 ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor241

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor241/Pdt.G/2022/PA.Kjn dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.

Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di KelurahanRappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang padatanggal 30 September 2000, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor241/15/X/2000, tertanggal 04 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang,Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai;Hal. 1 dari 11 Put. No.192/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap2.

Surat Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor241/15/X/2000, tertanggal 4 Oktober 2000, bermeterai cukup, distempelpos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh KetuaMajelis diberi kode P;B. Saksi1. Hj. Subaedah binti Aod.

Menyatakan gugatan Penggugat ida ria Roaamar/isi putusan kepada pihak Pengguda/Pembanding Nomor W2TUNer 11081/HK.06/III/2018 tertanggal 20 re 2018 5 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnesMaret 2018 tersebut, PenogiaaPonband telah mengajukan Pemabanding di Kova Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada fanggal23 Maret 2018, Sebagaimana dalam Akta Permohonan ro Nomor241/G/201ZJBTUNJkt, kemudian permohonan banding tersebut diberitahukankepada Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pembghianua PernyataanSSBanding

Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Agustus1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor241/52/VIII/1991 tanggal 30 Agustus 1991;2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon jejaka, sedangkan PemohonIl janda cerai, Antara keduanya tidak ada hubungan darah atausesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhisyarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;3.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehatkepada para Pemohon agar menyelesaikan masalahnya tersebut dengan pihakKUA Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak berhasil, makasidang dilanjutkan memeriksa pokok perkara;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan PengesahanPerubahan Biodata dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan nama danTempat, tanggal lahir para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor241

Wonogiri, 10 Maret 2013;Halaman 1 dari 12 halamanPenetapan Nomor 331 /Pdt.P/2020/PA.Wng3: Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung ParaPemohon yang bernama: CALON ISTERI dengan CALON SUAMlyangrencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puhpelem, KabupatenWonogiri dalam waktu dekat ini namun ditolak karena calon pengantinperempuan belum cukup umur sebagaimana Surat Penolakan Perkawinandari Kantor Urusan Agama Kecamatan Puhpelem nomor241

Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/PenolakanPernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Puhpelem nomor241/Kk.11.12.18/Pw.01/02/2020 tanggal 27 November 2020, (bukti P.4);Halaman 6 dari 12 halamanPenetapan Nomor 331 /Pdt.P/2020/PA.Wng5. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor tanggal 02 Juli 2007 dari KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri (bukti P.5);6.